Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2015-2021. Model penelitian dibangun dengan menempatkan PMN sebagai variabel independen, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Assets (ROA) sebagai variabel dependen, dan beberapa variabel kontrol yang meliputi Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, persentase kepemilikan saham pemerintah (Government percentage), dan ukuran (size) perusahaan. Penelitian dilakukan pada 2 (dua) kelompok BUMN, yaitu Kelompok 1 yang terdiri dari seluruh BUMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 809 perusahaan dan Kelompok 2 yang terdiri dari kumpulan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 84 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMN tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan seluruh BUMN pada tahun 2015-2021. PMN juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tahun 2015-2021.

---

The purpose of this study is to determine the effect of State Capital Injection (SCI) on the financial performance of State-Owned Enterprises (BUMN) in 2015-2021. The research model is built by placing SCI as an independent variable, financial performance measured by Return on Assets (ROA) as the dependent variable, and several control variables including Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, government percentage, and company size. The research was conducted on 2 (two) groups of SOEs, namely Group 1 consisting of all SOEs in 2015-2021 as many as 809 companies and Group 2 consisting of a collection of SOEs that received additional SCI in 2015-2021 as many as 84 companies. The results showed that SCI had no significant effect on the financial performance of all SOEs in 2015-2021. SCI also has no significant effect on the financial performance of SOEs that received additional PMN in 2015-2021."

"ABSTRAKBerlakunya PP No. 72 Tahun 2016 yang memuat aturan penyertaan modal negara kepada BUMN persero tanpa melalui mekanisme APBN menimbulkan permasalahan dalam konsep pengelolaan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang sangat luas dalam UU No. 17 Tahun 2003, menempatkan persetujuan DPR sebagai unsur yang sangat penting. Sebagaimana dipahami oleh kalangan anggota legislatif, mekanisme PMN kepada BUMN persero merupakan bagian keuangan negara yang memerlukan persetujuan DPR. Sedangkan, dalam lingkungan hukum keuangan publik, keuangan BUMN dianggap sebagai keuangan otonom badan hukum privat, sehingga ada hal-hal tertentu baik pemerintah maupun DPR tidak dapat ikut campur dalam pengelolaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif mengenai kriteria dalam menentukan PMN yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan DPR sesuai doktrin hukum keuangan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis kebijakan dari sisi hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan tipologi bersifat perskriptif dan jenis data sekunder. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, mengenai jenis-jenis tindakan atas PMN meliputi tindakan kepemerintahan yang memerlukan persetujuan DPR dan tindakan korporasi. Jenis tindakan tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan jenis mekanisme PMN kepada BUMN persero. Jenis PMN untuk pendirian dan penambahan PMN termasuk dalam jenis tindakan kepemerintahan, sedangkan pengurangan PMN seperti pengalihan aset dan restrukturisasi termasuk tindakan korporasi kecuali privatisasi. Doktrin badan hukum maupun teori transformasi menunjukkan bahwa mekanisme PMN dalam PP No. 72 Tahun 2016 tidak bermasalah. Untuk itu, Pemerintah dan DPR hendaknya menentukan batas-batas persetujuan DPR terhadap PMN yang didasarkan pada klasifikasi jenis dan tindakan atas PMN kepada BUMN persero dan sejalan dengan doktrin hukum keuangan publik.

---

ABSTRACTThe implementation of Government Regulation No. 72 of 2016 which contains the rule of State Capital Participation (SCP) for State-Owned Enterprises (SOEs) without going through State Budget mechanism raises problems in the concept of state finance management. The broad scope of state finance in the Law No. 17 of 2003 places The House of Representatives' (DPR) approval as an important element. As understood by members of parliament, the SCP mechanism towards SOEs is a part of state finances that requires DPR's approval. Whereas, within public finance law, SOEs finance is considered an autonomous financial private legal entity, so there are certain things in its management that cannot be interfered by both the Government and the Parliament. This research is expected to provide a comprehensive legal study regarding the criteria in determining SCP conducted with or without the approval of DPR according to the doctrine of public finance law. This study employs a normative juridical method by analyzing policy from legal point of view. In addition, this study uses typological descriptive and secondary data. Based on the research, the obtained result includes the types of actions against SCP including governmental actions that require DPR's approval and corporate actions. This type of action is used to classify the type of SCP mechanism towards SOEs. According to this research, governmental actions include SCP for the establishment and addition of SCPs while SCP reductions, such as asset transfers and restructuring, are classified as corporate actions except privatization. Both legal entity doctrine and transformation theory show that the SCP mechanism in Government Regulation No. 72 of 2016 does not indicate problem. For this reason, the Government and DPR should determine the limits of the DPR's approval for SCP based on the classification of types and actions of the SCP towards SOEs and in line with the doctrine of public finance law."

"Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentukbarang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah.This study discusses the participation of state capital, especially in the form of state-owned goods to PT Kereta Api Indonesia (KAI) and regarding the transfer of assets of business entities from Djawatan Kereta Api to PT KAI. In the implementation of railway activities so far there are still some state property in the form of land or buildings that have not been included through Government Regulations. In addition, the change of form from a Service Company (Perjan) to a Public Company (Perum) does not automatically transfer the wealth of PT KAI because Perjan is a public legal entity while Perum is a private legal entity. The method used in this research is juridical-normative by linking Government Regulations regarding changes in the form of Railway Companies and State Equity Participation in PT Kereta Api with the theory of state finance and separation of state assets. State equity participation in State-Owned Enterprises in the form of State property must go through the mechanism for the Transfer of State property and must be included in a Government Regulation so that state capital participation is legally valid. The step that must be taken is that the Ministry of Transportation must control state-owned assets for assets that have not been transferred to PT KAI, while PT KAI must request state capital participation for assets whose status is not yet clear through a Government Regulation."

"Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk barang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah.

---

This thesis mainly discuss how the inclusion of state capital, especially in the form of state-owned property to PT Kereta Api Indonesia or PT KAI and about the goods switchover since Djawatan Kereta Api to PT KAI. That being said, there are some state-owned property in the form of land and buildings that are still not being

switched over. Moreover, the change of shape from Perusahaan Jawatan or Perjan to Perusahaan Umum or Perum does not automatically transfer the asset to PT KAI because Perjan is a public legal entity, while Perum is a private public legal entity.

This thesis use normative juridical method by analyzing the rules about the change of shape of the Railway Company and state capital inclusion on PT KAI to theories

about state finance and the separation of state goods. The inclusion of state capital in the form of goods towards the state-owned company must be done through a

transfer mechanism of state-owned properties and need to be written in a government regulation to make those inclusion legally acclaimed. The Ministry of Transportation need to audit all of the state-owned properties that are yet to be transferred to PT KAI, while PT KAI must be pushing for a government regulation

which includes state capital towards unidentified assets."

"Adanya inkonsistensi definisi keuangan negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membuat organ Badan Usaha Milik Negara BUMN merasakan adanya insecure feeling untuk bertindak dalam pengurusan sehari-hari, termasuk membuat dan melaksanakan kontrak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran jika terjadi kerugian pada BUMN, akan dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara, sebagai imbas inkonsistensi definisi keuangan negara, yang mencakup atau tidak keuangan BUMN. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah insecure feeling tersebut merupakan wujud adanya ketidakbebasan bagi BUMN untuk berkontrak. Padahal sebagai subjek hukum dan pihak dalam sebuah kontrak, BUMN perlu memiliki kebebasan berkontrak. Jangan sampai, hanya karena modal BUMN berasal dari Pemerintah, maka terjadi perbedaan perlakuan terhadapnya. Hal ini juga pada akhirnya memunculkan pertanyaan, seperti apa seharusnya negara berperan untuk melindungi BUMN dalam kondisi demikian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan dilakukan pengkajian terhadap asas hukum, sistematik hukum, serta taraf sinkronisasi vertikal serta horisontal.Akhirnya, didapatkan kesimpulan bahwa keuangan BUMN bukanlah keuangan negara. Juga, terhadap BUMN tetap terdapat asas kebebasan berkontrak, meski kondisi saat ini masih membayangi ketidakpastian hukum. Serta, peran negara seharusnya adalah menciptakan harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait definisi keuangan negara, baik dalam lembaga legislatif maupun yudikatif, serta bertindak hanya sebagai pemegang saham atau pemilik modal dalam BUMN, yang tunduk pada hukum privat, bukan bertindak dengan kekuasaan dalam kapasitas sebagai badan hukum publik.

