Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akumulasi Iuran Pensiun yaitu kumpulan iuran program pensiun milik Pegawai Negeri Sipil yang saat ini dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Dana Akumulasi Iuran Pensiun tersebut pada awalnya dikelola oleh Kementerian Keuangan sebelum akhirnya diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk mengelola program jaminan dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara. Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun ini juga diatur secara ketat oleh Menteri Keuangan baik itu penggunaannya, penempatannya, dan mekanisme divestasinya melalui peraturan Menteri Keuangan. Jumlah Akumulasi Iuran Pensiun mengalami penurunan akibat kepemilikan 18 stand/kios pada Jembatan Merah Plaza Surabaya yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa posisi Akumulasi Iuran Pensiun dalam keuangan publik, batasan-batasan penerapan Business Judgment Rule, dan pengenaan kerugian negara terhadap Direksi PT TASPEN (Persero) akibat adanya kerugian Akumulasi Iuran Pensiun tersebut. Masalah difokuskan kepada penerapan prinsip Business Judgment Rule atas kerugian Akumulasi Iuran Pensiun akibat kepemilikan stand/kios pada salah satu mall di Surabaya yaitu Jembatan Merah Plaza dan pengenaan kerugian keuangan negara terhadap kerugian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dimana menggunakan metode interpretatif untuk menganalisa kasus pengambilan keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) yang hasilnya kemudian dikembangkan menjadi analisis deskriptif. Berdasarkan teori Business Judgment Rules, Keuangan Negara, dan Kerugian Negara, maka disimpulkan bahwa kerugian Akumulasi Iuran Pensiun atas kepemilikan stand/kios Jembatan Merah Plaza bukan merupakan kerugian negara dan Direksi PT TASPEN (Persero) tidak dapat dipersalahkan atas kerugian tersebut karena telah memenuhi kriteria Business Judgment Rule. Penelitian ini menyarankan untuk segera dilakukan cut loss dengan melakukan penjualan terhadap stand/kios tersebut dengan terus mendorong Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai dasar untuk melakukan cut loss.

---

Accumulated Pension Contributions is the contributions of pension program belongs to civil servants which collected and currently managed by PT TASPEN (Persero Accumulated Pension Contributions Fund was initially managed by the Ministry of Finance before finally being handed over to PT TASPEN (Persero) one of State-Owned Enterprise established to manage the social insurance program for civil servants. The management of Accumulated Pension Contributions is strictly regulated by the Minister of Finance regarding its use, placement, and divestment mechanism through Minister of Finance regulations. The accumulated amount of pension contributions has decreased due to the ownership of 18 stands/kiosks at the Jembatan Merah Plaza Surabaya carried out by PT TASPEN (Persero). This research aims to examine and analyze Accumulated Pension Contribution's position in public finances, the limitations of implementing the Business Judgment Rule, and the imposition of state financial losses on the Directors of PT TASPEN (Persero) due to Accumulated Pension Contribution's losses. The problem focuses on the application of the Business Judgment Rule principle to the losses of accumulated pension contributions due to ownership of Jembatan Merah Plaza stand/kiosk and the imposition of state financial losses on these losses. This research is doctrinal legal research which uses interpretive methods to analyze cases of decision making by the Directors of PT TASPEN (Persero) whose results are then developed into descriptive analysis. Based on the theory of Business Judgment Rules, State Finances, and State Losses, it is concluded that the loss in Accumulated Pension Contributions from the ownership of the Jembatan Merah Plaza stand/kiosk is not a state financial loss and the Directors of PT TASPEN (Persero) cannot be blamed for this loss because they have met the criteria of Business Judgment Rules. This research suggests cutting loss immediately by selling the stand/kiosk while continuing to encourage the Minister of Finance to issue implementing regulations for Law Number 4 of 2004 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector as a basis for cutting loss."

"Penulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif kerugian keuangan negara dan penerapan konsep Business Judgment Rule terhadap anak perusahaan BUMN dalam Perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk. Adapun metode Penelitian ini bersifat doktrinal, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini kerugian pada anak perusahaan BUMN dapatkah dikatakan sebagai kerugian keuangan negara selain itu dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menimpa anak perusahaan BUMN sejauh mana prinsip Business Judgement Rule dapat diterapkan sehingga memberikan perlindungan kepada pengurus atau karyawan suatu BUMN. Penulis dalam karya tulis ini, mencoba melakukan pembahasan anak perusahaan BUMN dalam Perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk yang mengalami kerugian dapat dianggap merugikan keuangan negara serta penulis mencoba melihat sejauh apa prinsip Business Judgment Rules dapat diterapkan dalam kasus ini. Tentu harapannya adalah penulis dapat memberikan pandangannya mengenai kerugian keuangan negara terhadap anak perusahaan BUMN, dan harapannya Pemerintah dapat membuat sebuah regulasi yang cukup tegas mengenai batasan kerugian terhadap anak perusahaan BUMN, dengan banyaknya tafsiran mengenai kerugian keuangan negara dari berbagai regulasi membuat perdebatan mengenai kerugian keuangan negara tidak kunjung berkahir terutama dalam tataran aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim

---

This writing aims to provide a perspective on state financial losses and the application of the Business Judgment Rule concept to BUMN (State-Owned Enterprises) subsidiaries in Case Number 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk. The research method used is doctrinal, describing and analyzing the issues raised to provide legal arguments as the basis for determining whether an event is right or wrong and how it should be according to the law. The problem in this thesis is whether the losses at BUMN subsidiaries can be considered state financial losses. Additionally, in cases of corruption experienced by BUMN subsidiaries, to what extent can the Business Judgment Rule principle be applied to protect the management or employees of BUMN? In this thesis, the author attempts to discuss the BUMN subsidiaries in Case Number 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk that have suffered losses, which can be considered as harming state finances. The author also attempts to see how far the Business Judgment Rule principle can be applied in this case. The hope is that the author can provide their view regarding state financial losses concerning BUMN subsidiaries and that the Government can make sufficiently firm regulations regarding the limits of losses to BUMN subsidiaries. With many interpretations of state financial losses from various regulations, the debate about state financial losses does not end, especially among law enforcement officials, particularly prosecutors and judges."

"Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakan dan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Berdasarkan doktrin Business Judgment Rule, Direksi dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan akibat keputusan bisnis yang diambil direksi. Penelitian ini untuk menganalisa lebih dalam pemahaman mengenai doktrin Business Judgment Rule dan keterkaitannya dengan pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dan preskriptif, dimana peneliti mencoba untuk memahami doktrin Business Judgment Rule dan mencari keberadaan doktrin ini di dalam hukum perusahaan di Indonesia, di samping itu peneliti mencoba untuk melihat dampak yang mungkin timbul apabila doktrin Business Judgment Rule diterapkan di Indonesia.

---

Directors in managing a Company, while take actions and business decisions may cause losses to the Company. Under the Business Judgment Rule doctrine, Directors are assumed not to be responsible for any losses of the Company due to business decisions of the directors. This research analysises deeper and further in understanding the Business Judgment Rule doctrine and their relation to Article 97 paragraph (5) Limited Company Act. Based on its form, the typology used in this study is explanatory and prescriptive research, where researchers try to understand the doctrine of the Business Judgment Rule and look for the existence of this doctrine in the company law in Indonesia, in addition, the researchers tried to see the impact that may arise if the Business Judgment Rule is applied in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan prinsip Business Judgment Rule bagi PT Jasa Raharja dalam penyelesaian keterlambatan penyetoran Iuran Wajib Pesawat Udara oleh Perusahaan Penerbangan akibat adanya Pandemi COVID-19 dengan pokok permasalahan pertama yaitu, bagaimanakah pengaturan Prinsip Business Judgment Rule yang dapat diberlakukan oleh PT Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan? Kedua, bagaimanakah penerapan Prinsip Business Judgment Rule bagi Direksi PT Jasa Raharja dalam pengambilan keputusan atas penyelesaian keterlambatan penyetoran Iuran Wajib Pesawat Udara oleh Perusahaan Penerbangan serta pemberian Biaya Kontribusi pada saat Pandemi COVID-19?, dan yang ketiga, kendala dan permasalahan apa saja yang dapat menghambat penerapan Prinsip Business Judgment Rule bagi Direksi PT Jasa Raharja dalam pengambilan keputusan tersebut, dan upaya-apaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan ketentuan prinsip Business Judgment Rule oleh PT Jasa Raharja berpedoman pada UU No.40/2007 dan Anggaran Dasar Perusahaan. Selajutnya Direksi PT Jasa Raharja dapat menerapkan prinsip Business Judgment Rule dalam memberi keputusan penyelesaian keterlambatan penyetoran Iuran Wajib Pesawat Udara oleh Perusahaan Penerbangan dengan tetap memberikan Biaya Kontribusi yang didasarkan pada justifikasi dan dasar pertimbangan tertentu. Hasil penelitian ini juga menunjukan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi serta uapaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud. Saran dari penelitian ini adalah agar pelaksanaan prisnip Business Judgment Rule dilaksanakan secara konprehensif dan penuh tanggung jawab.

