Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya pembangunan perumahan dan rumah susun beberapa tahun terakhir ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat salah satunya dalam hal menarik perhatian dari calon pembeli atau konsumen. Dampaknya ialah banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai macam cara untuk memudahkan mereka melakukan penjualan rumah susun secara cepat. Salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha ialah melakukan pemasaran rumah susun dengan sistem Pre Project Selling, yakni penjualan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan properti dimulai. Pelaksanaan Pre Project Selling diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Walaupun sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku pengembang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, salah satunya terjadi pada praktik pembangunan rumah susun hunian Meikarta Cikarang, Bekasi yang dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama. Dalam Penulisan ini membahas mengenai penerapan konsep pembangunan rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dengan melakukan perbandingan praktik pembangunan rumah susun di Singapura dengan sistem Build Under Construction, selain itu dalam penulisan ini akan dibahas perlindungan hukum yang disediakan oleh Pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli rumah susun dengan sistem pemasaran Pre Project Selling.

---

The rise of residential and flat development for the last couple of years, has created a very tight competition on, among other, how to attract the attention of potential buyers or consumers. The impact of it made many developers undertook various methods to be able to rapidly facilitate the sale of their flats. One of the strategies that’s being used by the developers would be, marketing their flats using Pre Project Selling system, which is, sales that is made before the property development project begins. The implementation of the Pre Project Selling system is regulated in Act Number 20/2011 concerning about flats, and other of its implementing regulations. Although it has been clearly stipulated through regulations, in practice, there are still many violations committed by developers that cause harm to consumers, one of it occurred in the Meikarta residential flats constructions, located in Cikarang, Bekasi, conducted by PT Mahkota Sentosa Utama. This thesis discuss about the applications of flats development concept using pre project selling marketing system, by comparing it to Build Under Construction system which applied in Singapore. In addition, this thesis will also discuss about the legal protections provided by the Government, to protect consumers in flats sales and purchase transactions using Pre Project Selling marketing system."

"Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidaksesuaianantara apa yang diperjanjikan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yangditandatangai oleh konsumen. Fakta-fakta yang ada semakin membuka mata bahwaKonsumen berada pada posisi yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnyabelum terjamin sebagaimana yang diharapkan. Faktor utama yang menjadi kelemahanKonsumen adalah tingkat kesadaran Konsumenakanhaknya masih rendah. Hal initerutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan Konsumen, sehingga dalampelaksanannya, pengembang selalu menjadi pihak yang kuat dan Konsumen sebagaipihak yang lemah. Pada umumnya Konsumen tidak memahami isi perjanjian bahkanlangsung menandatangani perjanjian, sebelum memastikan apakah pengembang atauagen pemasarannya itu sudah mencantumkan secara tertulis janji-janji yang sudahdisepakati atau belum dalam perjanjian tersebut, sehingga bias melindungi Konsumensecara hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beliantara Developer dengan Konsumen, pengembang secara seragam memberlakukanPerjanjian Baku (Standart Contract) dalam setiap Perjanjian Pengikatan Jual Belirumah, dimana seluruh isi dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tersebut ditentukansecara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat disbanding Konsumen.Penggunaan Perjanjian Baku (Standart Contract) tersebut banyak menimbulkankerugian bagi Konsumen pembeli rumah karena ternyata pengaturan hak dankewajiban dalam Perjanjian Baku tersebut tidak seimbang dan cenderungmenguntungkan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanperjanjian pengadaan perumahan antara Developer, Bank dan Konsumen danmengetahui upaya perlindungan hokum bagi Konsumen dalam memahami isiperjanjian serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank apabila ada para pihak yangtidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yangdialami oleh Bank akibat macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Konsumenadalah ketidakfahaman Konsumen akan isi perjanjian, dimana mereka menuntutsesuatu janji dari Developer yang tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut sehinggahal ini yang mengakibatkan lemahnya Konsumen untuk menuntut secara hukum.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bersifat deskriptif. Deskriptifdimaksudkan disini untuk memberikan gambaran data tentang pelaksanaan perjanjianDeveloper, Konsumen dan Bank serta implikasinya bagi Bank sebagai penyedia dana,secara khusus dalam pelaksanaannya di Bank BTN cabang Bandung Timur.Pendekatan yang digunakana dalah bersifat Yuridis Normatif yang mengutamakantinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku serta data maupun dokumendokumenyang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kepemilikan Perumahan.

