Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pemerintah merupakan aktor besar yang memiliki tugas dan fungsi penting demi keberlangsungan roda pemerintahan disuatu negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 138 ayat (2) dan 139 ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa angkutan umum tersedia di seluruh wilayah mereka. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengadaan barang dan/atau jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Patriot di Kota Bekasi. Namun, sejak diluncurkan pada tahun 2018 hingga 2022 pengelolaan keuangan Trans Patriot dirasa belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pembiayaan layanan perkotaan Trans Patriot di Kota Bekasi Tahun 2018 2022 menggunakan teori Public Finance Management (PFM) oleh Olander. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan post-positivist, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 6 narasumber yang menjadi informan, meliputi 4 pejabat Pemerintah Kota Bekasi, pengamat ITDP, dan akademisi Universitas Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya masalah ketidakpastian dalam pengelolaan pembiayaan layanan Trans Patriot, keterbatasan sumber pembiayaan yang hanya mengandalkan subsidi dan penyertaan modal, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat memutuskan dan memberikan kepastian terkait pengelolaan pembiayaan Trans Patriot, mengkaji dan mencari sumber pembiayaan lain, serta mencerminkan sikap transparansi dan akuntabilitas melalui LKPD maupun LK BUMD.

---

The government is a major actor who has an important duty and fuction for the sustainability of the wheel of government in a country. The Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 138, paragraphs (2) and article 139, paragraphs (3) stipulate that district/city local governments are responsible for ensuring that public transport is available throughout their territory. In order to meet these demands since 2017, the Government of Bekasi City carried out the procurement of goods and/or services of the Trans Patriot’s financial management has not seemed optimum. Therefore, this study aims to analyze the management of the financing of Trans Patriot urban services in Bekasi City 2018-2022 using Public Finance Management (PFM) theory by Olander. The research is carried out in the district of Bekasi Government using a post-positivist approach, data collection through in-depth interviews and literature studies, as well as qualitative analysis. There were six sources who became informants, including four officials of the Government of Bekasi City, observers of the ITDP, and academics of the University of Indonesia. The results of the study indicate uncertainty in the management of the financing of Trans Patriot services, a limited source of financing that relies solely on subsidies and equity capital, as well as a lack of transparency in the use of budgets. Therefore, the Government of Bekasi City is expected to be able to decide and provide assurance regarding the management of Trans Patriot financing, research and find other sources of funding, as well as reflect the attitude of transparency and accountability through LKPD and LK BUMD.

"

"Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Hutan Kota Patriot Bina Bangsa dan Taman Kota Bekasi yaitu tidak adanya data komunitas pohon dan serapan karbon serta estimasi kebutuhan pohon untuk menyerap karbondioksida kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di bulan Januari--Mei 2021. Pengambilan sampel pohon menggunakan metode purposive sampling dengan petak bujur sangkar ukuran 20x20 meter. Pengambilan sampel kendaraan bermotor menggunakan metode survey dan dilakukan di Jalan Ir. H. Juanda selama dua minggu. Hubungan antara niai penting pohon dan serapan karbon ditentukan menggunakan analisis regresi linear dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara nilai penting pohon dan serapan karbon di Hutan Kota Patriot Bina Bangsa dan sedang di Taman Kota Bekasi. Estimasi kebutuhan pohon yang dipenuhi yaitu sebesar 3.093 pohon dengan rata-rata diameter setinggi dada 0,31 m.

---

This research was conducted to answer the problems faced by the Patriot Bina Bangsa Urban Forest and Bekasi City Park, namely the absence of tree community data and carbon sequestration and the estimation of tree needs to absorb carbon dioxide from motor vehicles. This research was conducted in January-May 2021. Sampling of trees using purposive sampling method with a square plot measuring 20x20 meters. Sampling of motorized vehicles using the survey method and conducted on Jalan Ir. H. Juanda for two weeks. The relationship between tree importance value and carbon sequestration was determined using linear regression analysis with a 95% confidence level. The results of this study indicate a very strong relationship between the importance value of trees and carbon sequestration in the Patriot Bina Bangsa City Forest and medium in Bekasi City Park. Estimated tree needs that are met are 3093 trees with an average diameter of 0.31 m at breast height."

