Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewajiban insolvensi test pada lembaga Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi (“INA”) diatur di dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang pada pokoknya mengatur bahwa INA tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan INA berada dalam kondisi yang insolven  dengan pembuktian berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Namun demikian, tidak dijelaskan secara rigid bagaimana mekanisme insolvency test yang dimaksud dan bagaimana penerapannya di Indonesia karena sistem kepailitan di Indonesia sama sekali tidak mengenal mekanisme insolvency test karena ada beberapa faktor bahwa insolvency test dianggap sulit diterapkan di Indonesia sehingga lembaga independen yang dapat melakukan insolvency test pun sampai dengan saat ini belum ada. Hal tersebut menyebabkan ketentuan mengenai insolvency test pada INA akan sulit diterapkan karena tidak relevan dengan kepailitan di Indonesia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui sejauh mana kewajiban insolvency test pada INA dapat diterapkan di Indonesia dan mengapa insolvency test juga tidak dijawibkan pada kepailitan BUMN yang sama-sama menjadi kewenangan Menteri Keuangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan berdasarkan perkembangan perekonomian Indonesia, saat ini insolvency test tidak hanya dapat diterapkan pada INA, namun kedepannya berkemungkinan dapat diterapkan pada kepailitan BUMN.

---

The insolvency test obligation on the Indonesia Investment Authority or Investment Management Institution ("INA") is regulated in Article 72 of Government Regulation of the Republic of Indonesia No.74 of 2020 concerning Investment Management Institutions which basically regulates that INA cannot be bankrupted unless it can be proven that INA is in an insolvent condition with proof based on an insolvency test by an independent institution appointed by the Minister of Finance. However, it is not rigidly explained how the insolvency test mechanism is intended and how it is applied in Indonesia because the bankruptcy system in Indonesia does not recognize the insolvency test mechanism at all because there are several factors that the insolvency test is considered difficult to apply in Indonesia so that independent institutions that can conduct insolvency tests do not yet exist. This causes the insolvency test in the INA difficult to apply as it is not relevant to bankruptcy in Indonesia. This study aims to understand and find out the extent to which the insolvency test obligation on INA can be applied in Indonesia and why the insolvency test is also not obliged to the bankruptcy of BUMN which is equally the authority of the Minister of Finance, using normative juridical research methods and based on the development of the Indonesian economy, currently the insolvency test can not only be applied to INA, but in the future it is possible to be applied to the bankruptcy of BUMN."

"Kepailitan dan insolvensi adalah dua istilah yang berbeda secara definitif dan saling berkaitan dalam hukum kepailitan. Skripsi ini membahas tentang konsep insolvensi yang berlaku dalam hukum kepailitan secara universal terhadap Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia, sebab Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak menganut prinsip insolvensi. Oleh karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud dengan konsep insolvensi itu sendiri, perlu dipelajari pengaturannya dalam hukum kepailitan di beberapa negara, skripsi ini akan membahas konsep insolvensi di Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Berkaitan dengan konsep insolvensi, tahun 2020 lalu Pemerintah baru saja membentuk suatu lembaga investasi Pemerintah Pusat yaitu Lembaga Pengelola Investasi bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, pengaturan Lembaga Pengelola Investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Investasi tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven melalui  insolvency test . Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa ketentuan insolvency test pada kepailitan Lembaga Pengelola Investasi tidak selaras dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia. Ketidakselarasan ketentuan insolvency test yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tersebut mengakibatkan disharmonisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Bankruptcy and insolvency are two different terms that are definitively different and interrelated in bankruptcy law. This thesis discusses the concept of insolvency that applies universally compared to the Indonesian Bankruptcy Law, because the Indonesian Bankruptcy Law does not adhere to the principle of insolvency. Hence, to understand the concept of insolvency itself, it is necessary to learn the arrangements in several countries, this thesis will also discusses the concept of insolvency in the United States, France, and the Netherlands. In relation to the concept of insolvency, in 2020 the Government of Indonesia had formed an Indonesia Sovereign Wealth Fund namely Lembaga Pengelola Investasi in accordance with the enactment of Law No. 11 Year 2020 on Job Creation. Furthermore, the implementation of Lembaga Pengelola Investasi is regulated in Government Regulation No. 74 Year 2020 on Lembaga Pengelola Investasi. Article 72 paragraph (2) Government Regulation on Lembaga Pengelola Investasi states that Lembaga Pengelola Investasi can not be bankrupt, unless proven in a state of insolvent through an insolvency test. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a literature research that delivers descriptive analytical research typology. This thesis concludes that the provision of the insolvency test on Lembaga Pengelola Investasi is not harmonized with the Bankruptcy Law applicable in Indonesia. Inconsistency in the provision of insolvency test regulated in Government Regulation No. 74 Year 2020 has resulted in law disharmony in the applicable laws and regulations."

