Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik pada setiap Pemilu, baik Pemilu 2014 maupun 2019 silam. Pada pemilu 2024 yang akan datang, terdapat potensi ancaman gangguan Kamtibmas dalam pelaksanaan Pemilu khususnya di wilayah hukum Polres Bogor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditujukan untuk membuat strategi Sat Intelkam Polres Bogor dalam mendukung pengamanan pemilu. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui operasional intelijen yang diterapkan Sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan Cibinong, tantangan utama mengimplementasikan operasional intelijen, identifikasi kepentingan dan kekuatan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di KecamatanCibinong, dan Strategi partisipasi Stakeholder dalam menciptakan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong. Teori dan konsep yang digunakan untuk mengkaji persoalan ini adalah Konsep strategi, konsep operasinal intelijen keamanan, konsep deteksi dini, teori intelijen, teori intelijen keamanan, teori stakeholder, dan teori konflik yang dilaksanakan melalui metode penelitian kualitatif dengan analisis stakeholder, dilakukan pengambilan data melaluiwawancara, pengamata dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanakan operasional intelijen keamanan mulai dari sinergitas, pengumpulan informasi, pemantauan kelompok , monitoring teroris, monitoring media sosial, pelatihan, pengawasan infrastruktur pemilu dan pengawasan potensi kecurangan pemilu. Tantangan utama dalam pelaksanaan operasional intelijen keamanan disebabkan karena kompleksitas masyarakat Kecamatan Cibinong. Sehingga dilakukan analisis kekuatan dan kepentingan dengan analisis stakeholder, tergambar kelompok Muspicam dan Tokoh Politik harus dilibatkan penuh, kelompok Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat harus dipengaruhi dan diberdayakan dalam strategi intelijen keamanan, dan kelompok Influencer dan Media perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar mendukung strategi intelijen keamanan. Selanjutnya terwujud strategi partisipasi stakeholder oleh sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan cibinong mulai dari tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan untuk mewujudkan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong.

---

This research is based on conflicts in previous elections, either 2014 or 2019. In the upcoming 2024 elections, manypotential threat of disturbances in the implementation of elections, especially in the jurisdiction of the Bogor Police Resort. The purpose of this research is to develop a strategy for the Intelligence Unit of Bogor Police Resort to supportelection security, explore the strategy of Intelligence Unit of Bogor Police Resort in early detection focused on CibinongDistrict, main challenges to implement the operational, identification the threats and the involvement of stakeholders in theimplementation of the 2024 elections focused on Cibinong District, and the efforts of the Intelligence Unit of Bogor PoliceResort in supporting security in the implementation of the 2024 elections focused on Cibinong District. The methods of this research using theories such as security intelligence theory, stakeholder engagement theory,conflict theory, and identity politics theory. The research used a qualitative research method with a case study approach, data was collected by interviews and document studies. analyzed used data reduction, data presentation, and dataverification methods. The results showed the security intelligence strategy to support the 2024 elections in the Cibinong Police District involves information gathering to post-election evaluation, closed monitoring include a group monitoring, terrorist monitoring, and social media monitoring, Observation of the infrastructure and potential election fraud. Main challenges from this operational intelligent caused by the complexity of community. Stakeholder engagement analysis showed the strategies involving political, religion, and community figures in policy-making, planning, and security information. Influencer and media community should be involved to support the strategy. Thus stakeholder participation strategy on Cibinong District realized from a campaign, quiet period, voting, to determination aim to realizing a peaceful election on Cibinong District."

"Menurut hasil data Badan Pusat Statistik bahwa presentase pemlih pemula pemilu 2014, hanya mencakup 20 persen dari seluuh pemilih. Namun, kasus mengenai pemilih pemula menjadi orientasi studi yang menarik. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan yang minim tentang proses politik yang mereka miliki itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai sumber yang tidak resmi (kampanye hitam). Hal ini memunculkan pertanyaan penulis sejauh mana kampanye hitam mempengaruhi pemilih pemula dalam pemilu 2014. dari hasil wawancara dua informan dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber informasi mengenai kandidat yang diperoleh masih memiliki tingkat ketidakbenaran informasi yang sangat tinggi. hal ini kemudian memberikan dampak pada beralihnya pilihan terhadap kandidat, dari kandidat yang mereka pilih berdasakan hati nurani menjadi kandidat yang dikonstrusikan media.

