Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 163219 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Erlina Yulianti Pratiwi
"Secara langsung maupun tidak langsung pandemic covid-19 di Indonesia berdampak pada sektor perbankan khususnya dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan penurunan kolelktibilitas kredit debitur. Tujuan dari penellitian ini untuk menganalisis dampak pandemic covid-19 terhadap pertumbuhan kredit di PT. Bank Negara Indonesia Tbk dengan menggunakan Pool Data pada periode bulanan yang dimulai sejak Januari 2018 s.d Desember 2022 dengan metode Olrdinary Least Squere (OLS) melalui pendekatan kegagalan kolektibilitas, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, inflasi, lokasi usaha, periode pandemic covid, periode Restrukturisasi kredit, dan PDRB di 9 sektor usaha. Penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan kredit di PT. Bank Nelgara Indonesia di pengaruhi secara negative dan signifikan oleh kegagalan kolektibilitas, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, inflasi pandelmi colvid-19, dan restrukturisasi kredit. Untuk variabel lokasi usaha di pulau jawa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit karena pendudukan Indonesia sebesar 53,11% bertempat tinggal di pulau jawa dan seluruh lokasi perusahaan tumbuh dan berkembang di pulau jawa.

Directly or indirectly the covid-19 pandemic in Indonesia has an impact on the banking sector, especially in lending to the public and decreasing debtor credit collectibility. The purpose of this research is to analyze the impact of the covid-19 pandemic on credit growth at PT Bank Negara Indonesia Tbk by using Pool Data in the monthly period starting from January 2018 to December 2022 with the Ordinary Least Squere (OLS) method through the approach of collectibility failure, credit period, credit interest rate, inflation, business location, covid pandemic period, credit restructuring period, and GRDP in 9 business sectors. This study proves that credit growth at PT Bank Nelgara Indonesia is negatively and significantly influenced by collectibility failure, credit period, credit interest rates, inflation pandelmi colvid-19, and credit restructuring. For the business location variable on the island of Java, it has a positive effect on credit growth because 53.11% of Indonesia's population resides on the island of Java and all company locations grow and develop on the island of Java."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luthfi Arya Ramadhani Viryandri
"Tren individu yang terdampak Covid-19 terus meningkat sejak awal kemunculannya hingga menyebar secara global dan muncul di Indonesia. Salah satu dampak negatif dari Covid-19 adalah debitur kurang mampu membayar kembali hutangnya kepada kreditur. Akibatnya, semakin banyak orang yang mengajukan pailit, terutama di Indonesia yang lebih banyak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (surseance of payment). Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui kebijakan surseance of payment dalam perjanjian kredit perbankan dan pelaksanaan surseance of payment selama pandemi Covid-19 di Bank Negara Indonesia (BNI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data primer dan data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap undang-undang, buku, jurnal dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan POJK 11/2020 yang memberikan tambahan enam kanal restrukturisasi bagi debitur terdampak Covid-19 sebagai solusi untuk melunasi hutangnya di masa sulit ini. BNI menerapkan POJK 11/2020 dan memberikan remisi kepada debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BNI tidak memprioritaskan PKPU; BNI lebih memilih penyelesaian hutang secara musyawarah antara debitur dan bank. Penulis merekomendasikan BNI untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip dasar kebijakan restrukturisasi hutang yang ada saat ini sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020, meskipun telah habis masa berlakunya.

