Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama tanpa persetujuan dari istri pemberi jaminan. Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak saksama, salah satunya adalah dalam pembuatan suatu akta. Berkaitan dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila tidak didapatkan persetujuan dari salah satu pihak, maka tindakan hukum atas harta bersama tersebut adalah batal demi hukum Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan bersama tanpa persetujuan dari istri pemberi jaminan sebagaimana terdapat pada Putusan Negeri Medan Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Mdn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam kasus a quo, notaris LNR tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertindak saksama sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris LNR dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti kerugian dengan dasar perbuatan melawan hukum, dan sanksi administratif berupa peringatan dan pemberhentian pada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis memberikan saran untuk notaris membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan berupa harta bersama seharusnya menjalankan kewajibannya untuk senantiasa cermat dengan memeriksa seluruh dokumen yang mendukung bukti bahwa memang telah terjadi suatu perkawinan

---

This thesis discusses the actions of a notary who makes a credit agreement deed with collateral for joint assets without the consent of the wife of the guarantor. Notaries have an obligation to act carefully, one of which is in making a deed. With regard to joint property, husband or wife can act with the consent of both parties. If no agreement is obtained from one of the parties, then legal action on the joint property is null and void. The issues raised in this study are the obligations and responsibilities of a notary who makes a credit agreement deed with a mutual guarantee without the consent of the wife of the guarantor as contained on the Medan State Decision Number 178/Pdt.G/2020/PN Mdn. To answer these problems, normative legal research methods are used. The research approach is carried out qualitatively with an explanatory research typology. The results of the study found that in the a quo case, the LNR notary did not carry out his obligation to act carefully as stated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Position Act. Therefore, LNR notaries may be subject to civil sanctions in the form of compensation on the basis of unlawful acts, and administrative sanctions in the form of warnings and dismissals to notaries who are proven to have violated the Notary Position Act. Therefore, the author advises notaries to make a credit agreement deed with collateral in the form of joint property, they should carry out their obligations to always be careful by checking all documents that support evidence that there has indeed been a marriage.

"

"Notaris merupakan pejabat umum yang oleh undang-undang diberikan kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum, seorang notaris harus berpegang teguh dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan profesi notaris. Hal tersebut bertujuan agar tidak timbul permasalahan terkait dengan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta partij yang dibuat dengan tanpa pemberitahuan dan persetujuan pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan hukum dalam akta dan keabsahan dari akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penulisan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan notaris tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dalam akta tersebut dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris serta akta yang dibuat adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris seharusnya dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris serta sumpah janji jabatannya.

---

A notary is a public official who is authorized by law to make an authentic deed. In carrying out his authority as a public official, a notary must adhere to the Law on Notary Positions, the Notary Code of Ethics, and other regulations related to the notary profession. This is intended so that there are no problems related to the authentic deed he made. The problem in this research is regarding the role and responsibility of a notary in making a partij deed which is made without notification and approval of other parties involved in legal actions in the deed and the validity of the deed. To answer this problem, a normative juridical writing method is used. The results of this study explain that the notary's actions resulted in losses for the parties involved in legal actions in the deed and violated the provisions in criminal law, civil law, the Notary Position Act, as well as the Notary Code of Ethics and the deed made is null and void. because it does not meet the requirements specified by law. Notaries should be able to act and act in accordance with what is determined by law, especially the Notary Position Act and the oath of office."

"Notaris telah disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik salah satunya adalah akta PPJB. Jika ditemukan kecacatan dan kekeliruan dalam pembuatan akta PPJB, maka notaris wajib bertanggung jawab atas aktanya. Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diperlukan peran Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan notaris. Permasalahan yang dibahas adalah bentuk pelanggaran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta PPJB serta analisis pertimbangan majelis dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS-MPWNPROVINSI JAWA BARAT/XII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan penelitian ini notaris terbukti melakukan beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan UU JN dan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata dan pidana serta kekuatan pembuktian akta PPJB menjadi dibawah tangan. Pengenaan Pasal pada pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat dapat dikatakan terlalu umum dan kurang terpenuhinya Pasal berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris serta penjatuhan sanksi dinilai kurang memberikan efek jera. Adapun saran yang dapat diberikan notaris harus memperhatikan aturan-aturan dalam UU JN guna memberikan rasa aman terhadap pemakai jasa notaris dan para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata atau melaporkan tindakan pidana pemalsuan surat. Kemudian, MPD harus melakukan penyuluhan guna meminimalisir pelanggaran notaris dengan melakukan pemeriksaan terhadap kantor notaris dan MPW harus mengusulkan pemberhentian sementara kepada MPP serta harus memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan.

