Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) di Indonesia di tengah ketiadaan hukum yang secara spesifik mengaturnya. NCII merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini merupakan bentuk KBGO yang kerap terjadi kepada anak perempuan di bawah umur. Motif dari NCII umumnya dimulai dengan jalinan hubungan romantis, perekaman konten intim tanpa konsen maupun dengan konsen, sehingga berujung dengan pengancaman serta penyebaran konten intim tersebut tanpa persetujuan korban. Di Indonesia NCII masih diatur dalam konteks yang terbatas, yaitu hanya pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tentang perekaman konten intim tanpa persetujuan, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang mentransmisikan konten bermuatan asusila. Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa walaupun undang-undang Indonesia telah mengatur mengenai unsur tindak pidana NCII, akan tetapi pelaksanaannya terkadang masih belum optimal. Dalam suatu perkara NCII, biasanya terdapat beberapa unsur perbuatan lain yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusilanya saja. Hal ini berpotensi merugikan korban dalam mendapat keadilan. Oleh karena itu, melalui metode socio-legal, penelitian ini mengkaji bagimana penanganan perkara NCII yang paling ideal dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban. Penyelesaian jalur hukum bukanlah hal yang mudah bagi korban, sebab terdapat stigma dari masyarakat, sekolah, bahkan APH yang memperburuk situasi korban. Oleh karena itu korban NCII, terutama anak di bawah umur membutuhkan perlindungan lebih dalam menempuh penyelesaian jalur hukum, mulai dari proses pelaporan, persidangan, hingga pemulihan. Dalam memberikan keadilan bagi korban, diperlukan peran APH yang berperspektif korban. Selain keadilan, korban NCII anak di bawah umur juga membutuhkan pemulihan dan penanganan pasca-kejadian agar korban dapat kembali beraktivitas layaknya anak pada umumnya. Selain itu, penanganan korban NCII juga membutuhkan sinergisitas antara lembaga-lembaga sosial terkait. Pemerintah, APH, dan lembaga sosial harus bahu-membahu dalam pencegahan dan penanganan perkara-perkara NCII yang dialami korban anak di bawah umur untuk mencapai keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

---

This research aims to explore how legal protection is for victims of Online Gender Based Violence (KBGO) using the Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) mode in Indonesia amidst the absence of laws that specifically regulate it. NCII is an act of distributing intimate content without consent. This action is a form of KBGO which often occurs to underage girls. The motives for NCII generally start with a romantic relationship, recording intimate content without consent or with consent, which ends with threats and distributing intimate content without the victim's consent. In Indonesia, NCII is still regulated in a limited context, namely only in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law concerning recording intimate content without consent, and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law concerning transmitting immoral content. Through this research, the author found that although Indonesian law has regulated the elements of NCII criminal acts, its implementation is sometimes still not optimal. In an NCII case, there are usually several other elements of the act that meet the criteria for a criminal act. However, the punishment imposed on the perpetrator is only an element of the crime of spreading immoral content. This has the potential to harm victims in getting justice. Therefore, through socio-legal methods, this research examines how the most ideal handling of NCII cases can provide justice and protection for victims. Resolving legal action is not an easy thing for victims, because there is stigma from society, schools, and even law enforcement officers which worsens the victim's situation. Therefore, NCII victims, especially minors, need more protection in pursuing legal remedies, starting from the reporting process, trial, to recovery. In providing justice for victims, a law enforcement officer’s role with a victim perspective is needed. Apart from justice, minor NCII victims also need post-incident recovery and treatment so that victims can return to their activities like children in general. Apart from that, handling NCII victims also requires synergy between related social institutions. The government, law enforcement officers, and social institutions must work together in preventing and handling NCII cases experienced by minor victims to achieve justice, protection, and recovery for victims."

"Non-consensual Distribution of Intimate Images (NCDII) adalah jenis kasus kekerasan berbasis gender siber yang paling banyak terjadi, namun hanya sedikit sekali perempuan penyintas yang melaporkan viktimisasinya kepada polisi. Bahkan, melaporkan viktimisasinya kepada polisi menjadi pilihan terakhir bagi perempuan penyintas. Tulisan ini bertujuan untuk melihat reaksi non-formal dari perempuan korban/penyintas, maupun perempuan yang bukan merupakan korban/penyintas, terhadap viktimisasi sekunder yang dialami oleh perempuan saat melaporkan viktimisasinya kepada polisi. Tulisan ini berada di bawah naungan teori feminis radikal, dan menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk mengkaji berita dan cuitan yang berisi opini perempuan terkait penanganan kasus NCDII oleh polisi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepolisian adalah institusi yang tidak ideal bagi perempuan penyintas karena kepolisian adalah salah satu agen yang bertugas untuk melanggengkan patriarki. Perempuan yang mendapat perlakuan buruk dari polisi akan menceritakan pengalamannya melalui media online dan narasi ini kemudian mendorong terbentuknya digital feminist activism di kalangan perempuan untuk menentang perilaku polisi.

