Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Polisi sebagai lembaga pertama dalam menangani anak yang melanggar hukum memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan diversi. Kebersediaan polisi memberikan diversi dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap diversi. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa polisi memiliki persepsi yang beragam terhadap diversi. Berdasarkan data diversi pada Polresta Pekanbaru menunjukan angka yang kecil dibandingkan dengan wilayah lain di Riau. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh persepsi petugas polisi khususnya di Polresta Pekanbaru dalam pengambilan keputusan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori persepsi oleh Allport (1957) yang mengatakan bahwa ada tiga aspek dalam terbentuknya persepsi yaitu kognitif, afektif dan konatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan terhadap 45 Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru. Penelitian ini menguji hipotesis utama yaitu persepsi petugas kepolisian dan faktor usia, jenis kelamin, serta pendidikan anak mempengaruhi pengambilan keputusan diversi oleh polisi. Hasil penelitian menggunakan analisa regresi linier berganda menunjukan adanya pengaruh persepsi petugas kepolisian terhadap keputusan diversi (0,000 < 0,05) dan jenis pelanggaran terbukti memperkuat pengaruh persepsi terhadap keputusan diversi. Namun, hasil juga menemukan bahwa faktor usia, jenis kelamin dan pendidikan anak tidak mempengaruhi keputusan diversi (0,098 > 0,05). Kesimpulannya persepsi petugas kepolisian mempengaruhi keputusan diversi sejalan dengan teori Allport bahwa persepsi polisi dalam menentukan diversi pada anak dipengaruhi oleh kognitif, afektif dan juga konatifnya, meskipun demikian ternyata faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan anak tidak mempengaruhi oleh diversi. Hal ini terjadi karena polisi cenderung menganut gaya legalistik dan bersikap tidak percaya terhadap orang diluar institusi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan bagi pihak Polresta Pekanbaru yang bergantung pada kriteria individu polisinya yang memfokuskan pada aspek pembentukan persepsi.

---

The police, as the first institution to handle children who violate the law, have the authority to make diversion decisions. The police's willingness to provide diversion is influenced by their perception of diversion. Previous research suggests that police have varying perceptions of diversion. Based on data on diversion at the Pekanbaru Police Station, the number is small compared to other regions in Riau. Thus, this study aims to see the influence of perceptions of police officers, especially at the Pekanbaru Police Station, in making diversion decisions for children in conflict with the law. This study uses the theory of perception by Allport (1957) which says that there are three aspects in the formation of perception, namely cognitive, affective and conative. This research uses a quantitative approach with a survey method conducted on 45 members of the Criminal Investigation Unit in Pekanbaru Police. This study tested the main hypothesis, namely the perception of police officers and the factors of age, gender, and education of children affecting diversion decision making by the police. The results of the study using multiple linear regression analysis showed the influence of police officers' perceptions on diversion decisions (0.000 <0.05) and the type of offense proved to strengthen the influence of perceptions on diversion decisions. However, the results also found that the factors of age, gender and education of children did not affect diversion decisions (0.098 > 0.05). In conclusion, the perception of police officers affecting diversion decisions is in line with Allport's theory that police perceptions in determining diversion in children are influenced by cognitive, affective and conative factors, however, it turns out that the age, gender, and education of children do not affect diversion. This happens because the police tend to adhere to a legalistic style and are distrustful of people outside the institution. Therefore, the recommendation is that there is a need for training and education for the Pekanbaru Police that depends on the individual criteria of the police that focuses on aspects of perception formation."

