Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemindahan hak atas saham yang dijadikan objek permohonan penitipan tidak dapat diajukan dengan permohonan penitipan melalui pengadilan layaknya permohonan menurut Pasal 1404 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan proses pemindahan hak atas saham harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 PK/Pdt/2022. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perubahan pemegang saham perseroan dalam rangka mengakhiri perikatan antar pemegang saham serta peran dan tanggungjawab notaris dalam pelaksanaan pemindahan hak atas saham yang pembayarannya dilakukan dengan mekanisme penitipan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal, adapun jenis data yang digunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis kualitatif. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan perubahan pemegang saham perseroan dilakukan dengan cara melakukan pemindahan hak atas saham dengan menarik kembali saham sekaligus mengeluarkan saham pengganti untuk menghindari pengurangan modal. Adapun melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham telah diputuskan bahwa pengembalian nilai saham dengan cara penawaran pembayaran tunai yang kemudian dititipkan kepada notaris. Peran notaris dalam pelaksanaan pemindahan hak atas saham tersebut ialah pembuatan akta autentik yakni akta pemindahan hak, risalah rapat dan akta pernyataan keputusan rapat pemegang saham di luar rapat. Sehubungan dengan peran tersebut, maka notaris bertanggungjawab atas memastikan dokumen lengkap, memverifikasi identitas, maupun memastikan prosedur telah sesuai dan benar. Adapun pertanggungjawaban notaris mengacu pada pelaksanaan dalam menjalankan jabatannya sekaligus pada akta yang dibuat, sehingga apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

---

The transfer of rights to shares that are the object of a custody application cannot be submitted with a request for custody through the court like a request according to Article 1404 in the Civil Code, but the process of transferring rights to shares must be carried out in accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as happened in the Study Verdict of Indonesian Supreme Court Number 46 PK/Pdt/2022. This research analyzes the implementation of changes in the company's shareholders in order to terminate the engagement between shareholders as well as the role and responsibility of notaries in the implementation of the transfer of rights to shares whose payment is made by a custody mechanism. This research was prepared using doctrinal research method, while the type of data used is secondary data through literature study and using qualitative analysis method. Through this research, it is found that the implementation of changes in the company's shareholders is carried out by transferring rights to shares by withdrawing shares while issuing replacement shares to avoid capital reduction. As for the forum of the General Meeting of Shareholders, it has been decided that the return of share value by offering cash payments which are then deposited with a notary. The role of a notary in the implementation of the transfer of rights to shares is the making of authentic deeds, namely the deed of transfer of rights, minutes of meetings and deeds of statement of shareholders' meeting resolutions outside the meeting. In connection with this role, the notary is responsible for ensuring that the documents are complete, verifying identity, and ensuring that the procedures are appropriate and correct. The notary's responsibility refers to the implementation in carrying out his/her position as well as the deed made, so that if there is an error or violation, the notary can be held accountable in accordance with applicable regulations."

"Tesis ini membahas mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak, dan membahas mengenai pembatalan akta autentik, khususnya akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan agar dapat membuat akta autentik yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan agar tidak terjadi pembatalan atas akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 November 2015 Nomor 1738/K.PDT/2015, dimana dalam kasus tersebut akta autentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang, dan terbukti merugikan pihak.

---

This thesis discussed about procedure for extraordinary shareholders general meeting (extraordinary GMS) which should be accordance of constitution number 40 Year 2017 about of incorporated company (UUPT). In order to avoid irregularities in the operation of the extraordinary GMS which resulting in a loss for the parties and discusses the authentic deed cancellation, especially the deed of meeting decision statement which is made before a Notary who is a public official which has the authority and obligation as regulated in Number 02 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary (UUJN). A Notary when doing his work, must be with prudence and precision in order to make an authentic deed that did not contradict with the law so that the deed can has a perfect power of proof and does not have a reason to cancel the deed which he/she made. This study uses normative legal research with the literature methode and case analysis with collecting secondary data. The case analysis was conducted on the Supreme Court dated 26 November 2015 Number 1738/K. PDT/2015, where in case an authentic deed made by a Notary are annulled by the Court, because there are irregularities in the implementation of the Extraordinary Shareholders General Meeting which violates the provisions of the constitution and proven to be detrimental to the parties."

