Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah tingginya jumlah angka perokok di Indonesia, muncul tren baru penggunaan rokok elektrik. Berbeda dengan rokok konvensional, rokok elektrik diklaim lebih aman terhadap kesehatan karena tidak mengandung tar ataupun daun tembakau didalamnya. Pada kenyataannya, rokok elektrik mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif serta bahan kimia lainnya. Saat ini rokok elektrik telah memiliki payung hukum dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun, pengaturan terhadap rokok elektrik dalam Undang-Undang Kesehatan hanya mengatur sebatas pencantuman peringatan kesehatan. Maka dari itu, pengaturan mengenai rokok elektrik di Indonesia masih belum dapat melindungi hak-hak konsumen, terutama hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan informasi atas barang yang digunakan. Hal tersebut perlu untuk dipenuhi karena rokok elektrik mengandung zat adiktif serta zat kimia lainnya yang berisiko terhadap kesehatan sehingga konsumen harus memiliki informasi serta kesadaran terhadap rokok elektrik yang dikonsumsinya. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan khusus terhadap rokok elektrik dalam TRPR. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik diatur di Indonesia dan Inggris, bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik di Inggris dilaksanakan, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk nantinya diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan terhadap rokok elektrik di Indonesia belum dapat melindungi hak konsumen dalam memperoleh informasi produk rokok elektrik yang digunakan. Maka dari itu, pengaturan terhadap rokok elektrik nantinya harus dapat melindungi hak-hak konsumen. Mulai dari adanya pengawasan rokok elektrik sebelum beredar (pre-market) dan post-market yang dapat memastikan bahwa rokok elektrik sudah memenuhi standar yang nantinya ditetapkan, mulai dari kandungan, label, peringatan kesehatan, hingga iklan rokok elektrik.

---

In the midst of the high number of smokers in Indonesia, a new trend has emerged in the use of electronic cigarettes (e-cigarettes). In contrast to conventional cigarettes, e-cigarettes are claimed to be safer for health because they do not contain tar or tobacco leaves in them. In reality, e-cigarettes contain nicotine which is an addictive substance and other chemicals. Currently, electronic cigarettes have a legal framework in the Health Law. However, the regulation of e-cigarettes in the Health Law only regulates the inclusion of health warnings. Therefore, regulations regarding electronic cigarettes in Indonesia are still unable to protect consumer rights, mainly consumers right to obtain comfort, security and information about the goods they use. This needs to be fulfilled because e-cigarettes contain addictive substances and other chemicals that pose a risk to health, so consumers must have adequate information to be aware of the e-cigarettes they consume. United Kingdom (UK) is one of the countries that has regulations on e-cigarettes in the TRPR. By using doctrinal research methods, this research aims to find out how legal protection for e-cigarette consumers is regulated in Indonesia and the UK, how supervision of the distribution of e-cigarettes in the UK is carried out, as well as lessons that can be learned to later be applied in Indonesia. The results of this research found that regulations on e-cigarettes in Indonesia have not been able to protect consumers' rights to obtain information on the e-cigarette products they use. Therefore, regulations on e-cigarettes must be able to protect consumer rights. Starting from monitoring e-cigarettes starting before e-cigarettes are released (pre-market) and post-market, which can ensure that e-cigarettes meet the standards that will be set, starting from content, labels, health warnings, to e-cigarette advertising."

"Transaksi tol nirsentuh merupakan sistem transaksi tol baru di Indonesia, tetapi berpotensi problematis bagi konsumen dalam pengimplementasiannya. Konsumen dibebani oleh kewajiban yang belum diimbangi dengan kepastian hukum terkait pemenuhan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha apabila hak konsumen terlanggar sehingga besar kemungkinan terjadi ketimpangan hierarkis antara konsumen dan pelaku usaha apabila transaksi tol nirsentuh diimplementasikan. Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan konsumen selaku pengguna jalan tol. Begitu pula dengan Australia yang mengimplementasikan sistem transaksi tol serupa. Berbeda dengan Hungaria, peraturan perundang-undangan mengenai transaksi tol nirsentuh diatur secara khusus. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, diteliti aspek hukum pelindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi tol nirsentuh dengan turut mengacu pada hukum pelindungan konsumen dalam implementasi transaksi tol nirsentuh di Hungaria dan Australia berdasarkan Act CLV of 1997 on Consumer Protection serta Australian Consumer Law. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya Indonesia tidak dapat berpedoman kepada Hungaria ataupun Australia dalam implementasi hukum pelindungan konsumen pada transaksi tol nirsentuh karena masih terdapat permasalahan pemenuhan hak-hak konsumen dan tidak jelasnya informasi-informasi yang akan diperoleh konsumen nantinya terkait pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem. Oleh karenanya, penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi tol nirsentuh di Indonesia perlu berprespektif melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum kepadanya. Tanggung jawab para pelaku usaha terkait juga perlu dipertegas kembali agar nantinya konsumen memperoleh informasi yang tepat serta dapat mengetahui hal-hal yang menjadi haknya

