Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aviasi sipil merupakan salah satu industri yang mengakselerasi globalisasi. Dengan aktivitas lintas batas yang semakin meningkat, penerbangan udara telah mempercepat proses mobilisasi manusia, barang, dan kapital setiap harinya. Aktivitas lintas batas ini kemudian memunculkan kebutuhan untuk adanya tata kelola global yang dapat mengkoordinasi dan merespon isu-isu yang muncul akibat pelaksanaan aviasi sipil. Dengan metode tipologi, tulisan ini akan mengeksplorasi perkembangan tata kelola aviasi sipil global dengan meninjau 30 literatur yang akan dibagi menjadi dua tema besar: aktor dan isu dalam tata kelola aviasi sipil global. Penulis menemukan bahwa prinsip fundamental berupa kedaulatan penuh negara atas ruang udaranya menyebabkan proliferasi aktor non-negara tidak mengeliminasi sentralitas negara dalam tata kelola aviasi sipil global. Adapun globalisasi yang memperluas ruang lingkup tata kelola aviasi sipil global memunculkan dinamika baru dalam tata kelola aviasi sipil global berupa koordinasi dan kolaborasi yang terinstitusionalisasi dengan tata kelola global area isu di luar aviasi sipil.

---

Civil aviation is one of the industries which have accelerated the process of globalization. With the ever-increasing frequency of transboundary activity, air transport has facilitated the mobilization process of humans, goods, and capital daily. The transboundary activity hence calls for an urgency for global governance that can coordinate activities among various actors and respond to emerging issues as a result of civil aviation. With the typology method, this literature review explores the development of global civil aviation governance by reviewing 30 pieces of literature which will be divided into two major themes: actors and issues in global civil aviation governance. This review finds that the fundamental principle of exclusive state sovereignty for its airspace causes the proliferation of non-state actors to not have an impact on state centrality in global civil aviation governance. Additionally, globalization that has widened the scope of global civil aviation governance induced a new dynamic in global civil aviation governance in the forms of coordination and institutionalized collaboration with the global governance of relevant issue areas."

"Food waste is a major global challenge with significant impacts on the environment, economy, and society. As a major contributor to food waste, Indonesia has initiated several programs to address this issue. This study investigates the driving forces behind these efforts, focusing on the role of global governance and its influence at the national level. This research uses qualitative data from official documents, policy reports, conferences, and dialogues with stakeholders to uncover that global governance exerts significant influence on national policy-making. It applies the concept of global governance, particularly focusing on the way international norms, such as the SDGs, shape national strategies and policies. The study identifies political, economic, and environmental factors as key motivators for these measures. The findings suggest that despite progress in policy-making and stakeholder engagement, Indonesia faces challenges in implementation, public awareness, and infrastructure improvement. The influence of global governance is evident in the formulation of national strategies, highlighting the necessity for improved coordination between agencies and more robust public education initiatives to combat food waste effectively. This thesis contributes to the academic discourse by offering an extensive examination of Indonesia’s approach, underlining the relationship between international norms and domestic practices. It emphasizes the importance of food waste reduction policies to fit the specific conditions of each country. The results also have wider implications for other developing countries seeking to align their domestic policies with global sustainability targets.

---

Limbah makanan merupakan tantangan global dengan dampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar, Indonesia telah memulai beberapa program untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menganalisis kekuatan terhadap program-program tersebut, dengan berfokus pada peran tata kelola global dan pengaruhnya di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dari dokumen resmi, laporan kebijakan, konferensi, dan dialog dengan pemangku kepentingan untuk mengungkap bahwa tata kelola global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan nasional. Penelitian ini menerapkan konsep tata kelola global, khususnya berfokus pada bagaimana norma-norma internasional, seperti SDGs, membentuk strategi dan kebijakan nasional. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan sebagai pendorong utama dalam inisiatif tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembuatan kebijakan dan keterlibatan pemangku kepentingan, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi, kesadaran masyarakat, dan peningkatan infrastruktur. Pengaruh tata kelola global terlihat jelas dalam perumusan strategi nasional, terkhusus pada perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga dan inisiatif pendidikan publik yang lebih kuat untuk memerangi limbah makanan secara efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana akademis dengan menawarkan kajian ekstensif terhadap pendekatan Indonesia, yang menekankan pada hubungan antara norma-norma internasional dan praktik domestik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kebijakan tentang pengurangan limbah makanan menyesuaikan dengan kondisi spesifik setiap negara. Hasil-hasil pada penelitian ini mempunyai implikasi yang lebih luas bagi negara-negara berkembang lainnya yang berupaya menyelaraskan kebijakan dalam negeri mereka dengan target keberlanjutan global."