The trend of individuals affected by Covid-19 has risen steadily since its initial emergence until it spread globally and surfaced in Indonesia. One of the downfalls to Covid-19 is that debtors are less able to repay their creditors for their debts. Consequently, more people are filing for bankruptcy, particularly in Indonesia where there are more requests for PKPUs (surseance of payment). In this research, the author aims to determine the rules and regulations of surseance of payment in banking credit agreements and the implementation of surseance of payment during the Covid-19 pandemic in Bank Negara Indonesia (BNI). This study uses descriptive qualitative research method with primary data and secondary data types by assessing laws, books, journals and conducting interviews related to the topic of this thesis. The findings of this research shows that the government has enacted POJK 11/2020, which provides six additional restructuring canals for debtors affected by Covid-19 as a solution to settle their debts during these hard times. BNI implements POJK 11/2020 and provides remissions to debtors that are unable to settle their debts due to the Covid-19 pandemic. Based on the conducted research, BNI does not prioritize surseance of payment; BNI favors debt resolution through negotiation between the debtor and the bank. The author recommends BNI to continue implementing the fundamentals of the current debt restructuring policy as regulated by POJK 11/2020, despite the expiration of its validity period."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novi Herawati
"Prinsip dasar restrukturisasi kredit memberi kesempatan agar debitur dapat bangkit kembali dalam berusaha sehingga di masa yang akan datang usahanya dapat kembali pulih. Konsep one obligor pada dasarnya menghendaki penerapan kualitas yang sama untuk penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai satu debitur yang memperoleh beberapa fasilitas kredit. Spirit regulasi ini adalah agar bank dapat melakukan penilaian kualitas aktiva setepat mungkin, dan dengan demikian hal ini juga merupakan bentuk peningkatan kualitas manajemen risiko bank.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan konsep one obligor dalam proses restrukturisasi kredit debitur Bank BTN serta bagaimanakah pelaksanaan penyelamatan kredit dalam proses restrukturisasi kredit melalui eksekusi barang jaminan milik debitur one obligor. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep one obligor dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi debitur bank BTN telah memenuhi ketentuan-ketentuan restrukturisasi kredit yang ditetapkan berdasar ketentuan internal Bank BTN maupun ketentuan eksternal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal eksekusi barang jaminan milik debitur one obligor diberlakukan ketentuan cross collateral yaitu collateral atau agunan yang dijaminkan oleh debitur untuk suatu proyek meskipun kolektibilitasnya lancar namun dapat dieksekusi dan hasil eksekusinya dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

The basic principle of credit restructuring is in order to allow the debitor to get back in business so that in the future, it is can be recovered. The concept of one obligor essentially requires to the application of the same quality for the funds provision that is used to finance a debitor who obtained several credit facilities.The spirit of regulation is so that the bank can do evaluation to the asset quality as precisely as possible, and thus it is also as the improvement of the form of bank risk management quality.
The issue of this thesis is how the application of the concept of one obligor under the loan restructuring debitor of BTN and how the implementation of the loan rescue in the credit restructuring process through the execution of collateral owned by the one obligor debitor. The type of research that the author used in this research is the normative juridical that is analyzed qualitatively.
The results show that the application of the concept of one obligor in the implementation of the credit restructuring of BTN Bank has fulfilled the terms of the loan are set based on the restructuring of the internal regulations of BTN bank and the external provisions are stipulated by Bank Indonesia. In the terms of collateral execution owned by one obligor debitor are enacted to the provisions of cross collateral, the collateral that is pledged by the debitor to a project eventhough its collectibility is smooth but can be executed and the result of execution is used to repay all the obligations of debitor.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32778
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arnika Dwiyanti
"Pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, dan yang paling marak adalah melalui merger dan akuisisi (M&A), yaitu dalam kondisi perbankan di Indonesia, diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. Dengan ini, kegiatan M&A di industri Perbankan Indonesia makin marak, sehingga tidak dapat lepas dari peran auditor selaku praktisi yang memiliki kompetensi dalam melakukan financial due diligence (FDD) atau uji tuntas keuangan untuk menyoroti aspek-aspek kritis yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung dengan kondisi pandemi sehingga mampu mengurangi risiko kegagalan M&A melalui konfirmasi kebenaran data. Tujuan penelitian berfokus pada evaluasi proses FDD untuk mendukung M&A agar tidak terjadi kerugian dan berhasil menciptakan penambahan nilai bagi pemegang sahamnya. Untuk memahami praktik tersebut, penelitian metode campuran konkuren diterapkan pada kasus akuisisi PT Bank Mayora (Mayora) oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) melalui wawancara dan dokumentasi. Evaluasi penelitian ini tidak hanya dalam lingkup M&A seperti penelitian sebelumnya, namun mengusung proses FDD M&A industri perbankan terhadap berlakunya POJK tersebut di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menemukan beberapa aspek baru yang menjadi sudut pandang tambahan yang lebih luas bagi auditor dalam melakukan FDD, juga termasuk perkembangan proses dan prosedur FDD ke arah yang lebih berbasis teknologi.

