Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum Indonesia, berasal dari tradisi hukum Belanda, termasuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berasal dari onrechtmatige daad di Belanda. Meskipun mengalami perkembangan, PMH di Indonesia masih berfokus pada kompensasi untuk pihak yang mengalami kerugian, berbeda dengan konsep the law of torts di Inggris yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi tetapi juga mencegah terjadinya PMH dikemudian hari dan memberikan efek jera bagi pelaku. Perbedaan mencolok terlihat dalam pertimbangan terhadap niat pelaku, di mana PMH di Indonesia tidak mempertimbangkan niat, sementara the Law of Torts di Inggris memasukkan niat pelaku sebagai faktor yang penting dalam menentukan besaran tanggung jawab hukum. Selain itu PMH di Indonesia tidak diklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu, hal ini berbeda dengan the Law of Torts yang mengkategorikan tort ke dalam bentuk-bentuk spesifik. Pertimbangan niat pelaku dan pengklasifikasian torts ini memberikan kejelasan dan panduan bagi hakim dalam menentukan besaran ganti rugi yang lebih tepat dan adil. Dengan demikian, pengadopsian pengklasifikasi dan pertimbangan niat PMH seperti dalam the Law of Torts dapat mempermudah penyelesaian kasus PMH di Indonesia dan meningkatkan keadilan dalam penentuan besaran ganti rugi.

---

Indonesian law, originating from the Dutch law, includes the lawsuit for Perbuatan Melawan Hukum or PMH, which originates from onrechtmatige daad in the Netherlands. Despite undergoing developments, PMH in Indonesia still focuses on compensation for parties experiencing losses, in contrast to the concept of the Law of Torts in England, which aims not only to provide compensation but also to prevent future trots and deter perpetrators. A notable difference lies in the consideration of the perpetrator's intention, where PMH in Indonesia does not take intention into account, while the Law of Torts in United Kingdom incorporates the perpetrator's intention as a crucial factor in determining the extent of tortious liability. Additionally, PMH in Indonesia is not classified into specific forms, unlike the Law of Torts, which categorizes torts into specific forms. Considering the intention of the perpetrator and classifying torts provides clarity and guidance for judges in determining more accurate and fair compensation. Therefore, adopting the classification and consideration of intention in PMH, as in the Law of Torts, can facilitate the resolution of PMH cases in Indonesia and enhance justice in determining compensation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyuguhkan pembaca dengan penjelasan yang mendalam tentang konsep tanggung jawab majikan dan bagaimana konsep ini berkaitan erat dengan perkembangan tanggung jawab mutlak di Indonesia, dan untuk tujuan itu perbandingan antara sistem hukum di Indonesia akan dilakukan terhadap sistem hukum yang diterapkan di Belanda. Tanggung jawab majikan dapat dimengerti sebaga penerapan tanggung jawab kepada majikan atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga karena perbuatan pekerjanya selama masa dipekerjakan. Untuk menghindari tanggung jawab yang menitikberatkan kewajiban ganti rugi terhadap majikan dibutuhkan pembatasan dan pengecualian untuk diterpakan dalam pelaksanaan teori tanggung jawab majikan ini. Tanggung jawab majikan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab mutlak karena jika penerapan konsep ini tidak memberikan ancaman yang berarti bagi majikan maka harus ada ancaman majikan akan dimintakan tanggung jawab mutlak atas segala perbuatan pekerjanya. Setelah membuat perbandingan tersebut, legislator di Indonesia perlu melakukan amandemen terhadap hukum Indonesia yang saat ini digunakan untuk dapat mengimbangi pertumbuhan kebutuhan hukum dari masyarakat.

---

This research aims to provide the reader with a thorough explanation on the concept of vicarious liability and how it is closely connected to the development of liability without fault in Indonesia, and for that purpose a brief comparison between the Indonesian legal system will be made against the Dutch legal system. Vicarious liability can be understood as the imposition of liability on the employer for damages inflicted on a third party by their employee during the course of their employment. As to not making it employer heavy, necessary limitations and expectations need to be observed in implementing the theory of vicarious liability. Vicarious liability can be closely linked with liability without fault in the sense that, if the implementation of this concept does not pose enough threat to the employers then they should be held strictly liable for damages caused by their employees. After making the relevant comparison, it is found that the Indonesian legislator needs to make amendment on our current law in order to cope up with the ever-changing need of the society."

