Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama pemberlakuannya, beberapa kendala dialami BPSK, seperti lemahnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan dana operasional kegiatan, hingga kelemahan lain dalam UUPK sendiri, Kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BPSK dapat dibuktikan dengan cukup banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki BPSK di daerahnya masing-masing. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, langkah yang penulis lakukan ialah dengan menganalisis jurnal-jurnal terkait serta membandingkan peran dari BPSK dan BPKN itu sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak konsumen. Kemudian untuk menjawab kedua rumusan masalah pada penulisan ini, penulis menggunakan metode wawancara. BPKN dan BPSK ini tidak memiliki garis putus-putus atau tidak memiliki garis koordinasi, sehingga BPSK dalam menjalankan tugasnya sendiri dan tidak dapat diintervensi oleh BPKN. Penggabungan BPKN dan BPSK merupakan langkah yang tepat untuk optimalisasi hak konsumen dalam mendapatkan hak penyelesaian sengketa yang patut, karena banyaknya permasalahan pada BPKN dan BPSK menyebabkan ketidakoptimalan BPKN dan BPSK dalam memenuhi hak konsumen khususnya pada penyelesaian sengketa konsumen. Bentuk dari rekonstruksi penggabungan BPKN dan BPSK ini adalah dengan menggabungkan BPKN dan BPSK dibawah satu nama BP2SK (Badan Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan formasi baru yang nantinya memiliki penguatan pada BPKN.

---

During its implementation, BPSK experienced several obstacles, such as weak human resources, limited facilities and infrastructure, lack of public trust, limited operational funds for activities, and other weaknesses in the UUPK itself. The lack of attention and support from regional governments for the existence of BPSK can be sufficiently proven. Many regions in Indonesia do not yet have BPSK in their respective regions. To answer the first problem formulation, the step the author took was to analyze related journals and compare the roles of BPSK and BPKN themselves in carrying out their duties to protect consumer rights. Then, to answer the two problem formulations in this writing, the author used the interview method. BPKN and BPSK do not have a dotted line or no line of coordination, so that BPSK carries out its own duties and cannot be intervened by BPKN. The merger of BPKN and BPSK is the right step to optimize consumer rights in obtaining appropriate dispute resolution rights, because the many problems with BPKN and BPSK cause BPKN and BPSK to be suboptimal in fulfilling consumer rights, especially in resolving consumer disputes. The form of reconstruction of the merger of BPKN and BPSK is by combining BPKN and BPSK under one name BP2SK (Consumer Protection and Dispute Resolution Agency), with a new formation which will later have strengthening of BPKN."

"Tesis ini membahas mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia yang masih mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan peranannya. Selain Indonesia, terdapat beberapa negara yang memiliki lembaga tersendiri yang menerapkan penyelesaian sengketa konsumen alternatif atau ADR, salah satunya adalah negara Jepang melalui National Consumer Affairs Center (NCAC). Rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai perbandingan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh BPSK dan NCAC, kendala yang dihadapi oleh BPSK dan ketentuan NCAC yang dapat diterapkan oleh BPSK. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dan wawancara sebagai sumber pendukung. Kemudian, penelitian tesis ini juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) yang dalam hal ini akan dilakukan perbandingan antara lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dan Jepang. Permasalahan yang dihadapi oleh BPSK diantaranya berkenaan dengan kelembagaan, pendanaan, peraturan, kurangnya sosialisasi dan rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan perkembangan era digital. Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa ketentuan NCAC yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan BPSK dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya seperti mengatur secara jelas dan rinci terkait proses beracara penyelesaian sengketa konsumen dan pelaksanaan putusan BPSK, mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen lintas batas melalui kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen di luar negeri, membentuk suatu sistem seperti PIO-Net untuk menunjang struktur hubungan kerjasama antar lembaga perlindungan konsumen di Indonesia dan penggunaan SiPENA yang dapat dijadikan solusi untuk memberikan perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dan pemberian edukasi serta sosialisasi bidang perlindungan konsumen.

