Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Insurable Interest dalam sengketa klaim asuransi pengangkutan laut, khususnya kasus antara CV. Benua Swadaya Makmur dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 861/Pdt.G/2019/PN MDN dan Nomor: 353/Pdt/2020/PT MDN. Permasalahan yang dibahas meliputi: 1) kewajiban perusahaan asuransi terhadap klaim yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai Insurable Interest terhadap objek asuransi yang mengalami kerugian dan 2) pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang pengangkutan laut dikaitkan dengan penerapan prinsip Insurable Interest. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus antara CV BSM dan PT AEII serta Chin Hai adalah bahwa CV BSM memiliki Insurable Interest yang sah terhadap kapal yang dimilikinya. Namun, CV BSM tidak dianggap memiliki Insurable Interest yang sama terhadap muatan kapal tersebut. Dalam hal ini, perlu dibedakan dan dipahami tentang konsep pertanggungan ganda dan peran serta tanggung jawab agen asuransi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pemegang polis. Putusan ini juga menegaskan bahwa dalam menilai klaim asuransi, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan prinsip Insurable Interest melalui pertimbangan aspekaspek seperti kepemilikan, tanggung jawab, dan risiko terkait dengan kapal serta muatan kapal. Selain itu, prinsip utmost good faith juga menjadi fokus perhatian dalam kasus ini, menuntut transparansi dan kejujuran dalam semua aspek penyampaian informasi yang terkait dengan risiko asuransi. Terakhir, prinsip indemnitas juga menjadi pertimbangan kunci dalam proses pengadilan, yang menggarisbawahi bahwa ganti rugi yang diberikan seharusnya mencerminkan kerugian finansial nyata yang dialami, dan tidak boleh melebihi nilai kerugian tersebut.

---

This thesis discusses the application of Insurable Interest in maritime insurance claim disputes, specifically the case between CV. Benua Swadaya Makmur and PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia as adjudicated in Decision Number: 861/Pdt.G/2019/PN MDN and Number: 353/Pdt/2020/PT MDN. The issues addressed include: 1) the obligations of insurance companies towards claims filed by individuals who do not possess Insurable Interest in the insured object that suffered losses and 2) legal considerations by judges in deciding maritime transport cases in relation to the application of the Insurable Interest principle. The research methodology used in this the doctrinal method supported by secondary data. Based on the research findings, it can be concluded from the case between CV BSM, PT AEII, and Chin Hai that CV BSM has a legitimate Insurable Interest in the vessel it owns. However, CV BSM is not deemed to possess the same Insurable Interest in the ship's cargo. In this context, it is necessary to distinguish and understand the concept of double insurance and the role and responsibilities of insurance agents in providing accurate and complete information to policyholders. This decision also affirms the importance for judges to consider the principle of Insurable Interest in evaluating insurance claims, through the consideration of aspects such as ownership, responsibility, and risks associated with the ship and its cargo. Additionally, the principle of utmost good faith also becomes a focal point in this case, demanding transparency and honesty in all aspects of information disclosure related to insurance risks. Lastly, the principle of indemnity is a key consideration in the judicial process, emphasizing that compensation provided should reflect the actual financial losses incurred, and should not exceed the value of the losses."

"Tulisan ini menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 861/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang memerintahkan PT Asuransi Asoka Mas untuk membayar ganti kerugian (klaim) kepada CV. Benua Swadaya Makmur, ditinjau dari prinsip Insurable Interest dan Contribution. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menyoroti bahwa sengketa terjadi karena objek pertanggungan memiliki dua asuransi dari perusahaan berbeda dan objek tersebut bukan milik CV. Benua Swadaya Makmur. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi penerapan kedua prinsip ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Insurable Interest telah sesuai, mengingat hubungan hukum antara tertanggung dan objek pertanggungan. Namun, penerapan prinsip Contribution dalam putusan hakim dinilai kurang tepat. Sebaiknya, prinsip Contribution diterapkan dengan membagi tanggung jawab antara kedua perusahaan asuransi yang menanggung objek pertanggungan, untuk mencerminkan keadilan dan proporsionalitas dalam pengelolaan klaim asuransi.

