Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the era of the knowledge and digital economy today, technology is no longer meant as a tool to increase productivity. Instead, it becomes a critical factor in creating added value. Higher education as an institution that is responsible for advancing science while producing innovative products of high economic value needs to be encouraged as a Centre of Excellence (CoE). Among others, Legal-Entity Higher Education Institution/Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) is considered more potential to become CoE in Indonesia because it has the autonomy of academic and non-academic management. Utilizing CoE criteria such as financial/funding, cooperation, governance, academic, and research-innovation, a gap analysis was conducted to find out what are best policies to develop PTN-BH towards CoE. This study suggests that the centre of science and technology excellence/Pusat Unggulan Iptek (PUI) can be a promising starting point towards CoE."

"Tulisan ini akan membahas mengenai hibridasi nilai liberal dan nilai komunitariandalam penerapan konsep Knowledge Economy Bank Dunia melalui proyekreformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Globalisasi mendukung terciptanyapemahaman akan kian pentingnya pengetahuan untuk mendukung perekonomiansuatu negara. Melalui konsep Knowledge-Based Economy (KBE), institusiinternasional seperti Bank Dunia menangkap peluang berinvestasi dalam sektoryang penting dalam produksi ilmu pengetahuan, yakni pendidikan tinggi. BankDunia merancang strategi reformasi pendidikan tinggi untuk kemudian diterapkandi sejumlah negara berkembang seperti Argentina, Guinea, Romania, Chile,Tunisia, Vietnam, Yordania, Mozambique, Sri Lanka, Ethiopia, dan Indonesia.Meski dikatakan sebagai bentuk new economy yang menjanjikan terbukanyapeluang bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk mencapai kemajuanmelalui produksi pengetahuan, KBE tak ubahnya sebagai bentuk baru kapitalismeekonomi di abad 21. Strategi reformasi pendidikan tinggi merupakan bentukneoliberalisme ekonomi yang mendorong pemerintah untuk melakukandesentralisasi, privatisasi, dan komersialisasi sektor pendidikan tinggi di negaranya.Melalui liberalisasi pendidikan tinggi, status pendidikan tinggi sebagai barangpublik berubah menjadi barang ekonomi. Meski di negara yang landasannyabertentangan dengan nilai liberal, seperti Indonesia, penerapan konsep KnowledgeEconomy Bank Dunia tetap menyebabkan terjadinya liberalisasi pendidikan tinggidalam batas toleransi tertentu melalui kebijakan yang merupakan hasil kompromiatas tarikan kepentingan global yang membawa nilai liberal dan kepentingan lokalyang menganut nilai komunitarian

---

This paper will discuss about the hybridization of liberal and communitarian valuein the implementation of World Banks Knowledge-Economy concept throughhigher education reform projects in Indonesia. Globalization supports theunderstanding of the importance of knowledge for the economic growth. ByKnowledge-Based Economy (KBE) concept, the international institutions like theWorld Bank catches investment chances in an important sector to produceknowledge, known as higher education. The World Bank in advance composeshigher education reforms project in several developing countries like Argentina,Guinea, Romania, Chile, Tunisia, Vietnam, Jordan, Mozambique, Sri Lanka,Ethiopia, and Indonesia. Although it is said as a New Economy which is promisedto open more chances for poor and developing countries to achieve development byproducing knowledge, KBE even appears as a new face of capitalism in 21stcentury. Higher Education Reform Strategy is a form of neoliberalism economicswhich makes the government pursue decentralization, privatization and highereducation commercialization in its country. Higher education liberalization makesthe change of the status of higher education from public to economic goods.Although there are countries that principally not a liberal country, like Indonesia,World Bank Knowledge Economy concept implementation still succeed toliberalize higher education sector in that country within certain tolerance limitsthrough policies that are the result of compromises on the push-pull of the globalinterest (that bring liberal values) and local interest (that adhere to communitarianvalues)."

