Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai upaya pencegahan kejahatan berpendekatan situasional yang dilakukan oleh pengelola keamanan Stasiun KAI KRL Commuter Line Manggarai. Data yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari data sekunder yang ada di media massa dan hasil temuan kasus kejahatan yang terjadi di stasiun kereta ini selama periode 2016 – 2023. Upaya pencegahan ini dilihat menggunakan konsep strategi pencegahan kejahatan dan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional, teori pilihan rasional, teori aktivitas rutin, dan teori penjeraan. Hasil analisis melihat bahwa upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pengelola keamanan KAI KRL Commuter Line Manggarai hingga saat ini belum maksimal, hal ini sejalan dengan kejahatan yang masih terjadi di stasiun kereta.

---

This thesis evaluates the situational approach to crime prevention efforts that have been conducted by KAI KRL commuter line Manggarai stations security manager. The data used in this study were obtained from secondary sources found in the mass media as well as the findings of criminal cases that occurred at the train station during the period 2016 – 2023. The prevention efforts are assessed through the application of crime prevention strategy concepts and examined using situational crime prevention analysis, rational choice theory, routine activity theory, and deterrence theory. The results of the analysis show that crime prevention efforts by KAI KRL Commuter Line Manggarai Security Manager are not yet maximizing their potential, which is in line with the ongoing criminal activities in train stations. "

"Fenomena geng klitih merupakan suatu sebutan masyarakat Yogyakarta terhadap kasus kejahatan jalanan (street crime) yang dilakukan oleh sekumpulan geng remaja/pelajar. Motif kejahatannya beragam dan di luar orientasi materi, seperti balas dendam antarkelompok, menunjukkan solidaritas kelompok, pemberontakan terhadap sistem, hingga ajang unjuk eksistensi diri. Sementara itu, latar belakang lingkungan keluarga, pergaulan di sekolah, dan lemahnya social bond memiliki peran vital dalam pembentukan faktor kriminogen individu yang terlibat. Tesis ini membahas fenomena geng klitih dengan pendekatan kriminologi budaya yang berhubungan dengan subkebudayaan delinkuen, pengaruh dinamika kota dan penduduk, serta peranan agen kontrol sosial baik lembaga pemerintahan hingga masyarakat. Hasil penelitian ini berupa suatu gagasan pengendalian sosial kejahatan di luar peradilan pidana yang berbasis pada pelibatan agen masyarakat sesuai dengan konteks pandangan kriminologi budaya.

---

A phenomenon of Klitih gang is a term mentioned by the people of Yogyakarta toward street crime conducted by a group of youth/student geng. The motive of the crimes are vary and beyond money orientation, such as revenge among groups, to expressed groups solidarity, rebellion against the system, and to show self exsistence. Meanwhile, family background, school‘s association, and weak social bond have a vital role in forming a criminogenic factor of the person involved. This thesis discusses the phenomenon of the Klitih gang with a cultural criminology approach that is related to delinquent subcultures, the impact of city and population dynamics, and the role of social control agents in both the government agency and society. The result of this thesis is in a form of a notion of social crime control throughout criminal justice based on the involvement of the community in accordance to the context of the cultural criminology views."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) dalam upaya pencegahan kejahatan di Terminal Bus Kampung Rambutan pada saat kondisi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai strategi pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan yang ada di Terminal Bus Kampung Rambutan. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan konsep CPTED sebagai pisau analisis utama dan menggunakan Routine Activity Theory sebagai alat pendukung konsep CPTED dalam upaya pencegahan kejahatan di Terminal Bus Kampung Rambutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Terminal Bus Kampung Rambutan khususnya untuk wilayah AKAP maupun AKDP sudah menerapkan konsep CPTED pada saat kondisi pandemi Covid-19. Secara umum, penerapan CPTED di Terminal Bus Kanpung Rambutan pada saat pandemi Covid-19 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan CPTED yang selama ini telah dijalankan.

---

This study discusses the application of the concept of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) in preventing crime at the Kampung Rambutan Bus Terminal during the Covid-19 pandemic conditions. This study used a qualitative approach with a descriptive type to provide an overview of crime prevention strategies through environmental design at the Kampung Rambutan Bus Terminal. In the analysis, this study uses the CPTED concept as the main analysis tool and uses Routine Activity Theory as a supporting tool for the CPTED concept in crime prevention at the Kampung Rambutan Bus Terminal. The results of this study indicate that the Kampung Rambutan Bus Terminal, especially for the AKAP and AKDP areas, has implemented the CPTED concept during the Covid-19 pandemic conditions. In general, the implementation of CPTED at the Kanpung Rambutan Bus Terminal during the Covid-19 pandemic did not change significantly with the CPTED that had been running so far."