The COVID-19 pandemic took enormous effect on company's ability to survive, and the most popular way to survive is through mergers and acquisitions (M&A), which in Indonesia, is triggered by the stipulation of Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2020 on Commercial Bank Consolidation. Thus, M&A activities in Indonesian Banking industry were increased, in relation to the role of engaged auditors as practitioners who have competency in conducting financial due diligence (FDD) through critical aspects that are directly and not directly affected with pandemic conditions. This research focused on FDD process evaluation to support the aims on reducing failure of M&A by confirming the veracity of data, so it could prevent loss and create value for shareholders. To understand the practice, concurrent mixed method research was applied to the acquisition case of PT Bank Mayora (Mayora) by PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) through interviews and documentation. The evaluation of this research is not only within the scope of M&A in previous research but carries the banking industry's FDD for M&A process to comply on POJK during the COVID-19 pandemic. The study finds some new aspects to contribute wider points of view for auditors in conducting FDD, including technology based FDD development of process and procedures."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayo Adhika Putra
"Di tahun 2020 dan 2021, virus COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia. Pemerintah terpaksa mengumumkan status darurat dan melaksanakan kebijakan isolasi pandemi yang membatasi transportasi internasional maupun domestik. Kebijakan tersebut menyebabkan kontraksi di output sektor riil. Kontraksi ini memiliki efek meluap yang berdampak buruk bagi sektor perbankan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan restriktif untuk mengisolasi pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi risiko kredit dan effisiensi operasional perbankan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan moneter mampu mengurangi dampak terhadap risiko kredit, tapi tidak berpengaruh banyak terhadap efisiensi operasional.

In both the years 2020 and 2021, there were periods where the COVID-19 pandemic was spreading like wildfire through Indonesia, demanding that the Indonesian government declare a state of emergency and enact restrictive lockdown measures to contain the pandemic. These restrictive containment measures were disastrous for the real sector, and had spillover effects into the banking industry. This study found that those restrictive emergency containment measures affected the banking industry’s credit risk and operational efficiency. The Indonesian central bank enacted expansionary monetary policies following the emergency measures to counteract the impact of the emergency containment measures. Monetary policy was able to mitigate the adverse impacts to credit risk, but not the adverse impacts to operational efficiency."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naura Raihan Putri Masemi
"Tesis studi kasus ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan manajemen risiko kredit PT Bank CEF, Tbk. berdasarkan kerangka manajemen risiko kredit dan peraturan yang berlaku, dalam hal ini POJK No.48/POJK.03/2020, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021. Salah satu dampak terbesar akibat Covid-19 terhadap sektor perbankan adalah adanya peningkatan risiko gagal bayar yang turut mempengaruhi kinerja bank. Manajemen risiko kredit merupakan salah satu bagian terpenting dalam aktivitas suatu organisasi. Dengan begitu, bank diharapkan dapat mengetahui risiko yang dihadapinya dan membuat mitigasi yang komprehensif sehingga dapat memastikan bahwa objektifnya dapat tetap tercapai. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen seperti Dokumen Kebijakan Internal Bank, Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, PT Bank CEF, Tbk. telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit sesuai kerangka evaluasi dan peraturan yang berlaku. Bank CEF juga telah mengadopsi peraturan tersebut ke dalam pedoman internal bank. Penerapannya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021 seperti Rasio Kredit Bermasalah dan Rasio Kecukupan Modal Minimum.

