Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelanggaran kedaulatan di wilayah perbatasan laut masih menjadi suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Padahal, kedaulatan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

"Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982."

"Wilayah indonesia merupakan daerah rentan terhadap bencana. Dihadapkan dengan kondisi indonesia sebagai negara kepulauan, ketika dampak bencana melumpuhkan sarana transportasi darat maupun udara."

"ABSTRAKIndonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada Konvensi Chicago tahun 1944 dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Namun hingga saat ini masih kerap terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing tidak berizin. Hal ini memaksa TNI AU untuk melakukan pemaksaan mendarat terhadap para pelanggar kedaulatan Indonesia. Namun sanksi yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran selama ini dianggap kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ancaman yang timbul akibat pelanggaran wilayah udara Indonesia, kendala yang terjadi saat proses penindakan terhadap pelaku dan bagaimana pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna kepada Singapura memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka yang kemudian di analisa melalui cara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ancaman dapat terjadi dalam bentuk berupa ldquo;hostile intent/niat jahat rdquo; dan kedua adalah ldquo;hostile act/tindakan permusuhan rdquo; yang dilakukan oleh pihak asing/musuh. Kendala yang terjadi antara lain meliputi: keterbatasan alutsista TNI AU khususnya radar militer dan pesawat tempur, belum adanya kewenangan TNI AU sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran wilayah udara yang beraspek pertahanan negara dan tidak ada sanksi dalam UU No.1/2009 tentang Penerbangan terkait pelanggaran wilayah udara. Pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia dengan kerap kali terjadi pelanggaran wilayah udara akibat pesawat udara sipil asing yang melintasi wilayah tersebut hanya meminta izin dari Singapura dan mengabaikan pihak Indonesia sebagai negara yang dilintasi.

---

ABSTRACTIndonesia has complete and exclusive sovereignty over airspace over land area and above water territory. It is based on the Chicago Convention of 1944 and reinforced by national legislation. However, there are still frequent violations of Indonesian airspace by unlicensed foreign aircraft. This forced the Indonesian Air Force to forcedown of the sovereigns of Indonesian sovereignty. The purpose of this study is to determine what threats arise due to violations of Indonesian airspace, constrains that occur during the prosecution of perpetrators of violations and how the FIR delegation above Kepri, Batam and Natuna to Singapore provides opportunities for violations of Indonesian airspace. This research is done through qualitative method with data retrieval technique through interview and literature study which then analyzed by qualitative descriptive method. From the results of the study it was concluded that threats could occur in the form of hostile intent and secondly hostile act perpetrated by foreign parties enemies. Constraints that occur include the limitations of defense equipment, especially radar and fighter aircraft, the lack of authority of the Air Force as investigators in case of violations of airspace that has defense aspect of the state and there are no sanctions in Law No.1 2009 concerning Aviation related airspace violations aerial instrusion . The delegation of FIR over Kepri, Batam and Natuna provides opportunities for violations of Indonesian airspace with frequent airspace violations resulting from foreign civilian aircraft crossing the area soliciting permission from Singapore and ignoring the Indonesian side as a crossed country"

"Selama beberapa dekade terakhir Kereta Cepat telah dan sedang berkembang cukup pesat di berbagai belahan dunia. Namun banyak Proyek Kereta Cepat yang tidak sesukses seperti yang diharapkan. Kebanyakan faktor penyebabnya adalah over- estimate demand dan cost-overrun. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam rangka meningkatkan demand Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menginvestigasi faktor-faktor pengembangan wilayah, individu dan aktivitas, internal operator dan eksternal operator. Penelitian ini merupakan studi quantitative-cross sectional. Pengumpulan data primer dilakukan dengan survey stated preference kuisioner. Analisis data menggunakan structural equation modeling (SEM) dengan bantuan software Lisrel. Hasil analisis data menyimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh cukup kuat terhadap demand Kereta Cepat Jakarta- Bandung adalah faktor pengembangan wilayah dan eksternal operator. Hasil ini bermanfaat bagi para perencana sebagai referensi dalam perencanaan proyek sejenis berikutnya. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan yang terkait dengan kelayakan proyek secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

---

For the last few decades the High-Speed Rail has been growing quite rapidly in various parts of the world. However, many High-Speed Rail Projects were not as successful as expected. Most of the contributing factors were over-estimate demand and cost-overrun. This study aims to formulate a strategy in order to increase the demand for the Jakarta-Bandung High-Speed Rail by investigating the factors of region development, individuals and activities, internal operators and external operators. This research is a quantitative-cross sectional study. The primary data collection was done by using a stated preference questionnaire. The data analysis used the structural equation modeling (SEM) method with the help of Lisrel software. The analysis results concluded that the factors that have a strong enough influence on the demand for the Jakarta-Bandung High-Speed Rail are region development and external operators. This result is useful as a reference for planners in planning the next similar project. Further research needs to be carried out regarding the economic, social and environmental feasibility of the project "

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."

"One of the most important disputes between Korea and Japan relating to the territorial sovereignty over the Dokdo is the point to find if Usando is Dokdo...."