Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan subsidi perumahan menjadi kebijakan pemerintah di bidang perumahan telah dikembangkan dan berlangsung lebih dari sepuluh tahun hingga saat ini, namun aparat pengawasan pemerintah baik internal maupun eksternal masih menemukan permasalahan yang sama dan cenderung berulang dari tahun ke tahun diantaranya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi rumah dan tingkat keterhunian rumah subisidi yang rendah. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan implementasi kebijakan subsidi perumahan yang dihadapi pemerintah dan langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan berulang tersebut. Dalam penelitian ini dikembangkan beberapa metode penelitian diantaranya menggunakan pendekatan literature review, pendekatan logic model, pendekatan system thinking dan analisis SWOT. Hasil penelitian berupa rekomendasi kebijakan yang dapat dipakai pemerintah sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang sama dan berulang tersebut diantaranya melakukan pengawasan yang lebih melekat dengan melibatkan pihak pengembang/pengurus masyarakat setempat dan penerapan sanksi yang tegas dengan pencabutan manfaat subsidi yang tidak tepat sasaran."

"Penelitian ini menguji hubungan karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, asset tangibility, pertumbuhan premi, likuiditas, risiko penjaminan, dan volume modal) dengan kinerja keuangan serta mendapatkan bukti empiris mengenai peran efektivitas dewan dan kepemilikan pemerintah terhadap hubungan tersebut di perusahaan asuransi Kenya selama periode 2014 hingga 2021. Data sekunder yang digunakan dikumpulkan dari 56 perusahaan asuransi yang memiliki izin untuk beroperasi di Kenya oleh Otoritas Regulator Asuransi Kenya per 31 Desember 2021. Analisis regresi digunakan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tangibilitas aset, pertumbuhan premi, dan volume modal secara signifikan terkait dengan kinerja keuangan perusahaan asuransi. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris memperkuat hubungan antara asset tangibility dan risiko underwriting dengan kinerja keuangan, sedangkan melemahkan hubungan antara ukuran perusahaan dan volume modal dengan kinerja keuangan. Kepemilikan pemerintah di sisi lain ditemukan tidak signifikan karena memperkuat hubungan risiko penjaminan emisi dengan karakteristik perusahaan sementara memperlemah hubungan ukuran perusahaan dan volume modal dengan kinerja keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dewan yang tepat harus ditegakkan karena mempengaruhi kinerja perusahaan. Kepemilikan pemerintah di sisi lain tidak meyakinkan karena praktik manajemen, lingkungan peraturan dan dinamika pasar di Kenya yang berbeda.

---

This study examines the association of firm characteristics (firm size, asset tangibility, premium growth, liquidity, underwriting risks, and volume of capital) with financial performance as well as getting empirical evidence on the role of board effectiveness and government ownership on the respective association in the Kenyan insurance companies over the period of 2014 to 2021. The secondary data used is collected from 56 Insurance firms licensed to operate in Kenya by the Kenya Insurance Regulatory Authority as of 31st December 2021. Regression analysis is used, and the results showed that firm size, asset tangibility, premium growth, and volume of capital are significantly associated with the financial performance of insurance firms. Moreover, the findings showed that board effectiveness strengthens the association of asset tangibility and underwriting risk with financial performance while it weakens the firm size and volume of capital association with financial performance. The government-ownership on the other hand was found to be insignificant as it strengthened underwriting risk association with financial performance while weakening the firm size and volume of capital association with financial performance which is different direction from the predicted one. This study concludes that proper board effectiveness should be upheld because it affects the performance of a firm. The government-ownership on the otherhand is inconclusive due to different Kenyan management practices, regulatory environments and market dynamics."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan negara terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel peneli.ian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda, pengujian ekonometri, dan uji statistik untuk manguji bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatifterhadap kinerja perusahaan. Variabel kepemilikan negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dummy (BUMN dan swasta) dan persentase kepemilikan negara secara langsung di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BUMN tidak lebih baik dari kinerja perusahaan swasta yang kemungkinan karena persaingan usaha, perilaku pemerintah (government behavior) , dan penerapan corporate governance.

---

This study is conducted to examine the effect of state ownership on corporate performance. The sample of this study is the State Owned Enterprises (SOEs) and Private Companies which are listed on the Jakarta Stock Exchange (JSX).

