Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji respon Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan terhadap perkembangan industri manufaktur kendaraan listrik (BEV) Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan pendekatan tinjauan literatur, analisis data, penelitian ini mengungkap kebijakan terkait yang memiliki banyak dimensi pembahasan. Meskipun Perpres No. 55/2019 terbukti menjadi katalis bagi industri melalui insentif fiskal dan non-fiskal, investasi infrastruktur, dan pengembangan teknologi, Perpres ini juga mengungkap kerentanan mendasar dalam hal persyaratan kandungan lokal, pengembangan keterampilan, dan kesiapan pasar. Studi ini menunjukkan penerapan teori institusionalisme dalam menganalisis dampak kebijakan publik oleh hubungan negara-bisnis, persepsi masyarakat, dan industri secara keseluruhan. Pada akhirnya, temuan-temuan seperti adanya respon industri yang dominan dalam tipe kompromi dengan adanya tindakan lobi yang kuat dan munculnya feedback loop yang berkeasan negatif dan berlakunya regulasi yang diatur dalam Perpres No. 55/2019 memerlukan penilaian yang seimbang terhadap efektivitas Perpres No. 55/2019, sekaligus menyoroti perlunya pendekatan yang berbeda untuk mengatasi hambatan kelembagaan yang terus-menerus terjadi terhadap pertumbuhan industri kendaraan listrik yang berkelanjutan di Indonesia.

---

This research examines the response to Presidential Regulation (Perpres) Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery Electric Vehicle (Battery Electric Vehicle) Program for Road Transportation to the development of the Indonesian electric vehicle (BEV) manufacturing industry. By using a qualitative method approach and a literature review approach, data analysis, this research reveals related policies that have many dimensions of discussion. Even though Presidential Decree no. 55/2019 proved to be a catalyst for industry through fiscal and non-fiscal incentives, infrastructure investment, and technology development, this Presidential Decree also exposed fundamental vulnerabilities in terms of local content requirements, skills development, and market readiness. This study shows the application of institutionalism theory in analyzing the impact of public policy by state-business relations, public perceptions, and industry as a whole. In the end, findings such as the existence of a dominant industry response in the compromise type with the existence of strong lobbying actions and the emergence of negative feedback loops and the enactment of regulations set out in Presidential Decree No. 55/2019 requires a balanced assessment of the effectiveness of Presidential Decree no. 55/2019, while highlighting the need for a different approach to overcome persistent institutional obstacles to the sustainable growth of the electric vehicle industry in Indonesia."

"Kendaraan berbasis listrik (Electric Vehicle atau EV) telah menjadi tren global yang terus mendapatkan dukungan untuk diadopsi di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, telah memformulasikan Electric Vehicle Roadmap, dan kendaraan listrik diproyeksikan akan terus meningkat. Baterai, sebagai komponen utama EV, memiliki potensi besar di Indonesia sebagai negara terbesar penghasil nikel dan permintaannya yang terus meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, baterai yang sudah habis masa pakainya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius dan pemborosan sumber daya alam. Limbah baterai ini diproyeksikan mencapai 332 MWh pada tahun 2030. Akan tetapi, belum ada upaya dari pemerintah Indonesia yang komprehensif untuk perencanaan dan implementasi daur ulang baterai kendaraan listrik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi daur ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia menggunakan pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM), dilanjutkan dengan analisis Matrice d’Impacts Croises Multiplication Appliquee aun Classement (MICMAC). Penelitian ini menghasilkan 20 elemen strategi dengan 5 tingkat hierarki pada model ISM untuk strategi daur ulang baterai kendaraan di Indonesia. Penting untuk pemangku kepentingan melaksanakan ke-20 strategi secara keseluruhan karena strategi-strategi tersebut teridentifikasi memiliki driving power dan dependence power yang tinggi. Strategi-strategi ini secara keseluruhan dapat mempengaruhi strategi lain dan memberikan umpan balik pada elemen strategi itu sendiri. Model ini diharapkan dapat digunakan sebagai peta strategis untuk implementasi daur ulang baterai EV di Indonesia.