---

otaries have been sworn in before carrying out their positions. However, in practice there are still many Notaries who commit violations in making authentic deeds, one of which is the PPJB deed. If defects and errors are found in the preparation of the PPJB deed, the Notary must be responsible for the deed. To minimize violations committed by Notaries, the role of the Notary Supervisory Board is needed as an institution for supervision and guidance of Notaries. The problems discussed were the forms of violations and responsibilities of the Notary in making the PPJB deed and the analysis of the assembly's considerations in the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 14/PTS-MPWNPROVINCE OF WEST JAVA/XII/2019. The research method used by the author is normative judicial by reviewing the provisions of the legislation supported by the results of interviews. Based on this research, the Notary is proven to have committed several violations that are not in accordance with the Rules of Notary Profession (UU JN) and can be subject to administrative and civil responsibility and the PPJB deed made by the Notary becomes signed under hand. The imposition of articles on the consideration of the Notary West Java Regional Supervisory Board is considered too general and the Articles related to violations committed by Notaries are not fulfilled. The suggestions that can be given by a notary must pay attention to the rules in the UU JN in order to provide a sense of security to notary service users and the injured parties can file a civil lawsuit or report a criminal act of forging letters. Then, the MPD must provide counseling to minimize notary violations by conducting an examination of the notary office and the MPW must propose a temporary suspension to the MPP and must pay attention to the facts in the trial. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena Notaris melakukan kesalahan terhadap penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli, dengan kata lain, Notaris telah melanggar aturan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta Notaris yang terdapat kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli serta tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan tersebut. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan Simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta Notaris batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih berhati-hati dan seksama serta akta yang dibuat harus dibacakan guna mencegah permasalahan hukum yang terjadi di kemudian hari.

---

ABSTRACT This thesis aims to discuss about an error occurred done by notary in stating the object location in creating a sale and purchase agreement. Due to this reason, it means that, notary has violated the existing rules contained in a notary position law. The outline of the problem being addressed in this thesis is concerning the legal consequences of the notarial deed in which there are an error occurred in stating the location in creating a sale and purchase agreement as well as notary rsquo s responsibility toward the error. This thesis research is normative juridical research, which is done by researching library material. This research is depcriptive analysis, that analyze and present the fact systematically, so it easier to understand and conclude. The conlusion of this thesis are notarial deed is null and void by law, and the notary rsquo s responsibility to the deed are in the form of administrative responsibility to the deed are the notary rsquo s responsibility, civil liability, and criminal liability. Therefore, in creating the deeds, notary should be thorough as well as reading it out to avoid any legal error at later time. "

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah dicatutkan nama pemilik objek sebagai penjual dalam akta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum atas pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan pemilik objek dan pertanggungjawaban PPAT atas pembuatan akta jual beli yang yang dibuat tanpa persetujuan pemilik objek. Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa akibat hukum atas akta yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli yaitu batal demi hukum. Kemudian, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif atas perbuatannya. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya PPAT untuk hati-hati, cermat, dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perlu pengaturan lebih jelas terkait penyalahgunaan identitas dalam proses pembuatan akta PPAT.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) in making the Sale and Purchase Deed (AJB) although only responsible for the formal truth, is still often exposed to problems related to the material truth of the deed he made. In this thesis there is a case where the legal owner of the object has never known and faced PPAT to make an AJB, but the name of the owner of the object as the seller has been included in the deed. The problem in this study is the legal consequences of making a deed of sale and purchase made by PPAT without the consent of the object owner and PPAT's responsibility for making a deed of sale and purchase made without the consent of the object owner. The discussion of this research was carried out by means of a literature study and analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1337 K/Pdt/2019. To answer these problems, normative juridical research methods are used with prescriptive research types and qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legal consequences of the deed that do not meet the subjective and objective requirements of the agreement, as well as the material requirements of the sale and purchase, are null and void. Then, PPAT can be held accountable in civil, criminal, and administrative ways for their actions. Suggestions that can be given are the need for PPAT to be careful, thorough, and thorough in carrying out their duties. In addition, clearer regulation is needed regarding the misuse of identity in the process of making the PPAT deed.Kata kunci: PPAT, the sale and purchase deed, unlawful act"

"Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah dan sanksi hukum terhadap notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang diperoleh adalah notaris bertanggung jawab bahwa perbuatan notaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan membatalkan akta yang telah dibuat dan diterbitkan notaris, disertai sanksi hukum untuk mengganti kerugian denda sejumlah uang, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian, sanksi hukum terhadap notaris, selain sanksi perdata, notaris memenuhi kriteria untuk dijatuhi sanksi administrasi peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016. Sanksi pidana, berupa sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) jo. 56 ayat (1) jo. 57 ayat (1) KUH Pidana, akibat membantu menyediakan sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan membuat dan menerbitkan akta yang memuat keterangan palsu.

---

This research focuses on legal responsibilities and sanctions against notaries with a study on the decision of the District Court Surabaya Number 963/Pdt.G/2016/PN. Sby. In the ruling, the notary is declared to have committed an act against the law, because the deed made before the notary contains false information In this case, the notary has violated his legal obligations as a public official. Therefore, the issue raised is about the civil responsibility of the notary, who has made and issued a Deed Commitment of Sale and Purchase Agreement and Selling Authorization without the knowledge of the landowner and legal sanctions against notaries. To answer the problem is used normative juridical legal research methods, with legal material obtained through the study of documents, which are then analyzed qualitatively. The result of the analysis obtained is that the notary is responsible that the notary act is declared as an act against the law and cancel the deed that has been made and issued by the notary, accompanied by legal sanctions to compensate for the loss of a fine of some money, based on Article 1365 of the Civil Code. Then, legal sanctions against notaries, in addition to civil sanctions, notaries meet the criteria to be sentenced to administrative sanctions written warning given by the Regional Supervisory Assembly, based on Article 5 paragraph (1) letter b of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 61 of 2016. Criminal sanctions, in the form of prison sentences maximum 4 (four) years 8 (eight) months, based on Article 266 paragraph (1) jo. 56 paragraph (1) jo. 57 paragraph (1) Criminal Code, as a result of helping provide means to commit a criminal act, by making and issuing a deed containing false information"

"Perjanjian simulasi dapat terjadi ketika ada penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Penyimpangan ini memberi kesan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal sebenarnya di antara keduanya diakui bahwa tidak ada akibat hukum dari perbuatan hukum yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjnjian dengan kausa palsu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/ Pid.B/ 2016/ PT.PBR mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dengan kausa palsu yang terlarang. Simpulan dari penelitian adalah bahwa perjanjian yang mengandung kausa palsu terlarang menjadi batal demi hukum dan notaris yang terlibat dijatuhi sanksi pidana serta dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebaiknya bersikap professional dan paham mengenai perjanjian simulasi beserta kausanya sehingga dalam pembuatan perjanjian dapat memastikan apakah perjanjian tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

---

Simulation agreements can occur when there is a deviation between will and statement. This deviation gives the impression that the parties have committed a legal act, even though in fact both of them are recognized that there are no legal consequences of legal actions that occured. The problems that raised in this study are about the validity of the deed in which there are fake causes and legal consequences for the notary who involved in making of deed with fake causes. This study uses the library method by collecting secondary data. Case analysis was conducted on the Decision of the Pekanbaru High Court Number 166 / Pid.B / 2016 / PT.PBR regarding the notary who involved in the making of agreement with fake causes.

The conclusion of the study is the deed that contain prohibited fake causes is null and void and the notary who involved in making of deed with prohibited fake causes get criminal sanctions and may get administrative sanctions, also sanctions from the organization of the Indonesian Notary Association (INI). Notaries should be professional and understand about the simulation agreement and the causal so can be certain in making of deed whether the deed is true and does not conflict with the law."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions."

"Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial untuk tunduk pada Kode Etik Profesi Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat dalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya. Namun, sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, dapat saja terjadi notaris melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Salah satu contoh, notaris tersebut tidak memberikan berupa grosse, salinan, dan kutipan. Permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab notaris yang tidak memberikan salinan akta perjanjian kredit, dan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran karena tidak memberikan salinan akta perjanjian kredit. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pengaturan tentang tanggung jawab notaris berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris, Salinan akta merupakan kewenangan, kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh notaris berdasar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab moral, profesi dan hukumnya dengan memberikan salinan akta perjanjian kredit. Bentuk perlindungan hukum diberikankepada notaris yang telah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris, maka notaris tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri maupun diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tergugat dan turut tergugat. Bagi notaris, dalam memberikan pelayanan menerapkan prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi kesalahan. Bagi majelis hakim, agar dapat teliti dalam mempertimbangkan setiap penjatuhan putusan dan memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sebelum menjatuhkan putusan.

---

The notary profession requires individual and social responsibility to comply with the Notary Professional Code of Ethics and the Law on Notary Positions. Notaries are obliged to uphold dignity in carrying out their positions and outside of carrying out their positions. However, as a public official in charge of serving the public interest, a notary can make a mistake in carrying out his duties. One example, the notary does not provide in the form of Grosse, copies, and quotations. The problem in this thesis is the responsibilities of a notary who does not provide a copy of the credit agreement deed, and the legal protection for a notary who commits a violation because he does not provide a copy of the credit agreement deed. The form of research used in this research is normative juridical research. The regulation on the responsibilities of a notary is based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, and the Notary Code of Ethics. Act Notary Position. Notaries must carry out their moral, professional, and legal responsibilities by providing a copy of the credit agreement deed. This form of legal protection is given to a notary who has acted following the Notary Position Act and the Notary Professional Code of Ethics, so the notary is not allowed to attend or be examined either as a witness or as a defendant and co-defendant. For notaries, in providing services apply the precautionary principle so that mistakes do not occur. For the panel of judges, to be careful in considering each decision and pay attention to the facts that happened before deciding."

"Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris. Contoh kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta yang tidak dikehendaki oleh para pihak dan guna melancarkan niatnya untuk menguntungkan diri sendiri Notaris melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi dengan akta palsu, dimana pihak dalam akta tersebut tidak menghendaki perbuatan jual beli atas tanah miliknya. Pelanggaran tersebut terdapat dalam kasus yang dilakukan oleh Notaris di Sleman sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID/2016/PT.YYK yang telah melanggar Pasal 378 jo. 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peranan Notaris dalam pelaksanaan utang piutang yang berubah menjadi jual beli, perlindungan hukum terhadap para pihak akibat adanya kasus penipuan yang dilakukan Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan penipuan membuat akta sebagai perjanjian simulasi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa Notaris menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi yang causa nya terlarang. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris dan melaporkan kepada kepolisian. Akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris, bentuk tanggung jawab Notaris yaitu dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana maupun administratif. Perlunya pengawasan secara lebih intensif terhadap Notaris dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang lebih tegas.

---

Notary is required to be responsible for the deed which he has made, especially if the deed is defective due to negligence or intent Notary. Examples of violations committed by a Notary in the performance of her position of making a deed that is not desired by the parties and in order to launch his intention to benefit himself Notary commits fraud by making a simulation agreement with a fake deed, where the party in the deed does not want the sale and purchase of his land. The offense is in the case of a Notary in Sleman as it appears in the High Court of Yogyakarta Decision Number 41 PID 2016 PT.YYK which has violated Article 378 jo. 55 paragraph 1 of the Criminal Code. The role of a Notary in the execution of accounts receivable payable that turns into a sale and purchase, legal protection against the parties due to fraud cases made by Notary and the responsibility of Notary in making fraud make deed as a simulation agreement. The research conducted is analytical descriptive with normative juridical research method with qualitative data analysis.

Based on the results of research can be stated, that the Notary misuses his authority by committing fraud by making a simulation agreement causa its forbidden. The aggrieved party may indemnify the Notary and report to the police. As a result of the violation committed by a Notary Public, the form of liability of a Notary is to be subject to civil, criminal or administrative sanctions. The need for more intensive supervision of Notary and law enforcement with more assertive sanctions."