"[ABSTRAKHukum kepailitan di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapatnya syarat tes insolvensi di dalam permohonan pailit. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih solven, hanya karena tidak mau membayar utangnya. Syarat tes insolvensi diperlukan untuk membedakan mana debitur yang masih mampu melunasi utangnya dengan debitur yang tidak mampu untuk melunasi utangnya, agar kepailitan terhadap debitur yang masih solven tidak terulang kembali. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pentingnya syarat tes insolvensi dalam permohonan pailit suatu perusahaan dan bagaimanakah kemungkinan penerapan tes insolvensi dalam permohonan pailit suatu perusahaan di Indonesia. Metode penelitan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif serta dilaporkan dalam bentuk preskriptif analitis. Dengan membandingkan kepailitan di Amerika Serikat, diketahui terdapat metode-metode untuk menilai kemampuan debitur dalam melunasi utangnya, salah satunya dengan menggunakan metode perhitungan Altman Z-Score. Metode Altman Z-Score telah lama digunakan di Amerika Serikat dan terbukti dapat digunakan untuk menghitung kemampuan pelunasan utang dalam perkara kepailitan di Indonesia pula. Oleh karena itu, metode Altman Z-Score dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membentuk peraturan setingkat Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tes insolvensi yang akan digunakan dalam kasus-kasus kepailitan di Indonesia. Implementasi secara langsung adalah dengan memanfaatkan jasa akuntan publik selaku profesi penunjang untuk melakukan tes insolvensi terhadap debitur dalam kasus kepailitan.

---

ABSTRACTThe law of bankruptcy in Indonesia still has some weakness points, such as the unavailability terms of insolvency test in the bankruptcy petition. This condition often induces bankruptcy towards the companies which are still solvent, just because not willing to pay the debt. The term of insolvency test is needed to differentiate which debtors are still affordable to pay off their debt with the unaffordable ones, so that bankruptcy towards the solvent debtors not to be reoccurred. This thesis covers about how important the term of insolvency test is in a company‟s bankruptcy petition in and how the possibility to apply the insolvency test in a company‟s bankruptcy petition is in Indonesia. The method of this research use juridical and normative approach, and to be analyzed qualitatively and to be reported in the form if prescriptive analytically. By comparing the bankruptcy in the United States of America, there are methods to evaluate the affordability of the debtors to pay off their debt, one of which using the Altman Z-Score method. The method of Altman Z-Score has been commonly used in the Unite States of America and also proved can be used for measuring the affordability of debt payment in the bankruptcy cases in Indonesia. Therefore the method of Altman Z-Score is able to be used as a standard measurement to construct the rules as the same level of the Minister Regulation (Peraturan Menteri) which manages about the insolvency test which will be used in bankruptcy cases in Indonesia. The direct implementation is to use the service of Public Accountant as a supportive profession to perform the insolvency test toward the debtors in the bankruptcy cases., The law of bankruptcy in Indonesia still has some weakness points, such as the unavailability terms of insolvency test in the bankruptcy petition. This condition often induces bankruptcy towards the companies which are still solvent, just because not willing to pay the debt. The term of insolvency test is needed to differentiate which debtors are still affordable to pay off their debt with the unaffordable ones, so that bankruptcy towards the solvent debtors not to be reoccurred. This thesis covers about how important the term of insolvency test is in a company‟s bankruptcy petition in and how the possibility to apply the insolvency test in a company‟s bankruptcy petition is in Indonesia. The method of this research use juridical and normative approach, and to be analyzed qualitatively and to be reported in the form if prescriptive analytically. By comparing the bankruptcy in the United States of America, there are methods to evaluate the affordability of the debtors to pay off their debt, one of which using the Altman Z-Score method. The method of Altman Z-Score has been commonly used in the Unite States of America and also proved can be used for measuring the affordability of debt payment in the bankruptcy cases in Indonesia. Therefore the method of Altman Z-Score is able to be used as a standard measurement to construct the rules as the same level of the Minister Regulation (Peraturan Menteri) which manages about the insolvency test which will be used in bankruptcy cases in Indonesia. The direct implementation is to use the service of Public Accountant as a supportive profession to perform the insolvency test toward the debtors in the bankruptcy cases.]"

