Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan, tantangan, dan solusi hukum Anti Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Teroris (CFT) terkini di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menganalisis tantangan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan internasional, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan rekomendasi FATF. Indonesia diharapkan dapat memperbaiki peraturannya dan menetapkan pengawasan yang tinggi terhadap risiko APU/PPT untuk memerangi pendanaan terorisme. Belum ada kajian yang dilakukan untuk membahas Resolusi DK PBB 2019 terbaru, sebuah peraturan yang relevan untuk diterapkan oleh negara-negara untuk mengatasi pendanaan teroris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi signifikan dari resolusi DK PBB dan menyarankan implementasi yang tepat di Indonesia."

"Fenomena Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) merupakan salah satu isu terorisme yang perlu dikaji dan diteliti oleh para akademisi maupun praktisi. Dari waktu ke waktu, terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang berpeluang untuk kembali ke negara asalnya untuk menjadi returnees. Tingginya jumlah returnees yang kembali ke negara asalnya sebagai the revenge seeker menyebabkan munculnya potensi ancaman. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai proses yang dilalui oleh individu hingga mereka terlibat dalam terorisme sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF). Hasil penelitian didasarkan pada data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber serta dianalisis menggunakan General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew dan Staircase of Terrorism Moghaddam. Penelitian ini menemukan bahwa dalam proses menjadi Foreign Terrorist Fighters (FTF), seseorang mengalami pelatihan militer, pengalaman bertempur secara langsung dan penguatan ideologi. Dengan dipengaruhi oleh ketegangan sosial di masyarakat serta intepretasi mengenai ajaran agama yang salah, para Foreign Terrorist Fighters (FTF) tersebut dapat berperan sebagai the Revenge Seeker ketika menjadi returnees. Hal tersebut menimbulkan potensi ancaman bagi negara asal dari para returnees. Penelitian ini juga menemukan bahwa returnees foreign terrorist fighters (FTF) dapat menimbulkan potensi ancaman dalam tiga dimensi, yaitu ancaman fisik, dampak sosial dan konsekuensi ideologis.

---

The Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) phenomenon is one of the terrorism issues that needs to be studied and researched by academics and practitioners. There is a significant increase in the number of Foreign Terrorist Fighters (FTF) who have the opportunity to return to their home countries to become returnees. The high number of returnees returning to their home countries as the revenge seekers causes potential threats. In this study, the authors explain the process that individuals go through until they are involved in terrorism as Foreign Terrorist Fighters (FTF). The results are based on primary data obtained through in-depth interviews with informants and analyzed using General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew and Moghaddam's Staircase of Terrorism.

This research found that in the process of becoming a Foreign Terrorist Fighters (FTF), a person get experiences from military training, hands-on combat experience and ideological reinforcement. Influenced by social tensions in society and false interpretations of religious teachings, the Foreign Terrorist Fighters (FTF) can be the Revenge Seeker when they become returnees. That can raise a potential threat to the country of origin of the returnees. This research also found that returnees foreign terrorist fighters (FTF) can pose potential threats in three dimensions, namely physical threats, social impacts and ideological consequences."