---

This paper analyzes the legal considerations in the Medan District Court Decision No. 861/Pdt.G/2019/PN.Mdn, which ordered PT Asuransi Asoka Mas to pay compensation (claims) to CV. Benua Swadaya Makmur, as examined through the principles of Insurable Interest and Contribution. The study employs a doctrinal research method to assess the issues at hand. It highlights that the dispute arose because the insured object was covered by two insurance policies from different companies and was not owned by CV. Benua Swadaya Makmur. Therefore, further analysis is required to evaluate the application of these principles. The findings reveal that the application of the principle of Insurable Interest was appropriate, given the legal relationship between the insured party and the insured object. However, the application of the principle of Contribution in the court’s decision was deemed inadequate. It is recommended that the principle of Contribution be applied by allocating liability between the two insurance companies covering the insured object, thereby ensuring fairness and proportionality in claim management."

"Prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (insurable interest) merupakan salah satu prinsip dalam asuransi dan salah satu syarat sah perjanjian asuransi. Prinsip ini yang membedakan perjanjian asuransi dengan perjanjian perjudian atau pertaruhan, yang harus dipegang teguh agar asuransi tidak disalahgunakan. Skripsi ini akan membahas pengaturan prinsip insurable interest di Indonesia, serta penerapannya dalam kasus Wiratman Asman melawan PT. Asuransi QBE Pool Indonesia, yaitu kasus penolakan pembayaran klaim dengan alasan tertanggung tidak memiliki kepentingan pada obyek pertanggungan. Kasus ini telah di putus sampai tingkat kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undangundang, konseptual dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis, ternyata pengaturan prinsip insurable interest masih belum lengkap atau memiliki kekurangan dan Majelis Hakim pada kasus tersebut, belum memahami dan menerapkan prinsip tersebut. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengaturan prinsip tersebut harus diperbaharui, diatur lebih lanjut atau dibuat secara jelas dalam polis, serta pengetahuan hakim dalam bidang hukum asuransi harus terus ditingkatkan.

---

Principle of insurable interest is one of the insurance principles and one of the requirements for a valid insurance agreement. This principle differentiates insurance agreement from gambling and it should be complied with to prevent any abuse of insurance. This undergraduate thesis discusses the principle of insurable interest in Indonesia, and its application in Wiratman Asman v. PT. Asuransi QBE Pool Indonesia Case. In this case, the insured's claim is dismissed since it was ruled that the insured does not have an insurable interest. This case has been decided in the cessation level. This is juridical-normative research where writer used three kind of approaches: law, concept and case study. In addition to that, writer used quality analysis method. The result of the analysis shows that the regulations on the insurable interest principle is inadequate. Moreover, the judges still do not understand the concept of insurable interest principle and cannot implement this principle properly. In order to be implemented correctly, regulation of principle should be reviewed, and made clearer, and judges? knowledge about field of insurance law should be improved."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen perusahaan pembiayaan konsumen dalam penerapan prinsip insurable interest pada saat terjadi klaim asuransi kendaraan bermotor yang diperoleh konsumen melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen seharusnya memposisikan konsumen sebagai mitra dalam usaha pembiayaan. Konsumen harus diberikan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen perusahaan pembiayaan konsumen maupun hak dan kewajibannya sebagai konsumen Perusahaan Asuransi; Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus memberikan informasi tentang adanya pengalihan risiko atas obyek yang dibiayai kepada Perusahaan Asuransi sekaligus hak dan kewajiban konsumen sebagai pihak yang menguasai obyek yang dibiayai. Dengan keterbukaan informasi tentang adanya perlindungan dari perusahaan asuransi, diharapkan konsumen dapat segera melakukan tindakan yang tepat pada saat terjadi risiko atas obyek yang dibiayai untuk menghindari hilangnya hak konsumen atas ganti rugi dari Perusahaan Asuransi.