"Penelitian ini menganalisis secara kriminologis adanya paradoks diversi yang melibatkan anak dalam kasus tawuran di Jakarta dengan menggunakan teori paradoks dan konsep-konsep kriminologi. Berdasarkan analisis pada data kualitatif deskriptif, temuan empiris mendapati bahwa kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) bergantung konteks masalah. Sedangkan tawuran yang terjadi lebih sering dipicu oleh tindakan balas dendam antar-kelompok yang mengarah pada perilaku geng. Penelitian juga menemukan paradoks dalam cara berpikir antara cara pandang formal dengan cara pandang kontekstual dalam memahami diversi pada anak dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). Temuan cara pandang ini berujung pada temuan bahwa adanya paradoks diversi di tingkat implementasi (mikro), aturan hukum (meso), dan konsep (makro). Melalui telaah teoritis penelitian akhirnya memunculkan konsep penamaan ‘antinomi diversi’, yaitu tentang dua pernyataan yang seolah divalidasi oleh nalar, namun pada akhirnya membuahkan kegagalan. Atas dasar temuan ini, penelitian menindaklanjutinya dengan melakukan analisis peramalan kebijakan SPPA dan analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Hasil analisis secara keseluruhan merekomendasikan perlunya stakeholders mencari solusi praktis secara berkala setiap tahun untuk mengatasi kasus tawuran anak di Jakarta yang mengarah kepada perilaku kelompok geng. Kemudian penting untuk pemerintah melakukan telaah ulang kebijakan yang memunculkan permasalahan paradoks diversi dalam penanganan ABH dalam SPPA di semua tingkatan.

---

This study analyses criminologically the paradox of diversion involving children in brawl cases in Jakarta using paradox theory and criminological concepts. Based on the analysis of descriptive qualitative data, the empirical findings found that the diversion policy for children in conflict with the law (ABH) depends on the context of the problem. Meanwhile, brawls that occur are more often triggered by inter-group revenge actions that lead to gang behaviour. The research also found a paradox in the way of thinking between a formal perspective and a contextual perspective in understanding diversion for children in the juvenile criminal justice system (SPPA). The findings of this perspective lead to the finding that there is a paradox of diversion at the implementation (micro), rule of law (meso), and concept (macro) levels. Through theoretical analysis, the research finally came up with the concept of naming the 'antinomy of diversion', which is about two statements that seem to be validated by reason, but ultimately result in failure. Based on these findings, the research followed up by conducting a SPPA policy forecasting analysis and a strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis. The results of the overall analysis recommend the need for stakeholders to find practical solutions periodically every year to overcome cases of child brawls in Jakarta that lead to gang behaviour. Then it is important for the government to review policies that raise paradoxical problems of diversion in handling ABH in SPPA at all levels."

"Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhuhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang SPPA serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

---

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as hukan beings who should get the protection of their rights. Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the police investigation in applyiong the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a police investigation against children in conflict with the law in Indonesia and the application of diversion concept is carried out by a police investigation against children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer, analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary."

"ABSTRAKTesis ini berangkat dari fenomena peningkatan jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Adanya peningkatan jumlah ABH tersebut juga terlihat melalui maraknya pemberitaan atas ABH di berbagai media di Indonesia, yang justru menstigmatisasi kelompok ABH. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran, dengan metode kualitatif sebagai metode primer dan metode kuantitatif sebagai metode sekunder. Metode kuantitatif digunakan di awal penelitian sebagai pengantar yang menggambarkan stigmatisasi media atas ABH melalui analisis isi terhadap 5 media online dan 2 stasiun televisi. Ada pun metode kualitatif digunakansebagai metode utama untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak dari stigmatisasi media atas ABH terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi ABH. Strategi penelitian yang dipakai dalam metode kualitatif adalah dengan studi kasus terhadap ABH dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Bengkulu Tahun 2016, yang dibedah dengan menggunakan konsep felt dan enacted stigma dari Scambler dan Hopkins (1986). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media belum menjalani perannya sebagai lembaga masyarakat yang memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi anak dengan stigmatisasi yang masih dilakukannya terhadap ABH. Dampak dari stigmatisasi media atas ABH tersebut, berdasarkan hasil penelitian, merugikan kepentingan terbaik bagi ABH di masa depan.

---

ABSTRACTThis thesis based on the phenomenon of increasing the number of Children in Conflict with Law (ABH) in Indonesia. The increase in the number of ABH is also seen through the rise of news on ABH in various media in Indonesia, which actually stigmatize the ABH group. This thesis uses a mixed method research approach, with qualitative method as primary method and quantitative method as secondary method. Quantitative methods were used at the beginning of the study as an introduction, describing media stigmatization of ABH through content analysis of 5 online media and 2 television stations. There are also qualitative methods used as the main method to answer research questions about the impact of media stigmatization on ABH on the rehabilitation andreintegration process of ABH. The research strategy used in qualitative methods is with case studies of ABH in the case of rape and killing in Bengkulu 2016, which was explained using the felt and enacted stigma concepts of Scambler and Hopkins (1986). The results show that the media has not yet fulfilled its role as a community institution that fulfills the rights and provides protection for children with the stigmatization that they still do against ABH. The impact of media stigmatization on ABH, on the basis of research results, harms the best interests of ABH in the future."