---

Inconsistency in the definition of state finance in law and legislation in Indonesia, making organ of State Owned Enterprises SOE gets the insecure feeling to act in the daily management, including make and execute the contract. This is due to concerns in the event of a loss in SOE, will be regarded as the state 39 s financial losses, as the impact of inconsistency definition of state finance, which include or not SOE rsquo s finance. Thus, the question whether such an insecure feeling form of their lack of freedom for SOE to contract. In fact, as a subject of law and the party in a contract, the SOE needs to have freedom of contract. Do not be, just because of SOE rsquo s capital from the Government, then there is a difference in treatment. It also ultimately begs the question, what should the state acts to protect SOE in such conditions. To answer these questions, the research conducted by using normative and conducted an assessment of legal principles, systematic law, as well as the level of vertical and horizontal synchronization.Finally, it was concluded that the finances of SOE is not the state finance. Also, the SOE are still have the freedom of contract, although the legal uncertainty still exist. As well, the state 39 s role should be to create harmonization of laws and regulations related to the definition of state finance, both in the legislative and judicial, as well as acting only as a shareholder or owner of capital in SOE, which obey to private law and not act with power in the capacity as a public legal entity."

"Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh negara kepada BUMN (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pertanggungjawaban pengelolaannya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, regulasi dan ketentuan dalam BUMN (Persero) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun ketika BUMN (Persero) mengalami permasalahan keuangan dan berakhir menghadapi Kepailitan, timbul permasalahan mengenai status keuangan BUMN (Persero) maupun legalitas pihak yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan entitas keuangan BUMN (Persero) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apabila mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengakibatkan muncul perbedaan konsepsi dalam memahami bisa atau tidaknya  BUMN (Persero) dinyatakan pailit.

---

This thesis analyzes the inconsistency of judges' verdict regarding Bankruptcy of State-Owned Enterprises. The thesis is using the Juridical-Normative research method. State-Owned Enterprises in Indonesia has a minimum of 51% ownership by the government. The state's capital injection into State-Owned Enterprises comes from separated state wealth, and therefore, its management accountability adheres to the principles of good corporate governance. Hence, regulations and provisions within State-Owned Enterprises follow the stipulations in Limited Liability Companies regulation. When State-Owned Enterprises face financial issues leading to bankruptcy, challenges arise concerning the financial status and the legality of parties eligible to file for bankruptcy. There is no clear regulation regarding the financial entities of State-Owned Enterprises in State’s Finance regulation. Referring to the State’s Treasury regulation is still not clear in differing conceptions in understanding whether a legal entity such as State-Owned Enterprises can be declared bankrupt or not."

"Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN dapat membentuk suatu anak perusahaan. Adanya hubungan antara induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN tersebut dalam konteks holding, memunculkan beberapa pendapat yang berbeda mengenai status hukum kelembagaan dan keuangan dari anak perusahaan BUMN. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai status hukum kelembagaan dan keuangan anak perusahaan BUMN yang didirikan oleh BUMN itu sendiri dan perusahaan BUMN yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada BUMN lain serta tata hubungan antara negara dengan BUMN yang didirikan oleh BUMN itu sendiri dan perusahaan BUMN yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada BUMN lain berdasarkan perspektif hukum keuangan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa (1) secara kelembagaan, anak perusahaan BUMN tidak berstatus sebagai BUMN karena modal Anak perusahaan BUMN tidak berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan oleh negara secara langsung seperti halnya BUMN, dan status hukum keuangan anak perusahaan BUMN adalah tetap keuangan perusahaan yang bersangkutan bukan keuangan negara, karena anak perusahaan BUMN merupakan subyek hukum; (2) kedudukan hukum kelembagaan dari anak perusahaan yang berasal dari pengalihan saham BUMN lainnya adalah bukan BUMN karena penyertaan modal negara meski secara langsung sifatnya akan tetapi secara jumlah kurang dari 51% sebagaimana BUMN seperti yang disyaratkan dalam UU BUMN, dan status hukum keuangannya bukan keuangan negara; (3) anak perusahaan BUMN yang didirikan oleh BUMN sama sekali tidak mempunyai hubungan baik secara kelembagaan maupun keuangan dengan negara, sedangkan tata hubungan antara negara dengan anak perusahaan BUMN yang berasal dari pengalihan saham BUMN lainnya adalah sebatas sebagai pemegang saham dengan hak istimewa.