"Global governance and fair trade are two highly debated concepts in the study of international relations. The shifting of the leading role within world politics from state centric to non-state centric has altered this analysis. The demand for global governance therefore becomes essential to maintain the global cooperation among the actors."

"Ketahanan pangan merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kelangsngan hidup manusia. Dengan meruaknya malnutrisi dan krisis pangan global, muncul kesadaran bahwa masalah pangan melewati domain negara dan membutuhkan koordinasi antarnegara dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, dibentuk tata kelola pangan global sebagai upaya transnasional untuk mencapai ketahanan pangan dunia. Menggunakan metode taksonomi, penulis meninjau 45 literatur mengenai tata kelola pangan global dalam empat bagian: 1) dinamika tata kelola pangan global, 2) aktor dalam tata kelola pangan global, 3) kontestasi norma dalam tata kelola pangan global, dan 4) kekuatan (power) dalam tata kelola pangan global. Berangkat dari tinjauan tersebut, penulis kemudian menganalisis konsensus dan perdebatan, persebaran dan kesenjangan, serta sintesis dari literatur akademik yang berada. Melalui analisis tersebut, penulis meraih empat penemuan. Pertama, dinamika tata kelola pangan global dapat dikaji dari segi historis dan paradigmatis, serta perkembangan dalam tata kelola pangan global dikatalisasi oleh krisis pangan global. Kedua, terjadi perluasan partipasi aktor dalam tata kelola pangan global. Ketiga, kontestasi norma dapat terjadi di berbagai tingkat aktor. Keempat, badan literatur kekuatan korporat (corporate power) mendominasi di pembahasan kekuatan dalam tata kelola pangan global. Penulis kemudian memaparkan celah dalam literatur yang dapat diisi melalui penelitian lebih lanjut serta rekomendasi praktis bagi formulasi kebijakan pangan di Indonesia.

---

Food security is central to the survival of human beings. With the ascendance of malnutrition and global food crises, emerged an awareness that food security goes beyond the domain of national boundaries and achieving it requires coordination between countries and other relevant stakeholders. Therefore, global food governance was formed as a transnational effort to achieve world food security. Utilizing a taxonomical classification, I review 45 pieces of academic literatures on global food governance in four parts: 1) dynamics of global food governance, 2) actors in global food governance, 3) norms contestation in global food governance, and 4) power in global food governance. I then analyze the consensus and debates found in the literature, literary distribution and research gaps, and a concluding synthesis of the literature. Through this analysis, I uncover four key findings. First, the dynamics of global food governance can be perused from a historical and paradigmatic standpoint. I then cover how developments in global food governance are catalyzed by global food crises. Second, actors’ participation in global food governance is expanding. Third, norms contestation occur between actors from different levels. Fourth, works on corporate power dominate the literature of power in global food governance. I proceed to argue on the literature gaps that could be filled through further research moving forward and practical recommendations to assist formulation of food policies in Indonesia."

"Tesis ini adalah kajian hukum transnasional, khususnya kajian hukum ekonomi internasional mengenai isu krisis finansial global. Tesis ini berhipotesis bahwa isu krisis finansial adalah bagian dari isu hukum transnasional karena berdampak lintas batas negara, sehingga diperlukan kerjasama antarnegara atau kerjasama internasional untuk menangani krisis finansial yang terjadi di suatu negara. Keberadaan IMF dan G20 merupakan bentuk nyata dari kerjasama internasional tersebut dan mereka sangat memengaruhi pembentukan dan perkembangan tatanan ekonomi dunia (global economic order). Bantuan keuangan IMF untuk mengatasi krisis finansial, telah mengintervensi kedaulatan ekonomi di negara-negara berkembang. Sementara, G20 telah memperhitungkan kekuatan ekonomi negara-negara pasar berkembang (emerging markets), dalam pembahasan ini ditekankan pada negara-negara pasar berkembang Asia (Asian Emerging Market Economies). Posisi tawar dari negara-negara ekonomi pasar berkembang Asia di dalam G20 memiliki pengaruh dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia. Di masa depan, keterlibatan negara-negara ekonomi pasar berkembang Asia dalam kerjasama regional dan G20 an sich akan menjadi penting dalam kaitannya dengan reformasi tata kelola ekonomi dunia (global economic governance), khususnya dalam rangka reformasi pembentukan keputusan dan pembuatan norma hukum ekonomi internasional, dan medefinisikan-ulang konsep kedaulatan ekonomi dalam rangka mencegah dan mengatasi fenomena krisis finansial demi kemaslahatan seluruh masyarakat internasional.