"Dalam negara yang mengusung prinsip persaingan usaha, campur tangan pemerintah menjadi esensial untuk mengatur sejauh mana sebuah jenis industri, perdagangan, dan jasa dapat bersaing bebas atau perlu diproteksi. Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, campur tangan pemerintah ini menjadi krusial untuk mencegah persiangan usaha tidak sehat yang merugikan ekonomi, baik kepada sesama pelaku usaha maupun kepada negara. Salah satu bentuk pelanggaran yang jumlahnya signifikan di Indonesia adalah persekongkolan tender, dengan grafik perkara yang terus meningkat menurut data KPPU beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang lebih efektif. Berkaitan dengan hal tesebut, penting bagi Indonesia untuk merujuk pada Amerika Serikat, yakni negara yang menjadi pelopor pengaturan Undang-Undang Persaingan Usaha. Hal ini juga dilakukan oleh Indonesia pada penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana pengaturan persaingan usaha di Amerika Serikat seperti Sherman Act banyak mempengaruhi pembuatannya. Namun, masih ada pengaturan yang dapat dibuat lebih efektif berkaitan dengan persekongkolan tender. Untuk itu, penelitian ini dilakukan secara doktrinal. Hasil analisis perbandingan konsep penegakan hukum persekongkolan antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk dengan penerapannya melalui putusan pengadilan, adalah adanya perbedaan yang mencakup kewenangan lembaga penegak hukum persaingan usaha, pendekatan hukum dalam persekongkolan tender, penjatuhan sanksi, serta penerapan leniency program, perlindungan whistleblower, dan consent decree.

---

In a nation that upholds the principle of fair competition, government intervention becomes essential to regulate the extent to which a particular industry, trade, or service can compete freely or requires protection. Given the numerous violations committed by business entities, government intervention is crucial to prevent unhealthy business competition that adversely affects the economy, both among business entities and the nation as a whole. One significant form of violation in Indonesia is bid rigging, with a continuously increasing case graph according to data from the KPPU in recent years. Therefore, a more effective approach is needed. In connection with this matter, it is crucial for Indonesia to refer to the United States, a pioneer in the regulation of the Antitrust Law. This is also evident in Indonesia's formulation of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, where the regulation of business competition in the United States, such as the Sherman Act, significantly influenced its creation. However, there are still regulatory aspects that can be made more effective concerning bid rigging. Therefore, this study is conducted in a doctrinal manner. The results of the comparative analysis of the enforcement concept of bid collusion between Indonesia and the United States, including its application through court decisions, reveal differences encompassing the authority of competition law enforcement agencies, legal approaches to bid rigging, imposition of sanctions, as well as the implementation of leniency programs, whistleblower protection, and consent decrees."

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengenal secara eksplisit mengenai Kuasi Kontrak. Namun, Kuasi Kontrak dapat dipersamakan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Negotiorum Gestio (Perwakilan Sukarela) dan Solutio Indebiti (Pembayaran yang tidak wajib) pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak di Indonesia dengan sistem hukum Common law yakni mengenai ketentuan mengenai Negotiorum Gestio dan Solutio Indebiti dengan Kuasi Kontrak sebagai Equitable Remedies di Inggris dan Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan kuasi kontrak dalam hal pengertian, syarat, dan bentuk pemulihannya. Adanya perbedaan dan persamaan yang ditermukan dalam penelitian ini adalah akibat dari adanya perbedaan tradisi hukum yang dianut oleh ketiga negara.

---

Indonesian Civil Code did not openly recognize the term of Quasi Contract. However, the concept of Quasi Contract are identical with the provisions regarding Negotiorum Gestio (Managements of another's affais) and Solutio Indebiti in the Indonesian Civil Code. This Paper compares the law of contracts in Indonesia with Common Law, regarding the provisions of Negotiorum Gestio and Solutio Indebiti (Payment of Something not Owed) with Quasi Contract as an Equitable Remedies in England and United States. This study is a normative juridical research. Results of this study shows that there are similarity and differences concerning Quasi Contract in sense of Definition, Terms, and Remedies. Similaritis and differences found, are the results of the difference law tradition that the three countries abide to."