---

The incidence of housing problems basically begins with the discrepancy

between what was agreed and written in the contract of sale which signed by the

consumer. The existing facts will open our eyes that the customers’ position is in a

weak side, so legal protection against not guaranteed as expected. The main factor is, consumer awareness of right levels is too weak. This is mainly due to lower consumer education, so that on the implementation, the customers is always put as a weak group compared to the developer. In general, the consumers has signed the agreement without knowing the contents, before ensuring whether the developer or marketing agent has put in writing the promises that have been agreed or not in the agreement, so that consumers can legally protect. Similarly, in the execution of binding agreements between the developer and the consumer,the developers uniformly

execute contract standard in every binding trading agreement of houses, which all of

the content of the binding trading agreement was determined unilaterally by the

developer that has stronger position then the consumer. The using that standard

contract bring a lot of loss to the house consumer because actually the arrangement of

rights and obligations in standard contract is not equal and tend to exceptionally

beneficial the developer. The purposes of this research are to investigate the

undertaking of an agreement in housing project, between developer, customer, and

Bank and to determine the effort on legal protection for consumer in understanding

the content of the agreement and also to examine the problems faced by Bank BTN,

Bandung Timurbranch in undertaking agreement of housing project, and to recognize

the ways how to overcome the problems if there is one side that does not meet the

contents of the agreement. Based on the research results, the losses suffered by the

bank due to lack of consumer’s understanding into contents of the agreement, where

they demanded a promise from the developer, which is not contained in an agreement

letter, which lead to consumer weakness on legally demand.This research was

conducted with the descriptive research method, Here is intended to provide a

descriptive overview of the data on the implementation of the agreement among

developer, consumers and its implications for Bank BTN as a fund provider

particularly on the implementation at Bank BTN in East Bandung branch in terms of

applicable legislation as well as the data and documents which is concerned with the

problems in this research. The approach used was juridical-normative which

emphasized the use of the prevailing laws and regulations as well as data and

documents that were related to this research to form a point of view.

Keywords: Law of Consumer Protection in Real Estate Ownership."

"Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

---

House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process."

"Perumahan merupakan hak asasi manusia dan diamanatkan oleh konstitusi. Kontradiktifnya, perumahan masih jauh dari kata layak karena adanya bencana yang sering terjadi. Pendekatan dalam menentukan lokasi perumahan  seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sistem Kemampuan Lahan (SKL) secara khusus belum mengarus utamakan perubahan iklim ke dalam perhitungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh risiko bencana dan iklim apabila dimasukan ke dalam perhitungan kesesuaian lahan perumahan. Kota Depok dipilih sebagai studi kasus agar dapat melihat contoh penerapannya dan sekaligus mengetahui tingkat kesesuaian lahan perumahan  perkotaan terhadap risiko bencana dan risiko iklim, serta bagaimana arah perkembangan lahan perumahan  kedepan. Dalam penelitian ini, empat aspek utama dipertimbangkan, yaitu aspek permukaan tanah, bawah tanah, risiko bencana, dan risiko iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix-method) dengan metode yang bertahap, yaitu analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan menggunakan AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk menentukan bobot kriteria dan sub kriteria, kemudian analisis spasial digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan dan arah pengembangan perumahan  di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko bencana memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh aspek permukaan tanah, aspek bawah tanah, dan risiko iklim. Tingkat kesesuaian lahan perumahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan risiko bencana dan risiko iklim menunjukkan bahwa 35,60% wilayah masuk dalam kategori sesuai (S1), 52,50% dalam kategori cukup sesuai (S2), dan 11,90% dalam kategori kurang sesuai (S3). Analisis menunjukkan bahwa risiko bencana dan iklim mempengaruhi kesesuaian lahan perumahan perkotaan. Pada kategori S1 terdapat pengurangan luas wilayah sebesar 28,32%, sementara pada kategori S2 mengalami penambahan area sebesar 18,01%, serta pada kategori S3 mengalami penambahan paling signifikan sebesar 10,31%. Pengembangan perumahan  direkomendasikan ke arah barat dan timur Kota Depok. Pengembangan di pusat kota tidak disarankan karena tingkat kesesuaian yang rendah. Pengembangan ke arah barat dan timur dipilih karena memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dan lebih aman dari risiko bencana dan iklim.