"Terdapat beberapa model bisnis yang dapat digunakan oleh seorang pengusaha dalam membangun bisnisnya. Salah satunya adalah menggunakan jenis Induk-Anak Perusahaan (Perusahaan Grup). Menggunakan model bisnis apa pun, sering kali kegagalan tidak dapat dihindari. Kesulitan finansial dengan berbagai faktor, menjadi alasan dari gagalnya suatu bisnis. Kepailitan hadir sebagai solusi bagi seorang pengusaha untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kehidupan ekonomi di Indonesia masih banyak ditemukan kekurangan. Kosongnya pengaturan mengenai Induk-Anak Perusahaan menjadi salah satunya. Padahal praktik Induk-Anak Perusahaan bukan hanya satu atau dua entitas di Indonesia, tetapi banyak sekali digunakan bagi pengusaha. Selain itu juga dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak luput dari segala kekurangannya. Tidak hadirnya tes insolvensi, membuat suatu perusahaan dapat dengan mudah pailit selama memenuhi persyaratan pailit yang diatur dalam UUKPKPU, padahal perusahaan tersebut masih mampu untuk membayar utang-utangnya. Tulisan ini hadir membahas masalah-masalah tersebut, mulai dari urgensi tes insolvensi di Indonesia, studi kasus penerapan insolvensi tes dalam kasus kepailitan PT Hanson International Tbk yang menjadi contoh semrawutnya hukum ekonomi di Indonesia, serta eksekusi kepailitan yang dalam hal terjadinya kepailitan Induk-Anak Perusahaan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa PT Hanson International Tbk belum dalam keadaan insolven, serta menyimpulkan eksekusi harta pailit dalam bentuk saham yang dimiliki Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaannya.

---

There are several business models that can be used by an entrepreneur in building his business. One of them is using the Parent-Subsidiary type (Group Company). Using any business model, failure is often inevitable. Financial difficulties with various factors become the reason for the failure of a business. Bankruptcy comes as a solution for an entrepreneur to be able to solve these problems. However, economic life in Indonesia still has many shortcomings. The absence of regulations regarding the Parent-Subsidiary Company is one of them. Whereas the practice of Parent-Subsidiary Company is not only one or two entities in Indonesia but is widely used for entrepreneurs. In addition, Indonesian bankruptcy law is not free from shortcomings. The absence of an insolvency test means that a company can easily go bankrupt as long as it meets the bankruptcy requirements stipulated in the UUKPKPU, even though the company is still able to pay its debts. This paper discusses these issues, starting from the urgency of the insolvency test in Indonesia, a case study of the application of the insolvency test in the bankruptcy case of PT Hanson International Tbk, which is an example of the chaos of economic law in Indonesia, as well as the execution of bankruptcy in the event of Parent-Subsidiary bankruptcy in Indonesia. This paper uses a qualitative approach, which then concludes that PT Hanson International Tbk is not yet insolvent and concludes the execution of bankruptcy assets in the form of shares owned by the Parent Company against its Subsidiaries."

