Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nikel merupakan salah satu sumber daya mineral yang melimpah serta menjadi komoditas ekspor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, sayangnya kebanyakan nikel yang diekspor ini masih berupa barang mentah atau lebih dikenal sebagai bijih nikel. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan untuk melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan larangan ekspor yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 2020, telah menimbulkan gelombang pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang kontra akan kebijakan ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa menyebut bahwa kebijakan ini telah melanggar prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo tetap tegas dengan kebijakan ini serta tidak gentar menghadapi penolakan oleh Uni Eropa. Ketegasan Pemerintah Indonesia ini kemudian didukung oleh kelompok pengusaha nikel di dalam negeri, yang bergabung dalam APNI. Namun pada awalnya, kelompok pengusaha nikel di dalam negeri ini menolak kebijakan ini di tahun 2019, hingga pada akhirnya mendukung di tahun 2021. Penelitian ini kemudian akan menjelaskan tindakan yang dilakukan APNI saat memprotes kebijakan ini hingga proses politik yang terjadi hingga pada APNI mendukung kebijakan larangan ekspor. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan metodologi penelitian secara kualitatif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder.

---

Nickel is one of the abundant mineral resources and is Indonesia's leading export commodity. However, unfortunately most of the nickel exported is still in the form of raw materials or better known as nickel ore. Therefore, the Indonesian government then established a policy to prohibit the export of nickel ore. The export ban policy, which came into effect at the beginning of 2020, has given rise to waves of pros and cons from various parties. One of the parties opposing this policy is the European Union. The European Union said that this policy violated the principles of the World Trade Organization. However, the Indonesian government, through President Joko Widodo, remains firm with this policy and is not afraid to face rejection by the European Union. The Indonesian Government's assertiveness was then supported by a group of domestic nickel entrepreneurs, who joined APNI. However, initially, this group of domestic nickel entrepreneurs rejected this policy in 2019, until finally supporting it in 2021. This research will then explain the actions taken by APNI when protesting this policy and the political process that occurred until APNI supported the prohibition policy. export. In conducting research, researchers will use qualitative research methodology, using primary and secondary data."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi minat dari mahasiswa akuntansi untuk menjadi entrepreneur sebagai pilihan karir. Theory of planned behavior (TPB) digunakan dalam menganalisis minat mahasiswa akuntansi. Sesuai dengan teori, tiga komponen yang diteliti berpengaruh positif terhadap minat untuk menjadi entrepreneur yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta kompetensi akuntansi dan manajemen bisnis sebagai proksi dari perceived behavioral control. Sampel penelitian adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Indonesia angkatan 2012 dan 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa attitude toward entrepreneurial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi entrepreneur. Norma subjektif berpengaruh negatif terhadap minat menjadi entrepreneur. Kompetensi akuntansi dan manajemen bisnis tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi entrepreneur sebagai pilihan karir.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to know about accounting students? interest to become an entrepreneur as a career choice. Theory of planned behavior (TPB) is used to analyse the interest of accounting students. Based on the theory, three factors are studied whether affects positively toward interest to become an entrepreneur. They are attitude toward entrepreneurial, subjective norm, and accounting competencies as a proxy of perceived behavioral control. Sample of this research is Accounting students in University of Indonesia batch 2012 and 2013. The result shows that attitude toward entrepreneurial positively affects interest of accounting students to become an entrepreneur. On the other hand, subjective norm negatively affects interest of accounting students to become an entrepreneur. Third factor, accounting and business management competencies doesn?t affect interest of accounting students to become an entrepreneur as a career choice"

"Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo menanda tangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Dikarenakan beberapa peraturan yang dinilai bermasalah, berselang 5 bulan kemudian, Aliansi Musisi dan Pencipta Lagu Indonesia atau AMPLI resmi berdiri dan secara tegas menolak PP No. 56 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam guna meraih data primer, dan mengurasi data sekunder melalui peraturan, situs daring dan media sosial. Penelitian ini mengidentigikasi AMPLI sebagai kelompok kepentingan menggunakan konsep dari Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), pembentukan kelompok politik dengan Disturbance Theory oleh Truman (1951), dan strategi kelompok kepentingan menggunakan konsep lobbying dari Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spanier (1983). Temuan dari penelitian sejauh ini mengidentifikasi bahwa AMPLI sebagai kelompok kepentingan telah melakukan strategi direct & indirect lobbying. Indirect lobbying sendiri terbagi menjadi 4 (empat) kategori: grassroots lobbying, constituent pressures, political campaign, dan citizen participations, di mana AMPLI menjalankan keempat indirect lobbying tersebut sebagai strateginya. Akan tetapi direct lobbying yang dilakukan oleh AMPLI kurang optimal karena tidak memiliki kontak langsung dengan legislator terkait. Kemenkumham beserta DJKI kemudian merevisi dan menerbitkan Permenkumham No. 9 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2022 yang baru dan telah memenuhi tuntutan AMPLI meski secara parsial, karena AMPLI bukan satu-satunya faktor penyebab Permenkumham No. 20 Tahun 2021 direvisi.