---

Electric Vehicles (EV) have become a global trend, gaining continuous support for worldwide adoption. Indonesia, as one of the countries committed to achieving the Net Zero Emission (NZE) target by 2060, has formulated an Electric Vehicle Roadmap, projecting a steady increase in EV adoption. Batteries, being a core component of EVs, hold significant potential in Indonesia as the largest nickel producer with rising demand. However, if not managed properly, end-of-life batteries can lead to serious environmental pollution and waste of natural resources. Battery waste is projected to reach 332 MWh by 2030. Despite this, there has been no comprehensive and specific government effort for EV battery recycling planning. This research aims to design a recycling strategy for electric vehicle (EV) batteries in Indonesia using the Interpretive Structural Modelling (ISM) approach, followed by Matrice d’Impacts Croises Multiplication Appliquee aun Classement (MICMAC) analysis. The study identified 20 strategic elements, organized into a five-level hierarchy within the ISM model for EV battery recycling strategies in Indonesia. It is crucial for stakeholders to implement all 20 strategies collectively, as they have been identified to possess high driving power and dependence power. These strategies can collectively influence other strategies and provide feedback to the strategic elements themselves. This model is expected to serve as a strategic roadmap for the implementation of EV battery recycling in Indonesia."

"Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dipandang sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi permasalahan energi dan lingkungan pada sektor transportasi. Di Indonesia, EV secara resmi diberlakukan sebagai kendaraan alternatif pada tahun 2019 dengan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mendorong baik itu perkembangan industri EV maupun penggunaan EV di Indonesia. Namun demikian, belum diketahui secara jelas apakah kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap EV sehingga bersedia untuk mengadopsinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka untuk mendorong implementasi EV di Indonesia. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Sebuah model dinamis sistem adopsi EV dikembangkan untuk memeriksa hubungan kebijakan dengan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap EV. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dengan instalasi stasiun pengisian daya tipe ultra fast charging menjadi kebijakan yang paling efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat. Sementara terkait kebijakan fiskal, kebijakan yang paling efektif adalah pembebasan pengendara EV dari pajak kendaraan bermotor.

---

Battery electric vehicles is seen as the most effective solution to energy and environmental problems in the transportation sector. EV is officially treated as an alternative vehicle in Indonesia in 2019 by enacting several policies to encourage both the development of the EV industry and the use of EV in Indonesia. However, it is not clear whether these policies can effectively increase public acceptance in adopting EV. This study aims to analyze the effectiveness of policies implemented by the government to encourage EV adoption in Indonesia. Policy analysis is carried out using a dynamic system approach. A dynamic model of EV adoption system was developed to examine the relationship between policy and increased public acceptance of EV. The results of this study indicate that strengthening infrastructure with installations of ultra-fast charging station is the most effective policy in increasing public acceptance. Meanwhile, the most effective fiscal policy is the exemption of EV drivers from annual tax. Furthermore, this study emphasizes the importance of the promotion of EV to increase public knowledge of EV as a fundamental for adoption decision making."

"ABSTRAKTujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan analisis yang sesuai dan pantas mengenai dampak penerapan kendaraan listrik (EV) untuk membuat Indonesia berkelanjutan dalam aspek lingkungan (terutama di Jakarta) dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan proyeki ini adalah dengan meninjau literatur yang ada jurnal, artikel yang diterbitkan dan pencapaian negara lain. Dengan pertumbuhan yang pesat akan kendaraan pribadi di Jakarta dan jumlah polusi yang dipancarkannya, solusi untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan bukanlah dengan meningkatkan kapasitas jalan, tetapi untuk mengubah pilihan masyarakat dari kendaraan konvensional dengan mesin pembakaran dalam menjadi pilihan yang leih ramah lingkungan kendaraan dengan emisi karbon rendah (LCEV) atau kendaraan listrik. Kendaraan listrik dalam proyek ini termasuk Hybrid, Plug in Hybrid, dan sepenuhnya listrik, serta akan lebih focus pada kendaraan pribadi. Perubahan dari ICE ke EV akan memberikan manfaat bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan perekonomian Indonesia. Hal ini juga akan secara signifikan mengurangi karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), dan bahan partikulat (PM) yang dapat menyebabkan efek kesehatan buruk yang parah. Perubahan pilihan masyarakat ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan juga akan menurunkan gas efek rumah kaca yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Selain itu, perubahan ini juga akan menciptakan peluang baru bagi investor dan tenaga kerja unntuk perkembangan EV di Indonesia. Perubahan menuju kendaraan yang ramah lingkungan atau kendaraan listrik akan menjadi tantangan; membutuhkan uang, waktu, pengetahuan, dan yang paling penting adalah dukungan dari semua elemen masyarakat

