Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas apakah rumusan klausul Most-Favored-Nation (MFN) dalam perjanjian investasi internasional Indonesia (PII) pasca peninjauan ulang dapat mencegah penggunaan klausul tersebut untuk pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk menerima atau menolak penggunaan klausul MFN dalam basic treaty untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty. Menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan klausul MFN dalam dua dari tiga PII Indonesia pasca peninjauan ulang dapat mencegah pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Kedua PII tersebut adalah BIT Indonesia – Singapura (2018) dan BIT Indonesia – Uni Emirat Arab (2019). Sementara itu, rumusan klausul MFN dalam Indonesia – Australia CEPA (2019) belum dapat mencegah. Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty berdasarkan klausul MFN, yaitu rumusan klausul MFN, prinsip ejusdem generis, dan intent atau niat dari para pihak dalam perjanjian investasi internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih konsisten dalam merundingkan PII kedepannya untuk memasukkan larangan pembebanan kewajiban substantif dalam rumusan klausul MFN.

---

This research discusses whether the formulation of the Most-Favored-Nation (MFN) clause in Indonesia's post-review international investment agreements (IIA) can prevent the use of such clause for the importation of substantive obligations originating from third-party treaties. In addition, this study also discusses what factors are considered by arbitral tribunals to accept or reject the use of the MFN clause in the basic treaty for the importation of substantive obligations from third-party treaties. Using the doctrinal method as well as the statutory approach and case approach, this research concludes that the formulation of the MFN clauses in two out of three of Indonesia's post-review IIAs can prevent the imporation of substantive obligations derived from third-party treaties. The two IIAs are the Indonesia - Singapore (2018) BIT and the Indonesia - United Arab Emirates BIT (2019). However, the formulation of the MFN clause in one out of the three IIAs analyzed, namely the Indonesia - Australia CEPA (2019), is not able to prevent such practice. Furthermore, this research concludes that there are at least three factors considered by arbitral tribunals to import substantive obligations from third-party treaties through the MFN clause, namely the formulation of the MFN clause itself, the ejusdem generis principle, and the intent of the contracting parties to the IIA. Based on the conclusions, the government of Indonesia should be more consistent when negotiating future IIAs to include the prohibiton of importing substantive obligations from third-party treaties in the MFN clause."

"Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip The Most Favoured Nation menurut keputusan pengadilan dan arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip umum hukum internasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai prinsip The Most Favoured Nation di bidang investasi, ragam ketentuan prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties serta adanya perdebatan tentang penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam sengketa investasi internasional.

---

This study discusses about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment dispute settlement originating from Bilateral Investment Treaties. Through juridical-normative research, this study elaborates about the Most Favoured Nation principle under international law, the principle of the Most Favoured Nation principle in the Bilateral Investment Treaties and international investment disputes related to the application of the Most Favoured Nation principle according to the decisions of international courts and international arbitration. The research of this study shows some general principles of international law and international legal instruments that governs the Most Favoured Nation principle in investment field, diversity of the Most Favoured Nation provisions in Bilateral Investment Treaties and debates about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment disputes."

"ABSTRAKPerkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACTThe development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition."

"ABSTRAKConsent merupakan landasan utama terbentuknya yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi internasional. Dikarenakan pilihan forum penyelesaikan sengketa investasi pada ICSID bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi host state, consent digunakan salah satunya untuk membatasi akses investor dalam menyelesaikan sengketa pada ICSID melalui berbagai persyaratan. Namun adanya klausula Most Favoured Nation (MFN) dan penerapannya pada consent dalam BIT secara tidak langsung memperbesar kesempatan bagi investor untuk menggugat host state di ICSID dengan merujuk pada BIT pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, Tesis ini akan membahas 2 (dua) masalah utama yaitu (i) bagaimana pertimbangan arbiter dalam menentukan bahwa klausula MFN dapat diterapkan pada consent penyelesaian sengketa di ICSID dan (ii) bagaimana perumusan klausula MFN dalam BIT yang dibutuhkan untuk menghindari ketidakjelasan penerapannya pada consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan apakah klausula MFN dapat diterapkan dalam consent penyelesaian sengketa atau tidak masih menjadi perdebatan di kalangan arbiter ICSID. Untuk menyikapi ketidakjelasan atas penerapan ini, host state dapat memilih alternatif perumusan klausula MFN dalam BIT salah satunya dengan mengklarifikasi ruang lingkup klausula MFN dalam sebuah BIT apakah mencakup consent penyelesaian sengketa investasi atau tidak.

---

ABSTRACTConsent is the cornerstone of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) jurisdiction to resolve international investment disputes. Because the choice of an investment dispute resolution forum in ICSID is not an easy thing for host states, consent is used to limit investor access to resolve disputes on ICSID through various conditions. However, the existence of the Most Favored Nation (MFN) clause and its application to consent in BIT indirectly increases the chance for investors to sue host state in ICSID by referring to third party BIT. Based on this, the Thesis discusses two main issues: (i) how the arbitrator's consideration in determining that the MFN clause can be applied to the dispute resolution consent in ICSID and (ii) how the MFN clause formulation in BIT is needed to avoid the unclear of its application on consent. The method used in this research is the normative juridical method. This study concludes that the determination of whether the MFN clause can be applied in dispute resolution or not is still a debate among ICSID arbitrators. To address the ambiguity of this application, the host state may determine alternatives for the formulation of the MFN clause in the BIT by clarifying scope of the MFN clause in a BIT whether or not to cover investment dispute resolution."