---

As one that supports the economy in the financial system in Indonesia, a State-Owned Enterprise (SOE) can advance the Indonesian economy and realizing a more prosperous Indonesian people and able to compete in the global economy. In order to maximize its business activities, SOE can establish a subsidiary company. The relationship between the holding company and the SOE subsidiary in the context of holding, gives rise to several different opinions regarding the legal and financial status of the subsidiary SOE. This study specifically discussed about the institutional legal status and financial legal status of the subsidiary SOE founded by the SOE itself and the SOE company which most of its capital transferred to other SOE and the relationship between the state and SOEs established by SOEs themselves and SOE companies partially transferred large capital to other SOEs from the perspective of a public financial law whose analysis is carried out according to the regulations, experts, as well as related decisions of the Constitutional Court to find out the legal status of subsidiary SOE. This research is in the form of normative- juridical, with descriptive-analytical type. (1) institutionally, Subsidiary SOE do not have the status of SOEs because Subsidiary SOE's capital does not originate from state assets that are separated through direct participation by the state such as SOEs, and the financial legal status of Subsidiary SOE is still the financial company concerned is not state finance, because SOE subsidiaries are legal subjects, (2) The institutional legal status of a subsidiary  SOE originating from the transfer of other SOE shares is not a SOE due to state capital participation even though it is directly in nature but in the amount of less than 51% as SOEs as required in the SOE Act, and the financial legal legal status is not state finance; (3) Subsidiary SOE established by SOEs have no institutional or financial relationship with the state at all, while the relationship between the state and Subsidiary SOE originating from the transfer of other SOE shares is limited to as shareholders with special rights."

"Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perkembangan alat pembayaran berbasis Financial Technology pun tidak dapat dipisahkan dariberbagai kegiatan dan menjadi salah satu alat pembayaran yang diminati oleh masyarakat. Terbukti hingga September 2018, Bank Indonesia telah mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik meningkat empat kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu mencapai mencapai Rp. 31,6 triliun. Selain itu, sebanyak 38 perusahaan pun telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembayarandalam bentuk Financial Technology, salah satunya adalah Link Aja. Namun, dibalik ketatnya persaingan antar penyelenggara system pembayaran berbasis Financial Technology, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan dan menetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 Tentang Penggunaan Link Aja Sebagai Alat Pembayaran Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menghimbau seluruh transaksi non payroll dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja, kecuali untuk pembayaran transaksi yang tidak dapat/tidak dimungkinkan dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja. Hal tersebut berpotensi memicupersaingan bisnis berbasis Financial Technology di Indonesia menjadi tidak sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan surat edaran Menteri serta kekuatan mengikat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta dampak ditetapkannya Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE- 3/MBU/08/2019 bila dikaitkan dengan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.The development technology in the world has been increasing every day, making technology in the leading position in various aspects of everyday life. One of them is in the economic field, which is Financial Technology which aims to make society easier and more efficient in accessing financial products, facilitate financial transactions and increase financial literacy. In Indonesia, the development of Financial Technology-based payment instruments cannot be separated from various activities and is one of the most interest payment for thepublic. Proven until September 2018, Bank Indonesia has recorded the volume and value of electronic money transactions quadrupled compared to the same period in 2017, reaching Rp. 31.6 trillion. In addition, as many as 38 companies have been registered and have obtained licenses from Bank Indonesia which conduct business activities in the field of payment in the form of Financial Technology, one of them is Link Aja. However, behind the intense competitionbetween Financial Technology-based payment system providers, the Minister of State-Owned Enterprises issued and stipulated on August 1, 2019, Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 Regarding the Use of Link Aja as a Payment Tool In a State-Owned Enterprise environment that calls on all non-payroll transactions to be carried out through and using Link Aja, except for the transactions that can not be done through and using Link Aja. Thismake a potential trigger competition for Financial Technology-based businesses in Indonesia to become unhealthy. This thesis will discuss the position of the Minister's circular letter and binding power in Indonesian Law, and the impact of the stipulation of Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 associated with dominant position in Law Number 5 Year 1999."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, independensi Dewan Komisaris, dan efektivitas Komite Audit terhadap kinerja keuangan BUMN. Sampel penelitian ini adalah 34 BUMN yang namanya terdaftar pada situs Kementerian BUMN dan mempublikasikan Laporan Tahunan (Annual Report) untuk periode tahun 2012 hingga tahun 2014, dengan total observasi sebanyak 102 firms-years dengan data balanced panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, sementara independensi Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, serta efektivitas Komite Audit memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN.