"Tesis ini menelisik tentang aktivitas dan peran ideal struktur HubunganMasyarakat yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Penelitianini bertujuan untuk melihat sejauh mana struktur Hubungan Masyarakat di IntitutTeknologi Bandung menerapkan prinsip Excellence Communication pada ativitasdan peran hubungan masyarakatnya. Prinsip Excellence Communication yangdigunakan pada penelitian ini merupakan buah penelitian Excellence Theory yangdilakukan oleh James. E. Grunig dan para koleganya. Excellence Communicationmemiliki tiga aspek yang digambarkan ke dalam tiga lingkaran atau bulatan yaitu,aspek Knowledge Core, aspek Shared Expectation, Aspe Organizational Culture.Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh dalam penerapanExcellence Communication dalam sebuah organisasi.Penelitian ini menggunakan paradigm postpositivisme, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metodepengumpulan data adalah wawancara mendalam serta pengumpulan dokumenyang relevan terhadap penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa ITB dalampenerapan Excellence Communication masih memiliki kendala pada aspekKnowledge Core dimana Top Communicator tidak memiiiki pengetahuan yangcukup terkait pelaksanaan praktik humas yang ideal sebagaimana disampaiaknpada premis Excellence Theory. Top Communicator pun masih menerapkan perancommunication technician disbanding peran idealnya sebagai communicationmanager. Kendala ini dapat dipahami dikarenakan Top Communicator berlatarbelakang teknik dan di ITB tidak terdapat fakultas atau sekolah yangmemproduksi pengetahuan ke-humasan.Pada kedua aspek lainnya yaitu SharedExpectation dan Organizational Culture, ITB telah menjalankan dan menerpakankedua aspek tersebut secara ideal.Kata Kunci: Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture.

---

This research investigates activities and roles of public relations ideal structure thatsupports an organization in achieving its goals. This study aims to look at the extentto which the structure of public relations at the Bandung Institute of Technology ITB pertains the principles of Excellence Communication on it 39 s public relation activitiesand roles. Communication Excellence principle used in this study is the fruit ofExcellence Theory Research conducted by James. E. Grunig and colleagues.Communication Excellence has three aspects described in three circles or spheres,namely, Core Knowledge, Shared Expectation, and Organizational Culture. Thesethree aspects are interrelated, and they possess influence in the application ofExcellence Communication within an organization.

This is a descriptive qualitativeresearch under postpositivism paradigm.Data collection was gathered by depthinterviews and desk research on relevant documents. This study uses postpositivismeparadigm, qualitative and descriptive approach. Methods of data collection is wawanprofound way and the collection of relevant documents to the research.

The results showed that ITB in the implementation of Communication Excellence still findsobstacles at Core Knowledge aspect in which Top Communicator does not havesufficient knowledge related to the implementation of public relations practices basedon the premise of Excellence Theory. Top Communicator still applies communicationtechnician role than ideal role as communications manager. These constraints can beunderstood due to Top Communicator has engineering backgrounds and there is nofaculties or schools in ITB that produce public relations knowledge. In two otheraspects, Shared Expectations and Organizational Culture, ITB has implemented andexposed these two aspects ideally.Key words Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture."

"buku ekonomi mengenai pembagian bonus dan bagi saham"

"Buku ini merupakan tulisan dari empat ornag peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 9DPR RI)."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana peran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Afrika Selatan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020 dimana pada awal tahun 1990 Afrika Selatan telah memulai perjalanan transformasi digitalnya. Dalam kurun waktu tersebut Afrika Selatan berhasil mencapai peningkatan yang signifikan dalam sektor digitalnya melalui berbagai penerapan kebijakan. Keberhasilan tersebut dibuktikan oleh ukuran-ukuran yang ditentukan dalam laporan tahunan Network Readiness Index. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian dan analisis lebih jauh dalam melihat peranan negara sehingga ekonomi digital Afrika Selatan mengalami perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020. Penulis menggunakan konsep digital economy untuk memahami dan menganalisis perkembangan ekonomi digital di Afrika Selatan. Lebih jauh dalam melihat peran negara, penulis menggunakan konsep democratic developmental state untuk menganalisis kebijakan Afrika Selatan dalam hal infrastruktur ICT, pendidikan, kesehatan serta konsensus antar aktor. Adapun peranan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan Afrika Selatan penulis dapatkan dari berbagai sumber data berupa dokumen dan laporan. Penelitian ini menemukan bahwa negara berperan dominan dalam proses pertumbuhan ekonomi digital di Afrika Selatan. Peran negara tersebut ditunjukkan melalui berbagai upaya kebijakan yang dilakukan dalam infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya dimana seluruh strategi kebijakan tertuang dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang serta partisipasi negara