---

ABSTRACTThis thesis is a study of transnational law, particularly international economic law concerning the global financial crisis. This thesis hypothesizes that the financial crisis is a part of transnational legal issue for its cross-border impact, therefore a cooperation between countries or international cooperation is necessarily needed to deal with financial crisis in a country. The existence of the IMF and the G20 is an obvious manifestation of international cooperation, and they strongly influence the formation and the development of the global economic order. The IMF?s financial assistances have intervened in the economic sovereignty of developing countries. Meanwhile, the G20 has calculated the economic strength of the emerging market economies, emphasized herein, the Asian Emerging Market Economies (the Asian EMEs). The bargaining position of the Asian EMEs within the G20 has a significant influence in order to maintain the stability of the world economy. In the future, the involvement of the Asian EMEs for such regional cooperation and the G20 an sich will be important related to the attempt to reform the global economic governance, particularly to reform the decision-making and the norm-creating of international economic law, and to redefine the concept of economic sovereignty in order to prevent and to resolve the phenomenon of financial crisis for the convenience of the entire international community/society."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tentang Isu Kepemimpinan (leadership) dalam tata kelola iklim global yang merupakan isu yang masih jarang dikaji dalam ilmu hubungan internasional secara komprehensif mengenai apa itu kepemimpinan, siapa aktor-aktor potensial, serta signifikansi perannya dalam proses negosiasi lingkungan global, khususnya tata kelola global isu perubahan iklim. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis apa isu kepemimpinan dalam tata kelola iklim global dan bagaimana kepemimpinan mempengaruhi tata kelola iklim global. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan metode taksonomi dalam pengkajian literatur dengan memetakan literatur tentang struktur tata kelola iklim global (UNFCCC) sebelum era Paris Agreement dan setelah Paris Agreement, konsep kepemimpinan itu sendiri dalam tata kelola lingkungan global dan isu perubahan iklim, tema peran kepemimpinan dalam pembentukan rezim dan proses negosiasi perubahan iklim, khususnya Protokol Kyoto dan UNFCCC, dan memusatkan fokus perhatian pada peran kepemimpinan negara individual, terutama kepemimpinan Amerika Serikat (AS), kepemimpinan Uni Eropa, dan kepemimpinan dari negar-negara berkembang yang diantaranya merupakan negara ekonomi berkembang. Selain itu, tema kepemimpinan terhadap aktor-aktor non-negara, terutama korporasi, organisasi non-pemerintah (NGOs), dan kepemimpinan kota (cities) dalam tata kelola iklim global yang semakin terfragmentasi. Bagian ketiga tulisan akan menganalisa keterkaitan isu kepemimpinan berdasarkan tiga perspektif tradisional hubungan internasional yaitu perspektif neorealisme, liberal institusionalisme, dan konstruktivisme. Bagian akhir tulisan kemudian memuat kesimpulan atas hasil pemetaan dan analisis serta refleksi untuk kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola isu iklim global."