"Dalam proses arbitrase investasi internasional antara suatu investor asing dan pihak negara, terdapat perjanjian investasi internasional yang mengatur persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum proses arbitrase dapat dimulai. Persyaratan-persyaratan ini tidak sama untuk setiap perjanjian investasi internasional. Namun, setiap perjanjian investasi internasional pasti mengandung persyaratan ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, dan ratione voluntatis. Persyaratan-persyaratan ini menunjukkan apa saja yang perlu dipenuhi investor asing sebelum dapat mengajukan sengketanya kepada proses arbitrase. Ratione voluntatis sendiri merupakan persyaratan mengenai persetujuan negara yang dibagi menjadi Cooling-off period dan Exhaustion of Local Remedies. Cooling-off period merupakan persyaratan yang mengatur bahwa suatu investor asing perlu melakukan negosiasi untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan terlebih dahulu selama jangka waktu yang ditentukan sebelum investor asing tersebut dapat mengajukan sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase. Exhaustion of Local Remedies merupakan persyaratan yang mengatur bahwa suatu investor asing perlu mengajukan gugatannya terlebih dahulu kepada pengadilan negeri negara tersebut selama waktu yang ditentukan sebelum investor asing tersebut dapat mengajukan sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam tujuh kasus arbitrase investasi internasional yang telah dilewati Indonesia, semua perjanjian investasi internasional yang berlaku mengandung klausul Cooling-off period sebagai bentuk ratione voluntatis yang ditentukan dalam perjanjian investasi internasional tersebut. Namun, pada tujuh kasus tersebut tidak ada satupun pembahasan mengenai Cooling-off period dikarenakan isu tersebut tidak diajukan oleh Indonesia sebagai keberatan terhadap yurisdiksi majelis arbiter. Dalam tujuh kasus tersebut, hanya satu yang memberikan fakta bahwa investor asing yang mengajukan gugatan telah mencoba melakukan negosiasi dengan pihak negara. Tidak adanya fakta bahwa investor asing mencoba menyelesaikan sengketa melalui negosiasi berarti bahwa persyaratan Cooling-off period tidak dipenuhi oleh investor asing sebelum mengajukan sengketa yang sedang dialami pada arbitrase. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang merinci mengenai klausul Cooling-off period beserta penerapan dan dampak dari klausul tersebut pada yurisdiksi majelis arbiter pada arbitrase investasi internasional. Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan metode doktrinal, yakni yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

---

In international investment arbitration proceedings between a foreign investor and a state party, there is an international investment agreement that sets out the requirements that must be met before arbitration proceedings can commence. These requirements are not the same for every international investment agreement. However, every international investment agreement must contain the requirement of ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, and ratione voluntatis. These requirements indicate what a foreign investor needs to fulfil before it can submit its dispute to arbitration proceedings. Ratione voluntatis is a requirement regarding state consent which is divided into the requirement of a Cooling-off period and an Exhaustion of Local Remedies. Cooling-off period is a requirement in which a foreign investor needs to negotiate for amicable resolutions for a specified period of time before it can submit its dispute for resolution through arbitration. Exhaustion of Local Remedies is a requirement in which a foreign investor needs to first file its claim with the country's domestic courts for a specified amount of time before the foreign investor can submit its dispute for resolution through arbitration. In the seven international investment arbitration cases that Indonesia has experienced, all the applicable international investment agreements contain Cooling-off period clauses as a form of ratione voluntatis that is adopted. However, in none of the seven cases was the Cooling-off period discussed as the issue was not raised by Indonesia as a challenge to the jurisdiction of the arbitral tribunal. In the seven cases, only one provided the fact that the foreign investor who filed the arbitration proceedings had tried to negotiate with the state party. The absence of the fact that the foreign investor tried to resolve the dispute through negotiation means that the Cooling-off period requirement was not met by the foreign investor before submitting the dispute to arbitration. The author hopes that this thesis can provide a detailed understanding of the Cooling-off period clause and the application and impact of the clause on the jurisdiction of the arbitral tribunal in international investment arbitration. The research method that will be used in writing this thesis is the doctrinal method, which is research focused on examining the application of rules or norms in positive law."