---

This thesis discusses about how the state's role in driving South Africa's digital economy growth from 1990 to 2020, where in early 1990 South Africa started its digital transformation journey. During this time, South Africa achieved significant improvements in its digital sector through various policy applications. This success is evidenced by the measures specified in the annual Network Readiness Index report. On this basis, the authors conducted further research and analysis in seeing the role of the state so that the digital economy of South Africa experienced significant development from 1990 to 2020. The author uses the concept of digital economy to understand and analyze the development of the digital economy in South Africa. Furthermore, in looking at the role of the state, the author uses the concept of democratic developmental state to analyze South African policies in terms of ICT infrastructure, education and health, and consensus among actors. As for the roles and policies undertaken by South Africa, the authors obtained from various data sources in the form of documents and reports. This study found that countries play a dominant role in the process of digital economic growth in South Africa. The role of the state is demonstrated through various policy efforts carried out in infrastructure and improving the quality of resources where all policy strategies are contained in a long-term national development strategy as well as the participation of the state with other actors in forming collaborations in the digital sector."

"Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Tesis ini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat serta tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada.

---

Efforts to quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose PPh or PTE on PMSE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid conceptual basis and is not following the existing international system."

"Ekonomi digital yang telah berkembang di Indonesia sejak 1 dekade terakhir telah membuka kesempatan bagi perusahaan Over The Top (OTT) non residen di Indonesia untuk mengembangkan pasarnya. Perkembangan perusahaan OTT non residen yang masif ini juga berpengaruh pada semakin tingginya pendapatan yang diperoleh bagi perusahaan tersebut. Namun, atas aktivitas tersebut tidak dapat dipajaki oleh pemerintah Indonesia karena belum adanya produk hukum yang mengatur atas aktivitas ekonomi digital tersebut yang mengakibatkan tidak timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT). Skripsi ini merupakan deskripsi atas kasus perusahaan OTT non residen yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kriteria significant digital presence bagi perusahaan OTT non residen sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas konsep BUT dan proses rancangan regulasi atas perusahaan OTT non residen di Indonesia.

---

The digital economy that has grown in Indonesia since the last one decade has opened the opportunity for non-resident Over The Top (OTT) company in Indonesia to develop its market. The massive development also increased the income of the non-resident OTT company. However, such activities are unable to be taxed by the Indonesian government because of the absence of legal products which ruled the digital economy activities that resulted to the absence of a Permanent Establishment (PE) status. This thesis is a description of the case of non-resident OTT companies that occurred in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research type. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The results of this study are the digital presence criteria for non-resident OTT companies as a reference for the Indonesian government to expand the concept of PE and the draft regulatory process for non-resident OTT companies in Indonesia.

"

"Skripsi non seminar ini meninjau industri periklanan digital, yang kini berfungsi sebagai metode utama dalam pendanaan internet, melalui lensa pro dan kontra. Penelitian ditujukan untuk mengungkap semua sisi positif dan negatif dari periklanan digital, sehingga dapat mengidentifikasi masalah terbesar dan cara memperbaikinya. Penelitian dilakukan secara studi pustaka, dimana informasi yang dirujuk diambil dari materi bacaan yang disediakan oleh dosen pembimbing. Penelitian menemukan bahwa periklanan digital sangat bermanfaat karena dapat memperoleh penghasilan atas dasar modal yang rendah, dapat menciptakan lapangan kerja melalui industri periklanan digital, dan memberikan kesempatan kepada bisnis-bisnis untuk memperluas jangkauan konsumen, namun periklanan digital juga memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti kemungkinan bocornya data pribadi pengguna internet, berkurangnya integritas jurnalisme atas dasar insentif untuk hanya mempublikasikan media yang mengandung unsur viral, dan harga membuat iklan digital yang bisa mencapai tingkat tinggi. Solusi yang di identifikasikan adalah untuk memperketat regulasi periklanan digital, dan untuk menyediakan subsidi pemerintah untuk saluran berita media.

---

This non-seminar thesis assessed the digital advertisement industry, which now functions as the main method of internet funding, through a pro and cons lens. This research was intended to uncover all the positive and negative sides of digital advertisement, thus identifying its main issue and way to combat it. This research was conducted through literature review, which the information was collected through reading materials provided by the academic supervisor. The research found that digital advertising is highly beneficial, as it generates revenues from minimal capital, allows businesses to expand their market reach, and creates jobs for the specific industry of digital advertising, but it also yields significant negative impacts such as the risk of consumer data breach, threat to journalism integrity as journalists are incentivised to write stories with high virality potential to garner more clicks, and the extreme price wars that digital advertising listings experience. The identified solution is to tighten regulations on digital advertisements, and to provide government subsidies for news media outlets, so journalists aren’t highly reliant on advertising for income."