Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas perihal rekomendasi lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga untuk pemerataan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di suatu wilayah yang sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan kegiatan yang ada di wilayah tersebut, pada umumnya daerah 3T (tertinggal, terpencil, terdepan). Permasalahan yang ada pada umumnya dapat terjadi di setiap rantai dari penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian. Untuk memperoleh rekomendasi pemilihan lokasi yang akan diusulkan kepada Pemerintah diperlukan analisis dan perencanaan wilayah melalui perbandingan keberadaan penyalur di suatu wilayah dengan mencari indeks kepadatan penyalur. Pada Praktik Keinsinyuran ini akan dilakukan analisis dengan mempertimbangkan faktor jumlah penyalur di suatu wilayah dan luasan wilayah administrasi, dalalm hal ini propinsi untuk dicari berapa angka indeks kepadatatan penyalur di propinsi tersebut dibanding dengan indeks kepadatan penyalur nasional. Apabila angka indeks kepadatan wilayah administrasi (propinsi) tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka indeks kepadatan penyalur secara nasional, maka direkomendasikan untuk ditambahkan penyalurnya. Wilayah yang terpilih akan direkomendasikan kepada Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk ditetapkan sebagai wilayah penugasan oleh BPH Migas kepada Badan Usaha P3JBT dan P3JBKP sebagai lokasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga, sehingga didapatkan pemerataan penyalur di seluruh Indonesia. Praktik Keinsinyuran ini diharapkan dapat bermanfaat lebih luas untuk perkembangan pendistribusian BBM di Indonesia khususnya usulan kepada Pemerintah.

---

This Report deals with the recommendation of a One-Price fuel retailer area to equalize the distribution of Fuel (BBM) in an area that is indispensable to ensure the continuity of existing activities in the region, generally 3T areas (tertinggal, terpencil, terdepan). Existing problems can generally occur in any chain of supply, storage and distribution. In order to obtain recommendations for the selection of the area to be proposed to the Government, analysis and planning of the territory is necessary through the comparison of quantity of retailers in an area by looking for the index of the density of retailer. In this report, an analysis will be carried out by calculation of number of distributors in a region and the extent of the administrative area, to find out what is the number of the index of the density of retailers in the province compared to the national retailer density index. If the density index of the administrative region (province) is lower than the national retailer density index, it is recommended to add the new one-price retailer in that area. The selected area/region will be recommended to the Government through the Directorate General of Oil and Gas to be appointed as the area of assignment by BPH Migas to P3JBT and P3JBKP Business Entities as the site for the new Single-Price fuel distributor, so as to achieve an equal distribution of retailer throughout Indonesia. This Report is expected to benefit more widely for the development of fuel distribution in Indonesia, especially as a proposal to the Government."

"ABSTRAKRantai pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) di Kota Ternate sebagai salah satu wilayah Indonesia bagian Timur sering mengalami hambatan yang disebabkan kurangnya jumlah penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Oleh sebab itu diperlukan studi pengembangan jumlah penyalur SPBU untuk memenuhi proyeksi kebutuhan BBM JBT Bensin Premium dan Minyak Solar di SPBU yang dilakukan melalui analisis ekonomi SPBU serta lokasi penyebaran SPBU tersebut. Hasil pengembangan yaitu pada tahun 2013-2016 dibutuhkan tambahan 2 unit SPBU, pada tahun 2017-2021 dibutuhkan tambahan 1 unit SPBU dan pada tahun 2021-2023 dibutuhkan tambahan 1 unit SPBU. Lokasi tambahan SPBU dipusatkan di Kecamatan Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara.