---

The constitution mandates housing as one of human rights. Contradictively, housings are still far from feasible due to frequent disasters. In particular, approaches to determining the location of housings, such as the Indonesian National Standard (SNI) and the Land Capability System (SKL), have yet to mainstream climate change into their calculations. This study examines the effect of disaster risk and climate when included in calculating housing land suitability. Depok City was chosen as a case study in order to be able to see examples of its application and to find out the suitability of urban housing land for disaster risk and climate risk, as well as the direction of residential land development in the future. This research considers four main aspects: surface, subterranean, disaster risk, and climate risk. This study uses a mixed methods approach with a stepwise method, namely quantitative and descriptive qualitative analysis using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the criteria and sub-criteria, then spatial analysis is used to evaluate the level of land suitability and the direction of housing development in the future. The study results show that disaster risk has the most significant influence, followed by surface, subterranean, and climate risks. The suitability level of residential land in Depok City, taking into account disaster risk and climate risk shows that 35.60% of the area is in the appropriate category (S1), 52.50% is in the moderately suitable category (S2), and 11.90% is in the less suitable category. (S3). The analysis shows that disaster risk and climate affect land suitability for urban housings. In the S1 category, there was a reduction in area of 28.32%, while in the S2 category, there was an area increase of 18.01%, and in the S3 category, the most significant addition was 10.31%. This study recommends developing housings to the west and east of Depok City. The development around the city center is discouraged due to low conformity rates. Development towards the west and east is more recommended because they have better suitability and are safer from disaster and climate risks."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko pada proyek konstruksi rumah tinggal di PT X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen wawancara dan analisis dokumen. PT X yang merupakan perusahaan jasa konstruksi sering mengalami kerugian karena keterlambatan dan pembengkakan biaya pada proyek konstruksi rumah tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan dan pembengkakan biaya selama proyek konstruksi rumah tinggal dan penerapan manajemen risiko pada proyek konstruksi rumah tinggal di PT X. Hasil dari penelitian ini berupa risk register yang berisikan hasil identifikasi risiko, analisis risiko, dan rekomendasi penanganan risiko terkait faktor penyebab keterlambatan dan pembengkakan biaya pada proyek konstruksi rumah tinggal di PT X.

---

This study discusses the implementation of risk management in residential construction projects at PT X. This research uses a qualitative approach with a case study method. The data collection method in this study used interview instruments and document analysis. PT X, which is a construction service company, often experiences losses due to time and cost overruns during construction projects. This study aims to determine the factors that cause time and cost overruns during residential construction project and the implementation of risk management in residential construction projects at PT X. The results of this study are in the form of a risk register containing the results of risk identification, risk analysis, and recommendations for risk responses related to factors causing time and cost overruns in residential construction projects at PT X."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan proses Kepailitan atas adanya aset tanah dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang telah dibayar Lunas, serta tindakan yang dilakukan Kurator terhadap tugas dan wewenangnya atas aset tanah tersebut. Penelitian ini menarik untuk kemudian dibahas karena melihat beberapa fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan pelaksanaan Kepailitan yang kerap menimbulkan permasalahan khusunya terkait dengan harta pailit dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kurator selama proses Kepailitan berlangsung, terlebih lagi dengan adanya beberapa contoh kasus yang telah terjadi dan menjerat hal mana melibatkan Kurator beserta pihak Kreditur maupun Debitur. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu; pertama, perlindungan hukum bagi kreditur atas aset tanah dalam bentuk PPJB Lunas. Status kedudukan aset tersebut dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Kedua, tindakan Kurator terhadap tugas dan wewenangnya berdasarkan pasl 36 yang dikaitkan dengan pasal 34  UUKPKPU atas perjanjian yang timbul dalam bentuk PPJB Lunas, hingga sampai pada solusinya. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bukan hanya pada ruang lingkup akademis atau teoritis saja, akan tetapi dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengakomodir sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia khususnya tentang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis examined about the implementation of the process of bankruptcy on the land assets in the form of binding agreement on the transaction (PPJB) that has been fully repaid, and an action taken to the curator and his authority over assets the land. This research is important because discusseing about over some phenomenon that occurs he related to the implementation of bankruptcy which often cause problems especially relating to assets and action-the acts performed by curator during the last bankruptcy, moreover with the several examples of cases have occurred and trap it which involves curator with the creditor or the debtor .In a study in this research library and empirical studies. The methodology is used to answer problems in research is first, legal protection for creditors land assets in the form of PPJB. The status of the assets based the shema number 4 years 2016. Second, the act of curator for their duties and its responsibilities based on pasl 36 connected with article 34 UUKPKPU about the agreement araising in the form of PPJB, and find the the solution. So, writing is expected to be useful not only for the academic or theoretical level, but also useful in the government to accommodate legal system in indonesia particularly for bankruptcy."