This study aims to evaluate the implementation of credit risk management by PT Bank CEF, Tbk., during Covid-19 based on credit risk management framework and related policy, POJK No.48/POJK.03/2020, and the effect on the bank’s financial performance in 2021. One of the biggest impacts of Covid-19 on banking sectors is the increasing numbers of default, which also affects the overall performance of a bank. Credit risk management is an important part that must be involved in the daily activities of an organization. By implementing it, an organization is expected to be aware of the risks that they may face and build a comprehensive mitigation plan to manage the risks to keep their abilities to fulfill their objectives. The method of this study is using qualitative research through interviews and is supported by the organization's documents such as Internal Policy Document, Annual Report, Financial Statement, and others. The study shows that PT Bank CEF, Tbk. has implemented credit risk management for the consumers that were affected due to Covid-19 based on the framework and related policy. They also embedded it in their internal policy to minimize the potential of credit risk. It also shows that the implementation has affected their financial performance in 2021, which can be seen from Non – Performing Loan Ratio and Capital Adequacy Ratio."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Nisfia Syabani
"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19. Terdapat implikasi terhadap bank dan debitur dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit di tengah Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia dan bagaimana implikasi yang timbul dari adanya kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Kebijakan restrukturisasi kredit di tengah Covid-19 diatur melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diperpanjang melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 yang mekanismenya dikembalikan oleh masing-masing bank. 2) Terdapat beberapa implikasi yang timbul dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi, yaitu seperti laba bank menjadi berkurang dan jangka wantu kredit menjadi lebih lama karena diperpanjang. Saran yang diberikan adalah: 1) Bank dapat meningkatkan pengawasan terhadap usaha serta kondisi keuangan debitur. 2) Bank dapat melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak kooperatif. 3) Diperlukan upaya lanjutan oleh pemerintah untuk meningkatkan usaha debitur. 4) Bank dapat melakukan kunjungan usaha secara virtual melalui video call

This thesis discusses the non-performing loan restructuring policy during the Covid-19 pandemic. There are implications for banks and debtors in implementing credit restructuring policies during Covid-19. Based on this, the author proposes the main problem, how the policy of restructuring non-performing loans during the Covid-19 pandemic in Indonesia and what are the implications that arise from the problematic credit restructuring policy during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The form of this research is normative juridical and descriptive typology of research. The conclusions obtained are 1) The credit restructuring policy during Covid-19 is regulated through POJK No. 11 / POJK.03 / 2020 which was extended through POJK No. 48 / POJK.03 / 2020 whose mechanism is returned by each bank. 2) There are several implications that arise in implementing the restructuring policy, such as reduced bank profits and longer credit terms due to being extended. The suggestions given are: 1) Banks can increase supervision of the debtor's business and financial condition. 2) Banks may approach uncooperative debtors. 3) It takes further efforts by the government to increase the debtor's business. 4) Banks can conduct business visits virtually via video call"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Irfan Hielmy
"Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpa, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi, adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi, mengakibatkan perjanjian kredit terkait perjanjian tersebut juga default. Sedangkan klausul cross collateral dimaksudkan bahwa jaminan yang diserahkan debitur mengikat beberapa perjanjian kredit.
Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai penerapan cross default dan cross collateral pada perjanjian kredit serta prosedur eksekusi hak atas tanah yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan pada BNI. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, alat pengumpul data berupa studi literatur didukung wawancara, dan metode analisis kualitatif, tipologi yang bersifat deskriptif yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis.
Dalam tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa klausul cross default dan cross collateral belum menjadi klausul yang distandarisasi dalam perjanjian kredit BNI, namun pada praktik, klausul cross default selalu dicantumkan guna menjamin kepentingan bank, sedangkan klausul cross collateral hanya dicantumkan bilamana agunan menjadi agunan bersama. Dalam hal debitur wanprestasi, maka prosedur eksekusi hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang menjadi agunan bersama diawali terlebih dahulu dengan pemberitahuan kepada kreditur lain, dan pelunasan utang dari penjualan agunan dilakukan secara berurut sesuai peringkat hak tanggungan.