---

ABSTRACTThe fuel oil (BBM) distribution chain, particularly Subsidized Fuel (JBT) in Ternate as one of the eastern part of Indonesia often have problems that could caused by the lack of General Fuel Filling Station (pump station). Therefore it is necessary to study the development of pump stations required to fulfill the demand projection of subsidized fuel Premium Gasoline and Diesel Oil at the pump stations by using the engineering economic analysis as well as the locations of pump stations. The results of the development are 2 new additional pump stations required in 2013-2016, 1 unit new pump station in 2017-2021 and 1 unit new pump station in 2022-2023. The location of new pump stations are concentrated in South Ternate District, Central Ternate District and North Ternate District."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap biaya transportasi di desa-desa di wilayah kepulauan kecil dan wilayah terluar dengan mengambil kasus kebijakan BBM satu harga periode tahun 2017-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberikan harga jual yang sama terhadap premium dan solar di seluruh Indonesia sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya transportasi. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak penerapan kebijakan BBM satu harga terhadap biaya transportasi di 170 desa. Biaya transportasi digambarkan dengan biaya transportasi per kilometer menuju pusat pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan BBM Satu Harga dapat menurunkan biaya transportasi secara signifikan di wilayah terluar, namun belum dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah kepulauan kecil. Setelah kebijakan BBM satu harga, biaya transportasi dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke kantor camat di desa dengan SPBU BBM satu harga di wilayah terluar secara signifikan lebih rendah sebesar Rp10.140 per kilometer jika dibandingkan dengan desa tanpa SPBU BBM satu harga, sementara di wilayah kepulauan kecil tidak secara signifikan lebih rendah sebesar Rp11.980 per kilometer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis harga dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah terluar, namun perlu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah dalam penentuan lokasi penyalur BBM Satu Harga.

---

This study tries to see the impact of fuel oil (BBM) prices on transportation costs in villages in small islands and outermost regions by taking the case of the one price fuel policy for the 2017-2019 period. This policy aims to provide the same selling price for premium and diesel throughout Indonesia so that people are not burdened with transportation costs. Using the difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the impact of one price fuel policy implementation on transportation costs in 170 villages. Transportation costs are described by transportation costs per kilometer to the center of government. The results show that the one price fuel policy can significantly reduce transportation costs in the outermost regions, but has not been able to reduce transportation costs in small island regions. After the one price fuel policy, the transportation cost from the village head's office to the sub-district head's office in villages with one price fuel gas stations in the outer regions is significantly lower at IDR 10,140 per kilometer compared to villages without one price fuel gas stations, while in the small islands it is not significantly lower at IDR 11,980 per kilometer. The results of this study indicate that price-based policies can reduce transportation costs in the outermost regions, but it is necessary to consider the geographical conditions of the region in determining the location of one price fuel distributors."

"Isu disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antar wilayah khususnya di Indonesia bagian timur telah menjadi permasalahan lama yang terjadi di Indonesia. Kemudian, Presiden Joko Widodo menemukan masalah ini secara langsung di Papua dan menemukan bahwa minimnya jumlah penyalur menjadi penyebab disparitas harga BBM tersebut. Melihat permasalahan tersebut Presiden Joko Widodo menginstrusikan Kementerian ESDM untuk membuat kebijakan BBM Satu Harga yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDMNomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan BBM Satu Harga menggunakan teori multiple streams framework yang disampaikan oleh Howlett (2018). Pendekatan dalampenelitian ini yaitu post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep aliran kebijakan yang disampaikan oleh Howlett (2018) dapat diidentifikasi dalam proses kebijakan BBM Satu Harga. Adapun permasalahan masih ditemukan dalam proses formulasi kebijakan sehingga menimbulkan berbagai masalah pada tahap implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu minimnya biaya pendistribusian yang besar, jalur pendistribusian yang sulit dijangkau, penyimpangan pendistribusian, rendahnya minta investor, dan pengawasan yang sulit.

---

The issue of disparity in the price of fuel oil (BBM) between regions, especially in eastern Indonesia, has become a longstanding problem in Indonesia. Then, President Joko Widodo discovered this problem directly in Papua and found that the lack of distributors was the cause of the disparity in fuel prices. Seeing this problem, President Joko Widodo instructed the Ministry of Energy and Mineral Resources to make a one-price fuel policy which was then set forth in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. Number 36 of 2016 concerning the Acceleration of the Enforcement of One Price of Certain Types of Fuel Oil and Types of Special Oil Fuels for National Assignment. This study aims to analyze the One Price BBM policy process using the multiple streams framework theory presented by Howlett (2018). Inside approach This research is post-positivist with descriptive research type. The results of this study indicate that the concept of policy flow presented by Howlett (2018) can be identified in the One Price Fuel policy process. The problems are still found in the policy formulation process, causing various problems at the policy implementation stage. These problems include the lack of large distribution costs, distribution channels that are difficult to reach, distribution irregularities, low demand for investors, and difficult supervision."