The data is analyzed by using multiple regression method and tested econometrically and statistically. Those methods are used to examine that state ownership provide negative effects to corporate performance.

The variable of state ownership applied in this study is dummy variable (SOE and private company) and the percentage of direct state ownership. The results of this study show that the state ownership has a significantly negative effect on corporate performance.

The aforementioned statement proves that SOE performance is not better than the, private company that is possibly due to corporate competitiveness, government behavior, and the application of corporate governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return perusahaan antara lain market risk premium, firm size yang diproksikan ke dalam Small Minus Big (SMB) dan book-to-market ratio yang diproksikan ke dalam High Minus Low (HML) seperti yang dikemukakan oleh Fama and French dalam Three Factor Model. Analisis pengaruh ketiga faktor tersebut dilakukan terhadap 31 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan data harga penutupan saham secara harian pada 6 portofolio yang terbentuk dari 31 perusahaan BUMN tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan ketiga faktor yaitu market risk premium, firm size dan book-to-market ratio berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap return (excess return) saham perusahaan BUMN Tahun 2021.

---

This study aims to analyze the factors that influence company returns, including market risk premium, firm size (proxied by Small Minus Big, or SMB), and book-to-market ratio (proxied by High Minus Low, or HML), as proposed by Fama and French in the Three Factor Model (1992). The influence of these three factors was analyzed on 31 state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021. The research method used was panel data regression analysis using daily closing stock price data from six portfolios formed from the 31 state-owned companies. The results of the study show that all three factors, namely market risk premium, firm size, and book-to-market ratio, have a significant positive effect both partially and simultaneously on the excess returns of state-owned company stocks in 2021."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan publik, jenis industry sebagai variabel independen, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel dependen, dan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas sebagai variabel control. Penggunaan variabel kontrol digunakan untuk mengeliminir kesalahan dalam membuat kesimpulan pada hasil penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 kecuali jenis industri perusahaan keuangan dan perbankan. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda, dengan pengujian hipotesis uji adjusted R square, uji statistik F, dan uji statistik t. Hasil analisis berdasarakan penggunaan seluruh variabel kontrol menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan asing, publik dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR.

---

The objective of this study was to analyze the influence of government ownership, foreign ownership, public ownership, and type of industry on the level of corporate social responsibility disclosure. This study used government ownership, foreign ownership, public ownership, type of industry as independent variable, corporate social responsibility as dependent variable, and company size, leverage, profitability as control variables. Control variables are used to eliminate errors in making conclusions on the results of the study.

The data used was secondary data from annual report and sustainability report of all companies that were listed at Bursa Efek Indonesia on 2010, except for the companies operate in finance and banking industry. This study used multiplied analysis linear regression, with adjusted R square, F statistic test, and statistical tests t to test the hypothesis.

The analysis shows that the government ownership has significant effect on the level of corporate social responsibility disclosure, while the foreign and public ownership, and the type of industry have no significant effect on the level of corporate social responsibility."

"ABSTRAKDiundangkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum secara tidak langsung telah menciptakan pengecualian untuk melakukan Penawaran Tender Wajib bagi bank yang terdaftar dalam pasar modal. Pengecualian terhadap kewajiban tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban bank sebagai perseroan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

---

ABSTRACtThe enactment of Bank Indonesia Regulation on the Shares Ownership of Commercial Bank creates an indirect exemption to exercise the obligation of Mandatory Tender Offer for bank listed in capital market. The exemption over the obligation doesn’t necessarily relieve bank’s obligation as a limited company to protect the interest of minority shareholders."

"Penelitian ini meneliti pengaruh dari kepemilikan pemerintah terhadap volatilitas saham perusahaan konstruksi Indonesia dan Malaysia pada periode 2014-2022. Perusahaan konstruksi yang dimaksud adalah 34 perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia dengan kapitalisasi pasar lebih dari Rp1 triliun. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengobservasi dua variabel dependen, yaitu standar deviasi dan idiosyncratic volatility sebagai parameter dari volatilitas saham perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap standar deviasi serta idiosyncratic volatility yang didapatkan dari return saham. Hal ini berarti peningkatan kepemilikan pemerintah berdampak pada kenaikan volatilitas saham perusahaan konstruksi Indonesia dan Malaysia pada periode 2014-2022. Kesimpulan tersebut didapatkan oleh penulis setelah melakukan estimasi regresi data panel fixed-effect robust yang kemudian dilakukan robustness check dengan melakukan pergantian estimasi regresi menjadi 2SLS.