"Suatu Negara memeiliki Hukum untuk mengatur berbagai macam kepentingan di dalamnya, Khususnya dalam penelitian ini adalah Hukum kepailitan. Hukum kepailitan hadir guna menunjang kepentingan debitor dan kreditor dalam adanya suatu perjanjian utang piutang, Hukum kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kekurangan dan ketertinggalan dari hukum kepailitan yang ada di berbagai negara, dari momen ini tingkat kepailitan meningkat di Indonesia dan menyebabkan banyaknya perusahaan yang pailit, dari banyaknya kasus kepailitan ini, ada perusahaan yang masih solven atau dapat melanjutkan usahanya tetapi terancam oleh persyaratan hukum kepailitan yang berlaku, penelitian ini membahas bagaimana pentingnya penerapan sistem tes insolvensi dan bagaimana penerapannya jika di adopsi di Indonesia sejalan dengan PP no.74 tahun 2020 tentang LPI, sebenarnya mekanisme ini sudah diterapkan di dalam Peraturan pemerintah mengenai Lembaga Pengelolaan Investasi, tetapi tidak di diterapkan dalam Hukum kepailitan di Indonesia, terdapat berbagai macam metode untuk menentukan solvabilitas suatu entitas yang mana sudah banyak diterapkan di berbagai Negara.Metode penelitian penelitian ini menggunakan metode sosio legal di mana sumber berasal dari bahan hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga data dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan topik penelitian, Indonesia masih memiliki kekurangan di dalam syarat permohonan kepailitan, test insolvensi dapat menjadi kebutuhan dalam hukum kepailitan Indonesia untuk dapat menutup kekurangan dalam hukum kepailitan Indonesia, dan hanya debitor yang benar-benar dalam keadaan insolven yang dapat dimohonkan pailit. hukum kepailitan juga mendorong kemajuan iklim investasi yang sedang terpuruk di Indonesia. oleh karena itu metode tes insolvensi dapat dijadikan patokan dalam persyaratan permohonan kepailitan kepada debitor di Indonesia, penerapannya secara langsung membutuhkan peran akuntan publik yang akan menghitung solvabilitas debitor dalam proses kepailitan.

---

A country has laws to regulate various kinds of interests in it, especially in this research is bankruptcy law. Bankruptcy law exists to support the interests of debtors and creditors in the existence of a debt agreement. Bankruptcy law currently in force in Indonesia still has shortcomings and lags behind the existing bankruptcy laws in various countries, from this moment the level of bankruptcy increased in Indonesia and caused many companies that went bankrupt, of the many bankruptcy cases, there are companies that are still solvent or can continue their business but are threatened by the requirements of the applicable bankruptcy law, this study discusses how important the application of the insolvency test system is and how it is implemented if adopted in Indonesia in line with PP no.74 In 2020 regarding LPI, in fact this mechanism has been implemented in government regulations regarding Investment Management Institutions, but is not applied in Bankruptcy Law in Indonesia, there are various methods to determine the solvency of an entity which have been widely applied. in various countries. This research method uses the socio-legal method where the sources come from legal materials and other sources related to this research and also data from interviews with several sources related to the research topic, Indonesia still has shortcomings in the requirements for bankruptcy applications, tests insolvency can be a necessity in Indonesian bankruptcy law to be able to cover deficiencies in Indonesian bankruptcy law, and only debtors who are truly insolvent can be filed for bankruptcy. Therefore, the insolvency test method can be used as a benchmark in the requirements for bankruptcy applications to debtors in Indonesia, its application directly requires the role of public accountants who will calculate the solvency of debtors in the bankruptcy process."

