Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan manusia, lebih luas telah menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia. Perdagangan karbon hadir sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan antara dampak lingkungan dan perekonomian global. Tata laksana perdagangan karbon yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sangat penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Perdagangan karbon dilaksanakan melalui mekanisme bursa karbon yang telah diluncurkan pada pertengahan 2023 lalu. Aktivitas bursa karbon hanya menunjukkan kinerjanya pada hari pertama peluncuran, setelah itu bursa karbon terus menunjukkan penurunan hingga stagnansi perdagangan akibat tidak tersedianya unit karbon. Berbasis regulated market, maka kinerja perdagangan karbon juga ditentukan oleh perangkat regulasi, khususnya tata laksana nilai ekonomi karbon pada tingkat Kementerian/Lembaga yang terkait dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan perdagangan karbon di Indonesia dan penguatan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong kinerja perdagangan karbon. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik analisis arketipe sistem drifting goals, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika implementasi kebijakan perdagangan karbon disebabkan adanya resistensi pelaku usaha dan konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga, sehingga terjadi penurunan target nasional. Untuk mendorong pencapaian target nasional, penguatan perlu dilakukan sebagai tindakan korektif yaitu dengan inovasi tata kelola soft steering dan peran dukungan legislatif.

---

Climate change impact on the environment and humans has become a broader threat to world economic stability. Carbon trading act as an effort to maintain a balance between the environmental and global economy impacts. Implementation of carbon trading regulated through Presidential Regulation Number 98 of 2021 is crucial for Indonesia as it contributes to market-based mitigation of climate change at the global level towards sustainable economic recovery. Carbon trading is carried out through a carbon exchange mechanism which was launched in mid-2023. Carbon exchange activity only showed its performance on the first day of launch, and carbon exchange continued to show a decline until trading stagnated afterwards due to the unavailability of carbon units. Driven by regulated market, carbon trading performance is determined by regulatory instruments, especially the implementation of economic value of carbon in the Ministries/Institutions level as regulated in Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC). For such backgrounds, this research aims to analyze the dynamics of carbon trading policy implementation in Indonesia and what reinforcement can be done to encourage carbon trading performance. Through qualitative descriptive research methods and drifting goals system archetype analysis techniques, the results show that the dynamics of carbon trading policy implementation are caused by resistance from business actors and conflicts of interest between Ministries/Institutions, which resulting in declining national targets. To encourage the achievement of national targets, reinforcement needs to be carried out as a corrective action, through soft steering governance innovations and the role of legislative support."

"Hari ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengimplementasikan perdagangan karbon guna mengatasi perubahan iklim. Perdagangan karbon ini sendiri masih menjadi hal yang sangat baru di Indonesia dimana Indonesia baru memiliki dua regulasi yang mengatur terkait pengimplementasian perdagangan karbon yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon menyatakan bahwa perdagangan karbon ini nantinya akan dapat dilakukan di bursa efek atau penyelenggara perdagangan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait bagaimana perdagangan karbon akan dilaksanakan serta implementasinya, dengan mengacu pada penerapan perdagangan karbon di Cina. Hingga saat ini, Cina merupakan salah satu negara yang sukses menerapkan perdagangan karbonnya. Oleh karena itu, penulis menganggap Cina pantas untuk dijadikan acuan dalam hal implementasi perdagangan karbon. Melalui penelitian penulis telah mencapai kesimpulan bahwa terdapat beberapa isu yang harus diperjelas lebih lanjut dalam hal penerapan perdagangan karbon. Pertama, terkait karakteristik dari unit karbon itu sendiri. Kedua, terkait tempat akan dilaksanakannya perdagangan karbon.

---

Today, Indonesia is one of the countries that will implement carbon trading in order to overcome climate change. Carbon trading itself is still a very new thing in Indonesia where Indonesia has only two regulations governing the implementation of carbon trading, namely Presidential Regulation Number 98 of 2021 and Ministerial Regulation Number 21 of 2022. Ministerial Regulation Number 21 of 2022 concerning Procedures for Implementing Values The Carbon Economy states that carbon trading will later be carried out on stock exchanges or trading operators that have obtained business licenses from the authorities that administer the regulatory and supervisory system. Thus, this paper aims to further elaborate on how carbon trading will be carried out and its implementation, with reference to the implementation of carbon trading in China. Until now, China is one of the countries that has successfully implemented carbon trading. Therefore, the authors consider China appropriate to be used as a reference in terms of implementing carbon trading. Through research the authors have reached the conclusion that there are several issues that must be further clarified in terms of implementing carbon trading. First, regarding the characteristics of the carbon unit itself. Second, related to where carbon trading will be carried out."

"Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat.

---

Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed."

"Emisi global CO2 dari sektor energi bertumbuh hingga lebih dari 1,5% per tahun sejak 1990 sedangkan dari tahun 2010-2018, emisi CO2 nasional mengalami tren kenaikan sekitar 4,3% per tahun. Indonesia berkomitmen melalui Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional dalam pembuatan kebijakan mengenai carbon pricing untuk mencapai target emisi nol bersih tahun 2060. Salah satu alat yang digunakan dalam menyusun portfolio energi guna memastikan suplai energi domestik pada saat transisi energi adalah pemodelan sistem dinamis. Fungsi pemodelan sistem dinamis adalah mengidentifikasi parameter utama yang mempengaruhi pergeseran energi bauran terhadap target energi dan emisi suatu negara. Pada penelitian ini, akan dibahas terkait pergeseran energi bauran di Indonesia sebagai akibat diimplementasikannya kebijakan pajak karbon sebagai salah satu tindak lanjut komitmen Net Zero Emission (NZE). Pergeseran energi bauran tersebut akan dibandingkan antara sebelum adanya implementasi dan setelah adanya implementasi pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi pajak karbon terhadap transisi energi di Indonesia dan emisi Gas Rumah Kaca dalam mencapai tujuan komitmen NZE. Metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan pemodelan sistem dinamis yang dimulai dengan menggunakan pendekatan Diagram Sebab Akibat (Causal Loop Diagram) yang kemudian diperdalam dengan Diagram Aliran Stok (Stock Flow Diagram). Hasil validasi model memiliki kesalahan di bawah 10% sehingga model dapat diterima. Berdasarkan hasil simulasi, didapatkan semakin tinggi nilai pajak karbon, persentase energi terbarukan akan semakin meningkat sedangkan emisi karbon mengalami penurunan. Pada nilai pajak karbon 10 USD/tCO2e di tahun 2030 energi bauran di Indonesia sebesar 25,79% dan penurunan emisi sebesar 28,63% dibandingkan skenario BAU.

---

Global emission in the energy sector has grown by more than 1.5% per year since 1990, whereas national CO2 emission tends to increase by about 4.3% per year from 2010-2018. Indonesia has committed through National Energy Policy and National Energy General Plan in terms of Carbon Pricing policy to achieve the Net Zero Emissions target by 2060. One tool used to establish an energy portfolio in order to assure domestic energy supply when an energy transition happens is the Dynamic Modelling System. The purpose of the Dynamic Modelling System is to identify the main parameter which influences energy mix shifting within the energy and emission target of the country. This study will be discussed the energy mix shifts as the impact of Carbon Tax Implementation in Indonesia as one of the Net Zero Emission commitments. The shifting of the energy mix will be compared before and after the implementation of the carbon tax. The purpose of this study is to describe how the impact of carbon tax implementation on energy transition in Indonesia and greenhouse emissions for achieving Net Zero Emission. The methodology used is Dynamic System Modelling which starts from Causal Loop Diagram development up to Stock Flow Diagram enhancement. The model can be accepted due to model validation showing an error below 10%. Based on the simulation result, increasing the carbon tax implementation value causes an increase in the percentage of renewable energy and a decrease in carbon emissions. On the 10 USD/tCO2e carbon tax implementation scenario obtained in 2030 energy mix in Indonesia reach 25.79% and the emission reduction up to 28.63% compared to BAU Scenario"

"Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon, perdagangan karbon menjadi instrumen penting untuk mencapai target emisi. Implementasi perdagangan karbon di Indonesia masih awal dan memerlukan regulasi lebih lanjut, terutama terkait sistem perpajakan. Beberapa negara telah mengimplementasikan perpajakan seperti pajak penghasilan, namun di Indonesia hal ini belum ditelaah lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penghasilan dari perdagangan karbon melalui bursa karbon dan perdagangan langsung merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), serta membandingkan ketentuan PPh atas penghasilan perdagangan karbon di Australia dan Brazil yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji regulasi, literatur, data sekunder, serta benchmarking. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perlakuan pajak antara transaksi bursa karbon dan perdagangan langsung, yang memengaruhi efektivitas perdagangan karbon di Indonesia serta terdapat objek PPh atas penghasilan perdagangan karbon. Penghasilan dari bursa karbon dapat dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) yang juga sesuai dengan pengenaan pajak pada saham karena didefinisikan sebagai efek, sedangkan perdagangan langsung masih menjadi perdebatan terdapat potensi besar juga atas penerimaan keuntungan dari penjualan aset tersebut atau keuntungan yang dapat dikenakan PPh badan secara umum dengan tarif 22%. Benchmarking dengan Australia dan Brazil memberikan gambaran ketentuan PPh yang dapat diterapkan di Indonesia.

---

With the increasing global awareness of climate change and carbon emission reduction, carbon trading has become an important instrument to achieve emission targets. The implementation of carbon trading in Indonesia is still early and requires further regulation, especially regarding the taxation system. Some countries have implemented taxation such as income tax, but in Indonesia this has not been explored further. This study aims to analyze whether income from carbon trading through carbon exchanges and direct trading is an object of Income Tax (PPh), as well as compare the provisions of Income Tax on carbon trading income in Australia and Brazil that can be adopted by Indonesia. The research uses a qualitative descriptive approach by reviewing regulations, literature, secondary data, and benchmarking. The results show differences in tax treatment between carbon exchange transactions and direct trading, which affect the effectiveness of carbon trading in Indonesia and the object of income tax on carbon trading income. Income from carbon exchange can be subject to final income tax Article 4 paragraph (2) which also corresponds to the tax imposition on shares because it is defined as securities, while direct trading is still debatable, there is also a large potential for receiving profits from the sale of these assets or profits that can be subject to general corporate income tax at a rate of 22%. Benchmarking with Australia and Brazil provides an overview of income tax provisions that can be applied in Indonesia."

"Topik perubahan iklim terkait erat dengan pelepasan karbon ke atmosfer. Salah satu cara mengurangi emisi karbon adalah melalui perdagangan karbon dengan mekanisme cap and trade dan mekanisme offset. Menerapkan perdagangan karbon memerlukan investasi keuangan yang signifikan, yang mengharuskan kebijakan keuangan pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung upaya mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Perjanjian Paris. Rumusan masalah penelitian ini adalah belum adanya kajian yang menganalisis pengujian skenario kebijakan keuangan berkelanjutan dalam kaitannya pada transaksi perdagangan karbon di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini untuk membangun model kebijakan intervensi yang dapat diimplementasikan oleh sektor jasa keuangan dalam rangka menurunkan emisi karbon di Indonesia untuk meningkatkan kemampanan ekonomi, pertumbuhan sosial, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan analisis System Dynamics (SD), kajian bibliometrik, dan Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif memerlukan penelitian literatur, melakukan wawancara ekstensif, dan menyelesaikan survei. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya mengenai peran sektor jasa keuangan dalam praktik perdagangan karbon. Hasil SD menunjukkan bahwa penerapan perdagangan karbon yang didukung oleh keuangan berkelanjutan akan menghasilkan hasil signifikan dalam rangka pengurangan emisi karbon. Selain itu, analisis AHP menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perdagangan karbon.

---

The subject of climate change is closely linked to the release of carbon into the atmosphere. One viable strategy for reducing carbon emissions is using the cap and trade and offset mechanisms. Implementing carbon trading necessitates substantial financial investment, which mandates government and private sector financial policies to support achieving nationally defined contributions under the Paris Agreement. The research problem is the need for a study illustrating sustainable finance policies' application in Indonesia's carbon trading transactions. The primary objective of this research is to construct a model for policy intervention that the financial services industry can execute to reduce carbon emissions in Indonesia, thereby enhancing economic resilience, social development, and environmental protection. This study employs a mixed methods approach encompassing both quantitative and qualitative methodologies. The quantitative approach involves System Dynamics (SD) analysis, bibliometric studies, and the Analytical Hierarchy Process (AHP), while the qualitative approach necessitates a review of the literature, extensive interviews, and completion of surveys. The findings indicate research gaps, particularly concerning the role of the financial services industry in carbon trading practices. The SD results demonstrate that implementing carbon trading supported by sustainable finance will yield significant outcomes in terms of carbon emission reduction. Furthermore, the AHP analysis highlights the crucial role of sustainable finance in carbon trading, which the financial services industry can undertake."