---

This thesis discusses the Consumer Dispute Settlement Agency known as BPSK as a consumer dispute resolution agency through Alternative Dispute Resolution (ADR) in Indonesia which is still experiencing various obstacles in carrying out its role. Besides Indonesia, there are several countries that have their own institutions that implement alternative consumer dispute resolution or ADR such as Japan through the National Consumer Affairs Center (NCAC). The problem to be discussed is regarding to the comparison of consumer dispute resolution carried out by BPSK and NCAC, the obstacles faced by BPSK and NCAC provisions that can be applied by BPSK. The research method used in this thesis is a normative legal research method which is carried out by examining library materials or secondary materials and interviews as supporting sources. Then, this thesis research also uses a comparative approach, in which case a comparison will be made between consumer dispute resolution agencies in Indonesia and Japan. The problems faced by BPSK include institutions, funding, regulations, lack of socialization and low levels of consumer awareness and the development of the digital era. Based on this comparison, it is known that there are several NCAC provisions that can be adapted to the needs of BPSK in supporting the implementation of its duties and functions, such as regulating clearly and in detail related to the consumer dispute resolution process and implementing BPSK decisions, regulating cross-border consumer dispute resolution through cooperation with consumer protection agencies overseas, establish a system such as PIO-Net to support the structure of cooperative relations between consumer protection agencies in Indonesia and the use of SiPENA which can be used as a solution to provide education and socialization in the field of consumer protection."

"Proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dibuatselain untuk mendapatkan kepastian hukum juga dengan memperhatikan sisiefektifitas dari prosedur penyelesaian sengketa, sehingga lahirlah proses penyelesaiansengketa yang bisa dilakukan secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi.Proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi ini bisa dengan sengketa secaradamai oleh para pihak sendiri. Dan melalui lembaga yang berwenang, yaitu melaluiBPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.Dari hasil penelitian ini, dalam prakteknya BPSK selama ini menerima dan memutusperkara wanprestasi, tetapi ketika perkara ini sudah sampai pada tahap PeninjauanKembali, Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang atas perkarawanprestasi tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa yang terjadi dalampelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen baik berdasarkan perjanjian fidusiamaupun hak tanggungan bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanyaBPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Sengketa yang timbul daripelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menurut MA merupakansengketa perjanjian yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari pengadilannegeri. Diharapkan tidak ada lagi ke tumpang-tindih peraturan hukum, itu harusdiselesaikan dengan baik karena banyak sekali peraturan perundang-undangan yangsaling tumpang-tindih, sehingga menyusahkan untuk penegakan hukum ataupunmenjalankan undang-undang tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkanketidakpastian hukum dan kerugian bari para pihak yang bersengketa, karena tidakmenjamin terselesaikannya sengketa yang efektif dan efisien. Serta perlu adanyaperubahan-perubahan terhadap kaedah-kaedah yang mengatur Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK), sehingga BPSK dapat berperan lebih aktif dalampenyelesaian sengketa konsumen.

---

The dispute resolution process between business actors and consumers is

made in addition to obtaining legal certainty as well as by taking into account the

effective side of the dispute resolution procedure, so that a dispute resolution process

that can be carried out by non-litigation and litigation resolution is born. The nonlitigation

dispute resolution process can be carried out by peaceful disputes by the

parties themselves. And institutions that are in the forest, namely through BPSK by

using through conciliation, mediation or arbitration. From the results of this study, in

practice BPSK has received and decided cases of default, but when this case reached

the Reconsideration stage, the Supreme Court stated that BPSK was not awarded for

the default case. The Supreme Court is of the opinion that the dispute that occurs in

the implementation of consumer financing, whether based on a fiduciary agreement

or a consumer dispute coverage right, by BPSK does not have the authority to try

them. Disputes arising from the implementation of the financing agreement according

to the Supreme Court are disputes which are the authority of the district court. It is

hoped that there will be no more overlapping legal regulations, it must be

implemented properly because many regulations overlap each other, making it

difficult for law enforcement or to implement the law. This uncertainty creates legal

uncertainty and losses for the disputing parties, because it does not guarantee an

effective and efficient resolution of the dispute. And there need to be changes to the

methods that help the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), so that BPSK

can be more active in resolving consumer disputes."

"Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan Socio Legal Research. Setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dari analisis 7 (tujuh) putusan, mayoritas hakim menolak permohonan keberatan pemohon, karena terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan. Debitur telah wanprestasi, menurut hakim wanprestasi merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan BPSK. Selain itu, terhadap beberapa putusan hakim tidak menerapkan hukum dengan baik, hakim tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan, dimana para pihak telah sepakat menentukan pilihan lembaga penyelesaian sengketa, namun hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu dikatakan bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menangani sengketa di sektor jasa keuangan akibat ingkar janji/wanprestasi karena UUPK tidak menentukan batas-batas sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, sepanjang terkait dengan sengketa atas peredaran barang dan jasa. Seharusnya, pemerintah merevisi pasal di UUPK terkait sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, agar tidak terjadi disharmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada. Hakim sbelum menjatuhkan putusan sebaiknya membuat pertimbangan hukum dengan benar dan bersikap konsisten dalam menjatuhkan putusan.

---

The Dispute Settlement Board (BPSK) in carrying out consumer dispute resolution in the financial services sector. This type of juridical normative research with Socio Legal Research. After the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) through the Financial Services Authority Regulation (POJK) in the financial services sector, as mandated by the OJK which is based on the Financial Services Authority Law, it does not diminish the authority of BPSK in carrying out dispute resolution in the financial services sector, by choice. on which institution is used in dispute resolution, either BPSK or LAPS is a voluntary choice of the parties and on the agreement of the parties in dispute. From the analysis of the 7 (seven) decisions, the majority of judges rejected the petitioner for objection, because there was a legal relationship in the form of a financing agreement. The debtor has defaulted, according to the judge, default is the authority of the General Court, not BPSK. In addition, for several judges' decisions that did not apply the law properly, the judges were inconsistent in making decisions, where the parties had agreed to determine the choice of dispute settlement institutions, but the judges in their legal considerations did not include these considerations. Therefore, it is said that BPSK has the authority to handle disputes in the financial services sector due to broken promises /or defaults because the UUPK does not determine the boundaries of what disputes are the authority of BPSK, as long as they are linked to disputes over the circulation of goods and services. The government should have revised the articles in the UUPK regarding any disputes that fall under the authority of BPSK, so that there is no disharmony with existing laws. Before making a decision, the judge should make proper legal considerations and be consistent in making the decision."

"Masyarakat sering memanfaatkan jasa perbankan maka banyak hubungan yang terjadi antara masyarakat dan bank dengan perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Namun nasabah atau calon nasabah tidak selalu memperhatikan klausula di dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Bank. UUPK telah mengatur larangan penggunaan klausula tertentu di dalam perjanjian nasabah dan bank, tapi dalam prakteknya terdapat Bank yang mencantumkan klausula baku seperti melepas tanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabah saat sedang atau setelah memanfaatkan jasa perbankan. Bank tidak bisa berlindung dengan perjanjian baku yang telah dibuat sebelumnya apabila klausula perjanjian tersebut mencantumkan hal-hal yang dilarang untuk dicantumkan oleh UUPK.