"Ketiadaan pengaturan insolvency test dalam UU No. 37 Tahun 2004 menyebabkan beberapa permasalahan, misalnya debitor yang melakukan permohonan PKPU secara voluntary petition untuk restrukturisasi utang, nyatanya berakhir pada pernyataan pailit terhadap dirinya, sebagaimana yang terjadi pada PT Alamsari Lestari (PT AL). Oleh sebab itu penelitian ini memiliki fokus terhadap dampak yang ditimbulkan akibat ketiadaan insolvency test sebagai persyaratan pailit, baik itu yang dimulai dari PKPU maupun pailit itu sendiri. Selain daripada itu, fokus lanjutan dari penelitian ini adalah analisis model insolvency test yang sesuai terutama ketika terjadi voluntary petition. Penelitian dilakukan dengan metode hukum doktrinal, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan, maupun perbandingan dengan US Bankruptcy Code dan UK Insolvency Act 1986. Hasil daripada penelitian ini adalah PT AL yang memiliki nilai kontinjensi dan prospektif tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim sebab proposal perdamaian ditolak oleh kreditor berdasarkan Pasal 281 dan 289 UU No. 37 Tahun 2004. Selanjutnya, untuk model insolvency test untuk penilaian solvabilitas yang sesuai dengan karakteristik UU No. 37 Tahun 2004 adalah kolaborasi antara balance-sheet test dengan altman z-score test.

---

The absence of insolvency test regulation in Law No. 37 Year 2004 has caused several problems, for example, debtors who apply for PKPU voluntarily petition for debt restructuring, in fact end up declaring themselves bankrupt, as happened to PT Alamsari Lestari (PT AL). Therefore, this research focuses on the impact caused by the absence of the insolvency test as a requirement for bankruptcy, both starting from PKPU and bankruptcy itself. Apart from that, the further focus of this research is the analysis of the appropriate insolvency test model, especially when voluntary petition occurs. The research was conducted using doctrinal legal methods, with an approach of regulations, decisions, and comparisons with the US Bankruptcy Code and the UK Insolvency Act 1986. The result of this research is PT AL which has contingent and prospective value is not taken into consideration by the panel of judges because the peace proposal is rejected by creditors based on Articles 281 and 289 of Law No. 37 Year 2004. Furthermore, the insolvency test model for solvency assessment that is in accordance with the characteristics of Law No. 37 Year 2004 is a collaboration between the balance-sheet test and the altman z-score test."

"Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Insolvensi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan debitur yang tidak dapat membayar utang kepada para kreditornya. Di dalam hukum kepailitan, debitur dapat diajukan permohonan pailit apabila debitur tersebut sudah dalam keadaan insolven. Keadaan insolven adalah apabila debitur itu tidak lagi mampu secara finansial untuk membayar sebagaian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atas asetnya kurang dari nilai pasiva atau liabilities-nya. Syarat Kepailitan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa permohonan pailit dapat diajukan dengan dalam hal seseorang atau suatu badan mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai syarat yang sangat sederhana apabila dibandingkan dengan syarat kepailitan di negara Jepang, Malaysia, dan Singapura. Dimana masing-masing negara tersebut mensyaratkan bahwa diwajibkan adanya suatu rangkaian tes untuk mengetahui keadaan keuangan suatu debitur pailit, atau yang disebut sebagai insolvency test. Insolvency test ini digunakan untuk mengukur, menghitung, dan menganalisa bagaimana keadaan keuangan suatu debitur apakah sudah layak atau belum layak dipailitkan.Kata Kunci: Insolvensi; Kepailitan; Insolvency Test