---

This thesis discusses the implementation of the Business Judgment Rule principle for PT Jasa Raharja in resolving the delay in depositing the Aircraft Mandatory Contribution by the Airline Company due to the COVID-19 Pandemic with the first main problem, namely, how to regulate and apply the Business Judgment Rule principle that can be implemented by PT Jasa Raharja based on Act 40/2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association? Second, how is the application of the Principles of Business Judgment Rule for the Directors of PT Jasa Raharja in making decisions on the settlement of delays in depositing Obligatory Premium of Passenger Planes by Airline Companies and providing Contribution Fees during the COVID-19 Pandemic? hinder the implementation of the Business Judgment Rule for the Board of Directors of PT Jasa Raharja in making these decisions, and what efforts need to be made to overcome them?. The method used in this study is a normative juridical research method using secondary data. The results of this study indicate that the regulation of the provisions of the Business Judgment Rule by PT Jasa Raharja is guided by Act 40/2007 and the Company's Articles of Association. Furthermore, the Board of Directors of PT Jasa Raharja may apply the Business Judgment Rule principle in making decisions on the settlement of delays in depositing Obligatory Premium of Passenger Planes by Airline Companies while still providing Contribution Fees based on certain justifications and considerations. The results of this study also show the various obstacles and problems faced and the efforts made to overcome these problems. The suggestion from this research is that the implementation of the Business Judgment Rule is carried out in a comprehensive and responsible manner."

"PT. Taspen as Indonesian institution, is responsible for managing social insuranceprograms of civil servants. With branch offices and business partners who are geographicallydispersed throughout Indonesia, information technology is very important to support thebusiness processes. Cloud computing is a model of information technology services that couldpotentially increase the effectiveness and efficiency of PT. Taspen information system. Thisstudy examines the phenomenon exists at PT. Taspen in order to adopt cloud computing inthe information system, by using the framework of Technology-Organization-Environment,Diffusion of Innovation theory, and Partial Least Square method. Organizational factor isthe most dominant for PT. Taspen to adopt cloud computing. Referring to these findings,then a SWOT analysis and TOWS matrix are performed, which in this study recommendsthe implementation of a strategy model of cloud computing services that are private andgradually in process."

"Roda perekenomian suatu negara sangatlah penting untuk dijaga stabilitasnya, perusahaan merupakan salah satu pilar yang menjaga roda perekonomian suatu negara, di Indonesia terdapat beberapa bentuk perusahaan namun yang paling umum dan paling sering ditemukan adalah perseroan terbatas. Salah satu organ yang paling sering disalahkan atas kepengurusan perseroan adalah Direksi, atas dasar pemikiran tersebut terbitlah business judgment doctrine (BJD) di Inggris untuk pertamakalinya, yang pada akhirnya diadopsi dan diadaptasikan oleh Indonesia melalui undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT), namun dalam penerapannya business judgment rule (BJR) tidak diterapkan secara tepat di Indonesia sehingga menimbulkan berbagai permasalahan nilai hukum. Rumusan masalah yang penulis angkat antara lain adalah bagaimana perbedaan antara BJD dengan BJR, dan apakah BJD dapat diterapkan terhadap BJR di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis kelemahan BJR dan kompabilitas BJD untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif, pendekatan historis, kasus dan perbandingan, dengan teknik kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan dalam tulisan ini antara lain adalah adanya perbedaan secara substansial, struktural dan kultural antara BJD dengan BJR yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dan bahwa BJD dapat diterapkan di Indonesia melalui revisi peraturan yaitu UUPT.

---

The economic wheel of a country is crucial to maintain its stability, and companies are pillars that keep it turning. In Indonesia, the most common type of company is the limited liability company (PT). The Board of Directors is often blamed for company management issues. To address this, the Business Judgment Doctrine (BJD) was first introduced in England and later adopted by Indonesia through Law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies (UUPT). However, the Business Judgment Rule (BJR) has not been correctly applied in Indonesia, causing legal issues. The writer formulates two problems: the differences between BJD and BJR, and whether BJD can be applied to BJR in Indonesia, aiming to analyze BJR's weaknesses and BJD's compatibility with Indonesia’s BJR. This research uses normative research methods, and a historical, case, and comparative approaches, with literature techniques. The conclusions include substantial, structural, and cultural differences between BJD and BJR that are interrelated and inseparable, and that BJD can be applied in Indonesia’s BJR through revisions to the UUPT."