---

In 2021, President Joko Widodo signed Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Due to several regulations that were considered problematic, five months later, the Alliance of Indonesian Musicians and Songwriters or AMPLI was officially established and firmly rejected PP No. 56 of 2021. This research uses a qualitative method with in-depth interview techniques to collect primary data, and curate secondary data through regulations, online sites and social media. This study identifies AMPLI as an interest group using the concept of Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), formation of political groups with Disturbance Theory by Truman (1951), and interest group strategy using the concept of lobbying from Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spaniers (1983). The findings from the research so far identify that AMPLI as an interest group has carried out a direct & indirect lobbying strategy. Indirect lobbying itself is divided into 4 (four) categories: grassroots lobbying, constituent pressure, political campaigns, and citizen participation, where AMPLI implements these four indirect lobbies as its strategy. However, direct lobbying by AMPLI was not optimal because AMPLI did not have direct contact with the relevant legislators. Kemenkumham and DJKI then revised and published Permenkumham No. 9 of 2022 as the new Implementing Regulation of PP No. 56 of 2022 and has fulfilled AMPLI's demands even if partially, because AMPLI is not the only factor causing Permenkumham No. 20 of 2021 revised."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas dinamika hubungan antar pengusaha di bidang industri otomotif dan penguasa tahun 1969 hingga tahun 1998. Penulis membedakan kajian ini ke dalam tiga periode; mencari format industri, menuju kematangan industri dan mewujudkan kemandirian industri otomotif. Dengan menarik kurun waku ke belakang sebelum masa Orde Baru serta dalam perjalanan industri selama tiga periode tersebut, studi ini menemukan adanya perubahan yang penulis sebut sebagai ?the shifting patronage?. Teori dan pendekatan ?strukturasi? dari Giddens terlihat nyata dalam dinamika hubungan antara pengusaha dan penguasa. Pola yang dihasilkan oleh hubungan-hubungan tersebut penulis sebut sebagai ?symbiotic relationship?.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the dynamic relationship in automobile industry between entrepreneur and the power in 1969-1998. The length of this study can be divided in three periods; seeking the industrial form, going to maturity, and realizing the industrial autonomous. Looking back to the Old Order and analyzing along three periods, this research has found that the structural transformed the interactions between actors - ?the shifting patronage?. The Giddens approach and theory of ?structuration? is really clear in this industry and the model of this phenomenon is called as ?symbiotic relationship?."

"Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai peran KontraS sebagai CSO yang melakukan advokasi terhadap kasus konflik antara masyarakat lokal Sangihe dengan perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, serta mengidentifikasi proses perjalanan advokasi yang sudah dan akan dilakukan KontraS terhadap kasus konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wakil koordinator dan badan pekerja KontraS, serta masyarakat lokal Sangihe untuk triangulasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Treadmill of Production Theory dan menggunakan perspektif Green Criminology, Green-Cultural Criminology, dan Southern Green Criminology. KontraS sebagai CSO sekaligus NGO turut berkontribusi dalam gerakan sosial, resistensi dan memperjuangkan hak masyarakat lokal Sangihe dalam konflik lingkungan melalui bantuan advokasi. Sebagaimana tugasnya mengedukasi dan mengadvokasi, KontraS menjalankan peran advokasinya melalui dua strategi, yaitu secara non-litigasi berupa berkoalisi, membentuk laporan, diskusi, kampanye, aksi langsung dan pendampingan. Kemudian, secara litigasi, yaitu berupa pendampingan dengan masyarakat lokal yang melakukan gugatan perdata kepada perusahaan dan membuat laporan kepada lembaga pemerintah terkait. Peran advokasi yang dijalankan KontraS sesuai dengan cara advokasi dalam teori ToP, yaitu mengganggu (disruptions), memantau (monitoring), dan mempermalukan (shaming) perusahaan dan negara.