---

This research aims to analyze the effect of government ownership, Board of Commissioners independence, and Audit Committee effectiveness on state-owned enterprises? (SOEs/BUMNs) financial performance. Samples taken for this research are 34 BUMNs which names are listed on The Ministry of SOE?s website, all of which have published their Annual Reports for the periods starting from 2012 to 2014. There are 102 firms-years observations in total with balanced panel data.

Results show that government ownership has a positive and significant effect on BUMNs financial performance, while Board of Commissioners independence has a negative yet insignificant effect on BUMNs? financial performance, and Audit Committee effectiveness also has a positive yet insignificant effect on BUMNs? financial performance."

"Terdapat banyak bentuk dan ukuran saluran transmisi antara Badan Usaha Milik Negara (‘BUMN’) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (‘APBN’). Salah satunya adalah setoran dividen dari BUMN kepada Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti kebijakan dividen BUMN dengan tidak hanya melihat pengaruh faktor internal namun juga faktor eksternalnya. Faktor internal fokus pada aspek keberlanjutan bisnis BUMN berupa profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pembayaran dividen tahun sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara berupa asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan proyeksi defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi data panel terhadap laporan keuangan BUMN serta informasi APBN pada periode 2015-2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan pembayaran dividen tahun lalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen BUMN. Penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa kebijakan dividen BUMN cenderung mempertimbangkan pada keberlanjutan bisnisnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam dan memberikan gambaran bagaimana formulasi dalam penetapan besaran dividen BUMN yang tepat sesuai dengan tujuan berdirinya BUMN yang tidak hanya mengejar keuntungan namun juga perannya dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan kebijakan dividen oleh Pemerintah sesuai dengan rekomendasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan sekaligus masukan bagi rencana Pemerintah membentuk Badan Pengelola BUMN yang salah satu wewenangnya adalah mengelola dividen BUMN.

---

There are many sizes of transmission channels between State-Owned Enterprises ('SOEs') and the State Budget. One of them is the payment of dividends from SOEs to the Government. This study tries to examine dividend policy by looking not only at the influence of internal factors but also external factors. Internal measures focus on the performance aspects of SOEs that affect the causes of its business in the form of profitability, leverage, company growth, company and dividend payments in the previous year. Meanwhile, external factors focus on aspects of state financial management that affect SOEs on state revenues in the form of assumptions about economic growth, inflation, and the State Budget's deficit to Gross Domestic Product (GDP). By using a panel data regression research model on the financial statements of SOEs and the State Budget for the 2015-2019 period, this study concludes that leverage, company size, and dividend payments last year have a significant influence on the dividend policy of SOEs. This study provides the SOEs dividend policy tends to favor the SOEs business sustainability compared to its contribution to state revenues. Subsequent research can examine more deeply and provide an overview of the formulation in determining the appropriate amount of SOEs dividends according to the purpose of the establishment of SOEs This is a form of transparency in policy management by the Government in accordance with recommendations from the Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) and also input for the Government's plan for the SOEs Management Agency, which has the authority to manage SOEs dividends."