---

Contactless toll transaction is a new toll transaction system in Indonesia, but potentially problematic for consumers in its implementation. Consumers are burdened by obligations that have not been balanced with legal certainty regarding the fulfillment of consumer rights and the legal liability of business actors if consumers’ rights are violated, so there is a high probability of hierarchical imbalance between consumers and business actors if contactless toll transactions are implemented. Indonesia does not yet have laws and regulations that protect the interests of consumers as toll road users. The same applies to Australia, which implements a similar toll transaction system. Unlike Hungary, legislation on contactless toll transactions is specifically regulated. By using the normative juridical method, the legal aspects of consumer protection in Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, contactless toll transactions are examined by also referring to consumer protection law in the implementation of contactless toll transactions in Hungary and Australia based on Act CLV of 1997 on Consumer Protection and Australian Consumer Law. The results of this study show that Indonesia cannot be guided by Hungary or Australia in the implementation of consumer protection law on contactless toll transactions because there are still problems in fulfilling consumers’ rights and unclear information that will be obtained by consumers later related to business actors involved in the implementation of the system. Therefore, the preparation of laws and regulations regarding contactless toll transactions in Indonesia needs to have the perspective of protecting consumers and providing legal certainty to them. The liabilities of the relevant business actors also need to be reaffirmed so that later consumers can obtain the right information and be able to know their rights as consumers."

"Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan berdampak langsung pada peningkatan permintaan terhadap barang thrift di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Barang thrift merupakan barang bekas pakai maupun barang cacat produksi yang tidak lolos standar pabrik. Daripada dibuang dan berujung menjadi sampah, barang thrift yang dinilai masih layak pakai kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentu menarik di mata konsumen karena dapat memperoleh barang dengan lebih ramah lingkungan dan harga yang lebih murah. Akan tetapi, pemerintah telah menetapkan larangan untuk impor barang bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Larangan ini dibuat karena barang bekas dianggap sampah dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Ditambah lagi, muncul permasalahan baru karena barang thrift yang dijual seringkali dibawah standar yang berlaku di masyarakat sehingga kemudian merugikan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena adanya hak konsumen yang dilanggar dalam peristiwa ini. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen barang thrift. Akan tetapi, masih terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait standarisasi penjualan barang bekas sehingga kemudian menjadi celah bagi pelaku usaha untuk melarikan diri dari kewajibannya bertanggung jawab.

---

The increasing awareness towards environmentally friendly sustainable development has a direct impact on increasing demand for thrift goods throughout the world, including in Indonesia. Thrift goods are used goods or rejected goods that do not pass factory standards. Instead of being thrown away and ending up as trash, thrift goods that are considered fit for use are then sold at a lower price. This is certainly attractive in the eyes of consumers because they can obtain goods that are more environmentally friendly and at lower prices. However, the government has stipulated a ban on the import of used goods in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import Prohibited Goods. This ban was made because used goods are considered trash and dangerous to public health. In addition, new problems arise because thrift goods sold are often below the standards prevailing in society, which then harm consumers. Therefore, it is important to know about consumer protection arrangements in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection because consumer rights were violated in this event. Based on the research results, there are sanctions for business actors who harm consumers of thrift goods. However, there is still a legal vacuum in the laws and regulations in Indonesia regarding the standardization of the sale of used goods so that it becomes a loophole for business actors to escape from their responsibilities."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh pengenaan cukai rokok elektrik terhadap konsumsi rokok konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan data makro agregat konsumsi rokok tahun 2015-2020 yang diestimasi menggunakan OLS, 2SLS, GMM dan System-GMM, terbukti cukai rokok elektrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok konvensional menggunakan model statis, adiksi miopik, dan adiksi rasional. Rokok elektrik dan rokok konvensional memiliki hubungan substitusi dan perokok di Indonesia rasional dalam mengkonsumsi rokok saat ini. Untuk itu Pemerintah harus membuat desain kebijakan cukai yang lebih efektif dan seimbang serta lebih fokus pada future effect dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau.