"ABSTRACTProgram deradikalisasi sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2012. Program ini menggunakan paradigma pencegahan dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Selama tujuh tahun pelaksanaannya, deradikalisasi mengalami cukup banyak tantangan dan hambatan. Sejauh ini, banyak kritik dialamatkan terhadap program deradikalisasi. Kritik-kritik, seperti terkait kurangnya anggaran, fasilitas di lapas, materi deradikalisasi yang diberikan kepada napi terorisme, bagaimana program kelanjutan pasca deradikalisasi, sampai pada persepsi masyarakat terhadap program ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi eks narapidana terorisme setelah kembali ke masyarakat. Masalah-masalah ini muncul dan menjadi hambatan bagi efektivitas program deradikalisasi. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori deradikalisasi dan teori efektivitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis yang bersifat deduktif dan konseptual, serta cara pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Atas dasar itulah, artikel ini ingin melihat efektivitas program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT terhadap narapidana terorisme di Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses radikalisasi, deradikalisasi, dan desistensi pada narasumber yang terlibat dalam paham radikalisme agama. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap tiga narasumber yang masing-masing mewakili tiga jenis pengalaman dan faktor yang berbeda dalam terpapar dan mengadopsi paham radikal.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber terpapar paham radikalisme melalui faktor-faktor yang berbeda. Faktor-faktor ini menyebabkan narasumber merasa bahwa hanya kelompoknya yang paling benar dan orang di luar kelompoknya dianggap sebagai musuh yang perlu diperangi. Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa proses deradikalisasi haruslah bertahap dan melibatkan intervensi yang tepat. Bagi narasumber, perenungan, diskusi, dan pendekatan humanis dari pihak kepolisian serta pemahaman agama yang lebih luas menjadi faktor penting dalam mengubah perspektif mereka dan melihat bahwa kekerasan bukanlah jalan yang benar.Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran keluarga dan komunitas dalam proses desistensi. Dukungan keluarga, komunikasi positif, pengawasan, dan ikatan emosional yang kuat antara individu dan anggota keluarga telah terbukti berkontribusi pada proses desistensi dari kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran kebijakan yang bisa diambil adalah mendalami faktor-faktor pendorong radikalisasi, menganalisis efektivitas program deradikalisasi yang ada, serta mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk membantu para teroris mencapai fase desistensi dari kejahatan mereka. Program tersebut harus melibatkan pendekatan edukatif, konseling, dan pendampingan jangka panjang. Dalam hal ini, pembentukan yayasan yang berfokus pada deradikalisasi dan reedukasi dianggap penting untuk membantu mantan pelaku tindak terorisme bertaubat dan menjauhi paham dan lingkungan radikal yang sebelumnya mereka pilih.

---

This research aims to analyze the factors influencing the processes of radicalization, deradicalization, and desistance among individuals involved in religious radicalism. The study employs a qualitative approach, conducting in- depth interviews with three participants representing different experiences and factors related to exposure and adoption of radical beliefs. The research findings indicate that individuals are exposed to radical ideologies through various factors, leading them to perceive their own group as superior and consider outsiders as enemies to be fought. Furthermore, the study reveals that the process of deradicalization must be gradual and involve appropriate interventions. For the participants, reflection, discussion, and a humane approach from law enforcement, as well as a broader understanding of religion, play crucial roles in changing their perspectives and recognizing that violence is not the correct path. The research also highlights the significance of family and community in the desistance process. Family support, positive communication, supervision, and strong emotional bonds between individuals and their families have proven to contribute to the desistance from criminal activities. Based on the research findings, policy recommendations include further exploring the driving factors of radicalization, analyzing the effectiveness of existing deradicalization programs, and developing rehabilitation and social reintegration programs to assist terrorists in reaching the desistance phase of their criminal behavior. These programs should involve educational approaches, counseling, and long-term support. In this regard, the establishment of foundations focusing on deradicalization and reeducation is considered crucial in helping former perpetrators of terrorism repent and distance themselves from their previously chosen radical beliefs and environments."

"Skripsi ini membahas tentang dinarnika penangkapan tersangka tcroris oleh Densus 88 Poli. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlujuan untuk mengetahui clinarnika yang terjadi pacla saat penangkapan tersangka teroris. Tiga teori kepolisian kemudian dipergunakan untuk rnenjelaskan dinamika penangkapan tersebut.Dalam penangkapan tersangka teroris yang dilihat dengan sudut pandang tiga teori kepolisian, Densus 88 Polri akan berusaha untuk melakukan penangkapan sesuai dengan tectri counter terrorisrr. Namun jika situasi dan kondisi berubah dan membahayakan keselamatan personel dan masyarakat. maka Densus 88 Polri akan rnelakukan operasi penangkapan berdasarkan tingkat ancarran yang ditirnbulkan. Oleh karena itu. diperlukan cara penindakan tersangka teroris yang proporsional guna menangani situasi dan kondisi yang terjadi secara dinarnis.

---

This thesis discusses the amcst dynarnics of suspicious ten'orists by Detachment 88 Polri. This qualitative research has the ain-r to rer,'eal the dynan-rics occured in the process of ar^resting suspicious terorists. Three police theory rvill be utilized to explain that anest dynarrics.In the process of anesting suspicious terolist which is obsen,ed by three police theory point of vicw, Detachment 88 polri will affbrd to conduct arresting process according to counter terori.snt theory. However, if the situation and condition are endangered police member and civilian. detachment 88 polri lvill conduct arresting operation accolding to the level of threat. Therefore, the proporlional action fbr suspicious terarist is absolutely needed to handle dynamical situation and condition."

