Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas analisis Implementasi Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Kota Bekasi memberikan Insentif berupa Kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki Tunggakan Pajak dan belum dilunasi. Tujuannya adalah mempercepat penerimaan serta optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan Penghapusan sanksi Pajak kendaraan Bermotor dalam upaya pencairan tunggakan yang terjadi di Kota Bekasi serta strategi yang di lakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan mengugunakan teknik analisis data kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan dalam hal pelayanan dan penagakan hukum mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta dampak kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor mampu mencairkan tunggakan pajak yang ada di Kota Bekasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of the Elimination of Motor Vehicle Tax Sanctions. Bekasi City Government provides incentives in the form of policies approved by the administration for motor vehicle taxpayers who have tax arrears and have not been paid. The goal is to accelerate revenue and optimize vehicle tax revenue in the city of Bekasi. The problem raised in this study is the application of Motor Vehicle Tax Avoidance Policy in efforts to disburse arrears that occur in the City of Bekasi and the strategy undertaken by the Bekasi City Government in an effort to disburse motor vehicle tax arrears. The research method used in this study is a qualitative method. The purpose of this study is descriptive research. The technique of collecting data that has been collected, analyzed with qualitative data analysis techniques. The results of this study are the strategies carried out in terms of service and tax enforcement can increase transportation tax revenue and tax the transport vehicle tax liability is able to disburse tax arrears in the City of Bekasi."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi. Fungsi budgetair dan fungsi regulerend dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Kenaikan pemasukan PAD kota Bekasi dari sektor Pajak Reklame seiring dengan pesatnya pertumbuhan reklame yang diselenggarakan di kota Bekasi, maka diperlukan pengawasan terhadap standar teknis reklame agar reklame tidak mengganggu estetika kota, keamanan dan ketertiban kota Bekasi. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi dan faktor penghambat pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan Pajak Reklame pada instansi-instansi pemerintah daerah yang terkait masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi, diantaranya adalah pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure dan konsep Pajak Reklame.

---

This thesis discusses implementation of Advertising Tax collection in Bekasi. Budgetair functions and regulerend functions needed in the implementation Advertising Tax collection. The increase of revenue Bekasi from Advertisement Tax sector along with the rapid growth by held advertisement in Bekasi, it is necessary to supervise the technical standard of advertisement in order to does not interfere the aesthetics of the city, security and discipline in Bekasi. This thesis raised two issues, namely the implementation of Advertising Tax collection in Bekasi and obstacle factors of Advertising Tax collection in Bekasi.

This research`s approach that being used is qualitative approach, analyze the data with qualitative method. And the result of this research stated that the Advertising Tax services in government agencies related areas is still many obstacles in the implementation of the Advertising Tax collection in Bekasi, the implementation of which is not in accordance with the Standard Operating Procedures and the concept of Advertising Tax."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis latar belakang dan implementasi pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomer 134 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan penelitian ini adalah bahwa latar belakang insentif tersebut adalah untuk pemutakhiran data kendaraan serta optimalisasi penerimaan. Peneliti menyarankan agar Dispenda dan Samsat mempermudah administrasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

---

The main focus of this paper is the analysis and the implementation of the reduced vehicle tax and Vehicle Ownership Title Transfer Fee in Jakarta Province regulated by the legislation of the governor Number 134 Year 2012. This research is using a qualitative descriptive method. The Conclusions is, the background of the policy is to updates the vehicle data and to optimize province revenue. Researchers suggested that the Dispenda and Samsat to ease the administration and improve the quality of service to the taxpayer"

"Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah.

---

A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Grindle. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan earmarking tax belum diimplementasikan di Kota Bekasi disebabkan tidak diaturnya ketentuan tersebut. Selain itu ketidaksesuaian antara regulasi keuangan daerah dengan earmarking tax serta ketidakpahaman masingmasing pihak mengenai ketentuan tersebut.