---

According to the Central Bureau of Statistics, only 20 percent of voters in 2014 election are first-time voters. It is interesting to explore this case further. Due to lack of experience and knowledge of the political process, they were easily influenced by various unofficial sources (Black Campaigns). This circumtance intrigued the author to understand how Black Campaigns influenced first voters. From two interviews it can be concluded that Black Campaigns produced inaccurate information. In the end, it has an impact in voters’ decision, from choice based on heart into choice made by media construction. "

"ABSTRAKTesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia danmekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistempenyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukumnormatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu;pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah(historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memangberkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada di bawah kekuasaanyudisial. Penulis memberanikan diri untuk mengkategorikan DKPP sebagaicabang kekuasaan keempat, bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu sebagailembaga penyelenggara pemilu. Walaupun dalam melaksanakan wewenangnyaDKPP masih mengalami berbagai kendala internal dan eksternal, namun sebagailembaga yang masih baru ada di Indonesia, DKPP cukup membawa keoptimisanuntuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Keberadaan DKPPberdasarkan tugas dan fungsi sebagai penegak ethics penyelenggaraan pemiludiharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik dari segi perbaikanmoralitas bangsa juga memberikan sumbangan politik moral dalammengembangkan kualitas demokrasi dari perspektif menciptakan checks andbalances pada setiap lembaga khususnya lembaga penyelenggara pemilu.

---

ABSTRACTThis thesis will explain the position of the Honorary Council of Election inIndonesia’s Constitutional Structure and mechanism of implementation of dutiesand its powers and the consequencies toward electoral system. This research isnormative prescriptive interpretive. Uses two kind of approach, statute approachand historical approach. The researcher concludes that, DKPP function is indeedrelated to the judicial power, but not under judicial control. Writer ventured tocategorize DKPP as branches of fourth power, together with KPU and Bawaslu.Although in exercising authorities DKPP still experiencing various internal andexternal constraints, but as a new institution in Indonesia, DKPP brings optimismspirit to manifest fair election. The existence of DKPP based on tasks andfunctions as a holding of election ethics enforcement expected to contributepositive both in terms of repairing the nation’s morality also contributed indeveloping the moral politics of the quality of democracy from the perspective ofcreating cheks and balances on any institution in particular electoral institutions."

"Keberadaan penyelenggara Pemilu yang baik sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus independen, netral, dan taat kepada undang-undang dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberikan amanat untuk menjaga independensi KPU dan Bawaslu dan memastikan penegakan etika oleh keduanya. Skripsi ini membahas sejauh mana peran dan wewenang DKPP dalam penegakan etika oleh penyelenggara Pemilu di Indonesia, mulai dari menerima laporan hingga menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan maupun anggota KPU dan Bawaslu, serta petugas penyelenggara Pemilu, baik yang tetap maupun yang tidak tetap.

---

The presence of a good election management body is critical to ensure election implementation is in accordance with mandate of the 1945 Constitution of Indonesia. According to Law Number 15 of 2011 governing Election Management Body, election management body consists of General Election Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu). In carrying out their duties, both KPU and Bawaslu must be independent, neutral, and complying with laws and Code of Ethics of Election Management Body. According to Law Number 15 of 2011, the Honorary Council of Election Management Body (DKPP) is given a mandate to keep KPU and Bawaslu's independence and to ensure ethics enforcement done by these bodies. This essay discusses the scope of DKPP's roles and authority in ethics enforcement by Election Management Body in Indonesia, starting from receiving a report to taking action against ethics code violations done by heads or members of KPU and Bawaslu, and officers of Election Management Body, either permanent or temporary officers."