---

This study analyzes the effect of e-cigarette excise on conventional cigarette consumption in Indonesia. Using aggregate macro data on cigarette consumption period 2015-2020 estimated using OLS, 2SLS, GMM, and System-GMM, the study found that e-cigarette excise had a positive and significant effect on conventional cigarette consumption using static, myopic, and rational addiction models. E-cigarettes and conventional cigarettes have substitution relationships and smokers in Indonesia are rational in consuming cigarettes today. For this reason, Government must design excise policies that are more effective and balanced and focus on the future effect in efforts to control the consumption of tobacco products"

"Jumlah penduduk yang padat mempengaruhi pola konsumsi dan kebutuhan masyarakat Indonesia menjadi lebih tinggi. Hal tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dengan mencari inovasi baru berkaitan dengan strategi pemasaran untuk memperoleh keuntungan sebesar- besarnya. Salah satunya, menerapkan strategi upselling. Upselling merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berupaya menyakinkan konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa yang mengalami peningkatan sehingga menyebabkan harga yang dibayarkan lebih mahal dari harga awal. Secara umum, praktik upselling tidak dilarang bagi pelaku usaha untuk menerapkannya. Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha menerapkan praktik upselling dengan jujur dan adil. Ditemukan pelaku usaha yang menerapkan praktik upselling tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur serta transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan persetujuan konsumen. Dalam hal ini, konsumen tidak memperoleh hak-haknya secara utuh. Indonesia secara umum tidak melarang penerapan strategi penjualan upselling dan belum mempunyai pengaturan secara spesifik mengenai upselling. Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai perbandingan pelindungan konsumen terhadap strategi upselling oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur serta tidak berdasarkan persetujuan konsumen di Indonesia dengan Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat melihat praktik upselling oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi serta tidak berdasarkan persetujuan konsumen merupakan salah satu praktik usaha yang tidak adil (unfair pratices). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode doktrinal. Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak melarang upselling sepanjang tidak mencederai hak - hak konsumen serta dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dibutuhkannya peran pemerintah untuk meningkatkan pengawasan kepada pelaku usaha serta membuat suatu pedoman lebih khusus mengenai strategi upselling untuk dijadikan landasan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan praktik upselling. Tidak hanya itu, dibutuhkannya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya dan konsumen harus lebih kritis dan teliti terhadap strategi upselling yang dilakukan oleh pelaku usaha.

---

The dense population influences the consumption patterns and needs of Indonesian society, making them higher. This creates opportunities for business operators to innovate in marketing strategies to gain maximum profits. One such strategy is upselling. Upselling is a marketing strategy where business operators try to convince consumers to buy goods and/or services that have increased in value, resulting in a higher price than the initial price. Generally, upselling practices are not prohibited for business operators. However, not all business operators apply upselling practices honestly and fairly. Some business operators do not provide accurate, clear, and honest information, and transactions are conducted without consumer consent. In these cases, consumers do not fully receive their rights. Indonesia does not generally prohibit the application of upselling strategies and does not have specific regulations regarding upselling. This writing aims to discuss the comparison of consumer protection against upselling strategies by business operators who do not provide accurate, clear, and honest information and do not obtain consumer consent in Indonesia and the United States. The United States views upselling practices by business operators who do not provide information and do not obtain consumer consent as an unfair practice. The method used in this writing is the doctrinal method. From the research results, it can be understood that Indonesia and the United States share a similarity in not prohibiting upselling as long as it does not harm consumer rights and is conducted honestly and fairly. There is a need for the government's role in increasing supervision of business operators and creating more specific guidelines regarding upselling strategies to serve as a basis for business operators to carry out upselling practices. Additionally, there is a need for business operators to be aware of their obligations and for consumers to be more critical and thorough regarding upselling strategies carried out by business operators."