"Pacaran merupakan awal hubungan dekat bagi remaja yang berlaiann jenis kelamin. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai batasan pacaran, terkadang tanpa disadari atau direncanakan remaja dapat terbawa untuk melakukan hubungan seksual sebelum mereka menikah. Hasil penelitian di DKI Jaya dan DI Yogyakarta menunjukkan bahwa sebanyak 34.7% remaja mengaku berciuman bibir pada saat pacaran dan 4,1% telah melakukan hubunagn seksual. Teman sebaya diduga sebagai salah satu faktor pendorong (Damayanti, 2006) selain kemudahan untuk mengakses media pornografi, variabel umur, jenis kelamin, pengetahuan tentang seks, dan sikap permisif. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh lingkungan terhadap perilaku pacaran pada remaja dengan memilih SMA Patriot Bekasi sebagai tempat. Variabel pengetahuan yang merupakan sekolah dengan mengontrol.Disaian penelitian yang digunakan adalah rancangan cross sectional dengan sampel berjumlah 100 siswa. Pemilihan sampel menggunakan simple random sampling, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para siswa yang telah dipilih secara acak. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivarait. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 79% siswa yang mengaku pernah/ sedang pacaran saat ini, sebanyak 52% responden berperilaku pacaran beresiko, dan 14% diantaranya mengaku pernah melakukan hubungan seks. Odd Rasio dari pengaruh teman sebaya terhadap perilaku pacaran remaja sebesar 3.0 (95%CI=1.3-6.9), artinya remaja yang mempunyai teman sebaya negatif, mempunyai peluang 3 kali untuk berperilaku pacaran beresiko dibandingkan dengan yang tidak mempunyai teman sebaya negatif, sedangkan odd Rasio pornografi terhadap perilaku pacaran beresiko sebesar 11.2 (95%CI=4.4-28.5), artinya remaja yang terpajan media pornografi mempunyai peluang 11 kali untuk berperlaku pacaran beresiko dibandingkan dengan yang tidak terpajan media pornografi. Dalam penelitain ini didapatkan sebanyak 95.9% responden mengaku mendapatkan media pornografi dari teman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teman sebaya memberikan pengaruh yang kuat terhadap keterpajanan media pornografi pada remaja.Kesimpulannya adalah adanya hubungan antara faktor lingkungan terhadap perilaku pacaran. Oleh karena itu penulis menyarankan, agar para penyelenggara pelayanan kesehatan menggunakan atau membina kelompok sebaya sebagai media penyuluhan seks bagi remaja. Bagi pihak sekolah disarankan untuk ikut serta dalam program-program yang peduli terhadap masalah kesehatan reproduksi remaja. Bagi orang tua hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan bimbingannya kepada putra-putrinya, dengan melakukan komunikasi seefektif mungkin."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.

---

This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax

The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision."

"Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah alat transportasi umum di Kota Bekasi seharusnya menjadi potensi yang cukup besar bagi PAD Kota Bekasi yang berasal dari retribusi terminal. Namun, rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kota Bekasi justru negative. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat kendala dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pengelolaan retribusi terminal serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasinya baik dilihat dari faktor birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Kendala utama yang menghambat proses implementasi ini adalah tidak terdapat SOP yang mengatur prosedur pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi sehingga mengakibatkan kendala pada faktor-faktor lainnya.

---

The increase in population and the growing number of public transportation in Bekasi city should be a large enough potential for the local revenue who come from terminal charges. However, the average growth of the realization terminal charges in Bekasi city is quite negative. This occurs because there are still constraints in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This study is focused to analyze the management implementation of terminal charges and to analyzes the constraints faced in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This research used a qualitative approach and qualitative data analysis techniques.