"ABSTRAKPemegang saham yang ingin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dan permintaan untuk diselenggarakan RUPS diabaikan oleh Direksi dan Komisaris, Pemegang Saham dapat meminta diadakannya RUPS, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pemberian izin Untuk Melakukan Pemanggilan dan Menyelenggarakan Sendiri Rapat Umum Pemegang Saham ke Pengadilan Negeri. Hakim apabila mengabulkan sebuah permohonan penetapan akan menjatuhkan penetapan. Tesis ini membahas mengenai keabsahan terhadap permohonan penetapan RUPS yang dikabulkan berupa putusan dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan mengenai persetujuan penyelenggaraan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan atas permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS dan upaya-upaya hukum pihak terkait terhadap putusan pengadilan mengenai persetujuan penyelenggaraan RUPS. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan yang berisi Penetapan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS oleh Pengadilan Negeri merupakan aturan khusus dalam dinamika praktik penyelesaian Permohonan di Pengadilan. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan diselesaikan dengan proses Hukum Acara Perdata yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara contentiosa dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut pun terbatas dan/atau limitatif yang wajib tunduk pada ketentuan pasal 80 ayat 6 dan 7 UUPT 2007.

---

ABSTRACTShareholders who want to implement General Meeting of Shareholders GMS and requests to be held The GMS is ignored by the Board of Directors and Commissioners Shareholders may ask for arranging the GMS by submitting an application the determination of the provision of licenses to perform call for and administering own general meeting of shareholders to the district court So, judge when answer the stipulation of will drop the stipulation of. This thesis discusses About the legality of to entreaty the stipulation of GMS who granted of decision and About the legal action can be implemented towards the decree of the heavenly regarding the approval of the convention of GMS. The main issues in this research includes the judge 39 s consideration in giving decision on the pleas for the execution of the GMS and legal action of the parties concerned against the court 39 s decision concerning the approval of the GMS. This research is a normative juridical research. The results of this research is the decision containing the Stipulation for the Applicant To perform call for GMS themselves by district courts is a special rule in the dynamics of practices the completion of the plea in court. Plea filed by the applicant will be solved by process Civil Law Procedure commonly used to solve cases contentiosa and the legal action that can be made against such decisions is limited, which is subject to the terms article 80 paragraph 6 and 7 UUPT 2007. "

"Tesis ini membahas mengenai peran notaris dalam pembelian kembali saham baik dalam kondisi pasar normal maupun kondisi pasar berpotensi krisis serta membahas pula mengenai perlindungan pemegang saham pada kondisi pasar berpotensi krisis, sehubungan dengan diterbitkannya peraturan XI.B.3.Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Proses pembelian kembali saham baik dalam kondisi pasar normal maupun dalam kondisi pasar berpotensi krisis dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebelum pembelian kembali saham, setelah pembelian kembali saham (treasury stock) dan sebelum penjualan kembali saham.Peran notaris dalam ketiga tahap tersebut adalah membuat akta otentik dan melaksanakan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UUJN demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Peraturan XI.B.3 memberikan fleksibilitas kepada emiten atau perusahaan publik untuk melaksanakan pembelian kembali saham namun di sisi lain mengurangi perlindungan pemegang saham. Bentuk perlindungan pemegang saham yang di atur dalam peraturan XI.B.3 adalah keterbukaan informasi, financial restriction, larangan praktik insider trading dan law enforcement serta remedial action.

---

This thesis discusses the role of a notary in relation to shares buyback exercised either in normal or potential crisis market condition as well as the shareholders protection implemented during the potential crisis market condition in relation to the issuance of Regulation XI.B.3.The research uses descriptive analysis type of research with normative juridical approach based on legal norms and principles contained in the regulations and applicable in the community. The process of shares buyback either during normal or potential crisis market condition can be divided into three stages, i.e. prior to shares buyback, after shares buyback and prior to re-sale of treasury stock.The role of a notary in all stages is to draw up authentic deeds and perform other powers as provided in UUJN for the purpose of providing legal certainty, good order and legal protection not only to the relevant parties, but also to the general public. Regulation XI.B.3 provides more flexibility to the issuers and public companies in buying back their shares, but on the other hand it decreases the shareholders protection. Shareholders protection provided under Regulation XI.B.3 are in the form of information disclosures, financial restrictions, prohibition of insider trading and law enforcement as well as remedial action."

"Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta pengalihan kekayaan perseroan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai seorang Notaris, dalam menjalankan tugasnya harus harus hati-hati, seksama dan berpegang pada UUJN-UUPJN dan KEN. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan apabila Notaris tersebut meninggal dunia, tanggung jawab tersebut tetap dapat menjadi pasiva dan ditanggung ahli warisnya.

---

A Notary must be able to provide counselling and take appropriate steps in the making of authentic deeds by ensuring the formal truth of the legal acts, The legal action referred to in this matter is the Assignment of Company's Assets without the approval of the General Meeting of Shareholders which is conducted together with changes in shareholders in the Company's Articles of Association that have not yet been incorporated as legal entities. Issues raised here are the validity of the deed of Assignment of Company's Assets and the responsibilities of the Notary who made the deed without the approval of the General Meeting of Shareholders. The research method is normative juridical research, using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This study uses descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The result of this research is that the deed of assignment of company's assets can only be carried out with the approval of the General Meeting of Shareholders. The notary public can be held accountable in civil law and if the notary dies, that responsibility can still be liability and bears the responsibility of his heir."

"Klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham dimana suatu saham dapat memberikan hak suara multipel kepada pemegang saham yang telah sesuai persyaratan yang diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham mengatur lebih detail mengenai penerapan teknis sistem ini, selain itu juga diikuti oleh Peraturan I-A Tahun 2021 dan Peraturan I-Y Tahun 2022 yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang mendukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tersebut. Namun, penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa wujud perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dalam sistem baru ini, yang dimana aturan-aturan yang ada lebih menitikberatkan kepentingan hukum dari para pemegang saham mayoritas. Penelitian ini membahas apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup dalam mengatur klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menarik untuk dibahas. Selain itu, juga membahas bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi saham dengan hak suara multipel memberikan perlindungan terhadap kendali yang dimiliki para pendiri perusahaan terbuka. Namun, sistem ini cenderung akan mengurangi representasi kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik disarankan untuk diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sehingga, peran dari pengawas pasar modal dan bursa efek juga sangat krusial dalam mengawasi jalannya kegiatan pasar modal yang sehat.

---

The classification of shares with multiple voting rights refers to the classification of shares wherein a single share can grant multiple voting rights to shareholders who meet specific predetermined requirements. The Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021 on the implementation of the classification of shares with multiple voting rights by issuers with innovation and high growth rates conducting public offerings of equity securities in the form of shares provides more detailed provisions regarding the technical implementation of this system. Additionally, it is complemented by the Indonesia Stock Exchange by issuing Regulation I-A of 2021 and I-Y of 2022, which support the Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021. However, the implementation of the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed companies raises questions about the form of legal protection for minority shareholders within this new system, where the existing rules seem to emphasize the legal interests of majority shareholders. This research aims to explore whether the existing regulations are sufficient in regulating the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed. Furthermore, the research delves into discussing the appropriate forms of legal protection for minority shareholders in publicly listed companies that adopt the classification of shares with multiple voting rights. The primary objective of this research is to analyze the legal protection for minority shareholders in publicly listed companies which implementing the classification of shares with multiple voting rights. The research utilizes a normative juridical analysis method, supported by literature study. Based on the research findings, it can be concluded that the classification of shares with multiple voting rights provides protection for the control held by the founders of publicly listed companies. However, this system tends to reduce the representation of minority shareholders' interests. Preventive legal protection can be achieved through the implementation of effective corporate governance. It is recommended that the assessment of compliance with good corporate governance principles be made mandatory by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Consequently, the roles of capital market and stock exchange supervisors become crucial in overseeing the proper functioning of the capital market activities."

"Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Tesis ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi deskriptif analitis. Pada tesis ini dapat dilihat bahwa kedudukan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan karena adanya kepemilikan saham yang cacat hukum adalah dibatalkan oleh Pengadilan berserta dengan produk hukum yang didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah tepat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Notaris terkait yang aktanya dibatalkan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, tapi tidak secara pidana atau administratif.