"Indonesia merupakan salah satu Negara Kontributor Polisi dalam operasi Penjaga Perdamaian PBB. Sejak tahun 1989, Indonesia telah menerjunkan aparat kepolisian ke berbagai misi penjaga perdamaian, baik yang dikerahkan secara individu maupun satuan yang disebut Fored Police Units. Dalam penggelaran FPU, Indonesia sebagai PCC tidak hanya bertanggung jawab dalam mempersiapkan personel, tetapi juga bertanggung jawab untuk melengkapi FPU dengan logistik dan infrastruktur yang mencakup kamp-kamp yang layak di area misi. Kamp-kamp ini memiliki peran penting, sebagai basis operasional dan administrasi FPU, akomodasi personel, fasilitas penyimpanan aset, dan, terutama, sebagai simbol tekad Indonesia atas kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Garuda Camp FPU Indonesia di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, selesai dibangun pada tahun 2018 oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan total aset lebih dari 500 miliar Rupiah. Selama 2 tahun penempatan FPU Indonesia di MINUSCA, beberapa ancaman keamanan telah terjadi di kamp ini. Salah satunya adalah aksi pencurian dan pembobolan. Dalam hal ini, keamanan kamp menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan Unit dalam melaksanakan mandat misi. Untuk itu, penulis memandang perlu adanya evaluasi dengan menggunakan persepsi Crime Prevention Through Environmental Design untuk menigkatkan tingkat keamanan di Garuda Camp. Karena, CPTED didasarkan pada gagasan bahwa desain yang tepat dan efektif dalam penggunaan lingkungan binaan dapat menyebabkan berkurangnya tindakan kriminal dan ketakutan akan kejahatan, maupun perbaikan kualitas hidup disuatu lingkunganPenulis mengeksplorasi ancaman dan menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi pemenuhan persyaratan keamanan fisik di kamp. Hasil penulisan menunjukan bahwa Garuda Camp masuk ke dalam kategori ancaman level medium. Dengan demikian, untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut, peneliti merancangan startegi pencegahan ancaman yang didasarkan pada prinsip CPTED.

---

Indonesia is one of the Police Contributing Countries (PCC) in the United Nations Peacekeeping Operations. Since 1989, Indonesia has deployed their police officers into various peacekeeping missions, either individually or in the units called Formed Police Units (FPU). In deploying the FPU, Indonesia as the PCC is not only responsible for preparing the personnel, but also equipping the FPU in logistics and infrastructure, which includes appropriate camps in the mission area. These camps have an important role as the operational and administrative base of the FPU, personnels accommodation, assets storage facility, and notably as the symbol of Indonesia’s commitment to its contribution to world peace. Garuda Camp Indonesian FPU in MINUSCA, Central African Republic, was built in 2018 by the International Relations Division of The National Police with total assets more than 500 billion rupiahs. During the 2 years of placing the Indonesian FPU in MINUSCA, several security threats have occurred in this camp, such as theft and burglary.

In this case, the camp security is an important element to ensure the Unit's success in performing its mission mandate. Therefore, the author sees the need for an evaluation using the perception of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) to increase the level of security at Garuda Camp. This is based on CPTED which has a basic idea that proper and effective design in the use of the built environment can lead to a reduction in crime and fear of crime, as well as an improvement in the quality of life in an environment. The author explores threats and use qualitative methods to identify the compliance of physical security requirements in the camp. The result of the study shows that Garuda Camp is included in the medium level threat category. Thus, a threat prevention strategy is needed. Thus, to anticipate these a potentia threats, the author design a threat prevention strategy based on the CPTED principle"

"Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan tindak kejahatan yang masuk dalam ranah hukum pidana Tindak Pidana Umum. Street crime merupakan satu dari sekian tindak kejahatan tergolong dalam unsur pidana yang masih berkembang di masyarakat dan seringkali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Pandemi COVID-19 memberikan indikasi peningkatan Tindak Pidana Umum yang cukup signifikan termasuk di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Penelitian ini mencoba untuk melihat efektifitas penegakan hukum khususnya pencegahan Tindak Pidana Umum dari aspek preventif di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. Dalam menganalisis permasalahan penelitian di atas peneliti menggunakan teori pencegahan kejahatan, teori kejahatan jalanan serta teori manajemen SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tim VIPERS dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sudah cukup efektif dari kacamata penegakan hukum dilihat dari aspek perangkat hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa langkah strategis dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan di wilayah Tangerang Selatan.

---

The police are law enforcement institutions that have the authority to carry out investigations and investigate crimes that fall under the realm of general criminal law. Street crime is one of several crimes belonging to the criminal element which is still developing in society and often creates disturbances to security and order. The COVID-19 pandemic has indicated a significant increase in general crimes, including in the jurisdiction of the South Tangerang Police. This study tries to see the effectiveness of law enforcement, especially the prevention of general crimes from a preventive aspect in the jurisdiction of the South Tangerang Police and to identify what factors influence its implementation. In analyzing the research problems above, researchers use crime prevention theory, street crime theory and human resource management theory. The results showed that the existence of the VIPERS Team in efforts to tackle street crime in the jurisdiction of the South Tangerang Police was quite effective from a law enforcement perspective from the aspects of legal instruments, legal structure and legal culture. This study also recommends several strategic steps in optimizing crime prevention efforts in the South Tangerang area."