---

Law of the Republic of Indonesia Act No. 28 of 2008 about Local Taxes and Levies has mandated earmarking for street lighting tax that partially shall be reallocated to the provision of street lighting, but there is no provision of reallocation in Bekasi City Regional Regulation No. 13 of 2012 about Street Lighting Tax. This undergraduate thesis discussed about The Implementation of SpendingAllocation on Revenue of Street Lightning Tax Policy in Bekasi City. This undergraduate thesis used post-positivist qualitative approach. The result of this study showed that earmarking tax policy has not been implemented in the city of Bekasi because of no such provision in the regional regulation of street lighting tax. Less awareness of each partyregarding that Act causes the exclusion of these provisions."

"Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut dari warga negara dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Penagihan pajak timbul akibat dari adanya utang pajak atau tunggakan pajak. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan prioritas penagihan pajak atas selebriti di KPP Pratama Cilandak, serta kendala apa saja yang dihadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripstif dan mengambil KPP Pratama Cilandak sebagai site penelitian. Hasil penelitian ini diketahui bahwa fiskus melakukan tindakan persuasif yang disebut dengan penagihan pasif terhadap selebriti dalam melakukan upaya penagihan pajak. Bila wajib pajak tidak responsif terhadap penagihan pasif maka fiskus akan melakukan penagihan aktif dimulai dengan penerbitan surat paksa sampai dengan tindakan penyitaan. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya sistem yang terkoneksi dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan data yang akurat dan valid, sistem ini disebut dengan single identity number.

---

Tax is one of the sources of government revenue which is levied to residents and become one of the obligations that can been forced by the issue of tax collection notices. Tax collection comes from the debt of tax or arrear of tax. This thesis discusses about the priority policy in implementation of tax billing for the soap opera actress at KPP Pratama Cilandak, and which problems they face. This study uses a qualitative research methode and the research site is at KPP Pratama Cilandak. The results of this research shows, that the tax has authorities to take some persuasife actions which is called a passive collection to announce the artist's right in tax collection process, when the taxpayer is not responsive to this way, the tax has authorities to collect the tax by forcing the taxprayer up to confiscation. The problems they face are, they do neither have any system which is connected to the people who can provide accuratly nor valid data. This system is called "single identity number""

"Usaha-Mikro-Kecil-Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang secara signifikan setiap tahunnya. Namun perkembangan ini tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM. Pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan kebijakan berupa pengenaan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet yang diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penelitian ini mengambil site penelitian di Kepulauan Seribu. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan teknik analisa data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini meninjau bagaimana implementasi kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak, dan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPh Final di Kepulauan Seribu tergolong cukup. Implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Final menunjukkan titik tarif yang optimal. Serta kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KPP Jakarta Pademangan dan KP2KP Kepulauan Seribu dalam mengimplementasikan kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu.

---

Micro-Small-Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia develops significantly each year. However, this development was not followed by the level of tax compliance of MSME actors. The government is trying to improve tax compliance from MSME actors, one of which is by providing a policy in the form of imposing Final tax income of 0.5% of turnover which is expected to increase tax compliance of MSME actors. This study took the research site in Kepulauan Seribu. This study uses a mixed approach with qualitative and quantitative data analysis techniques. This study examines how the implementation of the MSMEs Final tax income policy in the Thousand Islands and its impact on tax compliance, and looks at the factors that affect tax compliance. This study shows that the implementation of the Final Income Tax policy in the Thousand Islands is sufficient. The implementation of the Final Income Tax rate reduction policy shows the optimal tariff point. And the policy for reducing the MSMEs Final tax income tariff has a significant effect on tax compliance. This research is expected to provide input to office tax Jakarta Pademangan and Kepulauan Seribu in implementing the MSMEs Final tax income policy in Kepulauan Seribu.

"

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kota Bekasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang penelitian adalah adanya temuan dari BPK yang menunjukan bahwa masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi wajib pajak restoran. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor SDM (sumber daya manusia) yang kurang mendukung dan proses sosialisasi kebijakan pajak restoran yang tidak maksimal.