"Upaya hukum pidana merupakan pilihan terakhir di antara upaya hukum andministratif dan hukum perdata. Upaya hukum pidanan ini dianggap tidak menyelesaikan masalah karena si perncemarnya akan dimasukkan ke penjara, sedangkan kerusakan yang ditimbulkannya tetap dalam keadaan semual. Meskipun demikian kehadirannya sangat diperlukan demi untuk memerangi pencemaran lingkungan. Sebab dengan adanya ancaman kurungan terhadap si pencemar, diharapkan akan membuat pencemar yang potensial merasa takut dan jera untuk berbuat hal yang sama."

"Peristiwa 11 September 2001 adalah momentum yang sangat tepat bagi Amerika Serikat untuk memulai perang terhadap teroris internasional secara terbuka. Sejak saat itu, negara penguasa tunggal dunia ini mulai membuat kebijakan-kebijakan strategis di dalam negerinya untuk mempersempit dan memberangus gerak para teroris. Dengan segala sumberdaya yang dimiliki dan menggunakan segala instrumen yang bisa dipakai, AS berusaha untuk menghentikan segala aksi teror yang masih mungkin terjadi. Bersamaan dengan itu, lewat kampanye War on Terrorisme global, AS menggalang kerjasama dalam berbagai bentuk dengan semua negara di dunia. Lewat pedekatan slick and carrot dan penawaran dua pilihan, "bersama Amerika atau bersama teroris," membuat kampanye AS ini sukses besar, dalam arti mendapat dukungan mayoritas dari negara-negara di dunia. Dengan menggunakan instrumen-instrumen politik internasional, seperti penetrasi dan intervensi melalui sarana media massa dan militer membuat siapa saja yang dianggap AS sebagai teroris akan sangat mudah "ditaklukkan."Didakwanya Al-Qaedah, kelompok Islam garis keras sebagai pelaku aksi teror terhadap AS kembali membangkitkan wacana permusuhan Islam dan Barat, semacam perang antar peradaban yang diramalkan Samuel Huntington di awal tahun 90-an. Bersamaan dengan itu tuduhan dan kritikan terhadap Islam sebagai ideologi yang mendukung aksi kekerasan semakin menguat, terutama di negara-negara Barat yang tidak mengenal Islam secara proporsional, sehingga sampai ada yang berpikiran ideologi ini harus dihancurkan. Bahkan dibeberapa tempat, pasca terjadinya serangan 11 September 2001 warga muslim diperlakukan secara kasar bahkan ada yang menggunakan kekerasan fisik, khususnya di negara yang warga muslimnya minoritas.Pilihan-pilihan strategi yang digunakan Amerika terlihat sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling Presiden Bush yang cenderung beraliran konfrontasionalis, yang melihat setiap persoalan dengan kacamata permusuhan dan cenderung memilih cara kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan.Kebijakan Amerika memerangi teroris telah menimbulkan implikasi negatif bagi komunitas muslim di berbagai belahan dunia, termasuk bagi komunitas Islam Politik di Indonesia. Secara psikologis, instrumen penetrasi dan intervensi yang dijalankan Amerika telah menimbulkan ketakutan dan kengerian yang mendalam di kalangan komunitas Islam Politik dalam menghadapi aksi-aksi counter terrorism. Tindakan-tindakan represif yang diambil aparat keamanan di dalam negeri dalam upaya mencari dan menangkap para pelaku aksi teror yang tidak jarang menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat, khususnya masalah keamanan. Pada sisi lain, upaya memerangi teroris juga semakin memperkuat resistensi komunitas Islam Politik terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan Amerika baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi ketika langkah-langkah yang diambil terkesan sangat sejalan dengan apa yang diinginkan Amerika.

---

The 9/11-terror attack was a momentum for the United States to begin its war towards international terrorists openly. It was since this attack that the world super power began to re-formulate its domestic strategic policies in order to limit and diminish the movement of the terrorists. With all resources and instruments that it has, the United States attempted to avoid all possible terror attacks, which may happen in the future. Along with it, through its war on terror campaign, the U.S. organizes multilateral cooperation in any form with all countries around the world. Through its stick and carrot approach, it offers others with two choices that is either "to be with the U.S or with the terrorists". This approach has been successful in terms that it gains support from various countries. It uses international political instruments, such as penetrating and intervening others through media and military so that the U.S. can easily overcome those who are considered by the U.S as terrorists.