"Third-Party Funding merupakan metode pendanaan di mana penyandang dana memberikan dana kepada salah satu pihak dalam sengketa untuk menggugat atau meminimalkan gangguan arus kas, dan jika kasus dimenangkan, penyandang dana akan mendapatkan bagian dari putusan akhir yang diperoleh. TPF awalnya dipergunakan dalam litigasi di beberapa yurisdiksi, namun kini semakin populer dalam arbitrase investasi internasional. Peningkatan pemanfaatan TPF ini berpotensi menghadirkan dampak yang signifikan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder dari studi literatur, terutama ICSID Rules and Regulations setelah amandemen keempat. Amandemen ini menghadirkan aturan baru terkait praktik TPF, yakni Pasal 14 dalam ICSID Arbitration Rules tentang Notice of Third-Party Funding. Analisis Skripsi ini terutama difokuskan pada potensi dampak pengaturan baru terhadap praktik arbitrase investasi internasional, bagi Indonesia sebagai host state dalam ICSID, serta sebagai negara pelaksana arbitrase. Skripsi ini diharapkan dapat mendukung implementasi TPF yang lebih mengutamakan akses keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi ICSID, menganalisis hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Indonesia di kemudian hari, serta dampak yang mungkin dihadirkan terhadap pengaturan arbitrase di Indonesia.

---

Third-Party Funding is a method in which a funder provides funds to one of the parties in a dispute to initiate a claim or minimize cash flow disruption. If the case is won, the funder will receive a share of the final award obtained. TPF was originally used in litigation in several jurisdictions, but is now increasingly popular in international investment arbitration. The increased use of TPF potentially presents significant implications. This thesis employs a normative legal research method by analyzing secondary data from literature studies, especially the ICSID Rules and Regulations after the fourth amendment. The amendment introduces new rules related to TPF practices, namely Article 14 in the ICSID Arbitration Rules concerning Notice of Third-Party Funding. This thesis analysis mainly focuses on the potential implications of the new regulation on international investment arbitration practices, for Indonesia as a host state in ICSID and a state that implements arbitration. This thesis is expected to support the implementation of TPF that prioritizes access to justice based on the principles of the ICSID Convention, analyze barriers and challenges that Indonesia may face in the future, and the potential impact on arbitration regulations in Indonesia."

"Security for Costs merupakan suatu fenomena hukum yang berkembang dalam penyelesaian sengketa investor-negara, yang dapat dipahami sebagai suatu bentuk tindakan sementara untuk investor asing memberikan jaminan mengenai pembayaran biaya yang dimintakan oleh negara tuan rumah dalam melakukan pembelaan atas gugatan yang diajukan oleh investor asing. Tesis ini menganalisis, pertama, alasan pentingnya pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional bagi Indonesia berdasarkan praktik permohonan security for costs dalam sengketa García Armas v. Venezuela yang diselesaikan menggunakan aturan arbitrase ICSID dan Herzig v. Turkmenistan yang menggunakan aturan arbitrase UNCITRAL, dan kedua, pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional yang dapat melindungi kepentingan Indonesia berdasarkan perkembangan pengaturan security for costs dalam aturan arbitrase ICSID dan aturan arbitrase UNCTIRAL, dalam undang-undang tentang arbitrase yang berlaku di Inggris dan Indonesia, serta contoh-contoh dalam perjanjian investasi internasional yang disepakati pada masa proses reformasi penyelesaian sengketa investor-negara. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis penerapan security for costs berdasarkan aturan arbitrase dalam putusan-putusan arbitrase investasi, dan dalam perjanjian investasi internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional dapat menyeimbangkan kepentingan investor asing dan negara tuan rumah, menghindari kemungkinan eksploitasi mendapatkan keuntungan yang dilakukan oleh investor asing, dan untuk menjaga integritas prosedural penyelesaian sengketa investor-negara. Kedua, Indonesia dapat menerapkan pengaturan security for costs yang telah ada dalam perjanjian investasi internasional mengenai kewenangan majelis arbitrase, syarat-syarat, mekanisme, dan akibat hukum dari perintah security for costs.

---

Security for Costs has been an emerging legal phenomenon in investor-state dispute settlement, which can be defined as a form of provisional or interim measure for a foreign investor to provide security for the payment of costs requested by the host state in defending a claim brought by the foreign investor. This research discusses, first, the importance of the privision of security for costs in international investment agreements for Indonesia based on the practice of the application of security for costs in the García Armas v. Venezuela dispute which was resolved under the UNCITRAL Arbitration Rules and Herzig v. Turkmenistan dispute which was resolved under the ICSID Arbitration Rules, and second, discusses the provision of security for costs in international investment agreements that may protect Indonesia based on the development of the provision of security for costs in ICSID Arbitration Rules and UNCTIRAL Arbitration Rules, in the laws on arbitration in the United Kingdom and Indonesia, and examples in international investment agreements signed during the investor-state dispute settlement reform process. This research is a normative legal research by examining the application of security for costs under arbitration rules in investment arbitration awards, and in international investment agreements. The findings of this research are, first, the provision of security for costs in international investment agreements may balance the interests of foreign investors and host countries, may avoid the possibility of profit exploitation by foreign investors, and may maintain the procedural integrity of investor-state dispute settlement. Second, Indonesia may apply the provision of security for costs in international investment agreements based on the existing provision of security for costs on the authority of the arbitral tribunal, the requirements, the mechanism, and the legal consequences of the security for costs order."