---

Non-consensual Distribution of Intimate Images (NCDII) is the most common type of cyber gender-based violence, yet only a few numbers of women survivors report their victimization to the police. In fact, reporting their victimization to the police is the last option for women survivors. This paper aims to examine the non-formal reaction of women victims/survivors, as well as women who are not victims/survivors, to the secondary victimization that experienced by women who reported their victimization to the police. This paper is written under the radical feminist theory framework, and uses qualitative content analysis method to examine news and tweets that contains women's opinions regarding the handling of NCDII cases by the police. The results of the analysis show that the police is not an ideal institution for female survivors because the police is one of the agents that’s in charge of perpetuating patriarchal ideology. Women who have been mistreated by the police will share their stories through online media and this narrative then encourage the formation of digital feminist activism among women to oppose police behavior."

"Masih banyak yang menganggap bahwa hokum yang baik adalah hukum yang netral dan objektif. Begitulah kemudian cara pandang seperti ini dicairkan legitimasinya dalam hokum melalui prinsip netralitas dan objektivitas. Melalui kedua prinsip tersebut hukum dipercaya mampu mendistribusikan keadilan bagi semua orang. Namun, bagi para feminis kedua prinsip tersebut justru berperan dalam melegitimasi ketidaksetaraan gender. Skripsi ini adalah sebuah telaah filosofis mengenai diskursus persoalan di dalam ranah hukum dari sudut pandang hukum berperspektif perempuan. Melalui kerangka berpikir feminist legal theory yang diajukan oleh Catharine Alice MacKinnon, tulisan ini melancarkan pertanyaan-pertanyaan kritikal berdasarkan pengalaman perempuan, untuk mempertanyakan tentang beberapa pokok pikiran dalam aliran positivism hukum dalam kaitannya dengan bagaimana perempuan ditempatkan.

---

This study aimed to determine whether

Many people assume that a good law is a law that is neutral and objective. The current perspective is legitimized in the law through the principle of neutrality and objectivity. Through these two principles, the law believed can distribute justice for everyone. However, for feminist, these two principles actually play a role in legitimizing gender inequality. This thesis is philosophical discourse about the problem of law from a female perspective. Through the feminist legal theory by Catharine Alice MacKinnon, this paper asks the critical questions based on women rsquo s experience, for questioning about some of the key points in the legal positivism in relation to how women are placed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan korban KBGO berdasarkan wacana kritis feminis Sara Mills terhadap komentar pengguna Twitter. Studi terdahulu analisis wacana kritis Sara Mills dalam membahas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bias media dalam merepresentasikan sosok perempuan korban. Hasil studi penelitian terdahulu juga menunjukkan masih sedikit pembahasan mengenai isu penyebaran konten intim non-konsensual dalam media sosial Twitter yang menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan korban penyebaran video non-konsensual dalam hal ini adalah Gisell direpresentasikan sebagai perempuan yang tidak bermoral dan perempuan rendahan. Hal ini disebabkan oleh status Gisell yang dalam video tersebut masih menjadi seorang istri. Selain merepresentasikan bagaimana perempuan korban penyebaran konten intim non-konsensual tersebut, penelitian ini juga menghasilkan bahwa terdapat tiga kategori respon pengguna Twitter terhadap korban. Tiga kategori tersebut adalah kategori pro, kontra dan uncategorized. Adapun ketiga kategori tersebut diperoleh melalui analisis respon para pengguna Twitter dari akun CNN Indonesia, Tempodotco, Detikcom dan Area Julid. Fenomena ini juga ditopang dengan berbagai akun media informasi tersebut yang menggunakan diksi seksis.

---

This study aims to find out how the representation of female victims of OGBV is based on Sara Mills' feminist critical discourse on Twitter user comments. Previous studies of Sara Mills' critical discourse analysis in discussing various cases of violence against women show media bias in representing female victims. The results of previous research studies also show that there is still little discussion on the issue of spreading non-consensual intimate content on Twitter social media using Sara Mills' critical discourse analysis. The results of this study show that women victims of the spread of non-consensual videos in this case are Gisell represented as unscrupulous women and lowly women. This is due to Gisell's status that in the video is still a wife. In addition to representing how women victims of the spread of non-consensual intimate content, this study also resulted in three categories of Twitter users' responses to victims. The three categories are pro, con and uncategorized categories. The three categories were obtained through an analysis of the responses of Twitter users from CNN Indonesia, Tempodotco, Detikcom and Julid Area accounts. This phenomenon is also supported by various information media accounts that use sexist diction."