---

This thesis discusses insolvency as a condition for filing for bankruptcy. Insolvency is a term used to describe the situation of debtors who cannot pay debts to their creditors. In the bankruptcy law, the debtor can be filed for bankruptcy if the debtor is insolvent. An insolvent situation is if the debtor is no longer financially able to pay most of his debts or the asset value is less than its liability value. Indonesia’s Bankruptcy Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (the “Bankruptcy Law”) sets forth the requirements for filing a bankruptcy petition. The essential requirement is that there must be two or more creditors and at least one mature but unpaid debt for a bankruptcy action to be initiated against a debtor. It can be said as a very simple requirement when compared to the bankruptcy conditions in Japan, Malaysia and Singapore. Where each country requires that a financial test is required to determine the financial situation of a debtor, or what is called an insolvency test. This insolvency test is used to measure, calculate, and analyze how a debtor's financial condition is feasible or not bankrupt."

"Kepailitan lintas merupakan konsekuensi dari perkembangan interaksi bisnis multinasional yang begitu pesat. Wilayah yurisdiksi suatu negara tidak lagi menjadi penghalang pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan bisnis nya. Kondisi tersebut membuat resiko bisnis, khusunya permasalahan kepailitan lintas batas. Kepailitan yang melibatkan unsur lintas batas didalamnya tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian biasa. Hukum Kepailitan Indonesia memalui UU Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayran Utang masih sangat jauh dari kata ideal dalam menghadapi fenomena ini. Undang-Undang ini hanya memuat tiga pasal berkaitan dengan ketentuan hukum internasional, namun sama sekali tidak memuat ketentuan terkait penyelesaian kepailitan lintas batas. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum akan berhadapan langsung dengan kedaulatan hukum negara lain. UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment adalah suatu model hukum yang dibuat untuk menjadi rujukan bagi negara-negara dalam melakukan harmonisasi dan modernisasi hukum kepailitannya agar mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi iklim perdagangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang berambisi meningkatkan perekenomiannya harus melakukan perubahan terhadap hukum kepailitan nasional. UNCITRAL Model Law yang bersifat fleksibel, dapat dimodifikasi sesuai nilai-nilai dan kepentingan nasional suatu negara dapat dijadikan rujukan untuk melahirkan hukum kepailitan yang memadai

---

Cross Border Insolvency/Bankcruptcy is a is a consequence of the rapid development of multinational business interactions. he jurisdiction of a country is no longer a barrier for businesses to carry out their business activities. These conditions create business risks, especially cross-border bankruptcy issues. Bankruptcy involving cross-border elements in it cannot be resolved by the usual settlement mechanism. Indonesia's Bankruptcy Law passed Law No. 37 of 2007 on Bankruptcy and Debt Relief Obligations is far from ideal in dealing with this phenomenon. This Law contains only three articles relating to the provisions of international law, but contains absolutely no provisions related to the settlement of cross-border bankruptcy. This is because the law enforcement process will be directly confronted with the legal sovereignty of other countries. UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment is a legal model created to be a reference for countries in harmonizing and modernizing their bankruptcy laws in order to provide justice and legal certainty for the trading climate. The results of this study show that Indonesia as a developing country with the ambition to improve its economy must make changes to the national bankruptcy law. UNCITRAL Model Law that is flexible, can be modified according to the values and national interests of a country can be used as a reference to give birth to adequate bankruptcy law."