"Dengan berkembangnya penerapan Hukum Kekayaan Intelektual dalam pasar, serta meningkatnya perdagangan internasional, muncul dua konsep hukum dalam rezim HKI, yaitu Exhaustion yang merupakan hilangnya hak distribusi barang terkait HKI, serta Impor Paralel, yang merupakan tindakan mengimpor barang terkait HKI masuk ke dalam sebuah negara yang mana HKI barang tersebut telah terdaftar. Terdapat dua bentuk prinsip Exhaustion; National Exhaustion dimana hak distribusi barang hanya hilang di dalam negeri, yang mana jika dilakukan penjualan dari luar negeri maka hak distribusi masih ada dan impor paralel dapat dilarang, dan International Exhaustion dimana hak distribusi barang dimanapun barang dijual dan Impor Paralel diperbolehkan. Dalam Penelitian ini Penulis akan mengkaji prinsip Exhaustion dan Impor Paralel yang dianut oleh rezim Hak Cipta, Hak Merek, dan Hak Paten di Indonesia, hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat kekosongan hukum prinsip Exhaustion serta pengaturan Impor Paralel dalam rezim Hak Cipta melalui UU 28/2014 dan Hak Merek melalui UU 20 2016. Dalam konteks UU Hak Paten secara eksplisit melarang Impor Paralel melalui ketentuan Pasal 160 ayat (1) dengan pengecualian obat-obatan, tetapi masih terdapat ambiguitas prinsip Exhaustion yang dianut apa dalam rezim Paten. Atas berbagai kekosongan hukum tersebut Penulis membandingkan ketentuan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat dalam ranah Intellectual Property bagi Hak Merek, Hak Paten, dan Hak Cipta untuk menemukan metode terbaik untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hasil perbandingan dan analisa penulis adalah diperlukanya ketentuan Exhaustion dan Impor Paralel yang tegas dalam Hak Cipta Serta Hak Merek melalui penjelasan yang spesifik kapan terpicunya Exhaustion, dalam konteks Hak Merek juga dapat dicontoh ketentuan Lever Rule AS, bagi UU Hak Paten perlu kejelasan mengenai doktrin Exhaustion untuk memberi kejelasan mengenai kebolehan Post-sale Restriction atau perjanjian pengendalian distribusi setelah penjualan.

---

With the development of the application of Intellectual Property Law in the global market, as well as the increase in international trade, two legal concepts have emerged in the IPR regime, namely Exhaustion, which is the loss of distribution rights of IPR-related goods, and Parallel Importation, which is the act of importing IPR-related goods into a country where the IPR of the goods has been registered. There are two forms of the Exhaustion principle; National Exhaustion where the right to distribution of goods is only lost in the country of origin, which if sales are made from abroad then the distribution rights still exist and parallel imports can be prohibited, and International Exhaustion where the right to distribution of goods wherever the goods are sold and Parallel Imports are allowed. In this study, the author will examine how the principle of Exhaustion and Parallel Imports adopted by the Copyright, Trademark Rights, and Patent Rights regimes in Indonesia, the results of the research found are that there is a legal vacuum of the Exhaustion principle and Parallel Import arrangements in the Copyright regime through Law No. 28 of 2014 and Trademark Rights through Law No. 20 of 2016. In the context of the Patent Law, it explicitly prohibits Parallel Imports through the provisions of Article 160 paragraph (1) with the exception of medicines, but there is still ambiguity as to what Exhaustion principle is adopted in the Patent regime. For the various legal lacunae, the author compares the provisions of Indonesian Law with United States Law in the realm of Intellectual Property for Trademark Rights, Patent Rights, and Copyright to find the best method to fill the legal lacunae. The results of the comparison and the author's analysis are the need for strict Exhaustion and Parallel Import provisions in Copyright and Trademark Rights through a specific explanation of when Exhaustion is triggered, in the context of Trademark Rights can also be emulated by the provisions of the US Lever Rule, for the Patent Rights Act it is necessary to clarify the doctrine of Exhaustion to provide clarity on the permissibility of Post-sale Restriction or distribution control agreements after sales. "

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah berdasarkan akta hibah yang pada akhirnya berimplikasi kepada hak pembeli yang telah membeli tanah tersebut dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terbanding yang menjual tanah berdasarkan akta hibah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, serta melihat bagaimana sebenarnya praktik maupun teori terkait perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik. Dimana meskipun pembeli beritikad baik pada prinsipnya harus dilindungi, namun ketika dimasukkan dalam keadaan tertentu, ternyata terdapat hak pembeli beritikad baik yang dapat dikesampingkan. Pada akhirnya penulis mengelaborasi dua fokus di atas untuk melihat apakah putusan hakim telah tepat atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim kurang tepat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang terkait.