Provision of credit which involves more than two debtors and / or two creditors is very common nowadays, as a result, there are more than two legal relationship between creditor and debtor. To guarantee the repayment of debtors debt, land rights is commonly used as a collateral for several credit agreements. In such conditions, Bank or Notary includes cross default and cross collateral clauses to protect the banks interest, with cross default clause, in the event of default of credit agreement, other credit agreement related to it will be also in default condition. Meanwhile, cross collateral clause is intended that collateral binds several credit agreements.
The problems in this thesis is about the application of cross default and cross collateral clause in credit agreement and the procedure of land rights execution which binds with several credit agreements in BNI. The method that has been used in this thesis is juridical normative.
As a conclusion of thesis, the cross default and cross collateral clauses have not become standardized in BNI credit agreements, but in practice, the cross default clause is always included to guarantee banks interest, in contrast to the cross collateral clause which is only included when collateral objects become collective collateral. In the case of defaults, the procedure for executing the mortgage of land rights that become collective collateral begins with notification to other creditors, and the repayment of debt from the sale of collateral is carried out in sequence according to the rating of the mortgage rights.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54993
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Annisa
"Dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia telah memasuki berbagai kelompok masyarakat, bagi pengusaha dari berbagai sektor dan pelaku usaha baik Mikro, Kecil, Menengah yang mengakibatkan melemahnya perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Pemerintah melalui OJK memberikan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah debitur yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang kemudian diperpanjang melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Kemudian OJK memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan sampai dengan 31 Maret 2023 melalui POJK No. 17/POJK.03/2021. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu penulis menggunakan alat pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari PT. Bank ABC Tbk., (Bank ABC) serta bentuk dari hasil penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank ABC sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 dan POJK No.2/POJK.03/2022 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank ABC dapat dilakukan restrukturisasi berupa perubahan jadwal angsuran (grace period), tambahan jangka waktu perpanjangan, dan untuk pembiayaan murabahah tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah hutang (total pokok dan margin) yang kemudian perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam addendum akad, serta penerapan skema refinancing melalui akad al bai dalam rangka musyarakah mutanaqishah pada opsi konversi akad. Sehingga dengan adanya penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan di Bank ABC dapat mendukung upaya pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional untuk mengantisipasi naiknya NPF pada bank syariah.

The COVID-19 pandemic has impacted various community groups in Indonesia, including business actors from various sectors, which resulted in the weakening of the community's economy. To overcome the difficulty, the Government through the Financial Services Authority (OJK) provides a restructuring relaxation policy to debtors who are directly affected by the pandemic with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2020 which was later extended by POJK No.48/POJK.03/2020. Then as an anticipatory step and a follow-up to optimize banking performance in maintaining the financial system stability, OJK extended the policy through POJK No.17/POJK.03/2021. This study is conducted through a normative-legal research method with descriptive-analytical approach. The data used were obtained by reviewing secondary data and conducting interviews with PT. Bank ABC Tbk. (Bank ABC). The results showed that the implementation of the restructuring relaxation policy on murabahah financing has been carried out properly by Bank ABC and in accordance with the POJK and the Fatwa of the National Sharia Council. At Bank ABC, restructuring can be carried out in the form of changing the grace period, additional period of extension, and for murabahah financing, it is not allowed to increase the amount of debt (total principal and margin), which these will then be included in the addendum of the contract. There can also be refinancing scheme through al bai contract as a context of musyarakah mutanaqishah on contract conversion options. Therefore, by implementating this policy, Bank ABC can support the Government’s national economic recovery program by anticipating the increase of non-performing financing in sharia bank. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>