---

ABSTRACTThe thesis is discuss about the legal protection of consumer from financing company and the immplementation of principle of Insurable Interest in the event of insurance motor vehicle claim. This research is a normative law. The results suggest that the consumer financing company should positioning consumer as a partner in the financing business. Consumer must get information about their rights and duties as a consumer of financing company and as a consumer of insurance company; the consumer financing company should give the information about risk transfer of the object financing to the insurance company, including rights and duties of consumer, those who controlled the object financing. With the disclosure of information about the protection of the insurance company, the consumer is expected to immediately take appropriate action at the time of risk to avoid loss of consumer rights"

"Aplikasi Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan dalam Menentukan Penerima Manfaat (klaim) dari Perjanjian asuransi jiwa sering menimbulkan masalah, ini karenaIndonesia sendiri tidak memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur masalah itu. Pentingnya mengatur prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan adalah karena pada dasarnya prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dimaksudkan agar perjanjian asuransi tidak dibuat sebagai perjanjian taruhan, yang dalam asuransi jiwa untuk mencegah orang yang pada dasarnya tidak berhak menjadi Penerima Manfaat (klaim) untuk menerima manfaat dari polis asuransi jiwa. Pada dasarnya pengaturan terkait dengan wasiat (wasiat) dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan pengaturan yang berkaitan dengan penentuan Penerima Manfaat (klaim) dalam perjanjian asuransi jiwa, ini karena keduanya memiliki ketentuan masing-masing berbeda satu sama lain. Dalam tulisan ini kita akan membahas tentang pihak mana yang dapat dikatakan memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dengan tertanggung sehingga mereka dapat menjadi Penerima Manfaat (klaim) polis asuransi jiwa.

---

Insured Interest Application in Determining Beneficiaries (claims) from Life insurance agreements often cause problems, this is because Indonesia itself does not have provisions that specifically regulate the problemthat. The importance of regulating the principle of insurable interests is due to its nature the principle of insurable interest is intended so that insurance agreements are not made as a betting agreement, which is in life insurance to prevent people who are basically not entitled to be Beneficiaries (claims) for receive benefits from a life insurance policy. Basically the settings related to wills (wills) in this case cannot be equated with arrangements relating to the determination of Beneficiaries (claims) in the agreement life insurance, this is because both have their respective provisions different each other. In this article we will discuss about which party can be said to have insurable interests with the insured so they can become Beneficiaries (claims) life insurance policy."

"Peer to peer lending merupakan sebuah inovasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Risiko umum dari kegiatan pinjam meminjam uang ini adalah kegagalan debitur untuk melunasi pinjamannya. Asuransi menjadi salah satu mitigasi yang digunakan terhadap risiko tersebut. Skripsi ini membahas mengenai apakah asuransi kredit fintech peer to peer lending sudah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme penutupan asuransi dan penyelesaian klaim, serta penerapan prinsip insurable interest dan indemnity. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) peraturan perundangan perasuransian saat ini belum cukup mengatur mengenai asuransi kredit fintech peer to peer lending; (2) proses penutupan asuransi dilakukan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh penanggung dalam polis demikian juga untuk proses penyelesaian klaim; (3) prinsip insurable interest pada asuransi ini diterapkan dengan berlandaskan hubungan perjanjian antara penerima pinjaman (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) yang diwakili oleh penyelenggara, sementara prinsip indemnity diterapkan dengan menghitung sisa jumlah kewajiban yang belum dibayar (tunggakan kredit) setelah dikurangi dengan risiko sendiri atau deductible (excess), sehingga tidak melebihi kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada OJK selaku regulator dan pengawas agar menerbitkan peraturan OJK yang memuat ketentuan yang lebih jelas dan lebih lengkap mengenai asuransi kredit fintech peer to peer lending.