---

ABSTRACTThe aim of the project is to provide the suitable and viable analysis on the impact of implementing EV in order to make Indonesia sustainable environmentally especially in Jakarta and economically. The method of research use in conducting this project is by reviewing existing literature journals, published articles and other countrys achievement. With the vast growth of private vehicle in Jakarta and the amount of pollution it emitted, the solution to sustainable living surroundings is not by increasing the capacity of the road, but to shifts the society from the use of conventional vehicle with Internal Combustion Engine (ICE) into a greener option Low Carbon Emitted Vehicle (LCEV) or Electric Vehicle (EV). Electric vehicle on this matters is not limited to only fully electric, it could be Hybrid or Plug-in Hybrid and will be more focus on private vehicle. The shifts from ICE to EV will be beneficial for the environment, humans health, and Indonesias economy. It will also significantly reduce Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO2) and Particulate Matter (PM) that could cause severe health effects. In addition, it will lower greenhouse gas which is the main cause of global warming. It will also create new opportunity for investors and labours for the development of EV. The shifts will be challenging, it will require money, time, knowledge and most importantly, support from all elements of the society."

"ABSTRACTPenelitian ini mengangkat tema kebijakan insentif pajak pada sisi penawaran untuk kendaraan listrik berdasarkan tingginya insiden konsumsi bahan bakar kendaraan dan perubahan iklim serta polusi akibat gas emisi gas buang kendaraan sehingga perlu menerapkan penggunaan kendaraan listrik. Masalah utama adalah bahwa masih belum ada kebijakan insentif pajak khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sehingga peneliti menganalisis kebijakan industri dan insentif pajak di Cina, Norwegia dan Thailand serta Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang memperoleh data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan negara Tiongkok dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah dengan pemberian insentif, kota percontohan dan anggaran penelitian. Norwegia mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi kendaraan dan insentif pajak dan non-pajak diberikan untuk mengurangi harga dan biaya operasi kendaraan listrik. Thailand mengeluarkan kebijakan untuk investasi dalam produksi kendaraan listrik dalam bentuk pembebasan pajak, pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan tarif cukai. Negara Indonesia hanya memiliki Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan salah satu isinya dalam diversifikasi energi kendaraan dengan penggunaan kendaraan listrik dan target pada tahun 2025, sementara insentif pajak yang ada adalah pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan BBNKB di Kota Bandung. Belum ada ketentuan insentif pajak oleh pemerintah pusat untuk sisi permintaan dan tampaknya ada insentif dalam bentuk transfer sumber daya ekonomi, kehilangan pendapatan negara dan dampak lainnya. Karena itu Indonesia perlu merencanakan industri kendaraan lintas sektor dan pemerintah, selain memberikan insentif untuk sisi permintaan dan memperhatikan proyeksi dampak yang akan muncul.

---

ABSTRACTThis study raises the theme of tax incentive policies on the supply side for electric vehicles based on the high incidence of vehicle fuel consumption and climate change as well as pollution due to gas emissions of vehicle exhaust gas so it is necessary to apply the use of electric vehicles. The main problem is that there is still no specific tax incentive policy for the development of the electric vehicle industry in Indonesia so researchers analyzed industry policies and tax incentives in China, Norway and Thailand as well as Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive type that obtains data through literature studies and interviews. The results of this study are Chinese state policies from the central government which are also supported by local governments by providing incentives, pilot cities and research budgets. Norway issued an electric vehicle policy to reduce vehicle emissions and provided tax and non-tax incentives to reduce the price and operating costs of electric vehicles. Thailand issued a policy for investment in the production of electric vehicles in the form of tax exemptions, exemption from import duties on capital goods and reduction of excise tariffs. The State of Indonesia only has a National Energy General Plan which is one of its contents in the diversification of vehicle energy with the use of electric vehicles and targets by 2025, while the existing tax incentives are tax exemptions and exemption from import duties on capital goods and BBNKB reduction in the city of Bandung. There is no provision of tax incentives by the central government for the demand side and there seems to be incentives in the form of transfer of economic resources, loss of state revenues and other impacts. Therefore Indonesia needs to plan the cross-sector and government vehicle industry, in addition to providing incentives for the demand side and paying attention to the projected impacts that will emerge."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang paling potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini, basis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia masih terbatas pada wealth tax base sehingga terdapat potensi perluasan basis perpajakan berdasarkan tingkat penggunaan kendaraan. Seiring dengan perkembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diperlukan suatu kajian untuk mencegah potential loss atas Pendapatan Asli Daerah kedepannya serta mewujudkan equal treatment antara kendaraan bermotor listrik dengan kendaraan bermotor konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis potensi pengenaan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) di Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur, studi komparatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mengenakan mileage-based road user charge pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kedepannya dengan memperhatikan timing yang tepat yaitu ketika industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah masif serta berada pada jumlah yang layak untuk dipajaki. Terdapat dua alternatif untuk mengenakan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pertama, redefinisi bobot melalui penambahan unsur berupa kapasitas baterai yang linear dengan jarak. Kedua, reformulasi dasar pengenaan PKB dengan komponen tambahan berupa jumlah kilometer jarak tempuh. Secara keseluruhan, dibutuhkan penyusunan suatu roadmap pemajakan untuk menjadikan mileage-based road user charge sebagai suatu pilihan alternatif pemajakan.