"Non-consensual image sharing pada dasarnya adalah penyebaran gambar atau video intim milik seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Dalam kasus ini, non-consensual image sharing dianggap sebagai suatu kejahatan yang bersifat gender, dimana kejahatan ini diklasifikasikan sebagai KBGO yang menimpa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengalaman viktimisasi perempuan yang mengalami nonconsensual image sharing. Data yang didapatkan dari penelitian ini dikumpulkan melalui metode kualitatif atau wawancara tidak terstruktur kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah AZ, KH, dan AK. Metode wawancara tidak terstruktur bersama ketiga narasumber ini digunakan untuk menggali lebih lanjut bagaimana pengalaman mereka saat mengalami non-consensual image sharing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para perempuan ini mengalami viktimisasi yang beragam. Fenomena ini dilihat oleh teori feminis radikal sebagai suatu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, serta kepemilikan modern terhadap perempuan. Para narasumber juga mengalami dampak akibat non-consensual image sharing yang mereka terima yang dibahas juga dalam penelitian ini.

---

Non-consensual image sharing pada dasarnya adalah penyebaran gambar atau video intim milik seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Dalam kasus ini, non-consensual image sharing dianggap sebagai suatu kejahatan yang bersifat gender, dimana kejahatan ini diklasifikasikan sebagai KBGO yang menimpa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengalaman viktimisasi perempuan yang mengalami nonconsensual image sharing. Data yang didapatkan dari penelitian ini dikumpulkan melalui metode kualitatif atau wawancara tidak terstruktur kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah AZ, KH, dan AK. Metode wawancara tidak terstruktur bersama ketiga narasumber ini digunakan untuk menggali lebih lanjut bagaimana pengalaman mereka saat mengalami non-consensual image sharing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para perempuan ini mengalami viktimisasi yang beragam. Fenomena ini dilihat oleh teori feminis radikal sebagai suatu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, serta kepemilikan modern terhadap perempuan. Para narasumber juga mengalami dampak akibat non-consensual image sharing yang mereka terima yang dibahas juga dalam penelitian ini."

"

Prostitusi merupakan permasalahan yang pelik di Indonesia. Di Indonesia, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan prostitusi selalu dikaitkan dengan isu moral dan agama. Padahal seyogianya, prostitusi juga melibatkan pekerja seks sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, karena perempuan rentan dalam prostitusi. Kebijakan rehabilitasi sosial merupakan kebijakan yang muncul lebih atas dasar agama dan moralitas ketimbang perlindungan bagi perempuan. Dalam penelitian ini, pembahasan mencakup ditelaahnya prostitusi dalam segi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan ruang bagi suara perempuan pekerja seks yang sedang menjalani rehabilitasi sosial. Hal ini untuk melihat dan pada akhirnya mengambil kesimpulan tepat atau tidak tepatnya kebijakan rehabilitasi sosial yang berlaku sekarang untuk menanggulangi prostitusi. Adapun konsep yang digunakan adalah feminist jurisprudence, khususnya sexual dominance model. Metode penelitian adalah yuridis-empiris. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah bahwa rehabilitasi sosial bukan merupakan kebijakan yang tepat baik untuk menanggulangi atau menghapuskan prostitusi, maupun untuk menjaga ketertiban umum.

---

Prostitution is a complex problem in Indonesia. In Indonesia, regulations and policies relating to prostitution are always associated with moral and religious issues. Yet in fact, prostitution should also involve sex workers as stakeholders in policy making, because women are vulnerable in prostitution. Social rehabilitation policy is a policy that appears more on the basis of religion and morality than protection for women. In this study, the discussion includes the study of prostitution in terms of laws and regulations. The research also provides space for the voices of women sex workers who are undergoing social rehabilitation. This is to see and finally draw conclusions about the right or inaccurate social rehabilitation policies that apply now to tackle prostitution. The concept used is feminist jurisprudence, specifically the sexual dominance model. The research method is juridist-empiric. The results obtained from the writing of this thesis are that social rehabilitation is not an appropriate policy either to tackle or eliminate prostitution, or to maintain public order.

"