---

This thesis aims to provide an in-depth explanation of the role of KontraS as a Civil Society Organization (CSO) who advocates conflict case between Sangihe local community and PT Tambang Mas Sangihe, and discovering the process of advocacy that has been and will be carried out by KontraS in these conflict case. With using a qualitative research approach and case-study method, the main data of this study were obtained through  in-depth interviews with the Deputy of Coordinator and worker body of KontraS, as well as the local community of Sangihe Island for data triangulation. The theory used in this study is the Treadmill of Production Theory and uses the perspectives of Green Criminology, Green-Cultural Criminology, and Southern Green Criminology. KontraS as a CSO as well as an NGO contributes to social movements, resistance, and fights for the rights of the Sangihe local community in environmental conflict through advocacy assistance. As with its task of educating and advocating, KontraS carries out its advocacy role through two strategies, that is non-litigation strategy which form of coalitions, forming reports, discussions, campaigns, demonstration, and (victim) assistance. Then, by litigation strategies which is to asssiatance with local community who file civil lawsuits against the company and make a report to the relevant government agency. The advocacy role that KontraS carries out is in accordance with the ToP theory, including disrupting, monitoring, and shaming companies and the state."

"Bagi Pemerintah Australia yang selama ini sangat bersahabat dengan Indonesia dan mendukung posisi Indonesia, kemenangan pro kemerdekaan dalam jajak pendapat 30 Agustus 1999 dengan perolehan 78,5 persen dan 21,5 persen untuk pro integrasi, merupakan awal dari era baru hubungan Australia, Indonesia dan Timor Timur Merdeka.Pada 27 Januari 1999, kembali dunia dikejutkan oleh pernyataan Presiden Habibie menawarkan kepada rakyat Timor Timur untuk memilih status otonomi luas atau menolak yang berkonsekuensi berpisah dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menarik, menurut Menteri Luar Negeri Ali Alatas, keputusan tersebut diambil berawal dari disposisi Presiden Habibie, menyusul surat dari Perdana Menteri Australia John Howard. Dalam suratnya PM Australia itu mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberikan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Antara "perubahan bersejarah" Pemerintah Australia terhadap masalah Timor Timur, dengan "perubahan bersejarah" Pemerintah Indonesia menyelesaikan * masalah Timor Timur sangat berdekatan waktunya. Kepentingan Australia dalam penyelesaian masalah Timor Timur merupakan bentuk implementasi dari kepentingan nasional. Menggunakan teori Howard Lentner mengenai politik luar negeri dan teori kepentingan nasional thesis ini akan berusaha untuk dapat memberikan jawaban hal-hal yang mendcrong pemerintahan Australia dan keterkaitan faktor-faktor lainnya (eksternat dan internal) dalam proses jajak pendapat di Timor Timur serta mengetahui kepentingan Pemerintah Australia dalam proses jajak pendapat di Timor Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah desknptif analisis melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan.Hasilnya adalah keterlibatan Australia dalam penyelesaian masalah Timor Timur dilandasi oleh kepentingan nasionalnya, sehingga terjadi perubahan kebijakan politik luar negerinya. Hal tersebut sebagai upaya Australia dalam beradaptasi terhadap perubahan di tingkat domestik dan intemasional yang kemudian disesuaikan dengan batas-batas yang masih dapat diterima oleh bangsa itu sendiri demi kelangsungan hidup bangsa."