"Penelitian ini ingin mengetahui dampak jangka pendek program BBM Satu Harga yang diterapkan tahun 2017 terhadap biaya transportasi di daerah tertinggal Indonesia. Penelitian ini mengobservasi 585 desa penerapan program BBM Satu Harga selama 3 tahun yaitu 2006, 2014 dan 2018 dengan total unit observasi sebanyak 1.755 desa. Dengan metode analisis Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa hingga 2018, program BBM Satu Harga berdampak signifikan pada penurunan biaya transportasi di daerah tertinggal khususnya desa-desa yang berjarak 15 km dari Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) penyalur program. Terdapat dua saluran (channeling) efek program BBM Satu Harga terhadap biaya transportasi yaitu meningkatnya pasokan dan turunnya harga BBM dibandingkan sebelum program diterapkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa desa-desa yang berjarak lebih dari 15 km dari SPBU program cukup banyak dan tidak mengalami dampak signifikan dari program. Hal ini menunjukkan bahwa banyak warga yang belum mendapatkan manfaat signifikan dari program ini.

---

This research wants to know the short-term impact of the One Price Fuel program implemented in 2017 on transportation costs in underdeveloped areas of Indonesia. This study observed 585 villages implementing the One Price Fuel program for 3 years, namely 2006, 2014 and 2018 with a total observation unit of 1,755 villages. With the Difference in Difference (DID) analysis method, this study shows that until 2018, the One Price Fuel program has a significant impact on reducing transportation costs in underdeveloped areas, especially villages that are 15 km from the public fuel stations (SPBU) program distributors. There are two channels of the effect of the One Price Fuel program on transportation costs, i.e the increasing in supply and decreasing in the price of fuel compared to before the program was implemented. This study also found that there were quite a lot of villages that were more than 15 km from the SPBU program and did not experience a significant impact from the program. It shows that many residents have not significant benefited from this program."

"Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia. menggunakan simulasi kemiskinan dengan metode Modifikasi Garis Kemiskinan dan Modifikasi Pengeluaran dengan memanfaatkan indikator-indikator pendahulu angka kemiskinan/leading indicators. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan bahwa pemberian kompensasi BLT BBM dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan tanpa adanya kompensasi. Pada skema tanpa adanya kompensasi, angka kemiskinan yang akan terjadi pada September 2022 diprediksi sebesar 10,36 persen (mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan Maret 2022). Pada skema yang dilakukan oleh pemerintah (kompensasi diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), maka kemiskinan diperkirakan sebesar 9,56 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Maret 2022). Pemberian kompensasi dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin saat terjadinya shock ekonomi. Akan tetapi, ditemukan bahwa masih tingginya persentase rumah tangga yang berada pada kelompok dengan 10 persen pengeluaran per kapita terendah (desil 1) yang tidak tercakup ke dalam sasaran penerima manfaat (exclusion of error), yaitu sebesar 55,35 persen dan hanya 44,65 persen rumah tangga yang menerima manfaat program. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian program bantuan kepada rumah tangga yang lebih tepat sasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan melakukan perluasan cakupan bantuan kepada rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun menambah nominal bantuan. Skema pemberian bantuan yang mengarah pada rumah tangga yang lebih tepat tidak hanya menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan gini ratio yang lebih rendah dibandingkan skema lainnya. Exclusion error pada desil 1 dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan integrasi basis data terpadu dikombinasikan dengan data pendukung lainnya dengan melihat karakteristik kerawanan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Basis data penerima bantuan yang lebih akurat akan berperan sangat penting dalam tahap perencanaan program dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ordinal, kecenderungan rumah tangga yang menerima Kompensasi BLT BBM untuk berada dalam kemiskinan dibandingkan menjadi rentan miskin dan tidak miskin semakin besar seiring dilakukannya minimalisasi exclusion error menjadi 25 persen dan 15 persen. Ini menjadi pembahasan dan temuan yang menarik. Hal ini tidak berarti bahwa pemberian Kompensasi BLT BBM akan membuat rumah tangga menjadi jatuh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi justru sebaliknya, kecenderungan yang semakin besar menandakan bahwa kompensasi BLT BBM semakin menjangkau kelompok rumah tangga miskin yang berada pada desil terendah. Adanya pemotongan besaran bantuan sosial juga dapat berdampak buruk bagi pemulihan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Terakhir namun tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak semakin menurun.

