Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia. Para penganut ini secara otomatis merupakan subyek hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hukum Islam dengan subyek yang besar ini menuntut pengaturan serta perkembangannya seiring berkembangnya taraf kehidupan sosial dan ekonomi subyeknya. Metode pemasaran melalui iklan di Indonesia saat ini memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Terdapat iklan yang dalam publikasinya dan beredar luas di masyarakat hanya mementingkan keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu semata tanpa mengindahkan kepentingan konsumen yang dirugikan. Tidak segan-segan publikasi ikan ini juga dilakukan oleh pelaku usaha muslim misalnya dengan menawarkan “janji gratis umrah” kepada khalayak iklan yang juga muslim. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia dengan tegas melarang penggunaan kata “gratis” dalam iklan jika kenyataannya konsumen harus membayar biaya-biaya lain. Hukum Islam pada dasarnya juga telah mengatur hal ini secara prinsip. Pengaturan secara prinsip ini yang kemudian penting untuk dikaji dalam penulisan ini.

---

Islam is a religion that has the biggest number of believers. These believers automatically become subjects of Islamic Law. It means that Islamic Law with the biggest number of subjects demands the regulation and development along with the development of social and economy living standards of its subjects. Nowadays, marketting method through advertisement in Indonesia demonstrate a heartbreaking situation. There some advertisement which in their publication and spread in the society only concern about benefits for certain parties without concern about the disadvantaged consumers. Moreover, these also conducted by moslem enterpreneurs such as offer “Promise for free umrah” to the advertising audience who also moslem. Law No. 8 Year 1999 about Cunsomer Protection as the umbrella of cunsomer protection law in Indonesia strictly ban the use of word “free” on advertisement if in fact cunsomers should pay other costs. Islamic Law basically had regulated this in principle. This principle regulation then important to be studied in this paper."

"Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia. Para penganut ini secara otomatis merupakan subyek hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hukum Islam dengan subyek yang besar ini menuntut pengaturan serta perkembangannya seiring berkembangnya taraf kehidupan sosial dan ekonomi subyeknya. Metode pemasaran melalui iklan di Indonesia saat ini memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Terdapat iklan yang dalam publikasinya dan beredar luas di masyarakat hanya mementingkan keuntungan pribadi atau pihakpihak tertentu semata tanpa mengindahkan kepentingan konsumen yang dirugikan. Tidak segan-segan publikasi ikan ini juga dilakukan oleh pelaku usaha muslim misalnya dengan menawarkan "janji gratis umrah" kepada khalayak iklan yang juga muslim. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia dengan tegas melarang penggunaan kata "gratis" dalam iklan jika kenyataannya konsumen harus membayar biaya-biaya lain. Hukum Islam pada dasarnya juga telah mengatur hal ini secara prinsip. Pengaturan secara prinsip ini yang kemudian penting untuk dikaji dalam penulisan ini.

---

Islam is a religion that has the biggest number of believers. These believers automatically become subjects of Islamic Law. It means that Islamic Law with the biggest number of subjects demands the regulation and development along with the development of social and economy living standards of its subjects. Nowadays, marketting method through advertisement in Indonesia demonstrate a heartbreaking situation. There some advertisement which in their publication and spread in the society only concern about benefits for certain parties without concern about the disadvantaged consumers. Moreover, these also conducted by moslem enterpreneurs such as offer "Promise for free umrah" to the advertising audience who also moslem. Law No. 8 Year 1999 about Cunsomer Protection as the umbrella of cunsomer protection law in Indonesia strictly ban the use of word "free" on advertisement if in fact cunsomers should pay other costs. Islamic Law basically had regulated this in principle. This principle regulation then important to be studied in this paper."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran produk suplemen fitness impor creatine tanpa izin bpom mengenai pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu diketahui mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal mengalami kerugian. Hal ini agar konsumen mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam mengkonsumsi Suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM tersebut.

---

The purpose of this mini-thesis is to determine the consumer protection related to the distribution of imported fitness product without permission. Also discussed in this mini thesis are the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. Based on the research, it is concluded that research needs to be done regarding the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. This is to ensure consumer to get the fulfillment of their rights in consuming unlicensed fitness products."

"Tesis ini menganalisis kerangka hukum seputar kegiatan pariwisata berisiko tinggi di Indonesia, membandingkannya dengan kerangka hukum di Tiongkok, dan menentukan sejauh mana tanggung jawab yang ditanggung oleh pengusaha pariwisata Indonesia dan Cina dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam praktiknya, Indonesia masih belum memiliki kategorisasi dan standarisasi yang akurat mengenai kegiatan pariwisata berisiko tinggi serta ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengusaha pariwisata yang membuat mereka dapat sepenuhnya bertanggung jawab dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Dengan berkaca pada LPCRI dan UU Kepariwisataan Cina, untuk menjunjung tinggi keselamatan wisatawan, Indonesia hendaknya tidak terlalu bergantung pada peraturan pelaksana, melainkan menyediakan ketentuan keselamatan yang bersifat teknis terkait kegiatan pariwisata berisiko tinggi di UU No. 10 tahun 2009. Kemudian, di kedua negara, sanksi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata dapat berupa kompensasi atau ganti rugi, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi administratif.