---

Peer to peer lending is an innovative lending and borrowing service based on information technology. The general risk of lending and borrowing money is the failure of the debtor to repay the loan. Insurance is one of the mitigation used against that risk. This thesis discusses peer to peer fintech lending credit insurance from the point of whether it is sufficiently regulated in legislation, insurance closing mechanism and settlement of claims, as well as the application of the insurable interest and indemnity principle. The research method that used in this thesis is juridical-normative through literature study and applicable laws and regulations. The conclusions of this research state that (1) the current legislation is not sufficient to regulate fintech peer to peer lending credit insurance; (2) the insurance closing and settlement of claims is done by following the mechanisms and procedures that have been determined by the insurer under the policy; (3) the principle of insurable interest in this insurance is applied based on the agreement relationship between the borrower (debtor) and the lender (creditor) represented by the organizer, while the indemnity principle is applied by calculate the remaining amount of liabilities (credit arrears) after deducting the own risk or a deductible (excess), so it does not exceed the losses actually suffered by the insured. Based on these conclusions, the authors advise the OJK as regulators and supervisors to enact OJK regulations that contain better and more complete provisions for peer to peer fintech lending credit insurance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai prinsip Insurable Interest dalam asuransi jiwa. Tertanggung memiliki insurable interest terhadap dirinya sendiri sehingga, tertanggung yang mengasuransikan jiwanya mempunyai hak untuk menunjuk seseorang lainnya sebagai penerima manfaat klaim asuransi saat tertanggung meninggal dunia. Sengketa yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan putusan No.10/PDT.G/2015/PN.LBP dengan pokok permasalahan yakni; apakah penyelesaian klaim asuransi jiwa pada putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip insurable interest dan apakah ahli waris yang namanya tidak ditulis sebagai pihak yang berhak menerima manfaat polis klaim berhak secara hukum untuk menerima manfaat klaim polis asuransi jiwa. Dalam putusan ini Majelis Hakim memutuskan memberikan manfaat klaim asuransi kepada pihak lain yang tidak tertulis sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa tersebut dikarenakan merupakan ahli waris dari tertanggung. Sehingga ahli waris mendapatkan manfaat klaim asuransi walaupun, namanya tidak tercantum sebagai penerima manfaat asuransi. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan studi kasus, serta menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan prinsip insurable interest yang merugikan pihak yang berhak menerima manfaat klaim asuransi jiwa tersebut dan perjanjian asuransi bukan merupakan warisan sehingga bukan merupakan hak ahli waris untuk menerima dana asuransi jika nama ahli waris tersebut tidak tertulis dalam polis asuransi sebagai penerima manfaat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the principle of Insurable Interest in life insurance. The insured has an insurable interest to himself so that the insured who insures his life have the right to appoint another person as the beneficiary claim of insurance when the insured passed away. The dispute discussed in this study is based on the district court decision No.10 PDT.G 2015 PN. LBP with the research questions is the settlement of a life insurance claim on the above decision is in accordance with the principle of insurable interest and is an heir whose name is not written as a beneficiary entitled to receive a policy benefit claim is legally entitled to receive life insurance benefit claims . In this court decision the Panel of Judges decided to grant benefits claims of insurance to other parties who are not written as beneficiaries in the life insurance policy due to their legal standing as the heirs of the insured. This thesis uses normative juridical method, where the writer use the approach of law, conceptual and case study, and use descriptive analytical method. The results of this research is the Panel of Judges has incorrectly applied the insurable interest principle and the insurance law. "