"ABSTRAKRestorative justice atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan konsep diversi melalui pendekatan keadilan restorative justice yaitu penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan diversi pada Polres Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat yang ditangani di unit PPA. Mengingat kewajiban bagi penyidik untuk mengedepankan proses diversi dalam kasus pidana dimana pelakunya adalah anak. Hal yang berbeda ditemukan pada penanganan kasus pelaku anak di wilayah hukum Polres Metro Selatan, dimana kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku anak tidak sebanyak Polres Metro Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan banyak kasus tindak pidana yang pelakunya anak ditangani oleh bukan unit PPA. Kondisi tersebut kemudian diatasi dengan adanya koordinasi antara penyidik perkara anak yang tidak di unit PPA dengan penyidik yang ada di unit PPA selama perkara anak tersebut diperiksa. Penyidik dari unit lain akan mendapatkan arahan khusus dari penyidik anak yang ada di unit PPA tentang bagaimana memperlakukan anak dalam penyidikan dan bantuan dalam upaya diversi.

---

ABSTRACTRestorative Justice is a theory that emphasizes recovering damages caused by criminal acts. This recovery requires cooperative processes that involve all related parties. The settlements of criminal acts committed by children in conflict with the law are performed by using the concept of diversion through the restorative justice approach, which involves all parties to jointly resolve the cases and searches for the best solutions by prioritizing the protection of children in conflict with the law. This study used normative juridical research supported by field research by conducting interviews with informants. The data obtained were analyzed qualitatively using primary and secondary data collection methods. In connection with this matter, this study would illustrate the implementation of diversion concept in the South Jakarta Resort Police and the Central Jakarta Metro Resort Police handled by the PPA unit, bearing in mind that investigators are required to prioritize the process of diversion in criminal cases where the perpetrators are children. Unlike the cases whose perpetrators are children in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, the number of cases in which children in conflict with the law are the perpetrators is not as many as in Central Jakarta Metro Police. This is due to many criminal cases where the perpetrators are children are handled by non-PPA units. This condition is then overcome by establish coordination between children case investigators who are from the PPA unit and those from the PPA unit during examination. Investigators from other units get special directions from those from the PPA unit on how to treat children in investigations and how to do diversion efforts."

"ABSTRAKSalah satu kasus yang di tangani oleh Unit PPA Polres Jakarta Pusat adalah aksi bullyingterhadap anak dibawah umur di salah satu pusat berbelanjaan di Jakarta oleh beberapaanak teman sekolahnya. Dalam menangani kasus tersebut pihak kepolisian berdasarkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sertaPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi DanPenanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Dua Belas Tahun menerapkan restorativejustice dengan melaksanakan diversi untuk pelaku anak yang berusia 12 tahun keatasdan pengambilan keputusan untuk anak yang berusia 12 tahun kebawah. Dalampertemuan yang dihadiri oleh pihak korban dan pelaku anak beserta keluarga,pendamping kemasyarakatan, penasehat hukum, Psikologi Divisi Pelayanan danPemulihan P2TP2A Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKSHandayani dicapailah kesepakatan yang salah satunya menempatkan ke sembilan anaktersebut dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan/LPKS selama 3 bulan.Namun pada kenyataan nya hasil pengambilan keputusan dan diversi tersebut tidaksesuai dengan pelaksanaanya, hal ini dikarenakan anak-anak yang seharusnya menjalanipendidikan dan pelatihan selama 3 tiga bulan sudah dikeluarkan dari LPKS sebelumjangka waktunya berakhir. Dengan kejadian tersebut tentunya membawa dampak negatifbaik bagi Kepolisian, lembaga terkait P2TP2A untuk melakukan pembinaan dankonseling maupun bagi diri si anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalammenerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikajipermasalahan mengenai bagaimana tugas dan wewenang kepolisian serta lembaga lainterkait implementasi pengambilan keputusan dan diversi dan hambatan-hambatan yangdihadapi penyidik Kepolisian dan lembaga terkait serta solusi bagi Kepolisian danlembaga terkait implementasi pengambilan keputusan dan diversi pada masa depan.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung denganpenelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara denganinformasn, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metodepengumpulan data primer dan sekunder.