---

People often using banking services, therefore lots of relations happen between individuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent. However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreement whereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usage of such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, there are banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPK to be included in the bank-customer agreement is "bank is not responsible for customer's loss while and/or after using the bank's services". In fact, Bank that cause loss to customers has to be responsible for customer's loss and can not protect itself using the standard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited by UUPK to be included in the bank-customers agreement."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan Online Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa yang timbul antara pihak Peer to Peer Lending untuk melindungi para konsumen. Dikarenakan P2PL merupakan transaksi peminjaman online, maka alangkah lebih efisien jika terjadi sengketa, diselesaikan secara online pula. Mengingat para pihak yang terdapat pada P2PL dipisahkan oleh lokasi geografis, sehingga para pihak akan kesulitan untuk menyelesaikan sengketa secara konvensional. Namun pada faktanya, belum adanya aturan baku mengenai Online Dispute Resolution dalam menangani sengketa yang timbul antara para pihak peer to peer lending. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif, yang sering sekali dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, disebabkan minimnya regulasi yang mengatur tentang praktik Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia, maka penelitian tesis ini juga hendak menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam hal ini, penulis akan melihat perbandingannya dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut di Negara China dan Amerika Serikat. Maka dari itu penulis menarik kesimpulan apabila ODR diterapkan di Indonesia maka Metode penyelesaian sengketa secara online dan dilengkapi alat TIK, dan dilaksanakan sebagian besar prosedurnya secara Online dimulai dari tahap pengajuan awal, proses pembuktian, diskusi online dan putusan akhir, ketika proses tersebut dilakukan secara online maka disebut Online Dispute Resolution. Dalam Penyelesaian Sengketa Online harus dipertimbangkan tidak hanya pihak yang bersengketa dan pihak ketiga (mediator, konsiliator, arbiter), tetapi juga yang disebut sebagai “Pihak keempat”, yaitu elemen teknologi terlibat. Elemen penting dari “pihak keempat” ini jelas akan muncul dari sistem pakar dan perangkat lunak cerdas yang diberdayakan untuk membantu para pihak dan mediator/arbiter dalam mencapai solusi yang adil. Penelitian ini menyarankan diperlukannya revisi Undang-Undang OJK mengenai penyelesaian sengketa secara online (Online Dispute Resolution) mengingat P2PL adalah ranah pengawasan OJK, sehingga penyelesaian sengketa secara online dapat diaplikasikan di Indonesia.

---

This research discusses the application of Online Dispute Resolution in resolving disputes that arise between Peer to Peer Lending parties to protect consumers. Because P2PL is an online lending transaction, it is more efficient if a dispute occurs, it is resolved online as well. Considering that the parties involved in P2PL are separated by geographic location, so that the parties will find it difficult to resolve disputes conventionally. But in fact, there are no standard rules regarding Online Dispute Resolution in handling disputes that arise between peer to peer lending parties. The approach method used in writing this thesis is descriptive research, which is often known as normative legal research, namely law that is carried out by researching library materials or secondary data. In addition, due to the lack of regulations governing the practice of Online Dispute Resolution in Indonesia, this thesis also intends to use a comparative approach. In this case, the author will see a comparison with the provisions governing this matter in China and the United States. Therefore, the authors conclude that if ODR is applied in Indonesia, the dispute resolution method is online and equipped with ICT tools, and the implementation of most of the procedures online starting from the initial submission stage, the verification process, online discussion, and final decision, the process is online then called Online Dispute Resolution. In Online Dispute Resolution, it is necessary to consider not only the disputing parties and third parties (mediator, conciliator, arbitrator), but also the so-called “fourth party”, namely the technological elements involved. This essential element of “fourth party” will clearly emerge from expert systems and intelligent software empowered to assist parties and mediators/arbitrators in reaching a fair solution. This research is needed to revise the OJK Law regarding online dispute resolution considering that P2PL is the realm of OJK supervision so that online disputes can be applied in Indonesia."