The results of this research show that there are still constraints in its implementation is well seen from the bureaucratic, resources, communication, and dispotition factors. The main obstacle that hinders the process of this implementation is that there is no Standard Operating Procedure that regulates the management procedure of terminal charges in Bekasi City resulting in constraints on other factors."

"ABSTRAKKebocoran pada jaringan pipa distribusi merupakan penyebab utama terjadinya gangguan pelayanan yang dikeluhkan oleh pelanggan PDAM Tirta Patriot, Kota Bekasi, namun, identifikasi masalah desain pada jaringan distribusi merupakan hal mendasar yang harus diketahui, agar penanganan gangguan dapat terjadi secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa jaringan distribusi air minum eksisting PDAM Tirta Patriot guna mengetahui ada atau tidaknya masalah desain yang menyebabkan gangguan pada pelayanan air minum serta memberikan rekomendasi bentuk modifikasi yang tepat untuk mengatasi masalah desain jika ada pada jaringan distribusi air minum eksisting PDAM Tirta Patriot. Bahan analisa adalah hasil simulasi pemodelan jaringan distribusi eksisting menggunakan program EPANET 2.0. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masalah desain yang ditemukan pada jaringan distribusi PDAM Tirta Patriot adalah adanya titik sambung atau titik distribusi bertekanan di atas standar maksimum tekanan yang diiizinkan untuk pipa PVC pada jaringan distribusi air minum, yakni 8 atm atau 82,66 meter kolom air, serta terdapat pipa-pipa pada jaringan distribusi dengan kecepatan aliran air di bawah batas kecepatan minimum yang diizinkan, yakni 0,3 m/s. Titik sambung bertekanan melebihi standar tekanan yang diiizinkan berjumlah 131 titik dari 132 titik sambung yang disimulasikan, dengan nilai rata-rata tekanan sebesar 86,24 meter. Pipa dengan kecepatan aliran air di bawah kecepatan standar yang sebanyak 54 pipa dari 136 pipa yang disimulasikan, dengan rentang kecepatan aliran air dalam pipa pipa sebesar 0,07 m/s ? 0,29 m/s. Bentuk modifikasi yang dapat dilakukan pada jaringan eksisting untuk mengatasi masalah desain yang ada antara lain pemasangan pressure reducing valveuntuk menurunkan tekanan pada jaringan distribusi air minum, serta pemasangan gate valve dan penggantian pipa bermasalah pipa berdiameter lebih kecil untuk meningkatkan kecepatan aliran air dalam pipa yang bermasalah.

---

ABSTRACTLeakage in drinking water distribution network is identified as a major cause of service interference which has been complained by the customers of PDAM Tirta Patriot, Bekasi. However, the design issues in the distribution network is fundamental to be identified, so that the holistic countermeasures can be generated to solve the interference. The purpose of this study is to analyze the existing drinking water distribution network of PDAM Tirta Patriot in order to identify the presence of design issue that may cause interference in water service as well as provide recommendations of appropriate modifications to address a design issue if it is found on existing drinking water distribution network of PDAM Tirta Patriot. Object of analysis is the simulation result of the existing distribution network model using the program EPANET 2.0. Based on research that has been done, the design issues found in the distribution network of PDAM Tirta Patriot are the junctions with the pressure above the maximum allowable limit of 8 atm or 82.66 meter water column , and there are pipes in the distribution network with the velocity below the minimum allowable limit of 0.3 m / s. The number of junctions with the pressure exceed the pressure limit is 131 from 132 simulated junctions, with the average value of pressure of 86.24 meters. The number of pipes with velocity below the standard is 54 from 136 simulated pipes, with velocities range from 0.07 m / s to 0.29 m / s. The modifications that can be performed on existing networks to address the design issues include the installation of a pressure reducing valve to lower the pressure in the water distribution network, and the installation of gate valve and replacing the problematic pipes with the pipes with smaller diameter to increase the velocity."

"Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi.