---

The research discusses the illegal act of buying and selling land based on the grant deed, which in turn has implications for the rights of buyer who have purchased the land in good faith. The research method used is normative juridical. The focus of the research is to find out whether the act of the Appealed who sold the land base on the grant deed is an act against the law, and to see how the actual practice and theory regarding the protection of buyer with good intentions. Although the buyer in good faith in principle must be protected, when it is included in certain circumstances, it turns out tha there is a right of the buyer in good faith which can be overridden. In the end the writer elaborates the two focuses above to see whether the judge’s decision has been correct or not. The result of the research show that the judge’s decision is not correct in view of the statutory regulations and related legal theories."

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan karena pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan: pertama, teori dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan serta teori dan pengaturan tentang pencemaran nama baik. Perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata, sedangkan pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 1372 sampai 1380 KUH Perdata dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo Pasal 310 sampai 320 KUH Pidana. Kedua, perlu atau tidaknya putusan pidana untuk mengajukan gugatan perdata karena pencemaran nama baik. Tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di putusan Hakim. Ketiga, analisis terhadap pertimbangan hakim di dalam Putusan No. 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: i Definisi “penghinaan” dalam bidang Hukum Perdata perlu dibuat, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dengan menggunakan terminologi Hukum Pidana; ii Pengaturan mengenai tidak perlunya putusan pidana dalam mengajukan gugatan pencemaran nama baik perlu diatur sehingga menimbulkan kepastian hukum dan tidak terjadi perbedaan pendapat diantara hakim; iii Penggugat seharusnya meminta kepada hakim untuk rehabilitasi nama baik dan kehormatan dengan cara penempelan putusan di muka umum dan agar Tergugat membuat pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah fitnah.

---

This thesis discusses the unlawful act in the field of civil cases for defamation. This research is a juridical-normative legal normative research with a literature study. The research methods used to answer the problems: first, the theory of unlawful act and its regulation as well as the theory and the regularion of defamation. Unlawful act is regulated in Article 1365 until 1380 Civil Code, while defamation is regulated in Article 1372 to the 1380 Civil Code and Article 27 paragraph 3 ITE Law in conjunction with Article 310 to 320 of Penal Code. Second, is criminal verdict necessary or not to file a civil lawsuit for defamation. This lack of regulation caused diifferent opinion in the Judge's decision. Third, analysis of the judges' considerations in the Verdict No. 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut.

The result of this study suggest that: i Definition of "defamation" in the field of civil law needs to be made, because to avoid ambiguity by using the terminology of the Penal Code, ii There is need the regulation that criminal verdict is not necessary to file a civil lawsuit for defamation, in order to certainty of law and no different of opinion among the judges; iii Plaintiff's should request for rehabilitation of the reputation and honor by way of settlement decisions in public and that defendant made a statement that his act of doing is defamation."

"ABSTRACTThis thesis discussed about the lawsuit filed by the Minister ofEnvironment of Republic of Indonesia to PT Kalista Alam, which in the lawsuitcontained the principle of strict liability as part of a lawsuit filed by the plaintiff inUnlawful Act (PMH). The theory used in this thesis is about absolute liability inArticle 88 and article 1365 in Indonesian Civil Code. Article 88 UUPLH is thespecification or lex specialists from article 1365 in Indonesian Civil Coderegulating the Unlawful Act. It?s called lex specialist because perpetrators underarticle 88 different UUPLH with responsibility under article 1365 in IndonesianCivil Code.

---

ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh MenteriLingkungan Hidup Republik Indonesia kepada PT. Kalista Alam, dimana dalamgugatannya terdapat asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bagiangugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab mutlakyang ada di dalam Pasal 88 UUPLH dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 88UUPLH merupakan kekhususan atau lex specialis dari Pasal 1365 KUHPerdatayang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dikatakan lex specialistkarena pertanggungjawaban pelaku berdasarkan pasal 88 UUPLH berbeda denganpertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata."

"Kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan kebebasan pers tersebut memberikan kebebasan bagi pers dalam menjalankan profesinya, yaitu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak jarang para jurnalis melakukan pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbandingan terhadap Indonesia, Denmark, dan Malaysia. Selain itu, akan dibahas pula mengenai penyelesaian permasalahan perbuatan melawan hukum dalam dunia pers baik di Indonesia, Denmark, dan Malaysia.Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan pers Indonesia dan Denmark menerapkan doktrin vicarious liability dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh jurnalis, sedangkan di Malaysia tidak menerapkan doktrin vicarious liability. Hal ini dikarenakan kegiatan pers di Malaysia diawasi dengan ketat oleh pemerintah, maka para jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Malaysia akan mendapat sanksi langsung dari pemerintah. Penyelesaian permasalahan pers di Indonesia dan Denmark dapat diselesaikan melalui Dewan Pers, namun di Malaysia penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah.

---

Freedom of the press in Indonesia is guaranteed in Article 28 F Indonesia's Constitution 1945. Guarantee of freedom of the press also provide freedom for the journalist to do their job such as to seek, obtain, dan disseminate the information to the public. However, journalists often commit an offense of an unlawful act while doing their job. This thesis discusses the corporate responsibility of the press on an unlawful act by the journalist comparing by the cases between Indonesia, Denmark, and Malaysia. Furthermore, this thesis discusses the dispute resolution of an unlawful act of the press in Indonesia, Denmark, and Malaysia.The principal problem is answered by using normative judicial method which brings into conclusion that press company in Indonesia and Denmark apply the doctrine of vicarious liability in solving the problems done by journalists, while in Malaysia do not apply vicarious liability's doctrine. This is because the Malaysian press activites closely monitored by the government, the journalist who commited an unlawful act, or at least who is not in accordance with the Malaysian government's policies is sanctioned directly from the government. Solving problems of the press in Indonesia and Denmark can be resolved through the Press Council, but in Malaysia the government's settle the dispute."

"Pelayanan kesehatan secara hukum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang sehat. Idealnya, hal ini dilakukan oleh dokter dengan memberikan tindakan yang didasarkan sesuai diagnosa yang dilakukan. Ada kalanya dokter melakukan tindakan medis dengan kelalaian ataupun kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien yang ditanganinya, baik berupa materiil maupun immateriil. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis doktriner dengan membandingkan ketentuan ganti rugi keperdataan dalam hal malapraktik kedokteran di Indonesia dan di Spanyol dengan membandingkan berbagai ketentuan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Perdata Spanyol, Undang-undang Sektor Publik Spanyol, Undang-undang Kedokteran Spanyol, Kode Deontologis Medis Spanyol, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum Indonesia mengenai ganti rugi perdata dalam hal malapraktek kedokteran perlu untuk dispesifikasi lagi, yaitu dalam hal perluasan ruang lingkup ganti rugi yang tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, serta dalam hal kewajiban dokter untuk memiliki jaminan keuangan untuk menjamin dikompensasikannya kerugian yang dialami pasien sebagai akibat dari tindakan dokter yang lalai maupun tidak sesuai kode etik.

---

Health care legally aims to fulfil people's need for a healthy life. Ideally, this is done by doctors by providing actions that are based on the diagnosis made. There are times when doctors perform medical actions with negligence or errors that cause harm to the patients they handle, both in the form of material and immaterial. This research is written using the doctrinaire juridical method by comparing the provisions of civil compensation in the event of medical malpractice in Indonesia and Spain by comparing various provisions such as the Civil Code, Health Law, Indonesian Medical Code of Ethics, Spanish Civil Code, Spanish Public Sector Law, Spanish Medical Law, Spanish Medical Deontological Code, as well as other laws and regulations. Through this research, it can be concluded that the Indonesian legal provisions regarding civil compensation in the event of medical malpractice need to be further specified, namely in terms of expanding the scope of compensation that is not only limited to direct losses, as well as in terms of the doctor's obligation to have financial guarantees to ensure compensation for losses suffered by patients as a result of the doctor's negligent actions or not in accordance with the code of ethics."