"Tesis ini membahas bagaimana Undang - Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UUPK) yang mengandung prinsip warranty (Express Warranty dan Implied Warranty) meskipun tidak sepcnuhnya menganut prinsip strict liability dapat memberikan perlindungan kepada konsmnen khususnya konsumen sektor produk jasa dan bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya sektor produk jasa. Penelitian ini adalah penelitian hukum norrnatif dengan menggunakan metode yuridis normatif/ data sekunder.Hasil penelitian menyarankan agar UUPK diamandemen agar memuat prinsip strictly liability, diperjelas perihal perlindungan konsumen produk jasa dan memberikan kewenangan yang tegas kepada BPSK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen.

---

The focus of this study is how the Act of Consumer Protection No.8 Year 1999 which is adopting principle of warranty (express warranty and implied warranty) though it is not hilly adopting strict liability principle, but able to give protection to consumer particular consumer of service sector and how the role of the Consumer Dispute Settlement Committee (BPSK) in solving consumer dispute particular for consumer of product service sector. This research is normative law research which using normative juridical method/ secondary data.

The researcher suggests that Law of Consumer Protection should be revised/ amendment to adopt strict liability principle, and elaborated consumer protection for product service distinctly and firmly giving competence to BPSK as the institution that authoritative to settle consumer dispute."

"Kepastian hukum dalam upaya penyelesaian sengketa merupakan faktor terpenting dalam terciptanya perlindungan konsumen. Awal pergerakan perlindungan konsumen di dunia salah satunya berkaitan dengan adanya revolusi industri yang mengubah kedudukan konsumen dan pelaku usaha, perkembangan industrialisasi dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa dilakukan dengan sengketa alternatif. Permasalahan dalam penelitian ini dimulai dari bagaimana perbandingan proses penyelesaian sengketa konsumen di Amerika Serikat dan di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen melalui penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia dilaksanakan untuk memperoleh kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Perbandingan penyelesaian sengketa konsumen di Amerika Serikat dan di Indonesia, dalam hal penyelesaian sengketa melalui sengketa alternatif, baik di amerika dan di Indonesia tidak ditemukan perbedaan yang mendasar yang mengkhususkan terhadap konflik antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia khususnya penyelesaian sengketa konsumen melalui alternatif dilaksanakan oleh BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan diberikan kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen berskala kecil dan bersifat sederhana. Secara kelembagaan BPSK dibentuk berdasarkan adopsi dari model small claim tribunal, seperti yang ada di Amerika Serikat namun pada akhirnya pembentukan BPSK didesain dengan memadukan kedua model small claim tribunal diadaptasikan dengan model pengadilan dan model penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution-ADR) yang menggunakan ciri khas penyelesaian sengketa alternatif khas Indonesia. Namun pada pelaksanaannya keputusan BPSK belum dapat mewujudkan kepastian hukum pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Putusan Majelis bersifat final dan mengikat”, yakni dengan menambahkan ketentuan bahwa Putusan BPSK wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan lain sebagainya