"Prinsip itikad paling baik atau utmost good faith pada intinya mengatur tentang itikad baik antara tertanggung dan penanggung atau perusahaan asuransi saat perjanjian asuransi sedang berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menjadi dasar hukum pembatalan pertanggungan asuransi jika tertanggung menutup-nutupi informasi yang diketahuinya. Sehingga, tertanggung dalam perjanjian asuransi harus menyampaikan informasi dan fakta-fakta materiil terkait dirinya atau objek yang diasuransikan dengan jujur dan apa adanya untuk mengindari pembatalan polis dan/atau penolakan klaim asuransi. Namun, dalam praktiknya, tidak hanya tertanggung yang lalai dalam menjalankan prinsip utmost good faith dan melakukan misrepresentasi, melainkan penanggung juga dapat melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, penanggung dan juga agen asuransi yang mewakili penanggung dalam penyelenggaraan perjanjian asuransi diwajibkan untuk menggali fakta-fakta materiil dari pihak penanggung, baik sebelum, saat, dan setelah perjanjian asuransi diadakan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana pelanggaran prinsip utmost good faith atau itikad paling baik sebagai dasar pembatalan polis asuransi jiwa dan penolakan pencairan klaim asuransi tertanggung dalam sengketa asurasi jiwa antara PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nurmian Sibarani tidak diimplementasikan dengan baik oleh pihak asuransi jika mengacu kepada hukum asuransi, kemudian juga menjelaskan mengenai dampak dari perusahaan asuransi yang tidak memberikan informasi dengan sebenar-benarnya mengenai Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan berbohong kepada tertanggung. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif. Skripsi ini juga akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melakukan penelitan, penulis berkesimpulan bahwa pihak penanggung dan pertanggung harus berperan aktif dalam mengadakan perjanjian asuransi; tertanggung menyampaikan fakta materiil dan penanggung menjelaskan ke tertanggung apa saja informasi yang harus disampaikan ke tertanggung dan hal persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi miskomunikasi dan permasalahan antara pihak penanggung dan tertanggung.

---

The principle of utmost good faith essentially regulates the good faith between the insured and the insurer or insurance company in the insurance agreement. This principle is regulated in Article 251 of the Commercial Code which is the legal basis for canceling insurance coverage when the insured conceals information he knows. Thus, the insured in the insurance agreement must convey information and material facts related to himself or the insured object honestly and as it is to avoid policy cancellation and / or rejection of insurance claims. However, in practice, it is not only the insured who is negligent in carrying out the principle of utmost good faith and misrepresentation, but the insurer can also violate this principle. Therefore, the insurer and also the insurance agent representing the insurer in the implementation of the insurance agreement are required to explore the material facts from the insurer, both before, during, and after the insurance agreement is held. This thesis will discuss how the violation of the principle of utmost good faith as the basis for canceling the life insurance policy and refusing to disburse the insured's insurance claim in the life insurance dispute between PT Asuransi Allianz Life Indonesia and Nurmian Sibarani is not implemented properly by the insurance company when referring to insurance law, then also explains the impact of insurance companies that do not provide true information about Life Insurance Request Letter (SPAJ) and lie to the insured. In writing this thesis, the author uses a juridical-normative research method and a qualitative approach. This thesis will also use primary and secondary legal materials. After conducting the research, the author concludes that the insurer and the insured must play an active role in entering into an insurance agreement; the insured should convey material facts and the insurer must explain to the insured what information must be conveyed to the insured and what requirements must be met by the insured. This aims to reduce miscommunication and problems between the insurer and the insured."

"ABSTRAKPengaturan mengenai prinsip kerahasiaan rekam medis di Indonesia masih bertentangan dengan prakteknya, terutama pada praktek usaha asuransi kesehatan. Di mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 bahwa berkas rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pasien hanya berhak atas isi rekam medis dalam bentuk resume medis. Sedangkan masih ada perusahaan asuransi yang menjadikan rekam medis sebagai salah satu syarat pengajuan klaim. Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kerahasiaan rekam medis dalam praktek usaha asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan lain yang dapat diaplikasikan pada rekam medis, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tetang Rahasia Kedokteran. Menurut peraturan tersebut, rekam medis termasuk ke dalam rahasia kedokteran yang dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien berupa pembayaran asuransi. Penulis menyarankan agar peraturan mengenai rekam medis lebih diselaraskan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, seperti misalnya perusahaan asuransi.