---

This study analyzes the impact of fuel price raising and Direct Cash Assistance (BLT BBM) compensation on poverty in Indonesia using poverty simulation with the Poverty Line Modification and Expenditure Modification methods by utilizing leading indicators. Based on the simulation results, it was found that the BLT BBM compensation program can reduce the poverty rate compared to without BBM compensation. In the no compensation scheme, the poverty rate in September 2022 is predicted to be 10.36 percent (an increase of 0.82 percent compared to March 2022). In the scheme implemented by the government (compensation is given to recipients of the Family Hope Program (PKH) or recipients of the Direct Cash Transfer (BPNT) program), poverty is estimated at 9.56 percent (an increase of 0.02 percent compared to March 2022). Compensation programs can be a short-term solution to restore the purchasing power of the poor and the vulnerable poor during an economic shock. However, it was found that a high percentage of households in the lowest 10 percent of per capita expenditure (decile 1) were not included in the target beneficiaries (exclusion of error) at 55.35 percent and only 44.65 percent of households received program benefits. The main finding in this study is that providing assistance programs to more targeted households will be much more effective and efficient in reducing poverty than expanding the coverage of assistance to households receiving the Indonesia Smart Program (PIP) or increasing the amount of assistance. Schemes that target more appropriate households not only result in lower poverty rates, but also lower poverty depth index, poverty severity index, and gini ratio compared to other schemes. Exclusion error in decile 1 can be reduced by improving, updating, and integrating the integrated database combined with other supporting data by looking at the social vulnerability characteristics of poor households. A more accurate database of beneficiaries will play a very important role in the program planning stage and the success of poverty alleviation. Based on the results of the inferential analysis using ordinal logistic regression, the tendency of households receiving BLT BBM Compensation to be in poverty compared to being vulnerable to poverty and not being poor increases as the exclusion error is minimized to 25 percent and 15 percent. This is an interesting discussion and finding. This does not mean that the BLT BBM compensation will make households fall into poverty. On the contrary, the increasing trend indicates that BLT BBM compensation is increasingly reaching poor households in the lowest decile. A cut in the amount of social assistance can also have an adverse impact on the recovery of the purchasing power of the poor and vulnerable poor, which makes the poverty rate higher. Last but not least, it is important to maintain the stability of the prices of goods and services, especially basic needs, so that the purchasing power of the community does not decline further."

"Keterjaminan pasok Bahan Bakar Minyak (BBM) suatu wilayah sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Permasalahan yang ada pada umumnya dapat terjadi di setiap rantai dari penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian. Untuk memperoleh keterjaminan pasok BBM diperlukan analisis dan perencanaan pencegahan dalam menentukan langkah yang akan diambil. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis (indikator wilayah) dalam melakukan proyeksi BBM dan terhadap kebutuhan BBM tersebut akan dilakukan simulasi dinamik pada kesiapan fasilitas penyimpanan dengan target penambahan fasilitas penyimpanan yang mengakomodasi operational stock dan safety stock. Wilayah yang dipilih adalah Kabupaten Alor dengan wilayah yang bersifat tertutup dan hanya memiliki satu sumber penyedia BBM guna menghasilkan hasil proyeksi yang lebih teratur. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat lebih luas untuk wilayah yang karakteristiknya sama dan memberikan masukan bagi perkembangan Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) khususnya Pemerintah.

---

The security of Fuel Supply of a Region is necessary to ensure the continuity of activities available in the region. Existing problems can generally occur in every step of supply chain, storage facilitiies and distributions. To obtain the security of Fuel Supply required analysis and prevention planning in determining the action to be taken. This study will focus on fuel storage facility and consider the technical factors (indicators of region)in doing fuel demand forecast and also do simulation of storage preparedness, accomodating operational stock and safety stock using dynamic simulation. Alor Regency is chosen for research as a region with clustered and single fuel supply point condition. The research result is expected to be used for other similiar type of region with same charachteristic and to provide input for the development of the Downstream Oil and Gas Business in Indonesia (Migas) especially for government."