---

This study examines the effect of government ownership on the stock volatility of Indonesian and Malaysian construction companies from 2014 to 2022. The study focuses on 34 construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange and Bursa Malaysia with a market capitalization of more than Rp1 trillion. The study observes two dependent variables,namely standard deviation and idiosyncratic volatility, as parameters of stock volatility. The results of the study show that government ownership has a significant positive effect on both standard deviation and idiosyncratic volatility obtained from stock returns. This means that an increase in government ownership leads to an increase in the stock volatility of Indonesian and Malaysian construction companies during the 2014-2022 period. This conclusion was reached by the author after conducting a fixed-effect robust panel data regression estimation, followed by a robustness check using a 2SLS regression estimation"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, independensi Dewan Komisaris, dan efektivitas Komite Audit terhadap kinerja keuangan BUMN. Sampel penelitian ini adalah 34 BUMN yang namanya terdaftar pada situs Kementerian BUMN dan mempublikasikan Laporan Tahunan (Annual Report) untuk periode tahun 2012 hingga tahun 2014, dengan total observasi sebanyak 102 firms-years dengan data balanced panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, sementara independensi Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, serta efektivitas Komite Audit memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN.

---

This research aims to analyze the effect of government ownership, Board of Commissioners independence, and Audit Committee effectiveness on state-owned enterprises? (SOEs/BUMNs) financial performance. Samples taken for this research are 34 BUMNs which names are listed on The Ministry of SOE?s website, all of which have published their Annual Reports for the periods starting from 2012 to 2014. There are 102 firms-years observations in total with balanced panel data.

Results show that government ownership has a positive and significant effect on BUMNs financial performance, while Board of Commissioners independence has a negative yet insignificant effect on BUMNs? financial performance, and Audit Committee effectiveness also has a positive yet insignificant effect on BUMNs? financial performance."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan. Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai status hukum keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN, hal ini diperparah dengan adanya peraturan dan putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam menafsirkan status keuangan BUMN dan anak perusahaan BUMN sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana yang ideal berdasarkan teori hukum keuangan publik. Terdapat putusan dan peraturan produk hukum badan peradilan yang menganggap dikarenakan sumber uang sebagai penyertaan modal yang diberikan negara kepada BUMN merupakan uang negara (APBD) sehingga ketika BUMN membentuk anak perusahaan, maka keuangan anak perusahaan BUMN merupakan keuangan negara, namun ada juga putusan yang menganggap keuangan anak perusahaan BUMN bukan keuangan negara karena adanya transformasi status keuangan negara dan anak perusahaan sebagai badan hukum privat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya.Anak perusahaan BUMN, badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan, status keuangan dan kekayaan, teori hukum keuangan publik.

---

State-Owned Enterprises (BUMN) were formed in order to carry out the mandate of the 1945 Constitution. The presence of State-Owned Enterprises is expected to contribute to the development of the national economy and state revenues. In order to maximize its business activities, State-Owned Enterprises form subsidiaries. The relationship between State-Owned Enterprises subsidiaries and State-Owned Enterprises gives rise to different opinions regarding the legal status of the finances and wealths of State-Owned Enterprises subsidiaries, this is exacerbated by conflicting regulations and court decisions in interpreting the financial status of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises subsidiaries, causing legal uncertainly. This research uses normative juridical research to find out what is ideal based on the theory of public finance law. There are decisions and regulations on legal products of the judiciary which consider that because the source of money as capital participation provided by the state to State-Owned Enterprises is state money (APBD). When State-Owned Enterprises form subsidiaries, the finances of State-Owned Enterprises subsidiaries are state finances, but there is also a decision that considers financial State-Owned Enterprises subsidiaries are not state finances because of the transformation of state financial status and subsidiaries as private legal entities have their own wealths that are separate from the wealths of the shareholders."