"ABSTRAKSeiring makin pesatnya trend penggunaan kartu kredit di mancanegara, bisnis kartu kredit di Indonesia kini juga semakin marak. Bisnis kartu kredit di Indonesia yang sempat terpuruk pada awal-awal krisis, kini telah bangkit kembali. Kecenderungan perbankan nasional yang saat ini lebih bergerak ke sektor consumer banking, telah berpengaruh secara signifikan terhadap bangkitnya bisnis kartu kredit di Indonesia. Hal ini terlihat dari melonjaknya jumlah kartu kredit yang beredar belakangan ini.Setelah sempat anjlok selama 1997 - 1998, jumlah kartu kredit beredar di Indonesia sempat mengalami kenaikan signifikan lebih dari 50%, bahkan transaksinya melonjak lebih dari 100% di tahun 2001lalu. Jika pada tahun 1998 jumlah kartu yang beredar hanyalah sebanyak 2,53 juta kartu dengan transaksi senilai US$ 787 juta, maka pada tahun 2001 jumlah kartu yang beredar melonjak menjadi 3,99 juta kartu dengan nilai transaksi US$ 2,1 milyar. Jika dilihat dari pangsa pasarnya, pada 2003 lalu Citibank masih menempati urutan pertama dengan menguasai 28,9% dari total kartu kredit yang beredar. Peringkat berikutnya ditempati BNI yang menguasai 14,9%, lalu BCA dengan 13,2%. Sejumlah faktor lain yang mendorong maraknya kembali bisnis uahg plastik ini, diantaranya penurunan suku bunga kartu kredit, serta gencamya promosi yang dilakukan sejumlah perusahaan penerbit.Visa Card dan Master Card merupakan pemegang brand kartu kredit terbesar di dunia, kini mulai kembali bergairah dengan pasar Indonesia. Keduanya merupakan penerbit kartu kredit yang mendominasi pasar Indonesia. Jika pada 1995 keduanya menerbitkan 1 ,35 juta kartu kredit, atau mencapai 80% dari total, untuk 2003 malah meningkat dengan menguasai 85% pangsa pasar kartu kredit. Rinciannya adalah sebagai berikut, 44,7% dikuasai Visa, 40,2% oleh MasterCard, dan penerbit lainnya hanya menguasai sebesar 15,1 %. Dengan kelebihannya menggantikan fungsi uang tunai dan turut meningkatkan "status sosial" pemiliknya, bisnis kartu kredit ini telahmenjadi salah satu andalan consumer banking di Indonesia. Karena itu tak heran jika pemain lama di sektor ini termasuk Citibank, berusaha untuk meningkatkan pangsa pasarnya.Persaingan yang ketat membuat perusahaan berlomba-lomba untuk melihat lebih jeli peluang yang ada dan juga berusaha untuk memberikan inovasi serta pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Bagi PT. XXX, sebuah perusahaan penerbit kartu kredit terbesar di Indonesia, banyak hal -hal yang dapat dikaji untuk dapat mempertahankan posisinya sebagai pemegang pangsa pasar terbesar untuk mempertahankan konsumennya dan sekaligus untuk meraih lebih banyak konsumen dalam menggunakan produknya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melihat kembali sistem dan strategi komunikasi yang dimilikinya sekarang ini.Melihat peluang untuk melakukan diferensiasi yang tidak hanya berkutat didalam diferensiasi produk, namun juga diferensiasi pada strategi komunikasinya karena komunikasi merupakan bagian yang penting dalam menjalankan sebuah usaha.Komunikasi merupakan sarana penghubung antara perusahaan dengan konsumennya, salah satu arti penting komunikasi dapat dilihat dari pesan yang disampaikan perusahaan kepada konsumennya melalui proses promosi, karena komunikasi selalu berkaitan erat dengan masalah promosi. Hal ini dilakukan agar para perancang kegiatan promosi mengerti bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Proses ini merupakan proses yang kompleks. Kesuksesan komunikasi pemasaran sangatlah tergantung dari beberapa faktor mulai dari pemilihan media, isi dan proses terjadinya komunikasi itu sendiri dan sejumlah faktor lainnya seperti banyaknya pesaing di pasar. Tapi tidak semua orang sadar bahwa dampak dari kemampuan sebuah perusahaan dalam melakukan komunikasi adalah sangat besar terhadap kesuksesan perusahaan.Seiring dengan berjalannya waktu, masalah komunikasi ini telah dibuktikan sebagai faktor utama untuk menentukan apakah konsumen akan bertahan atau tidak, selain itu tingkat pengertian konsumen terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan pun menjadi faktor yang ikut berperan. Ketepatan isi dari pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan perlu diperhatikan agar proses komunikasi tidak mengalami penyimpangan. Selain itu proses penyampaian pesan tersebut pun harusdiperhatikan agar keseluruhan pesan yang disampaikan oleh perusahaan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan tersebut, dalam hal ini konsumennya. Hal tersebut diatas juga berhubungan dengan bagaimana perusahaan mengkoordinasikan berbagai macam elemen dari alat promosi dan kegiatan marketing lainnya untuk berkomunikasi dengan pelanggannya.Sangatlah penting bagi perusahaan untuk merancang sebuah konsep dari rencana komunikasi pemasaran yang tepat sehingga memiliki nilai tambah bagi keseluruhan rencana yang dapat mengevaluasi peranan staregi dari beberapa cara berkomunikasi yang dilakukannya. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya meraih perhatian konsumen melalui strategi komunikasi yang dimilikinya. Semua itu benar - benar membutuhkan kreatifitas terutama bagi berapa produk yang tingkat persaingannya terbilang tinggi di pasar seperti produk kartu kredit. Selain pelaksanaan dari komunikasi pemasaran tradisional, Marketing Public Relation adalah salah satu cara yang terbilang baru yang masih sangat potensial untuk dikembangkan di PT. XXX."