"Adanya beberapa kasus pernailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang sebenamya solvent dan mampu untuk membayar utangnya tanpa perlu untuk dipailitkan merupakan latar belakang dari permasalahan dalam tesis ini yaitu sejauh mana undang-undang kepailitan di Indonesia telah mengadopsi filosofi kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan dan apakah diperlukan adanya suatu insolvency Test dalam permohonan kepailitan.Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan itu, penulis melakukan penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakan dan metode penelitian empiris dan telah didapatkan jawabannya yaitu permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan dalam hal debitor tidak membayar utang-utangnya karena debitor memang dalam keadaan tidak mampu secara keuangan atau insolvent, bukan dalam hal debitor tidak membayar utang-utangnya karena debitor memang tidak mau untuk membayar, dimana persyaratan keadaan insolvent tersebut dapat dibuktikan dengan diiakukannya suatu pengujian melalui financial due diligence lebih tepatnya yaitu adanya insolvency test.Sebagai perbandingan, pengaturan mengenai persyaratan permohonan pailit di Amerika Serikat sebagaimana dalam Title 11 United States Bankcruptcy Code terdapat klausula "Insolvent" yang-diartikan antara lain sebagai keadaan keuangan dari debitor yang lebih besar utangnya dan pada asetnya dan dapat dibuktikan melalui insolvency test. Persyaratan pemyataan pailit dalam Pasal '1 ayat (1) Faillissement Verordening sebenarnya sudah mencantumkan klausula "...Debitor yang tidak mampu membayar utangnya...", akan tetapi perubahan yang dilakukan terhadap Faillissement Verordening menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 justru menghilangkan klausula "debitor yang tidak mampu membayar" dan diubah dengan "Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor yang telah jatuh waktu..." maka debitor dapat dimohonkan pailit. Seharusnya perubahan terhadap Faillissement Verordening tidak menghilangkan klausula "debitor yang tidak mampu membayar" bahkan sebaiknya menyempurnakannya dengan mengatur mengenai Insolvency Test, sehingga dapat terwujud keseimbangan antara kepentingan dari kreditor dan debitor. Selain itu secara umum undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini juga belum mengadopsi filosofi kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan."

"ABSTRAKDokter dan apoteker merupakan salah dua dari tenaga kesehatan yang saling bersinergi dalam memberikan pelayanan kesehatan, dimana dokter melakukan penanganan medikal sementara apoteker yang akan menindaklanjuti produk (resep) dari dokter tersebut, yakni dispensing. Namun demikian, tidak sedikit dokter melakukan pemberian obat secara langsung (dispensing) kepada pasien. Tumpang tindih praktik dispensing yang dilakukan antara dokter (tenaga medis) dengan apoteker (tenaga kefarmasian) tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga perlu diketahui bagaimana sebenarnya regulasi yang mengatur mengenai kewenangan antara dokter dengan apoteker terkait praktik dispensing. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni dengan meneliti terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai praktik dispensing yang merupakan lingkup bagian kefarmasian, telah memiliki regulasi yang jelas, baik mengenai pihak yang berwenang melakukan pekerjaan di bidang kefarmasian, mengenai apa saja yang termasuk bidang kefarmasian dan mengenai larangan serta sanksi bagi yang tidak berwenang namun melakukannya. Namun demikian, praktik dispensing tersebut tetap terbuka bagi dokter dalam keadaan dan situasi tertentu. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dan upaya dari masing-masing profesi untuk menghormati kewenangan antar profesi sangat diperlukan supaya hukum yang ada dapat ditegakkan sehingga tercapai kepastian hukum.

---

ABSTRACTDoctor and pharmacist are part of health labour that synergy in giving health service, in which doctor do the medical treatment while pharmacist will work based on the doctor`s prescribing, which is called dispensing. However, not few doctor do the dispensing straightforward to the patient by themselves. The overlap practice of dispensing which is done by doctor (medical labour) with pharmacists (pharmacy labour) causing law uncertainty, so it is important to know about how actually the regulation that regulate about authority between doctor and pharmacist in dispensing practice. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary. This research found out that regulation of dispensing practice which is part of pharmacy, has well regulated, that regulate the subject who has authority in doing pharmacy`s work, regulate about what is include in pharmacy section and regulate about the prohibition and sanction for subject who don`t have authority in doing work in pharmacy section but still do it. However, dispensing practice is still applicable for doctor in some condition and situation that has been regulated. Therefore, society`s active role and each profession effort to honour authority between those two professions are really needed so that regulation can be enforced and will be result on law certainty."