"Peranan penting minyak dan gas bumi sebagai modal utama pembangunan ditunjukkan dalam sepuluh tahun terakhir memberikan kontribusi rata-rata sebesar kurang lebih 30% dari seluruh penerimaan negara. Kemampuan penyediaan cadangan minyak dan gas bumi dewasa ini, tidaklah seperti yang diharapkan pada awal berkembangnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia, yaitu dengan berhasilnya diketemukan cadangan besar seperti lapangan Minas dan Duri di Riau atau lapangan Widuri di lepas pantai Sumatera Timur. Perkembangan kegiatan eksplorasi menghadapi suatu kenyataan bahwa penemuan cadangan baru relatif lebih lambat dan menjadi cukup sulit, karena target eksplorasi dihadapkan pada daerah-daerah yang semakin sulit back secara infrastruktur maupun geografs yang merupakan daerah dengan klasifikasi frontier, termasuk didalamnya adalah daerah laut dalam.Penemuan-penemuan lapangan minyak dan gas bumi baru pada saat ini berdasarkan besarnya tingkat cadangan, ukurannya relatif tidak terlalu besar walaupun masih cukup ekonomis untuk dikembangkan berdasarkan sistim kerjasama Kontrak Bagi Hasil (KBH) yang ada. Sedangkan di sisi lain cukup banyak pula penemuan-penemuan lapangan minyak dan gas bumi baru berdasarkan ukuran cadangan, ketersediaan infrastruktur (teknologi) dan kondisi geografisnya tidak cukup ekonomis apabila dikembangkan dan diproduksikan dengan menggunakan term and condition KBH yang ada sebagai landasan kontrak kerjasamanya, atau dalam industri hulu perminyakan dikenal sebagai marginal field. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji term and condition Kontrak Bagi Hasil dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskrisipsikan term and condition yang tertuang dalam Kontrak Bagi Hasil agar dapat diiketahui secara lebih rinci, sehingga memudahkan dalam pemahamannya. Untuk mengukur kelayakan pengembangan cadangan rninyak dan gas bumi pada suatu Kontrak Bagi Hasil dilakukan dengan pendekatan kausal melafui penilaian (assessment) dari fiscal regim-nya. Indikator yang digunakan dalam teknik analisis investasi sebagaimana disebut di atas mendasarkan pada penanganan nilai waktu dari uang (time value of money) atau teknis analisa ini lebih dikenal sebagai Discounted Cash Flow Analysis Techniques. Berdasarkan analisa keekonomian dari arus kas (cash flow) untuk mengetahui discounted faktor-nya sehingga dapat diketahui pengembangan cadangan miknyak dan gas bumi tersebut layak atau tidak.Hasil akhir analisis investasi untuk 34 struktur/lapangan marginal dengan menggunakan fiscal term standar, 20 struktur/lapangan dapat dikategorikan sebagai struktur/lapangan yang ekonomis dengan ROR>20%. Apabila dari 20 struktur/lapangan tersebut dikembangkan akan memberikan penambahan jumlah cadangan minyak bumi sebesar 58.372 MSTB dengan nilai NPV (@12%) sebesar US.$ 299.242 juta untuk Pemerintah dan US.$ 45.813 juta untuk Kontraktor. Untuk 14 struktur/lapangan yang kurang ekonomis, apabila dilakukan perubahan fiscal tend-nya, dengan perubahan besarnya investment credit semula 17% menjadi sebesar 50%, hanya akan memperbaiki tingkat keekonomian pengembangan 1 struktur/lapangan saja. Sedangkan apabila dilakukan perubahan bagi hasil (split) dari semula 85%:75% menjadi 65%:35% akan memperbaiki tingkat keekonomian pengembangan 7 struktur/lapangan yang kurang ekonomis menjadi lebih ekonomis dengan tingkat ROR berkisar antara 21,8% - 32,8%. 7 struktur/lapangan sisanya dari hasil akhir analisa keekonomian struktur/lapangan marginal dikategorikan sebagai struktur/lapangan yang tidak ekonomis, sehingga apabila dilakukan perubahan fiscal term-nya akan sangat merugikan negara.Daftar Pustaka: 18 Buku (Tahun 1985 - 2001)"