---

This thesis discusses the implication of General Meeting of Shareholders which is held due to wrongful ownership of shares. The studies focus on the legality of the General Meeting of Shareholders and responsibility of the relevant public notary which the Meeting has been notified to the Ministry of Justice and Human Rights in accordance to Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. There are many factors that could be affecting the legality of the said General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders is nullified by the ruling court, any law product that is based on the meeting would be impacted. This thesis is conducted in form of juridical-normative research and analytical descriptive typology. Thus in this thesis, it is discussed how the implication of nullification of the General Meeting of Shareholders that is held due to wrongful ownership of shares would cause the nullification of the aforementioned Meeting by court along with any law products which resulted from the General Meeting of Shareholders, which in this case has been rightfully decided in Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. The corresponding notary could also be held liable for civil damages but not for criminal or administrative punitive."

"Singkatnya, penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dan juga bentuk perlindungan pemegang saham minoritas terhadap penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") pada PT Tertutup. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana konsekuensi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tertutup yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 78 ayat (2) UU PT dan juga (ii) bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pemegang saham minoritas PT Tertutup terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang melewati jangka waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini khususnya membahas mengenai permasalahan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan UU PT. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, saham, pemegang saham, dan rapat umum pemegang saham tahunan. Selain itu dibahas juga mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada PT tertutup dan juga mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas PT tertutup dalam hal penyelenggaraan rups tahunan yang melewati jangka waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan RUPS tahunan dalam UU PT merupakan "mandatory rule" dan juga terdapat beberapa perlindungan hukum dalam bentuk yang dinilai cukup melindungi, berupa cara/upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu ini.

---

In brief, this research aim to capture a legal consequences and the protection to the minority shareholder(s), in connection with the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under the Law of the Republic of Indonesia No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law"). The main idea of this research are as following: (i) what is the legal consequences to the implementation of annual general meeting of shareholders of a limited liability company that exceeds the mandatory period as stipulated under Article 78 paragraph (2) of Company Law concerning Company Law?, and (ii) what is the protection given to the minority shareholder (s) against implementation of Annual General Meeting of Shareholders as abovementioned? The research method that used in this thesis is normative juridical research, based on secondary data that has been collected during the research. This research specifically addresses the issue on the protection to the minority shareholder(s) as given by Company Law.

In this thesis, the researcher addresses the review on the limited liability itself, shares, the shareholder(s), and the annual general meeting of shareholders. The review also focused on the stipulation and the implementation of the legal protection to the minority shareholders of a limited liability company, especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law.

This research concludes that the Company Law stipulates that implementation of an annual general meeting of shareholders s mandatory, and there are sufficient legal protection, in form of legal action that may be performed by the minority shareholders in order to protect their rights and interest pertaining , especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law."

"Deadlock di Indonesia dapat terjadi dalam hal adanya perimbangan saham dimana Perseroan memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan komposisi 50% masing-masing. Dimana hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan dalam RUPS tidak menghasilkan kata sepakat. Penyelesaian deadlock di Indonesia diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang menyebutkan bahwa dalam hal perimbangan saham menyebabkan RUPS tidak dapat menghasilkan keputusan yang sah, maka dapat dimohonkan pembubaran Perseroan. Apabila dilihat di negara lain yaitu di Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Belanda, penyelesaian dengan pembubaran merupakan penyelesaian yang drastis dan merupakan penyelesaian terakhir atau ultimate last resort karena menimbulkan dampak kepada pihak yang bekepentingan. Sehingga dalam negara-negara tersebut memiliki penyelesaian alternatif lain yaitu buyout, purchase of shares, withdrawal, expulsion, custodian, provisional director, dan penyelesaian dengan inquiry proceeding. Di Indonesia, ditemukan 11 (sebelas) permohonan pembubaran sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Ditemukan bahwa pelaksanaan permohonan tersebut masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam penerimaan maupun penolakan oleh hakim. Seharusnya, Indonesia mengembangkan alternatif penyelesaian deadlock dalam UU PT. Indonesia dapat mengadopsi alternatif penyelesaian di negara lain. Dalam UU PT mengenai deadlock hanya tersirat diatur sehingga masih terlalu sempit dan tidak komprehensif. Selain itu, tidak ada pengertian yang jelas mengenai deadlock. Oleh karenanya, dibutuhkan pengaturan deadlock tersendiri dalam UU PT untuk melengkapi pengaturan yang telah ada.