---

This research discusses about Policy Implementation of Restaurant Tax in Bekasi Municipality by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. Researcher use post-positivist paradigm, in-depth interview, and field research methods to analysis main problem. The background of this research is Audit Board of Republic Indonesia has found many restaurants not registered as a tax-payer. The research revealed that Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough. The main factors that show Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough are human resources and process of sosialization in restaurant tax,"

"Skripsi ini membahas mengenai dasar pemikiran kebijakan perubahan tarif kelas jalan Pajak Reklame di DKI Jakarta. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame dimana tarif kelas jalan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kelas jalan merupakan salah satu komponen yang terdapat pada Nilai Sewa Reklame. Kenaikan pada tarif kelas jalan akan membawa dampak meningkatnya Nilai Sewa Reklame yang akan berakibat pada meningkatnya penerimaan, dari sisi budgetair. Namun tidak semata-mata soal meningkatkan penerimaan, dari sisi regulerend, reklame pun harus dibatasi agar DKI Jakarta nantinya tidak akan menjadi hutan reklame. Oleh karena itu, dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak kebijakan perubahan tarif kelas jalan dilihat dari sisi budgetair dan regulerendnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis dari data yang ada dan juga dengan melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat dalam pemungutan pajak reklame baik itu dari para pembuat kebijakan sampai kepada Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dibuatnya kebijakan perubahan tarif kelas jalan adalah karena meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang luar biasa akan menyebabkan kemacetan parah dan mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melewati jalan-jalan alternatif untuk menghindari kemacetan yang terjadi di jalan-jalan utama. Hal ini akan mengakibatkan sisi komersil suatu reklame akan meningkat karena jalan yang dulu tidak ramai sekarang menjadi ramai sehingga perlu dilakukan penyesuaian nilai kelas jalan yang baru. Dampak kebijakan tarif kelas jalan ini lebih berpengaruh kepada sisi budgetair ketimbang regulerend. Dari sisi budgetair, penerimaan pajak reklame telah mencapai target per tri wulan. Sementara dari sisi regulerend, tidak terlalu signifikan hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah reklame baru pada tahun 2012.

---

This paper is discussed a premise of street class tariff alteration of commercial tax in DKI Jakarta. This policy is written in a regional regulations number 12 year of 2004 of Commercial Tax where the street class tariff were having a high ascent. Street class is one of component which consisted in Commercial Contract Value. Street Class Tariff Ascent will have an impact to increase a Commercial Contract Value in which result in to rise more acceptances, if looked at from budgetary side. Nevertheless, in addition to increase more acceptance, commercial sign shall be restricted in order to avoid a massive emergence of commercial sign in DKI Jakarta if looked at from regular side.

This research is a qualitative research by analysis descriptive method. This research will also conduct an analysis from available data and by held an in depth interview as well with informants that involves in commercial tax collection either it derived from policy maker or tax payer.

Result of this research shows that The background of street class tariff alteration policy were constructed since regarding with number of vehicles are keep growing each year in DKI Jakarta. Vastly growing will induce a severe gridlock and obstructing people activity. Therefore, people are tend to pass through an alternative way in order to avoid the gridlock in the main road. Commercial side of commercial sign will enhance an income regarding to the street were then crowded so as need to be more adjusted with new street class value. The impact of Street class tariff policy had given more influence to budgetary side than regulerend. Commercial tax acceptance had reached its target per third months if looked at from budgetary. Whereas from regular side it is not too significant to be seen from new commercial sign in the year 2012 that increased."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini berfokus pada latar belakang diadakan kebijakan Sensus Pajak Nasional, pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I pada KPP Pratama Serpong, dan mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik, dan juga wawancara mendalam dengan beberapa informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa latar belakang diadakan kebijakan Sensus Pajak Nasional, beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Serpong berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan terdapat beberapa hambatan pada pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional tahap I pada KPP Pratama Serpong.

---

This thesis discuss about the implementation of national tax census. This research focused the background of national tax census policy was held, the implementation of the first stage of national tax census at KPP Pratama Serpong, and knowing the constraints of policy implementation. The collection of data in this research using a qualitative approach. Data collected through literature studies, field research, statistical data, as well as in-depth interviews with several informant.

This research result showed that there is some background the policy national tax census was held, some of the factors affect the implementation of national tax census policy at KPP Pratama Serpong based on Edward III theory are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, and there are some barriers on the implementation of the first stage of national tax census policy at KPP Pratama Serpong."