---

Legal certainty regarding dispute resolution is the most important factor in the creation of consumer protection. One of the early movements of consumer protection in the world was related to the industrial revolution which changed the position of consumers and business actors, the development of industrialization and globalization that occurred in the United States and Europe which in resolving dispute resolution carried out with alternative dispute. The problem in this research starts with how the consumer dispute resolution process in the United States and Indonesia compares and how the consumer dispute resolution process in Indonesia is implemented to obtain legal certainty for consumers in Indonesia. The research method used in this research is doctrinal research that uses a comparative approach. The results in this study are a comparison of consumer dispute resolution in the United States and in Indonesia, in terms of dispute resolution through the courts, both in America and Indonesia there are no fundamental differences that specialize in conflicts between consumers and business actors. In Indonesia, especially through alternative consumer dispute resolution implemented by BPSK as an alternative dispute resolution institution outside the court, it is given judicial authority to resolve small-scale and simple consumer disputes. Institutionally BPSK was formed based on the adoption of the small claim tribunal model, as in the United States but in the end the formation of BPSK was designed by combining the two small claim tribunal models adapted to the court model and the alternative dispute resolution (ADR) model which uses typical Indonesian alternative dispute resolution characteristics specifically in relation to the law assurance, Article 54, paragraph (3) of Law on Consumer Protection that reads “The decision of Assembly shall be final and binding”, and adding the provision that the decision of BPSK shall contain the heading “For the sake of Justice under the One Almighty God”, and others."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen sektor jasa perbankan dalam kasus antara Bank X dengan Y yang dimediasi oleh LAPSPI. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terkait Perlindungan Nasabah Perbankan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam kasus antara Bank X dengan Y. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan.Hasil penelitian terhadap pengaturan terkait Perlindungan Nasabah Perbankan, ditemukan bahwa terdapat peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak Nasabah Perbankan, antara lain UndangUndang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.Penyelesaian sengketa antara Bank X dengan Y melalui mediasi oleh LAPSPI telah memenuhi persyaratan berupa dipenuhinya kriteria sengketa dan sudah sesuai dengan peraturan Perlindungan Nasabah Perbankan khususnya peraturan yang mengatur terkait penyelesaian pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah. Dimana dalam kasus ini sengketa tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah terlebih dahulu secara internal antara Bank X dengan Y. Dan setelah upaya penyelesaian secara internal tidak berhasil, Bank X dan Y sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses mediasi di LAPSPI, dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak.

---

This research is purposed to describe and analyze the legal aspect of Consumer Protection in Banking Sector in the case of X Bank against Y that was mediated by LAPSPI. The main issue in this research is about the regulations related to the Protection of Banking Customer according to Indonesian Law and how it is implemented in the case between X Bank and Y. The method used in this research is normative law research with literature study.

Research on the regulation related to Protection of Banking Customer, shows that there are regulations that guarantee the rights of Banking Customers, including the Banking Act, the Consumer Protection Act, the Law of the Financial Services Authority, the Regulation of the Financial Services Authority on Consumer Protection Financial Service Sector, and Bank Indonesia Regulation on Consumer Protection of Payment System Services.

The settlement of disputes between X Bank and Y through mediation by LAPSPI has met the requirements that is the compliance of the criteria of disputes and is in compliance with the Banking Customer Protection regulations in particular the regulations related to the settlement of customer complaints and dispute resolution between the bank and the customer. In this case both parties tried to settle this dispute internally. And after the internal settlement efforts are unsuccessful, Bank X and Y agree to resolve this dispute through mediation process at LAPSPI, with the requirements of agreement to mediate between the two sides was made."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat informasi iklan dari Asosiasi Pilot Garuda yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan karena informasi iklannya yang menyesatkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk memjawab permasalahan, pertama mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat iklan sekolah pilot yang menyesatkan, kedua bagaimana pertanggungjawaban Asosiasi Pilot Garuda, dan ketiga bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian akibat informasi iklan yang menyesatkan dari Asosiasi Pilot Garuda tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda melalui iklan AAC APG Flying School telah melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen; Asosiasi Pilot Garuda bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Konsumen dapat melakukan upaya hukum atas kerugiannya terhadap iklan dari Asosiasi Pilot Garuda baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

---

his thesis discusses the legal protection for consumer due to misleading information in advertising by Garuda Pilots Association allegedly violated regulations because the advertisement has misleading information. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research method used to solve the case. Firstly, on how the form of legal protection for consumers due to the misleading advertising pilot schools, secondly, how the accountability of the Garuda Pilot Association, and thirdly, how forms of dispute resolution that can be achieved by consumers who suffered losses due to misleading advertising of information of the Garuda Pilots Association.

The Results of this study declare that the promotional activities undertaken by the Garuda Pilots Association through advertising AAC APG Flying School has violated the provisions of the Consumer Protection Act; Garuda Pilots Association is responsible for the losses incurred by the consumer in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Act; consumers can take legal actions against the advertising of the disadvantages of the Association either through court or out of court."