"Masyarakat Indonesia telah berubah menuju masyarakat digital dimana telepon selular merupakan benda yang dapat digunakan sebagai sumber informasi. Berkaitan dengan hal itu, telepon seluler dengan fitur SMSnya dapat digunakan sebagai media berpromosi oleh suatu perusahaan. Cepat, tepat sasaran, mudah dan murah merupakan beberapa alasan penggunaaan SMS sebagai media untuk berpromosi. Di sisi lain SMS juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu mudah disalahgunakan, tidak terkesan prestis karena SMS identik dengan harga murah. Namun dengan teknologi SMS Broadcasting di mana perusahaan dapat membuat sender ID pribadi dengan nama produknya atau nama perusahaannya maka kesan murah tidak terlalu terlihat bahkan menimbulkan efek personalisasi tersendiri.Sebagai media altematif baru untuk berpromosi, SMS Broadcasting memerlukan suatu strategi komunikasi pemasaran yang tepat, kreatif dan inovatif agar mampu menciptakan keunggulan bersaing dengan media promosi lainnya yang telah lebih dulu ada seperti TV, koran, majalah atau billboard.Penelitian ini menggambarkan dan menganalisa bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan PT.MM Sindo serta menganalisa latar belakang dan kendala - kendala yang di hadapi. Penelitian ini juga mengidentifikasi medium apa yang paling tepat digunakan untuk periklanannya. Penelitian ini didasari oleh beberapa teori komunikasi yang berkaitan dengan Integrated Communication Marketing dan pengaruhnya terhadap strategi pemasaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Nara sumber berasal dari pihak internal PT.MMSindo. Dokumen internal dan eksternal digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder.PT.MM Sindo merencanakan strategi komunikasinya dengan menganalisa situasi pasar hingga kemudian dapat membuat segementasi, target konsumen dan positioning produknya. Positioning yang dibuat PT.MMSindo bagi paket - paket jasa yang ditawarkannya ialah pernyataan "Informasi ada dalam genggaman anda", positioning tersebut digunakan untuk memasuki jendela konsumen.Diakhir penelitian, penulis menemukan bahwa dalam usahanya meningkatkan volume penjualan, PT.MM Sindo telah menerapkan strategi komunikasi pemasarannya dengan sistematis dan terarah sehingga dapat menghasilkan prospek penjualan yang meningkat, walaupun masih ada langkah-langkah yang mungkin dapat dioptimalkan lagi. Lebih lanjut, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap konsep - konsep dan teori mengenai media untuk berpromosi. Apabila selama ini, baik akademisi maupun prakitisi mengenal banyak media promosi, media cetak dapat berupa koran, majalah atau buletin, sementara media elektronik berupa TV dan radio maka saat ini SMS Broadcasting muncul menjadi alternatif baru sebagai media untuk berpromosi. SMS yang telah akrab di masyarakat bisa menjadi media promosi yang potensial. Selain itu, pengkajian yang lebih konseptual juga dapat dilakukan berkaitan sifat SMS Broadcasting ini yang merupakan produk jasa dengan tingkat kontak rendah terhadap konsumennya."