---

ABSTRACTThe regulation on the principle of confidentiality of medical records in Indonesia is still contrary to the practice, especially in the practice of health insurance business. Where is mentioned in Minister of Health Regulation No. 269 year 2008 that medical record files belong to Healthcare Facilities and patients are only entitled to the contents of medical records in the form of medical resumes. While there are few insurance companies that still set medical records as one of the requirements for filing claims. This thesis discusses the application of the principle of confidentiality of medical records in the practice of health insurance business in Indonesia. This research uses juridical normative research method with secondary data obtained from library materials, and supported by primary data as supporting data. The results showed that there are other laws and regulations that can be applied to the medical record, namely Minister of Health Regulation No. 36 year 2012 about the Medical Confidentiality. According to the regulation, medical record is include to medical confidentiality that can be disclosed for the benefit of patients health in the form of insurance payments. The authors suggest that the regulation on medical records shall be more aligned and adjusted to the patients rsquo needs and other interested parties, such as insurance companies. "

"Dalam skripsi ini dibahas mengenai prinsip insurable interest dalam asuransi dengan judul Penerapan Asas Insurable Interest Dalam Penentuan Penerima Manfaat Klaim Tertanggung Meninggal dalam Polis Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 46/PDT.G.S/2020/PN.JMB). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana insurable interest menjadi penentu siapa yang berhak menerima manfaat polis (klaim) meninggal dunia dalam polis asuransi jiwa dan bagaimana kemudian penerapan dari insurable interest dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN.Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas insurable interest menjadi penentu siapa yang berhak atas penerima manfaat polis asuransi jiwa dikarenakan insurable interest diwajibkan ada selama masa berlakunya pertanggungan sebagaimana dalam Pasal 250 KUHD dan bertujuan untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan mendapatkan keuntungan atas jiwa orang yang dipertanggungkan. Dalam Ernawati melawan Darneli (PN Jambi, 2020), Majelis Hakim kurang tepat dalam menerapkan asas insurable interest yang disebabkan karena Majelis Hakim hanya menilai segi formalitas dari perjanjian asuransi jiwa milik Bastion dan Penggugat saja, namun tidak menilai ketentuan materil perjanjian asuransi berupa insurable interest dan fakta di luar perjanjian asuransi jiwa yang membuktikan bahwa Penggugat tidak berkepentingan atas penerima manfaat klaim asuransi jiwa milik Bastion dan tidak mengalami kerugian dari wafatnya Bastion. Saran dari penulis untuk permasalahan dalam skripsi ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih mendalam mengenai batasan atau kondisi yang bisa menyebabkan seseorang memiliki insurable interest dalam perundang-undangan di Indonesia dan dianjurkannya bagi para pemilik polis asuransi untuk memberitahukan penanggung segera apabila terjadi perubahan fakta terkait dirinya maupun objek asuransi secara berkala.

---

In this thesis, the Insurable Interest principle in the insurance law will be discussed with the title of Application Analysis of Insurable Interest Principle in Determining the Beneficiary of a Deceased Policy Holder’s Life Insurance (Case Study Court Decision Number 46/PDT.G.S/2020/PN.JMB). The problems arising in this thesis are how insurable interest can be a factor to determine a rightfully beneficiary of a deceased’s life insurance and how is the insurable interest being applied in Jambi District Court Decision Number 46/Pdt.G.S/2020/PN.Jmb. In this thesis, juridical normative type of research would be used with the usage of secondary data. The analysis method of this thesis is being done with the quantitative method. The results of this thesis show that the insurable interest principle is a determinant factor to determine the rightfully beneficiary of a deceased’s life insurance because it is obligated to have one during the insurance period, as stated in Article 250 Indonesian Commerce Code (KUHD) and insurable interest has the goal of prevent those who are unrightfully to benefit from the perils happened to the insured’s life. In Ernawati v. Darneli (PN Jambi, 2020), The Judge did not applicate the insurable interest principle in the appropriate way, because The Judge only considered the formalities of an insurance contract belonging to Bastion and the Plaintiff, but did not consider the substantial aspect of an insurance contract, which is the insurable interest principle, also the factual happenings outside the insurance contract that prove the Plaintiff does not have an interest in Bastion’s death nor the Plaintiff will suffer any damages because of Bastion’s death. The recommendations of this thesis are the importance of having a more in-depth regulation concerning the limitations or conditions of when does one have an insurable interest in the Indonesian law and the suggestion of immediate issuance of periodical updates of insurance policy to the insurance company by the policy holders, should a change of conditions of themselves or of the insured objects ever happen."