---

Motor Vehicle Tax is one of the most potential local taxes to develop. Heretofore, the basis for the imposition of Motor Vehicle Tax in Indonesia is still limited to wealth tax based. Therefore, it could be a potential to expand tax based on the level of vehicle utilization. Along with the growth of battery electric vehicle, a study is needed to prevent the potential loss of local revenue in the future and to establish equal treatment between electric vehicle and conventional vehicle. This research uses a qualitative approach with the focus of analyzing the potential of mileage-based road user charge on battery electric vehicle in DKI Jakarta Province. The data collection methods used in this research are literature studies, comparative studies, and in-depth interview. The result of the research showed that in the future there is potential to impose mileage-based road user charge on battery electric vehicle by considering the right timing when the industry and population of battery electric vehicle in Indonesia is already massive and at a decent amount to be taxed. There are two alternatives to charging mileage-based road user charge on battery electric vehicle. First, redefine the weight through additional element in the form of battery capacity that is linear with the mileage. Second, tax base reformulation of Motor Vehicle Tax in the form of the number of kilometers traveled. Overall, the taxation roadmap arrangement is prominent to consider mileage-based road user charge as a taxation alternative choice."

"Transisi menuju kendaraan listrik menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia sebagai usaha menurunkan emisi dari transportasi jalan. Bus adalah salah satu moda transportasi yang diperkirakan akan memiliki tingkat elektrifikasi tertinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi lain. Walaupun begitu, masih terdapat banyak faktor yang menghambat proses adopsinya. Salah satu hambatan terbesar proses adopsi bus listrik adalah besarnya biaya akuisisi bagi operator bus. Battery Leasing merupakan skema model bisnis inovatif yang dapat mendisrupsi model bisnis saat ini sehingga dapat meningkatkan daya beli operator bus dan mempercepat proses adopsi. Industri battery leasing merupakan sistem yang kompleks dan dinamis sehingga diperlukan beberapa alternatif strategi dalam pengembangan industri battery leasing. Perusahaan battery leasing membutuhkan evaluasi secara sistematis untuk memperkirakan keberlangsungan sistem bisnis perusahaannya. Simulasi dengan pendekatan sistem dinamis dapat membantu memperoleh pengetahuan mengenai faktor- faktor pendorong seperti variabel eksogen dan intervensi kebijakan dalam pengembangan industri battery leasing. Tiga jenis skenario disimulasikan bersama dengan 3 alternatif kebijakan berupa subsidi pengadaan baterai, pemberian insentif daur ulang baterai, serta pembebasan pajak perusahaan. Ketiga alternatif kebijakan secara positif mempengaruhi keberlangsungan perusahaan secara finansial. Subsidi pengadaan baterai mampu memberikan tingkat akuisisi pelanggan yang paling tinggi serta keuntungan bagi penyedia jasa battery leasing yang paling tinggi.

---

The transition to electric vehicles is one of the main agendas of the Indonesian government as an effort to reduce emissions from road transportation. Bus is one of the transportation modes that is expected to have the highest electrification rate when compared to other modes of transportation. Even so, there are still many factors that hinder the adoption process. One of the biggest obstacles to the adoption of electric buses is the high acquisition cost for bus operators. Battery Leasing is an innovative business model scheme that can disrupt the current business model so as to increase the purchasing power of bus operators and accelerate the adoption process. The battery leasing industry is a complex and dynamic system, so several alternative strategies are needed in developing the battery leasing industry. Battery leasing companies need a systematic evaluation to estimate the sustainability of the company's business systems. Simulation with a dynamic system approach can help gaining knowledge about the driving factors such as exogenous variables and policy interventions in the development of the battery leasing industry. Three types of scenarios are simulated along with 3 alternative policies which are subsidies for battery procurement, battery recycling incentives, and corporate tax exemptions. The three alternative policies positively affect the company's financial sustainability. Battery procurement subsidies are able to provide the highest level of customer acquisition and the highest profit for battery leasing service companies."