"Pertumbuhan transaksi melalui electronic commerce (e-commerce) mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengaduan konsumen. Salah satu e-commerce yang saat ini cukup menarik minat masyarakat adalah Online Travel Agent (OTA). Adapun OTA merupakan agen perjalanan berbasis digital yang berfungsi sebagai media promosi dan penjualan jasa perjalanan wisata melalui suatu aplikasi atau website. Umumnya, OTA memiliki berbagai macam jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen, namun dalam penelitian ini, hal yang akan menjadi fokus utama pembahasan adalah terkait jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Meskipun OTA memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi, tetapi OTA tetap membawa berbagai permasalahan. Selain itu, tidak adanya aturan yang mengatur mengenai OTA secara khusus di Indonesia juga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA. Hal ini berbeda dengan India yang telah memiliki aturan khusus terkait OTA. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia dan India, ketentuan bentuk pelindungan hukum, dan pertanggungjawaban pelaku usaha penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan yang ada di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang umum dialami oleh konsumen pengguna jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia hampir serupa dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di India. Terdapat beberapa ketentuan mengenai bentuk pelindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam peraturan di India yang belum diatur dalam peraturan penyelenggara jasa pemesanan tempat penginapan melalui OTA di Indonesia. Lebih lanjut, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat aturan khusus mengenai penyelenggaraan OTA, maka tanggung jawab antara perusahaan OTA dan penyedia tempat penginapan hanya dapat mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan OTA di Indonesia.

---

The growth of transactions through electronic commerce (e-commerce) has resulted in an increase in the number of consumer complaints. One of the e-commerce that is currently quite interesting to the public is the Online Travel Agent (OTA). OTA is a digital-based travel agent that functions as a medium for promotion and sales of travel services through an application or website. Generally, OTA has a variety of services that can be offered to consumers, but in this study, the main focus of the discussion will be related to lodging booking services through OTA. Although OTA provide convenience for consumers in transacting, OTA still brings various problems. In addition, the absence of rules specifically governing OTAs in Indonesia has also resulted in legal uncertainty for consumers who use lodging booking services through OTAs. This is different from India which already has specific rules regarding OTA. Through juridical-normative research, this paper discusses common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTA in Indonesia and India, provisions for legal protection, and the liability of business actors who provide lodging booking services through OTA in Indonesia and compares them with the existing regulations in India. The results of the study show that the common legal issues experienced by consumers who use lodging booking services through OTAs in Indonesia are almost similar to the problems that occur in India. There are several provisions regarding the form of legal protection and the liability of business actors in regulations in India that have not been regulated in the regulations for lodging booking services through OTA in Indonesia. Furthermore, because in Indonesia there are no specific regulations regarding the implementation of OTA, the responsibility between the OTA company and the accommodation provider can only refer to the terms and conditions that have been set by each OTA company in Indonesia."

"Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Permasalahan di Indonesia yang masih sering terjadi dan merugikan konsumen beragama islam adalah terkait sertifikat halal. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, umat islam wajib untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai salah satu ibadah yang dilakukan. Hal tersebut membuat sertifikat halal menjadi bentuk perlindungan konsumen. Sertifikat halal hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen agar dalam melakukan konsumsi tersebut konsumen mendapatkan informasi yang terjamin terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan adanya sertifikat halal, dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan terkait perlindungan terhadap konsumen. Adapun seringkali terjadi ketidakpastian hukum terkait sertifikat halal tersebut. Dalam memberikan sertifikat halal yang telah terjamin dan pasti, diperlukan banyak lembaga serta pengaturan untuk memastikan bahwa hal tersebut pasti. Di Indonesia telah terdapat banyak peraturan terkait perlindungan pada konsumen, dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Terkait untuk lembaga, di Indonesia terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memegang kuasa terkait sertifikasi halal. Dalam melakukan perbandingan, negara Singapura merupakan salah satu negara di Asia tenggara yang memiliki latar belakang berbeda dengan Indonesia memiliki pengaturan juga terkait perlindungan konsumen. Singapura, yang masyarakat muslimnya merupakan minoritas memiliki perlindungan terkait sertifikasi halal. Pengaturan tersebut terdapat pada Administration of Act Singapore  yang dijalankan oleh lembaga The Majlis Ugama Islam Singapura. Singapura dapat memberikan perlindungan tersebut dengan menggunakan lembaga serta peraturan yang ada dengan sistematis yang baik.