"Kewirausahaan merupakan satu isu yang hangat untuk didiskusikan saat ini, sedang peran pengusaha semakin penting bagi suatu perekonomian. Kewirausahaan menarik untuk dipelajari baik saat ini maupun sejak dahulu. Pengusaha merupakan motor dalam perekonomian karena merekalah yang mampu melihat peluang serta merealisaikannya dengan memanfaatkan sumber daya sumber yang lain (seperti tanah, modal, buruh dan teknologi) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menyadari peran penting pengusaha dalam pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia berusaha memfasilitasi tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru. Ternyata hal ini juga menjadi perhatian pihak lain, beberapa pemuda yang memiliki semangat berwira usaha yang tinggi berusaha menularkan semangat tersebut ke pihak lain dan memotivati mereka untuk menjadi pengusaha. Mereka mendirikan wadah bernama komunitas “Tangan di Atas” pada tahun 2006, dari awalnya 40 orang, kini organisasi tersebut memiliki anggota sekitar 20.000 anggota di akhir tahun 2012. Umumnya, penelitian tentang pengusaha dan pengusaha sukses saat ini mengacu pada kasus-kasus yang terjadi di negara-negara maju. Oleh sebab itu, studi ini akan berusaha memberi pandangan lain karena dilakukan di negara berkembang dan mengukur pengaruh komunitas terhadap tahapan menjadi pengusaha dan juga menjadi pengusaha yang sukses. Studi ini mengadopsi 2 (dua) sudut pandang tahapan menjadi pengusaha (entrepreneurial engagement) serta 2 (dua) indikator kinerja untuk menilai kesuskesan pengusaha (entrepreneurs success). Untuk tahapan menjadi pengusaha, sudut pandang dikotomi (manusia dibedakan menjadi pengusaha dan bukan pengusaha) cukup lama digunakan dalam berbagai studi, sedang sudut pandang dinamis bertumpu pada 7 tahap pengusaha versi Grilo dan Thurik (2005 dan 2008). Terkait dengan kesuksesan pengusaha, studi ini hanya akan menggunakan tingkat kepuasan pengusaha dan kepuasan atas kinerja 3 (tiga) tahun terakhir sebagai indikator kesuksesan dikarenakan sulitnya mendapat indikator kinerja yang objektif. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan menjadi pengusaha maupun kesuksesan pengusaha, studi ini menggunakan model analisa regresi logistik ordinal. Karena peranan networking merupakan salah satu yang ditekankan dalam penelitian ini, maka variabel networking (dengan dan tanpa networking) akan digunakan dalam model yang dibangun.Kami menarik keimpulan, setelah diperoleh hasil regresi, bahwa sudut pandang dinamis lebih baik dalam menerangkan tumbuhnya pengusaha baru (tahapan menjadi pengusaha) karena model dinamis mampu mengidentifikasi lebih banyak faktor penting dibanding model dikotomi. Kami menyimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) variabel signifikan terkait dengan tahapan menjadi pengusaha (entrepreneurial engagement) yaitu parent education, previous job wage, job experience dan variabel interaksi antara active dan being member. Sedang sehubungan dengan kesuksesan pengusaha (entrepreneurs success), variabel yang penting adalah parent education, failure experience, firm location dan being an active member.

---

Nowadays, entrepreneurship is a popular issue for discussion and people with entrepreneurial skill have become more and more important to the economy. Entrepreneurship has been an interesting issue for study not only in recent years but also for the last few decades. They are the main motor in the economy because entrepreneurs are able to recognize opportunities and after realizing these opportunities, assemble other resources (land, capital, labor, and technology) in order to fulfill these needs.

Realizing the strategic position of entrepreneurs in the process of economic development, the Indonesian government has made efforts to facilitate the emergence of new entrepreneurs. However, this situation was also a concern for other parties. Some young people with a high level of entrepreneurial spirit attempted to contribute to solving this problem by spreading the same spirit to others and motivating them to be businesspersons. In 2006, they founded an organization called the “Tangan di Atas” (TDA) community. Started by 40 pioneers, this organization has been growing and there were about 20,000 members at the end of 2012.

The current studies of entrepreneurs or successful entrepreneurs mostly refer to cases in developed countries. For this reason, the present study provides a new point of view of entrepreneurship because it was conducted in a developing country and assesses the influence of the community on its members in relation to the steps of becoming an entrepreneur and a success.

This study adopts two points of view on entrepreneurial engagement, while to measure success two kinds of performance indicators are utilized. For engagement, the dichotomous view, as used by many studies for a very long period, divides people into two categories, entrepreneurs and non-entrepreneurs, while the dynamic point of view follows the seven stages of entrepreneurial engagement by Grilo & Thurik (2005 and 2008). For success, due to the difficulty of obtaining objective performance data on small businesses, the success indicators used in this study are the satisfaction of being an independent entrepreneur and the perceived last three years of performance.

In our aim to identify the factors that affect the engagement of entrepreneurs and the success of entrepreneurs, we performed ordered logit regression analyses. One concern in this study is the role of networking. For this reason, we offer models with and without networking activity variables.

We recognize, after obtaining the regression results, that the dynamic point of view of the entrepreneurial process is better for explaining the start up progress of entrepreneurs. This model allows us to recognize broader factors than the dichotomous model. Related to our objectives of measuring the determinants of engagement and success of entrepreneurs, we can state the result of this study as follows: there are four variables that are significant to engagement: parent education, previous job wage, job experience and the interaction variable of being an active member. In terms of success, the significant variables for success are: parent education, failure experience, firm location and being an active member."