---

Deadlock in Indonesia can occur in the event of a share balance where the Company has 2 (two) shareholders with a composition of 50% each. Where this resulted in the decision making in the GMS did not result in an agreement. The settlement of deadlocks in Indonesia is regulated in Article 146 paragraph (1) letter c of the Limited Liability Company Law which states that if the balance of shares causes the GMS to be unable to produce a valid decision, the dissolution of the Company may be requested. When viewed in other countries, namely in the United States, Australia, Germany, and the Netherlands, the settlement by dissolution is a drastic settlement and is the ultimate last resort because it has an impact on shareholders and third party. So that in these countries there are other alternative settlements, namely buyout, purchase of shares, withdrawal, expulsion, custodian, provisional director, and settlement with inquiry proceeding. In Indonesia, found 11 (eleven) applications for dissolution as regulated in the article. It was found that the implementation of the application still contained shortcomings and inconsistencies, causing inconsistencies in the acceptance and rejection by the judge. Indonesia should have developed an alternative to deadlock resolution in the Law on PT. Indonesia can adopt alternative settlements in other countries. The regulation regarding deadlocks in the Indonesian Limited Liability Company Law, is still too narrow and does not provide a comprehensive solution. In addition, there is no clear understanding of deadlocks. Therefore, a separate deadlock regulation is needed in the Indonesian Limited Liability Company Law to complement the existing arrangements."

"Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil keputusan. Kuorum tidak terpenuhi, maka keputusan yang diambil dalam RUPS tidak sah. Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh PT. FM. Dalam RUPSLB PT. FM, kedudukan hibah wasiat atas saham digunakan untuk menghitung kuorum. Perhitungan ini tentunya mempengaruhi keabsahan RUPSLB yang diselenggarakan. Hasil keputusan RUPSLB tersebut, dituangkan Notaris dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan Notulen rapat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, kedudukan penerima hibah wasiat dalam kuorum RUPSLB dan, tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta dengan didasari Notulen RUPS yang cacat hukum. Metode penelitian ini yaitu, yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan penerima hibah wasiat saham tidak dihitung dalam kuorum kehadiran RUPSLB karena, saham yang dihibawasiatkan merupakan milik seluruh ahli waris. Oleh karena itu, prosedur peralihan hak atas saham yang dihibah wasiatkan dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga penerima hibah wasiat dicatatkan dalam DPS dan Kemenkumham sebagai pemegang saham. Hasil penelitian berikutnya yaitu, tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta dengan didasari Notulen RUPSLB yang cacat hukum adalah tanggung jawab perdata, dengan sanksi ganti rugi secara tanggung renteng. Tanggung jawab berikutnya yang diberikan kepada Notaris adalah, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab kode etik dengan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya, sehingga Notaris mengevaluasi kinerja dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

---

The quorum of attendance at the General Meeting of Shareholders (GMS) is a requirement that must be met before making a decision. If the quorum is not met, the decisions taken at the GMS are invalid. This study discusses the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held by PT. FM. In the EGMS PT. FM, the position of the testamentary grant on shares is used to calculate the quorum. This calculation certainly affects the validity of the EGMS held. The results of the EGMS decisions are stated by the Notary in the Deed of Statement of GMS Resolutions based on the Minutes of the meeting. The formulation of the problem in this research is the position of the beneficiary of the will in the quorum of the EGMS and the responsibility of the Notary for making the deed based on the legally flawed minutes of the GMS. The research method is normative juridical with explanatory research type. The data used is secondary data, which was analyzed by qualitative methods. The result of this research is that the position of the recipient of the share will not be counted in the quorum of the EGMS attendance because the shares that are inherited are the property of all the heirs. Therefore, the procedure for the transfer of rights to shares granted in a will is carried out first so that the recipient of the testament grant is registered in the DPS and the Ministry of Law and Human Rights as a shareholder. The result of the next research is that the Notary's responsibility for making the deed based on the legally flawed EGMS Minutes is a civil responsibility, with a penalty for compensation that is jointly and severally responsible. Other responsibilities given to a Notary are administrative responsibilities and code of ethics responsibilities with a temporary dismissal from his position so that the Notary evaluates performance in carrying out his duties and positions."