"Skripsi ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada 3 BUMN (PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Pertamina (Persero) menurut Peraturan Menteri BUMN No.5 tahun 2007 yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai perbedaan CSR dengan PKBL dilihat dari pelaksanaannya dan realisasi program-program PKBL yang telah dilaksanakan 3 BUMN tersebut diatas.

---

This thesis concerning The Partnership and Community Development (PKBL) at 3 State Own Enterprises (PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., and PT. Pertamina (Persero) according to the Regulation of the Ministry of SOEs No. 5 of 2007, which governs the Partnership and Community Development program. In this thesis also discuss about different views of the PKBL to CSR implementation and realization of PKBL programs that have implemented the above three SOEs."

"Tulisan ini menganalisis status hukum pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam menjalankan BUMN, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan BUMN ke arah progresif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN memerlukan direksi yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perusahaan. Namun, dalam praktiknya, direksi sering dihadapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Status hukum kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN menerapkan prinsip separate legal entity, sehingga kekayaan negara yang disertakan dalam modal BUMN tidak lagi menjadi milik negara, melainkan milik BUMN. Dalam pengelolaan dan pembinaan BUMN harus tunduk pada UU PT. Oleh karena itu, segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum privat. Maka dari itu, kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan BUMN oleh direksi merupakan kerugian BUMN sebagai entitas hukum privat, sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi.

---

This paper analyzes the legal status of the separation of state assets within SOEs and the forms of accountability of directors for losses incurred in the management of SOEs. This research employs doctrinal research methods. In managing SOEs, leaders capable of directing the SOEs towards progressive goals are needed to achieve the desired objectives. Therefore, the management of SOEs requires directors who are responsible for all aspects of the company. However, in practice, directors are often faced with cases of corruption. The legal status of state assets separated within SOEs applies the principle of a separate legal entity, so the state assets included in the capital of SOEs no longer belong to the state but to the SOE. In the management and supervision of SOEs, they must adhere to the Company Law. Therefore, all risks that arise are the responsibility of the SOE as a private legal entity. Consequently, losses resulting from errors in the management of SOEs by the directors are losses of the SOE as a private legal entity, so the directors can be held personally accountable."

"

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang usaha dalam rangka usaha pemenuhan kesejahteraan masyarakat. BUMN didirikan atas sebagian ataupun keseluruhan modal (dari APBN yang dipisahkan) yang disertakan oleh negara. Kepemilikan negara atas penyertaan modal tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kepemilikan saham. Terhadap modal tersebut kemudian terjadi perubahan status hukum yang menyebabkan peralihan keuangan menjadi sepenuhnya milik BUMN. Permasalahan kemudian muncul apabila terjadi kerugian pada BUMN, yakni mengenai penggolongan apakah kerugian tersebut merupakan kerugian BUMN sendiri sebagai corporate loss (kerugian korporasi) dan mencakup risiko dari BUMN dalam menjalankan bisnisnya (risiko bisnis), ataukah merupakan kerugian terhadap keuangan negara. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif ini akan menjadikan implikasi tersebut sebagai pertanyaan pemicu yang kemudian diikuti dengan studi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi atas PT Asuransi Jiwasraya dengan putusan No. 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst sebagai instrumen pembantu dalam menjawab rumusan permasalahan.

---

State-owned enterprises is an institution that moves within business field in order to fulfill public’s prosperity and well-being. State-owned enterprises is established whether on half or full capital investation (from a separated state budget) from the states. State’s ownership of the invested capital then manifested in ownership of stocks/shares. The status of aforementioned capital then transformate which causes divertion in financial status to become state-owned enterprises in full. Problem then occurs in an instance of state-owned enterprises’ losses. Is the losses take part within state-owned enterprises’ own matter as a form of corporate losses which also encompasses business risk within state-owned enterprises; or is it a form of losses upon states. This research that is done by using yuridical-normative methods will draw that implication of problems as a triggering question which then followed by a case of corruption crime by PT Asuransi Jiwasraya (No. 31/Pid. Sus/Tpk/2020/PN Jkt. Pst) as an supporting elements in answering research’s questions.

"