---

Indonesia is a country with a Muslim majority population. The problem in Indonesia that are detrimental to Muslim consumers are related to halal certificates. In accordance with the provisions of Islamic law, Muslims are required to consume halal food as one of the acts of worship performed. Halal certificates exist to provide protection for consumers so that in carrying out these consumption consumers have guaranteed information regarding the sustenance as a form of consumer protection. With the existence of a halal certificate, it can provide legal certainty to consumers. Halal certificates have several issue related to their use, and it is questionable whether they can provide protection for consumers. In providing  halal certificates, many institutions and arrangements are needed to ensure that the certificate is definite. In Indonesia, there are many regulations related to consumer protection, from the Consumer Protection Act to the Halal Product Guarantee Law. Regarding institutions, in Indonesia there is a Halal Product Assurance Organizing Agency which holds the authority regarding halal certification. In making comparisons, Singapore is one of the countries in Southeast Asia which has a different background from Indonesia and has regulations related to consumer protection. Singapore, whose Muslim community is a minority, has an established halal certification. These arrangements are contained in the Singapore Administration of Act which is run by the institution of The Majlis Ugama Islam Singapore. Singapore can provide a halal certificate by using existing institutions and regulations in a good systematic manner."

"Sebagai salah satu cabang dari industri hiburan yang berkembang dengan pesat, pertunjukan musik semakin marak diselenggarakan dengan banyak peminat. Saat membeli tiket, konsumen tentu memiliki harapan bahwa pertunjukan musik akan diselenggarakan dengan kualitas yang maksimal, berfasilitas layak, dan sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pertunjukan musik sering kali diwarnai dengan berbagai permasalahan mengenai kualitas, seperti buruknya sistem tata suara, penataan tempat duduk yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai bagaimana pelindungan hukum yang diberikan terhadap ketidakpuasan konsumen atas kualitas penyelenggaraan pertunjukan musik, pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai penyelenggara, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian, dengan merujuk langsung kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan peraturan-peraturan hukum yang ada dalam negara Finlandia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap hak-hak konsumen saat pertunjukan musik berlangsung di Indonesia dalam praktiknya belum terlaksana dengan maksimal dan masih tergolong lemah. Atas kerugian yang dialaminya, konsumen pertunjukan musik dapat menempuh upaya hukum dengan jalur di luar pengadilan, melalui lembaga terkait yakni BPSK di Indonesia atau Consumer Disputes Board di Finlandia, maupun dengan jalur litigasi melalui pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara umumnya berupa pengembalian dana atau refund. Berbeda dengan lembaga penyelesaian sengketa Finlandia yang telah memiliki terobosan hukum dalam memberikan pelindungan secara lebih kepada konsumen pertunjukan musik terkait masalah kualitas, lemahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya dan kurangnya tanggung jawab dari penyelenggara pertunjukan musik menyebabkan banyak dari kasus-kasus buruknya kualitas pertunjukan musik di Indonesia belum berakhir dengan menguntungkan konsumen.