"Tesis ini membahas tentang sistem pemilu yang berkembang saat ini termasuk di Indonesia. Pemilu merupakan pelaksanaan kehendak rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi. Anggota legislatif yang terpilih adalah wakil rakyat yang diharapkan dapat mengemban amanat rakyat. Indonesia pada dasarnya menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon yang disusun oleh partai pada daerah dengan perwakilan jamak. Pada awalnya sistem pemilu Indonesia menerapkan daftar tertutup (proporsional tertutup) tetapi sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2008, daftar calon bersifat terbuka (proporsional terbuka) sehingga calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon terpilih. Penetapan calon yang terpilih ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena terdapat sistem yang mengatur tentang penghitungan dan pembagian kursi legislatif bagi partai dan calon. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dilakukan dengan teori pemilu, teori aturan pemilu serta konsep tentang pemilihan sistem pemilu, perbandingan sistem pemilu, desain aturan pemilu, mekanisme pemilu, partisipasi pemilih, dan proporsionalitas. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian, maka hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sistem pemilu, perbandingan sistem penghitungan perolehan kursi DPR dalam UU pemilu, dan penerapan sistem penghitungan perolehan kursi dalam Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sistem penghitungan perolehan kursi DPR pada Pemilu Tahun 2009 dan yang akan diterapkan dalam Pemilu Tahun 2014 ternyata sangat rumit dan tidak mudah untuk dipahami bagi penyelenggara pemilu, partai dan calon legislatif, apalagi rumusan yang dibuat oleh pembentuk UU ternyata tidak sederhana dan berbelit-belit. Akibatnya, terdapat berbagai penafsiran atas sistem penghitungan perolehan kursi DPR baik oleh KPU, partai maupun calon legislatif, sehingga pada Pemilu Tahun 2009, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan judicial review dan pengujian undang-undang yang saling bertentangan tentang sistem penghitungan perolehan kursi DPR. Kerumitan rumusan sistem penghitungan perolehan kursi DPR tersebut dapat mengakibatkan disproporsionalitas pembagian kursi DPR yang pada akhirnya banyak suara pemilih yang terbuang sia-sia.

---

This thesis discusses the development of electoral system developed, including in Indonesia . Election is the implementation of the will of the people as the embodiment of democracy . Legislators are representatives of the people, who are expected to carry out the mandate of the Indonesian people, basically adhere to the proportional representatives system with a list of candidates drawn up by the party in the multi member district. At first, Indonesian electoral system implements a closed list but since the enactment of Act No. 10/2008, electoral system implements an open list so that the candidate who gets the ost votes is elected . Determination of the elected candidate was not as easy as one might imagine because there is a complex system for calculation and distribution of legislative seats for parties and candidates . By using normative juridical research methods, the approach made by the theory of elections, electoral rules theory and the concept of electoral system choice, comparative electoral systems, the design of electoral rules, electoral mechanisms, voter participation, and proportionality. To obtain the conclusion of the study objectives were presented with the electoral system, the comparative of the legislative distribution seats system in the Indonesia election law, and the application of the distribution seats system in the general election at the 2009.

Based on the results of the research is that the distribution seats system at the election in 2009 and which will be implemented in the 2014 election are complicated and not easy to understand for the organizers of the election, prty and the candidates, especially the formulation made by the law maker was not a simple and complicated. As a result, there are different interpretations of distribution seats system, either by the electoral Commission, parties and candidates, so that the election of 2009, the Supreme Court and the Constitutional Court made an opposing judicial review about the distribution seats system. The complexity formula of distribution seats system could result in disproportionality distribution of legislative seats and at the end, many voters are wasted."

"Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pengaturan penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia dan kemudian merumuskan ulang formula pengaturan yang berbasis electoral justice system. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika hukum dimaksud diantaranya berkaitan dengan miskonsepsi tentang sengketa Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu, desain institusional bawaslu, hukum acara baik untuk penyelesaian sengketa Pemilu maupun untuk perselisihan hasil Pemilu yang tidak kompatibel dengan karakteristik Pemilu, dan ambiguitas tafsir mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Problematika tersebut dalam beberapa kasus telah melahirkan dualisme putusan pengadilan yang saling bertentangan, sehingga mendistorsi prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia perlu direformulasi berbasis pada prinsip-prinsip electoral justice system agar lebih memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

---

The research aims to analyze the problems regarding the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia. The research also aims to reformulate the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia based on electoral justice system principles. This study found that the problems are about the misconception concerning electoral dispute and election result dispute, institutional design of Bawaslu, the procedural law for the settlement of electoral disputes as well as for the election result dispute are not compatible with the characteristics of the election, and the ambiguity of constitutional court's interpretation regarding its authority in the election result dispute settlement. These problems in some cases led to the duality of conflicting court rulings, thus distorting the rule of law as mandated by the constitution. Therefore, the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia needs to be reformulated based on electoral justice system principles in order to embody legal certainty in the election process in Indonesia."

"The hold fair and free general election requires the protection for voters, for the parties participating in the election, and for the public in general from all fears, intimidations, bribery, and other malpractices. If the election is won through malpractices, then it will be difficult to tell if the leaders or the legislators are true representatives of the people. This article comprehensively explores the issues around criminal conducts on the election process particularly in Indonesia so as to provide a reference to those who participate in the 2004 General Election in a more democratic manner."