---

ABSTRACTOne of cases handled by the PPA Unit of Central Jakarta Police was bullying takingplace at one of shopping centers in Jakarta by some students to minors.In handling thecase, the Police, based on Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice Systemand Government Regulation No. 65 of 2015 on Guidelines for the Implementation ofDiversion and Handling of Children Not Yet Aged 12 Twelve Years,appliedrestorative justice by implementing diversion for Children in Conflict with theLawwho were aged 12 and above and decision making for children aged 12 and under.Ina meeting attended by victims and children as criminal actors with their families,community counselors, legal counsels, Psychological Service and Recovery Division ofP2TP2A Jakarta and Social Welfare Institution LPKS Handayani , an agreement wasreached which one of them placed the nine children in education or training ineducational institution LPKS for 3 months.But in reality, the results of decision makingand diversion were not in accordance with the implementation, this was because childrenwho should undergo education and training for 3 three months had been excluded fromthe LPKS before the end of the term set. Such incident, certainly, had a negative impacton both the Police, related institution P2TP2A conducting coaching and counseling,and on the children themselves.With regard to police investigators in applying theconcept of diversion to children in conflict with the law, it is possible to examine theissue of how the duties and authorities of the police and other institutions related to theimplementation of decision making and the diversion as well as obstacles faced byPolice investigators and related institutions and solutions for Police and relatedinstitutions in the implementation of decision making and diversion in the future. Thisstudy used normative juridical research supported by field research conducted byconducting interviews with informants, while data analysis used was a qualitativeanalysis with primary and secondary data collection methods."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai implementasi manajemen kasus dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum di Pusat Dukungan Anak dan Keluarga PDAK Kabupaten Cianjur yang memfokuskan pada proses manajemen kasus dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum ABH . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan 7 orang informan yang terdiri dari 5 orang Informan Pekerja Sosial dan 2 orang Informan Pendukung, serta dengan melakukan studi dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan proses manajemen kasus mulai dari proses awal/identifikasi hingga menutup kasus, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses manajemen kasus tersebut. Penelitian ini menghasilkan tipologi proses manajemen kasus yang meliputi model intervensi krisis yang dilakukan untuk merespon kasus-kasus yang memerlukan penanganan segera; model koordinatif yang lebih menekankan upaya koordinatif dan partisipatori di dalam proses manajemen kasus; dan model komprehensif yang melakukan seluruh proses inti di dalam manajemen kasus. Penelitian ini pun pun menghasilkan elemen-elemen utama pada komponen proses/mikro dan komponen sistem/makro.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation case management in handling Child in Conflict with the Law in Child and Family Support Center PDAK Cianjur focused on the case management process in handling Child in Conflict with the Law. This is an qualitative descriptive research. The data collection using in depth intervews with 7 informant consisting of 5 Social Worker Informants and 2 Supporting Informants, and by doing study documentation. The results describe the case management process from initial identification process to closing the case. This study resulted typology of case management process involves a crisis intervention model designed to respond to cases requiring immediate intervention coordinative model that emphasizes more coordinative and participatory efforts in the case management process and a comprehensive model that performs the core process of case management. This study also resulted main elements of process micro component and system macro component. "