The charge over Al-Qaedah, a group of radical Muslims as the actor behind the deadly terrorist attack has awakened the old hatred between Islam and the West, as a clash of civilization, which was first emerged as a thesis formulated by Samuel Huntington in the early 1990s. The accusation and attack towards Islam as an ideology that supports violence acts is strengthening, especially in Western Countries, which do not really understand Islam. Therefore, it is unquestionable that many of them think that Islam has to be destroyed. In fact, in various places after the 9/11 attacks, many Muslims have been badly treated, especially for those who live as a minority groups.

All of these strategic policies have been very much influenced by those officials close to President George W. Bush who tends to be confrontative, meaning that he always try to see all problems in enmity and tend to use violence actions in solving every problems.

The U.S. policies to fight the terrorists have created negative impact to the Muslim community in various countries around the world, including those in Indonesia. Psychologically, the penetration and intervention policies that are adopted by the U.S. have created fear among the political Islam communities. Repressive actions that are taken by the state apparatus in many cases have formed new problems in the community, such as the security issues. On the other hand, the attempts to fight terrorists have also strengthened the Muslims' community resistance towards U.S. foreign or domestic policies. Worse still, those policies are taken in order to secure the U.S. interests."

"Tesis ini membahas tahapan formulasi kebijakan kriminal (politik kriminal) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kwalitatif dengan disain diskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan kriminal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berupa perundang-undangan dan perangkat hukum yang dibuat sebagai cukup untuk memerangi korupsi, sekaligus menunjukkan keseriusannya. Hasil penelitian menyarankan bahwa produk perundang-undangan dan perangkat turunannya segera diimplementasikan agar dapat diketahui output dan outcome-nya.

---

This thesis to be aimed for discussing phase of a policy formulation (criminal politic) in President Megawati Soekarnoputri era for fighting against corruption in Indonesia. The research used a qualitative approachment with to be completed description desaign.The research shows that policy formulation on criminology in President Megawati Soekarnoputri era consisted of legislation and law sets to be made as something enough and appropriate for fighting against corruption besides of showing its seriousness. The research suggests that production of legislation and its sets have to be implemented as soon as possible to be known output and outcome of it."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Aggreement) di Indonesia melalui kebijakan impor udang dan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan serta menganalisa efektifitas kebijakan impor tersebut, khususnya kebijakan impor udang guna mencegah masuknya komoditi udang impor yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan sistem pembudidayaan udang di Indonesia dalam era perdagangan global dengan tetap melindungi kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif sekaligus juga empiris. Hasil penelitan menunjukkan bahwa kebijakan impor, khususnya kebijakan impor udang telah cukup efektif dalam mengakomodir kepentingan nasional yakni untuk melindungi kesehatan masyarakat/konsumen udang serta sistem budidaya udang lokal. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam setiap pembuatan kebijakan impor, khususnya yang berkaitan dengan impor komoditi perikanan, harus memperhatikan beberapa jenis penyakit ikan dan penyebarannya, harus ada peningkatan “capacity building” bagi sumber daya manusia dan infrastruktur, harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap masuknya komoditi perikanan dengan memperhatikan fakta-fakta terkait persyaratan kesehatannya.

---

ABSTRACTThis Thesis examines the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Aggreement) in Indonesia through the shrimp import policy and policy on maritime and fishery affairs. It also analyzes the effectiveness of the mentioned policy, in particular the import policy of shrimp to prevent any entry of imported shrimps which could endanger human beings, domesticated animal health safety and shrimp cultivation system in Indonesia within the world trade era by permanently providing protection to our national interest. This research uses (verdict of law) as well as empirical. The research result shows that import policy, especially on shrimp import has been effective enough in accommodating national interest, which is to protect the people/consumer health and the local shrimp cultivation system. It also suggests that every import policy product, in particular the ones that are interrelated with fishery import commodity, needs to pay more attention to various kinds of fish disease and (spreading). Hence there should be "Capacity Building" improvement in human resources and infrastructure. We should increase more supervision concerning all fishery commodity imports through better health requirements."

"This article aims to discuss various phase of po/icy formulation during President Megawati Soekarnoputri era for fighting against corruption in Indonesia. The research uses qualitative approach and shows that policy formulation on criminal matters in President Megawati Soekamoputri?s administration consisted of legislation and law made as seem sufficient and appropriate. The research suggests that production of legislation have to be implemented as soon as possible to measure up output and outcome of it."