---

This thesis analyzes the legal framework surrounding high-risk tourism activities in Indonesia, compares them with those of China, and determines the extent of liabilities that tourism entrepreneurs of Indonesia and China bear in high-risk tourism activity incidents. This study employs normative juridical research. In practice, Indonesia still lacks accurate categorization and standardization of high-risk tourism activities as well as provisions on tourism entrepreneurs’ obligations and liabilities that can hold them fully accountable for high-risk tourism activity incidents. By reflecting on China’s LPCRI and Tourism Law, in regard to upholding the safety of tourists, Indonesia should not heavily rely on implementing regulations but instead provide technical safety provisions related to high-risk tourism activities in the primary governing law, which is Law No. 10 of 2009. Lastly, in both countries, tourism entrepreneurs’ can be in the form of compensation or indemnity, criminal liability, and administrative sanctions."

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jaminan produk makanan halal di Indonesia dan keberlangsungan pelaksanaan dari peraturan-perturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian kepustakaan dengan cara menelaah norma hukum tertulis berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah berupaya melalui peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan halal di Indonesia meskipun memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, berupa penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar peraturan label produk makanan halal belum cukup tegas.

---

His Thesis is focusing on regulations regarding legal protection for the consumers about Halal Edibles Certainty in Indonesia, about the application of the regulations, and about Institutions focusing on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles. The method used in this research is Juridical Normative which uses Primary Data through interview, and also Secondary Data by using Literature Studies. This research concludes that regulations on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles in Indonesia are finely tuned, although there are some weaknesses. That is found the imposition of legal and sanctions enforcement for the Edible Producers whom broke the law of label for Halal Edibles is not firm enough."

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection.

In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai layanan PT. Go-Jek Indonesia, yang mana pembahasan difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku usaha atas layanan yang diselenggarakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Go-Jek Indonesia bertanggung jawab atas layanan yang diselenggarakan atas dasar bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan pengemudi ojek adalah setara, sehingga menimbulkan tanggung jawab yang setara pada kedua belah pihak, serta adanya hubungan secara langsung antara konsumen dengan pelaku usaha melalui aplikasi yang digunakan untuk mengakses layanan yang bersangkutan.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the services of PT. Go-Jek Indonesia, which focuses on company responsibility on such aforementioned services. This research is a normative legal research which was conducted by using literature study. The results of this research shows that PT. Go-Jek Indonesia is held liable for the conduct of its services on the grounds that there is an equal position between the company and ojek drivers, thus creating equal responsibility on both parties, and the existence of direct relationship between the company and the consumer through an online application in order to access such service., This undergraduate thesis discusses the services of PT. Go-Jek Indonesia, which focuses on company responsibility on such aforementioned services. This research is a normative legal research which was conducted by using literature study. The results of this research shows that PT. Go-Jek Indonesia is held liable for the conduct of its services on the grounds that there is an equal position between the company and ojek drivers, thus creating equal responsibility on both parties, and the existence of direct relationship between the company and the consumer through an online application in order to access such service.]"

"Commercial dark patterns memanfaatkan design digital dalam user interface untuk menyesatkan konsumen agar mengambil keputusan yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan terbaik mereka, sering kali menyebabkan frustrasi dan hasil yang tidak diinginkan. Terlepas dari prevalensinya dan dampaknya, ada ketidakhadiran yang mencolok dalam diskusi legislatif dan penelitian hukum yang berfokus pada pola gelap dalam e-commerce, terutama dalam hal perlindungan konsumen, di Indonesia. Skripsi ini akan mengkaji bagaimana regulasi perlindungan konsumen saat ini di Indonesia mengatasi commercial dark patterns, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak konsumen terhadap commercial dark patterns. Saat ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai commercial dark patterns. Namun, undang-undang yang ada menyediakan beberapa prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menelaah dan menjerat kasus-kasus commercial dark patterns. Commercial dark patterns merupakan tantangan hukum baru yang memerlukan pendekatan yang terarah. Rekomendasi meliputi perlunya langkah-langkah regulasi, edukasi, dan kajian yang proaktif oleh Kementerian Perdagangan, seperti contohnya pemantauan tahap awal menggunakan alat teknologi untuk mendeteksi dan mengurangi commercial dark patterns. Selain itu, ada urgensi untuk dibentuknya peraturan turunan baru yang disesuaikan dengan praktik promosi elektronik untuk secara efektif mengendalikan commercial dark pattern agar dapat melindungi otonomi konsumen dan menghindari praktik bisnis yang tidak sehat.

---

Commercial dark patterns exploit the design of user interfaces to deceive users into making decisions that may not align with their best interests, often leading to frustration and unintended outcomes. Despite their prevalence and impact, there's a notable absence of legislative discussions and legal research focusing on dark patterns in e-commerce, particularly in terms of consumer protection, in Indonesia. This thesis will examine how Indonesia's current consumer protection regulations address commercial dark patterns, identify regulatory gaps and give recommendations to strengthen the protection of consumer’s right against commercial dark patterns. Currently, there is no specific regulation addressing dark patterns. However, existing legislation provides several fundamental principles that can be applied to examine and infringe certain commercial dark pattern cases. Therefore, commercial dark patterns present a novel legal challenge that needs a targeted approach. Recommendations include the need for proactive regulatory, education, and research measures by the Ministry of Trade, such as early-stage monitoring using advanced technological tools to detect and mitigate dark patterns. Additionally, there is a call to enact a new regulation tailored to electronic marketing practices to effectively curb deceptive practices and protect consumer autonomy, where Indonesia could reflect on the current international guidelines and best practices in regulating commercial dark patterns."