"Pendistribusian BBM di Region Ambon memiliki tantangan berupa terbatasnya akses transportasi melalui jalur darat dikarenakan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau sehingga pendistribusain menjadi rumit dan mengalami keterlambatan penyaluran BBM. Sehingga diperlukakn rute distribusi yang optimal untuk memastikan penyaluran BBM tidak terlambat dan tidak ada kelangkaan BBM. Penelitian ini mengimplementasikan metode optimasi dengan mempergunakan algoritma Genetika dan Particle Swarm Optimization untuk pemilihan rute distribusi dengan tujuan meminimalisir jarak tempuh. Data jarak mil laut antar pelabuhan, kecepatan kapal pada tiap pelabuhan diolah menjadi sebuah model Asymmetric Travelling Salesman Problem (ATSP). Penerapan dua algoritma yaitu : Algorima Genetika dan particle swarm optimization dipergunakan untuk menyelesaikan model ATSP yang dibuat dengan fungsi objektif jarak tempuh yang seminimum mungkin. Variasi pada destinasi awal/akhir dari pemilihan rute juga dilakukan sebagai parameter uji tambahan dari setiap algoritma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma genetika memberikan rute terpendek dan efisien dibandingkan particle swarm optimization pada setiap pemilihan rute yang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa algoritma genetika lebih efektif dalam menentukan rute pendistribusian BBM yang lebih pendek dan efisien.

---

The distribution of BBM in the Ambon Region has challenges in the form of limited access to transportation via land routes due to geographical conditions consisting of islands so that distribution becomes complicated and delays fuel distribution. So that an optimal distribution route is needed to ensure the distribution of fuel is not late and there is no shortage of fuel. This study implements an optimization method using the Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization for the selection of distribution routes with the aim of minimizing the distance traveled. Nautical mile distance data between ports, ship speed at each port is processed into an Asymmetric Traveling Salesman Problem (ATSP) model. The application of two algorithms, namely: Genetic Algorithm and particle swarm optimization is used to solve the ATSP model which is made with the objective function of the distance traveled as minimal as possible. Variations in the initial/final destination of the route selection are also performed as additional test parameters of each algorithm. The results showed that the genetic algorithm provides the shortest and most efficient route compared to particle swarm optimization for each route selection made. This proves that the genetic algorithm is more effective in determining the shorter and more efficient fuel distribution route."

"Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Melalui kegiatan Sub Penyalur yang merupakan kebijakan Pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam peran strategisnya untuk menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM melalui kegiatan Sub Penyalur. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data/informasi melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, organisasi publik, peran strategis, dan teori barang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPH Migas sebagai institusi pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian BBM telah menjalankan peran strategisnya yaitu dengan merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Sub Penyalur sehingga ketersediaan dan pendistribusian BBM dapat terjaga. Adapun saran untuk BPH Migas adalah agar lebih meningkatkan sosialisasi Sub Penyalur ke Pemerintah Daerah yang daerahnya sulit terjangkau oleh penyalur resmi.

---

Oil Fuel is a vital commodity and controls the livelihoods of many people throughout the territory of Republic of Indonesia. The government responsibility to ensure the availability and distribution of fuel in all regions of Indonesia as mandated in Law Number 22 year 2001 concerning Oil and Gas. Through the Sub-Distributors program which are government policies, in this case carried out by the Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in its strategic role to keep and control the availability and distribution of oil fuel to the Outermost, Leading and Remote (3T) areas.

This study aims to analyze the strategic role of Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in the supply and distribution of oil fuel through the Sub-Distributors program. In this study, information collection techniques were used through in-depth interviews and literature studies. The theories used are public policy, implementation of public policy, public organization, strategic role, and public goods.

The results of the study indicate that Downstream Regulatory Body in Oil and Gas as a government institution in the supply and distribution of oil fuel has carried out its strategic role, namely by planning, coordinating the Sub-Distributors program so that the availability and distribution of oil fuel can be maintained. An advice for Downstream Regulatory Body in Oil and Gas to improve more further the socialization regarding Sub Penyalur Program to the regional government."