---

As a branch of the rapidly growing entertainment industry, live music performances are increasingly being held with many enthusiasts. When agreeing to buy tickets, consumers certainly have the expectation that music performances will be held with maximum quality, proper facilities, and most importantly–in accordance with what has been promised before. However, the reality shows that the implementation of live music performances is often marked by various quality problems, such as poor sound systems, unsuitable seating arrangements, and so on. This research was conducted to further examine how legal protection is provided against consumer dissatisfaction with the quality of live music performances, the responsibility of business actors as organizers, as well as legal remedies that can be taken by consumers who suffer losses, by referring directly to Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection in Indonesia, as well as comparing it with existing legal regulations in Finland. By using normative juridical research method and descriptive-analytical research type, the results of this research showed that practically, the legal protection of consumer rights on live music performances in Indonesia has not been implemented optimally and is still relatively weak. For the losses suffered, consumers of live music performances may legally pursue the organizers through related institutions outside the court, namely the BPSK in Indonesia or the Consumer Disputes Board in Finland, or by filing a lawsuit through the Court. The form of liability provided by the organizers is generally in the form of a refund. In contrast to the Finnish dispute resolution institution which has had a legal breakthrough in providing more protection to music performance consumers regarding quality issues, the weak awareness of consumers about their rights and the lack of responsibility of music show organizers have resulted in many cases of poor quality music performances in Indonesia not ending up benefiting consumers."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Kebebasan Panorama sebagai pengecualian perlindungan Hak Cipta. Pada dasarnya Indonesia belum mengatur ketentuan Kebebasan Panorama dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kebebasan Panorama hadir untuk memberikan kebebasan bagi penikmat karya cipta dalam melakukan tindakan reproduksi/penggandaan, publikasi kepada publik atas karya arsitektur, karya seni seperti patung, pahatan, dan karya seni tiga dimensi yang berlokasi ditempat umum, terbuka dan terletak secara permanen tanpa mendapatkan tuntutan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam pentingnya keberadaan pengaturan Kebebasan Panorama yang terdapat dalam Konvensi Bern, Undang-Undang Hak Cipta di Negara Amerika Serikat dan Jerman sehingga dapat dijadikan referensi dalam pembuatan pengaturan Kebebasan Panorama di Indonesia. Penelitian memiliki bentuk penelitian hukum normatif dengan studi Pustaka dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

---

This thesis discusses the regulation of freedom of panorama as an exception to copyright protection. Basically, Indonesia has not regulated the provisions for Freedom of Panorama in the Copyright Law. Panoramic freedom exists to provide freedom for fans of creative works to carry out acts of reproduction/duplication, publication to the public of architectural works, works of art such as statues, carvings, and three-dimensional works of art located in public places, open and permanently located without receiving demands from the creator or copyright holder. This research was conducted to examine in depth the importance of the existence of panorama freedom regulations contained in the Berne Convention, and Copyright Laws in the United States and Germany so that they can be used as references in making panorama freedom regulations in Indonesia. The research takes the form of normative legal research with literature studies and positive law that applies in Indonesia."

"Tesis ini menganalisis kerangka hukum seputar kegiatan pariwisata berisiko tinggi di Indonesia, membandingkannya dengan kerangka hukum di Tiongkok, dan menentukan sejauh mana tanggung jawab yang ditanggung oleh pengusaha pariwisata Indonesia dan Cina dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam praktiknya, Indonesia masih belum memiliki kategorisasi dan standarisasi yang akurat mengenai kegiatan pariwisata berisiko tinggi serta ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengusaha pariwisata yang membuat mereka dapat sepenuhnya bertanggung jawab dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Dengan berkaca pada LPCRI dan UU Kepariwisataan Cina, untuk menjunjung tinggi keselamatan wisatawan, Indonesia hendaknya tidak terlalu bergantung pada peraturan pelaksana, melainkan menyediakan ketentuan keselamatan yang bersifat teknis terkait kegiatan pariwisata berisiko tinggi di UU No. 10 tahun 2009. Kemudian, di kedua negara, sanksi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata dapat berupa kompensasi atau ganti rugi, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi administratif.

---

This thesis analyzes the legal framework surrounding high-risk tourism activities in Indonesia, compares them with those of China, and determines the extent of liabilities that tourism entrepreneurs of Indonesia and China bear in high-risk tourism activity incidents. This study employs normative juridical research. In practice, Indonesia still lacks accurate categorization and standardization of high-risk tourism activities as well as provisions on tourism entrepreneurs’ obligations and liabilities that can hold them fully accountable for high-risk tourism activity incidents. By reflecting on China’s LPCRI and Tourism Law, in regard to upholding the safety of tourists, Indonesia should not heavily rely on implementing regulations but instead provide technical safety provisions related to high-risk tourism activities in the primary governing law, which is Law No. 10 of 2009. Lastly, in both countries, tourism entrepreneurs’ can be in the form of compensation or indemnity, criminal liability, and administrative sanctions."