"Pemerintah Indonesia terus mencanangkan program akselerasi kendaraan listrik berbasis baterai. Penjualan kendaraan listrik berbasis baterai (EVB) diperkirakan akan tumbuh signifikan. Biaya baterai sekitar 40% dari total biaya kendaraan listrik (EV). Dengan daya tahan baterai sekitar 8 tahun yang mendapatkan garansi dari produsen (OEM), baterai mobil listrik akan segera mencapai tahap akhir masa pakai dan akan berdampak pada lingkungan berupa limbah baterai yang tidak terpakai. Target jumlah EV di Indonesia pada 2030 mencapai 2 juta unit; sehingga diperkirakan akan ada 0,718 juta ton baterai yang perlu didaur ulang pada tahun 2040. Perlu adanya kajian tentang reverse logistic industri baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik. Diagram sebab-akibat digunakan untuk memeriksa dinamika potensial yang ada dalam sistem reverse logistic mobil listrik. Hasilnya dapat mendukung perencanaan kapasitas pengumpulan baterai mobil listrik dan mencegah pembuangan baterai yang tidak terkontrol. Skenario dan strategi yang dikembangkan akan membantu regulasi potensial di masa mendatang.

---

The Indonesian government continues to launch a battery-based electric vehicle acceleration program. It is estimated that there will be significant growth in sales of battery-based electric vehicle (EVB). The battery costs about 40% of the cost of an electric vehicle (EV). With a battery life of around 8 years that gets a warranty from the manufacturer (OEM), EV batteries will intensively face the retirement stage and have an impact on the environment in the form of unused battery waste. The target number of EVs in Indonesia in 2030 will reach 2 million units; hence, it is estimated that there will be 0.718 million tons of batteries that need to be recycled by 2040. There is a need for a study on the reverse logistics of the electric vehicle and electric vehicle battery industries. The causal loop diagram was utilized to examine the potential dynamics existing in the reverse logistics system of EV. The results can support the planning of electric car battery collection capacities and prevent uncontrolled battery disposal. The scenarios and strategies developed will help generate potential regulations in the future."

"Transportasi bermanfaat untuk mendukung aktivitas manusia menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem transportasi terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan sistem transportasi di dunia adalah dengan penggunaan listrik sebagai pengganti bahan bakar transportasi. Indonesia, Motor merupakan transportasi yang paling banyak digunakan oleh penduduknya. Saat ini, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan motor listrik, salah satunya dengan memperbanyak Stasiun Penggantian Baterai Kendaran Listrik Umum (SPBKLU). dengan demikian, penelitian ini membahas model optimasi untuk memilih lokasi terbaik untuk Stasiun Penggantian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Penelitian dilakukan pada salah satu wilayah padat penduduk Indonesia, DKI Jakarta. Penelitian dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan laporan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penggabungan antara Capacited Facility Location Problem (CFLP) dan Uncapacited Facility Location Problem (UFLP) untuk menentukan lokasi SPBKLU terpilih. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah kabinet pada setiap lokasi terpilih digunakan K-Means Clustering. GIS-Based digunakan untuk pemetaan awal calon fasilitas serta pemetaan lokasi terpilih. Terdapat 43 titik lokasi dan 1.164 kabinet untuk wilayah Jakarta Barat, 31 titik dan 884 kabinet untuk wilayah Jakarta Utara, 18 titik dan 624 kabinet untuk wilayah Jakarta Pusat, 19 titik dan 584 kabinet untuk wilayah Jakarta Selatan, serta 41 titik dan 1,138 kabinet untuk wilayah Jakarta Timur.

---

Transportation is useful to support human activities to be faster and easier. By the time, the transportation system continues to evolve following technological developments. One of the developments in the world's transportation system is the use of electricity as a substitute for transportation fuel. In Indonesia, motorbikes are the transportation that is most widely used by the population. Currently, the government has made efforts to increase public interest in the use of electric motorbikes, one of which is by increasing the number of Public Electric Vehicle Battery Replacement Stations. thus, this study discusses the optimization model to choose the best location for the Public Electric Vehicle Battery Replacement Station. The research was conducted in one of the densely populated areas of Indonesia, DKI Jakarta. The research was conducted based on secondary data obtained from articles, journals and research reports. The method used in this research is a combination of the Capacited Facility Location Problem (CFLP) and the Uncapacited Facility Location Problem (UFLP) to determine the location of the selected Public Electric Vehicle Battery Replacement Station. Furthermore, to find out the number of cabinets at each selected location, K-Means Clustering is used. GIS-Based is used for initial mapping of candidate facilities as well as mapping of selected locations. There are 43 location points and 1,164 cabinets for the West Jakarta area, 31 points and 884 cabinets for the North Jakarta area, 18 points and 624 cabinets for the Central Jakarta area, 19 points and 584 cabinets for the South Jakarta area, and 41 points and 1,138 cabinets for the regions East Jakarta."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."