"Tesis ini tentang Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Surat Telegram KAPOLRI No. Pol : STR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008. Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan memiliki kewajiban dalam melaksanakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada pelaksanaannya, masih banyak berbagai masalah dalam proses diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum terutama pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun permasalahan utama dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan manajerial yuridis. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu dengan melakukan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman, kajian pustaka, pemeriksaan dokumen dan audio. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Kepolisian Resort Jakarta Selatan pada umumnya telah menjalankan dengan baik program diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kapolres Metro Jakarta Selatan memiliki program-program dan kebijakan khusus bagi anggotanya dalam pelaksanaan diversi tersebut. Salah satu kebijakannya adalah menekankan kepada anggotanya untuk mengutamakan diversi terhadap pelaku tindak pidana dalam usia anak. Selain itu juga pada penanganan kasus yang melibatkan anak, Polres Metro Jakarta Selatan selalu melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kasus tersebut seperti keluarga korban, keluarga pelaku serta organisasi yang eksis terhadap perlindungan dan pendampingan anak. Pada Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan sebagai ujung tombak pelaksanaan diversi, dalam pengambilan keputusan pemberian diversi pada kasus yang melibatkan anak selalu berkordinasi dengan instansi terkait seperti P2TP2A dan KPAI. Selain itu juga Unit PPA Polres Jakarta Selatan aktif dalam program-program yang dilaksanakan rekan kerjanya dalam rangka peningkatan kemampuan anggotanya dalam menangani kasus anak.

---

This thesis on the Implementation of Child Diversion For Dealing With Crime Laws For Actors In Criminal Investigation Unit South Jakarta Metro Police. Diversion regulated in Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and its implementation are described in the Letter No. Telegram Chief National Police. Pol: STR/395/VI/2008 dated June 9, 2008. PPA Unit Criminal Investigation Unit South Jakarta Metropolitan Police have a duty to carry out the diversion in accordance with the legislation. In practice, there are still many problems in the process of diversion for children in conflict with the law, especially in children as criminals. The main problem of this research is How the implementation of diversion in the settlement process criminal child Metropolitan Police Criminal Investigation Unit South Jakarta by Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. In this study, the authors used qualitative methods with juridical managerial approach. The method used for data collection, namely the observation, participant observation, guided interviews, literature review, examination of documents and audio.

From the research conducted, it was found that the South Jakarta Police Resort in general has been running fine diversion programs for children in conflict with the law as a criminal. South Jakarta Metro Police have a program-specific policies and programs for its members in the implementation of the diversion. One of the policies is stressed to its members to give priority to criminal diversion in the age of the child. In addition, the handling of cases involving children, South Jakarta Metro Police always coordinated with related parties and interest in the case such as the family of the victim, offender families and organizations that exist for the protection and assistance of children. In the PPA Unit South Jakarta Metro Police as spearheading the implementation of diversion, the decision granting diversion in cases involving children always coordinate with relevant agencies such as P2TP2A and KPAI. In addition, the South Jakarta Police Unit PPA active in programs conducted colleagues in order to improve the ability of its members in dealing with cases of child."

"Pada dasarnya sebuah perkawinan dilangsungkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan akan tercapai bila perkawinannya dilangsungkan secara sah, baik sah secara agama maupun sah menurut negara. Perkawinan merupakan perbuatan hukum dan karenanya berakibat hukum pula. Di antara akibat hukumnya adalah anak berhak mewaris dari kedua orang tuanya. Semua hak-hak yang ditimbulkan akibat dari sebuah perkawinan tidak akan timbul bila perkawinannya dilangsungkan secara tidak sah. Begitu juga terhadap perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilangsungkan hanya menurut ketentuan agama saja, tidak memenuhi aturan negara sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, sebagai bukti bahwa perkawinan sudah dilakukan secara sah menurut hukum positif.Beberapa pokok permasalahan yang ditemukan adalah apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dapat diakui oleh ayah biologisnya, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan. Undang-Undang Perkawinan yang walaupun sudah dibuat sesempurna mungkin tetapi ternyata masih ada yang tidak mentaatinya sehingga terjadi penyelundupan hukum seperti misalnya terjadinya perkawinan di bawah tangan tersebut, yang dapat merugikan isteri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karenanya diperlukan upaya hukum untuk melindungi hak-hak istni dan anakanaknya tersebut.Maka, melalui penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif dengan bentuk evaluatif, telah secara khusus meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Sebagai kajian lebih mendalam kami bahas mengenai kasus upaya hukum terhadap pengesahan perkawinan dan status hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan baik oleh yang beragama Islam, maupun oleh yang beragama non-Islam.Dan penulis berkesimpulan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dapat diakui oleh ayah biologisnya. Dengan disahkannya perkawinan di bawah tangan oleh Pengadilan maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah dan terlindungi hak-haknya."