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum tercermin dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai populasi Muslim terbesar di dunia, pemerintah optimis bahwa perbankan Islam Indonesia akan tumbuh pesat dengan mencapai 50% dari aset pangsa pasar bank induknya sebelum tahun 2023. Prinsip Syariah dalam Perbankan Islam melalui penerapan untung sistem bagi hasil, memilki fungsi lebih luas sebagai penjaga sosial dengan memajukan kesejahteraan masyarakat. Melalui pandangan holistik tentang perlunya adaptasi rencana kebijakan dengan realitas baru, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki struktur sistem perbankan Islam dengan kerentanan terhadap ketidakpastian total yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini menyajikan untuk menggambarkan kegiatan operasional terhadap sektor riil menggunakan metode dinamika sistem. Model ini kemudian diuji dengan skenario baru berdasarkan episode hipotetis dari guncangan oli dan perangkap efisiensi rendah. Berdasarkan hasil empiris, pentingnya skema pembiayaan sebagai pendorong untuk meningkatkan aset perbankan syariah juga telah menjadi penghalang utama dalam pertumbuhan perbankan syariah.

---

The growth of the Indonesian economy has not reflected in the growth of Islamic banking in Indonesia. As the worlds largest Muslim population, the government is optimistic that Indonesian Islamic banking will grow rapidly by reaching 50% of the market share asset of its parents by before 2023. The principle of Sharia on Islamic Banking through the implementation of a profit-loss-sharing system, as it can potentially expands as a social keeper by advancing the welfare of the community. As with the holistic view of the need for adaptation of policy plans to new realities, this paper aims to investigate the structure of the Islamic banking system with vulnerability to the total uncertainty that occurs within it. This paper presents to describe operational activities against real sectors using the system dynamics method. This model then tested with the hypothetical based scenario new episode of the oil shock and low-efficiency trap. Based on empirical results, the importance of financing scheme as a driver for increasing Islamic banking assets has also become a major barrier in the growth of Islamic banking."

"Kebijakan pajak karbon merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengimplementasikan pajak karbon setelah UU HPP diterbitkan tahun 2021. Namun, implementasi kebijakan pajak karbon terus mengalami penundaan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait waktu penerapannya yang menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam proses implementasi pajak karbon di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan pajak karbon. Berdasarkan desain kebijakan dan administrasi perpajakan, terdapat hambatan terkait kepastian dari besaran tarif pajak, kejelasan point of taxation dari dasar pengenaan pajak, belum adanya mekanisme perhitungan pajak, serta belum dirilisnya peraturan turunan dan peta jalan pajak karbon. Selanjutnya, terkait kesiapan stakeholder dan infrastruktur, terdapat hambatan terkait belum ada mekanisme untuk menyelaraskan tiap sistem yang dibangun masing-masing kementerian dan belum ada SDM untuk menghitung emisi karbon. Terakhir, hambatan politik, sosial, dan ekonomi dapat dilihat dari pengaruh bisnis dalam sistem politik yang mempengaruhi keputusan top leadership, adanya penolakan publik dari pelaku usaha, dan ketidakpastian kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi terhadap proses implementasi pajak karbon.

---

Carbon tax policy is one of the economic instruments used to address the impacts of climate change. Indonesia is one of the countries that will implement a carbon tax after issuing the HPP Law in 2021. However, the implementation of carbon tax policies continues to experience delays. Until now, there is no clarity regarding the implementation time, which indicates that there are obstacles in the process. This study aims to analyze the obstacles in the process of implementing carbon taxes in Indonesia. This study used a qualitative approach with data collection techniques, field and literature studies. The results of this study indicate that three factors hinder the process of implementing carbon tax policies. Based on the design of tax policies and administration, there are obstacles related to the certainty of the amount of the tax rate, the clarity of the point of taxation of the tax base, the absence of a tax calculation mechanism, and the release of derivative regulations and carbon tax roadmaps. Furthermore, regarding the readiness of stakeholders and infrastructure, there are obstacles related to the absence of a mechanism to align each system built by each ministry and the need for more human resources to calculate carbon emissions. Finally, political, social and economic obstacles can be seen from the influence of business in the political system, which influences top leadership decisions, public rejection, and the uncertainty of Indonesia's post-pandemic economic conditions regarding implementing a carbon tax."