"Komik terjemahan luar negri dari Jepang adalah yang mendominasi dan menjadi market leader pada saat ini. Seperti yang di muat dalam Koran Tempo bahwa saat ini pasar komik di Indonesia didominasi oleh komik-komik terjemahan dari Jepang, manga. Komik Indonesia yang diterbitkan oleh PT Gramedia ada pada posisi market nichers. Dari penelitian yang dilakukan, mengangkat kasus pemasaran komik di indonesia dengan studi kasus pada studi komparasi komik terjemahan Jepang dengan komik Indonesia di PT Gramedia, terungkap bahwa komik terjemahan jepang memiliki beberapa keunggulan dari beberapa faktor.Kesimpulan akhimya adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa komik terjemahan Jepang dapat menjadi market leader, dibandingkan dengan komik Indonesia adalah, pertama karena perbedaan kualitas dari kedua komik tersebut yang dilihat komik sebagai media hiburan secara keseluruhan. Yang kedua adalah perbedaan dalam berpromosi secara intern yang telah dilakukan oleh PT Gramedia untuk kedua komik tersebut dari sisi informasi yang dibutuhkan dan nilai bagi konsumen komik. Dan secara ektemal secara tidak langsung dengan adanya anima pada tahun 1982 dan penayangan serial animasi secara nasional juga memberikan pengaruh pada penjualan komik yang bertemakan Jepang. Selain itu juga didukung dengan merchandise karakter komik terjemahan jepang yang scat ini mudah dijumpai di pasar.Signifikansi akademis jawaban analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran komik di Indonesia yang ditinjau dengan konsep 4P. Dengan uraian pertama yaitu produk dimana perbandingan secara mendetail mulai dari proses produksi hingga kekuatan produk tersebut sebagai media hiburan. Komparasi harga yang terkait dengan proses produksi dan sumber daya. Promosi untuk produk yang dirancang secara sengaja oleh internal perusahaan untuk mendukung produk terkait maupun secara eksternal yang secara tidak lansung mendukung promosi produk, dan yang terakhir adalah ternpat Asumsi tentang komparasi yang telah dilakukan oleh penulis dapat menjadi input untuk penelitian selanjutnya.Sedangkan Signifikansi praktis output penelitian sebagai masukan dalam memproduksi komik dengan memperhatikan konsep produk yang sangat essensial dengan acuan komik adalah sebagai media hiburan untuk konsumsi masyarakat. Sebagai masukan dalam merancang hal terkait untuk mempromosikan produk komik baik secara internal perusahaan dan eksternal dengan asumsi yang perlu dibuktikan lebih Ianjut."

"Perkembangan Majalah Islam di Indonesia selama ini belum sebaik majalah umum. Pertentangan antara idealisme dan bisnis adalah persoalan klasik yang sering dihadapi majalah Islam sehingga menjadi kendala untuk meraih sukses secara fenomenal. Kesulitan mendapat iklan hingga manajemen yang belum professional adalah beberapa faktor yang seringkali dianggap sebagai penyebab majalah islam sulit bersaing di pasaran. Fenomena ini adalah sebuah ironi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam di mana hal ini seharusnya menjadi peluang besar bagi majalah islam. Era kebebasan pers setelah era reformasi membuat majalah majalah Islam bermunculan, termasuk majalah islam yang ditujukan untuk segmen remaja. Namun majalah-majalah tersebut akhirnya banyak yang tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Annida dan Muslimah adalah dua contoh majalah remaja islam yang mampu eksis di saat majalah sejenis harus gulung tikar. Penulis melihat strategi komunikasi pemasaran pada suatu media, adalah suatu hal yang sangat esensial untuk dapat bersaing di pasaran. Tesis ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang menjadikan Annida dan Muslimah tetap eksis hingga saat ini.Berdasarkan data yang didapat dari in-depth interview dan observasi, penulis menemukan adanya keunikan pada masing-masing majalah hingga menjadikannya berbeda dengan majalah sejenis. Penentuan sasaran konsumen yang dibidik secara spesifik, produk yang mempunyai identitas khas, penetapan harga yang sangat terjangkau, adanya jalur distribusi khusus, serta berbagai berbagai kegiatan promosi yang mendukung identitas khas masing-masing majalah Annida dan majalah Muslimah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat penjualan keduanya cukup tinggi hingga sampai saat ini mereka mampu mempertahankan eksistensinya."