"Banyak faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya suatu perbuatan jahat, diantaranya disebabkan karena niat dan kesempatan sudah bersatu dan saling mempengaruhi. Dimana hal itu berawal dari adanya Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), Police Hazard (PH) sehingga timbullah Ancaman Faktual (AF ) berupa penyimpangan perilaku kejahatan.Kepadatan arus kendaraan, penumpang menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakauheni merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan terjadinya perbuatan jahat (kejahatan). Dimana hal ini dapat dibuktikan pada periode tahun 2001 dengan adanya peningkatan kepadatan jumlah kendaraan dan penumpang menuju Palau Sumatra melalui Penyeberangan Merak Bakauheni (wilayah Pulomerak) tahun 2001, mempengaruhi terjadinya peningkatan kejahatan dan begitupun juga sebaliknya. Akan tetapi di dalam aspek pengendaliannya, kejahatan maupun kepadatan arus kendaraan dan penumpang itu tidak akan terjadi perubahan apabila dalam arti jumlah personil/pelaksana di lapangan serta sarana dan prasarana (fasilitas penunjang) masih tetap. Sehingga untuk itu perlu adanya penambahan dan pengaturan yang baik dari pelaksana di lapangan, serta adanya pembenahan, penambahan sarana dan prasarana (fasilitas) penunjang."

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini membahas keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan upaya pencegahan konflik sebagai bentuk pencegahan kejahatan terpadu di Indonesia. Pelanggaran daerah penangkapan ikan, sebagai salah satu bentuk illegal fishing, terjadi karena tingginya permintaan ikan yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai akibat keterbatasan sumber daya berbagai instansi negara dan penindakan pelanggaran yang masih terdapat praktik korupsi dan kolusi. Konflik antar nelayan muncul sebagai akibat dari kekurangan tersebut. Penelitian dalam studi kriminologi di Indonesia sebelumnya sudah ada yang membahas keterlibatan masyarakat dalam pencegahan destructive fishing. Sedangkan tulisan ini membahasnya dalam konteks pelanggaran daerah peangkapan ikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan perikanan Indonesia diterapkan melalui pembentukan Sistem Pengawasan Masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tujuannya untuk mengatasi kekurangan instansi resmi dalam melakukan pengawasan di lapangan. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan motivasi keterlibatan masyarakat menggunakan teori pertukaran sosial. Pemberian rekomendasi terhadap berjalannya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan juga akan dibahas dalam tulisan ini.

---

ABSTRACT<>br>This article discusses about the community involvement in the efforts to prevent fishing ground violations and conflict prevention efforts as a form of integrated crime prevention in Indonesia. Fishing ground violation, as an act of illegal fishing, occurs due to high fish demand that is accompanied by limited resources of state institutions rsquo to oversight and the presence of corrupt officers in prosecution stage. Conflicts among fishermen emerged as the consequences. There is a research in criminology studies in Indonesia previously discussed about community involvement in the prevention of destrucive fishing. While this paper discusses it in the context of fishing ground violation. Community involvement in the surveillance of Indonesian fishery activities is implemented through the establishment of a Public Oversight System that has been regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries. The goal is to overcome the lack of official agencies in conducting surveillance in the field. This paper seeks to explain the motivation of community involvement using the theory of social exchange. Providing recommendations on the passage of community involvement in the prevention of violations of fishing grounds will also be discussed in this paper."

"ABSTRAKPenulisan ini menjelaskan mengenai konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, dalam kaitannya dengan pelibatan komunitas di dalam pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Kebijakan pembentukan FKPT ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT sebagai lembaga pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dari hasil analisis, ditunjukkan bahwa pelibatan komunitas menjadi peran yang penting dalam pembentukan FKPT. Dalam pembentukannya, FKPT menggunakan pendekatan multi lembaga. Ditinjau dari konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, pembentukan FKPT merupakan mitra strategis BNPT. Didukung penerapan nilai kearifan lokal di masing-masing daerah, hal ini diharapkan dapat menjadi strategi deradikalisasi yang efektif dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis explains community based crime prevention concept, in relation with involving the community in establishment of Coordination Forum for Terrorism Prevention FKPT in West Nusa Tenggara NTB , Aceh, and West Java. FKPT establishment policy was conducted by The National Agency for Combating Terrorism BNPT as an whose purposes are to prevent and combat terrorism in Indonesia. As the results of the analysis, the involving of the community becomes important role in FKPT establishment. Which is in practice, using a multi agency approach. Refer to community based crime prevention concept, FKPT establishment is the strategic partner of BNPT. Supported by implementation of local wisdom in each region, this policy is intended to be an effective strategy for deradicalization program in order to prevent terrorism in Indonesia. "