"Kenaikan temperatur sebesar 4°C sebelum tahun 2060 mengancam bumi menjadi tidak layak huni bagi manusia. Guna mencegah katastrofe tersebut, negara-negara di dunia berupaya membatasi kenaikan suhu bumi rata-rata sebesar 1,5°C di atas level pra industri dan mencapai target emisi nol bersih sebelum tahun 2060. Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen yang paling efisien untuk mencapai target iklim tersebut. Sayangnya, integritas perdagangan karbon sangat lemah akibat tingginya angka tindak pidana seperti: penjualan kredit karbon palsu, klaim palsu terkait manfaat finansial dan lingkungan kredit karbon, kejahatan finansial, kejahatan komputer, dan pemalsuan data emisi gas rumah kaca (GRK). Penelitian ini menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia belum siap untuk mengakomodasi tindakan pemalsuan data emisi GRK. Menggunakan teori kesempatan tindak pidana serta prinsip kesalahan moral dan kerugian, penelitian ini menunjukkan urgensi dan justifikasi kriminalisasi terhadap pemalsuan data emisi GRK. Kriminalisasi tersebut dilakukan terhadap tiga modus berupa: pemalsuan informasi atau dokumen, perusakan alat monitoring emisi, dan penggunaan sampel palsu. Sebagai solusi, penelitian ini memberikan formulasi kombinasi sanksi administratif dan pidana untuk mengkriminalisasi pemalsuan data emisi GRK agar dapat meminimalisasi kesempatan terjadinya tindak pidana sehingga mampu menjaga integritas perdagangan karbon.

---

The rise of world temperature by 4°C before 2060 would make the world unhabitable for humans. In response, countries worldwide are binded to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels and achieve net-zero emissions before 2060. Carbon trading stands out as one of the most cost-efficient instruments to meet these climate targets. However, the integrity of carbon trading is compromised due to high rates of criminal activities. These include: the sale of fake carbon credits, false claims regarding financial and environmental benefits of carbon credits, financial crimes, cybercrimes, and falsification of greenhouse gas emission (GHG) data. Using doctrinal and non-doctrinal method, this research argues that falsification of greenhouse gas emission dataremains unregulated by Indonesian criminal law. This research also argue that the criminalization of GHG data falsification is urgent and justified by implementing crime opportunity theory and justification of criminalization theory. As a solution,  this research provides a formulation of a combination of administrative and criminal sanctions to criminalize falsification of GHG emission data in order to minimize the opportunity for criminal acts so as to be able to maintain the integrity of carbon trading."

"Dalam mencapai cita-cita Net Zero Emission pada tahun 2060, peralihan penggunaan Energi Baru Terbarukan semakin meningkat. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki potensi pengembangan PLTS yang sangat besar senilai 112.000 GWp, ditambah dengan biaya instalasi yang semakin menurun sekitar 78% dari tahun 2015 hingga 2022. Hal ini menjadikan pengembangan PLTS di Indonesia menjadi alternatif EBT yang menarik guna mereduksi emisi karbon di Indonesia dan mencapai Net Zero. Tidak hanya berfokus pada penghijauan, agar produktivitas dan perekonomian tetap meningkat, kebijakan pasar karbon juga menjadi alternatif kebijakan baru yang dapat mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau. Dengan instrumen-instrumen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan kompleksitas adopsi PLTS di Indonesia dengan pemanfaatan perdagangan karbon menggunakan metode sistem dinamis sebagai metode yang tepat untuk menganalisis suatu sistem yang kompleks.

---

In achieving the goal of Net Zero Emission by 2060, the transition to the use of New Renewable Energy is increasing. As a tropical country, Indonesia has the potential for the development of Solar Power Plants (PLTS) on a large scale, amounting to 112,000 GWp, alongwith installation costs decreasing by around 78% from 2015 to 2022. Thus, the development of PLTS in Indonesia become attractive alternative for reducing carbon emissions in the country and achieving Net Zero. Not only focusing on greening, but to ensure productivity and economic growth, carbon market policies also become a new alternative that can support Indonesia's transition to a green economy. With these instruments, this research aims to analyze the dynamics and complexity of PLTS adoption in Indonesia through the utilization of carbon trading using the dynamic system method as an appropriate approach for analyzing a complex system."