"Globalisasi, sebagai sebuah proses yang telah mengubah isu kesehatan menjadi masalah global, memicu perkembangan kajian tata kelola kesehatan global dalam Ilmu Hubungan Internasional. Karakter tata kelola kesehatan global yang multisektor dan multiaktor membuat kerja sama kesehatan tidak lagi eksklusif milik World Health Organization (WHO). Tulisan ini bertujuan untuk memetakan perkembangan literatur akademis mengenai peran WHO dalam dua dekade terakhir. Tulisan ini berusaha memahami bagaimana literatur menjelaskan dinamika peran WHO dalam menghadapi tantangan kesehatan baru di tengah perubahan lanskap tata kelola kesehatan global. Dengan menggunakan metode tipologi, tulisan ini mengidentifikasi dua fenomena: pertama, peran WHO dalam menghadapi krisis kesehatan global; dan kedua, posisi WHO di tengah institusi kesehatan global lain. Pada fenomena pertama, mayoritas literatur menilai power dan political willingness negara dalam mematuhi WHO, otoritas WHO yang terbatas, dan mekanisme pendanaan WHO menjadi faktor penyebab penurunan peran organisasi sejak revisi International Health Regulation (IHR) tahun 2005. Pada fenomena kedua, mayoritas literatur menilai legitimasi dan normative power WHO sebagai keunggulan yang menjadikan organisasi ini tetap relevan sebagai aktor kunci dan aktor utama dalam tata kelola dan kerja sama kesehatan global. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dinamika peran WHO dalam tata kelola kesehatan global merupakan manifestasi adaptasi organisasi terhadap dinamika politik. Tulisan ini mengidentifikasi beberapa temuan dan celah dalam literatur. Pertama, literatur mengenai peran WHO didominasi oleh pendekatan principal-agent dan legal. Kedua, literatur memberikan perhatian besar pada topik krisis kesehatan global yang berupa penyakit menular, namun jarang membahas topik penyakit tidak menular serta program kesehatan penting lain. Ketiga, literatur yang ditulis dalam satu dekade terakhir fokus pada kritik bagi kegagalan organisasi. Keempat, aspek multisektor dan multiaktor dalam tata kelola kesehatan global masih belum dibahas secara mendalam. Kelima, tulisan akademis yang membahas peran WHO dalam menghadapi COVID-19 masih terbatas.

---

Globalization, as a process that turned health issues into global problems, has triggered the development of global health governance study in International Relations. The multi-sector and multi-actor characteristics of global health governance make health cooperation no longer exclusively owned by World Health Organization (WHO). This paper aims to map the development of academic literature on the role of WHO in the last 2 decades. This paper seeks to understand how the literature explains the role of WHO in dealing with emerging health challenges amidst the changing landscape of global health governance. Using the typology method, this paper identifies two phenomena: first, WHO's role in dealing with global health crises; and second, WHO's position among other global health institutions. Regarding the first phenomenon, the majority of literature focuses on the power and political willingness of member states in complying with WHO’s regulations and recommendations, limited WHO’s authority, and WHO’s funding mechanism as factors which lead to the declining role of WHO since the revision of International Health Regulation (IHR) in 2005. Regarding the second phenomenon, the majority of literature finds that the legitimacy and normative power of WHO are the advantages that make the organization remain relevant as the key and prime actor in global health governance and cooperation. This paper concludes that the dynamic role of WHO in global health governance is a manifestation of its adaptation to global political dynamics. This paper also identifies several findings and gaps in the literature. First, the literature on the role of WHO is dominated by principal-agent and legal approaches. Second, the literature pays great attention to health crisis issues in the form of communicable diseases, but rarely discusses non-communicable diseases and other critical health programmes. Third, the literature written in the last decade focuses on criticisms regarding WHO’s organizational failure. Fourth, the multi-sector and multi-actor aspects of global health governance have not yet been discussed in depth. Fifth, the academic writings discussing the role of WHO in facing COVID-19 are still limited."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diversifikasi global terhadap kinerja perusahaan dan pengaruh tata kelola perusahaan dalam memoderasi hubungan keduanya. Penelitian ini menggunakan sampel 75 perusahaan pada industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2012. Kinerja perusahaan yang dimaksud menggunakan proksi excess value dan return on asset. Dengan menggunakan dua ukuran diversifikasi global yang berbeda, ditemukan bahwa diversifikasi global tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Di sisi lain, pengaruh interaksi tata kelola perusahaan terhadap hubungan diversifikasi global dan kinerja perusahaan tidak signifikan.

---

ABSTRACT

This study aims to examine the effect if global diversification on firm performance and the effect of corporate governance in moderating the relationship between both. The study was using samples of 75 firms conducting business in manufacturing industry listed on Indonesian Stock Exchange in 2007-2012. Firm performance used excess value and return on asset as proxy. The result shows, using two different measures of global diversification, that global diversification has no effect on firm performance. In addition, corporate governance is not significant in moderating the relationship between global diversification and firm performance.

"

"Menurut global competitiveness report 2007 - 08 yang beleum lama dipublikasikan oleh world economic forum (http://www.gcr,weforum.org) iIndonesia menempati urutan ke 54 dari 131 negara yang dinilai dalam indeks dayasaing global/IDG (Global competitiveness index/GCI) 2007-08..."