---

This research aims to explain and analyze the effectivity of the implementation of the Law of the City of Bekasi Number 2 of 2008 Concerning Zakat Management to the Government Employees of the City of Bekasi. Writer uses socio-legal research methods with literature study and interview.

The result of the research shows that the implementation of the Law of the City of Bekasi Concerning Zakat Management hasn't fully worked effectively. This is because the people of Bekasi, majority are muslims, yet don't understand about Zakat Management and their obligations to discharge it. In essence, the Law Concerning Zakat Management is a way to bridge between the obligations of muslims in Bekasi to discharge Zakat with the condition of the people in Bekasi who are still under poverty so that the Law Concerning Zakat Management in Bekasi is needed."

"Dalam dua dekade terakhir Kota Bekasi mengalami transformasi pesat menjadi wilayah urban. Hal ini dapat dilihat dari meluasnya lahan terbangun, bertambahnya kepadatan penduduk, dan kegiatan ekonomi yang berfokus pada industry dan jasa. Kondisi ini membuat lahan pertanian di Kota Bekasi terbatas, yaitu ditemukan dalam bentuk sawah, lahan kering, dan tanah perkarangan yang tersebar dalam luasan kecil. Kegiatan pertanian di Kota Bekasi masih bertahan karena peranan multifungsi yang dimilikinya, dan dilakukan secara marjinal oleh rumah tangga pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan variasi spasial lahan pertanian urban di kota Bekasi yang terlihat dari pola sebarannya dan karakteristik pelaku serta produksinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial deskriptif yang diperdalam dengan adanya survei lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanian Kota Bekasi tersebar akibat minimnya lahan terbuka untuk digarap, lahan pertanian yang sempit ditemukan pada wilayah kota dengan kepadatan penduduk tinggi dan jaringan jalan rapat, begitu pula sebaliknya. Pelaku pertanian didominasi oleh rumah tangga petani gurem dan terkonsentrasi pada wilayah kecamatan dengan luas lahan pertanian yang sedikit. Sementara luas lahan pertanian menjadi faktor penting pada jumlah produksi pertanian namun keterkaitannya berkurang ketika membahas produktivitas yang faktor penentunya tak sebatas luas lahan pertanian belaka.

---

In the last two decades, Bekasi City has undergone rapid transformation into an urban area. This can be seen from the expansion of built-up land, increasing population density, and economic activities that focus on industry and services. This condition makes agricultural land in Bekasi City limited, which is found in the form of rice fields, dry land, and garden land which are spread over a small area. Agricultural activities in Bekasi City still survive because of their multifunctional role, and are carried out marginally by agricultural households. This study aims to explain the spatial variation of urban agricultural land in the city of Bekasi which can be seen from the distribution pattern and the characteristics of the actors and their production. To achieve this goal, this study uses quantitative methods with a descriptive spatial analysis approach which is deepened by field surveys. The results of this study indicate that agriculture in Bekasi City is spread due to the lack of open land for cultivation, narrow agricultural land is found in urban areas with high population density and dense road networks, and vice versa. Agricultural actors are dominated by smallholder farmer households and are concentrated in sub- districts with a small area of agricultural land. While the area of agricultural land is an important factor in the amount of agricultural production, the relationship is reduced when discussing productivity, the determining factor is not only the area of agricultural land."

"Fenomena korupsi di Indonesia saat ini bukanlah sebuah hal baru. Telinga masyarakat Indonesia seringkali mendengar kata tersebut baik melalui media sosial, cetak, dan berita. Korupsi di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya ketika masa pemerintahan kolonial masih bertahan dan warisannya seolah “dibudayakan” hingga saat ini bahkan mencapai pada level pemerintahan terendah. “Warisan” tersebut terus diturunkan hingga pada masa Orde Baru muncul sebuah istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan oleh elit dan pemerintahan pada saat itu. Memasuki era reformasi perlahan regulasi mengenai tindakan korupsi mulai disahkan dan tetap dilaksanakan hingga saat ini. Namun nyatanya korupsi tidak berangsur turun bahkan cenderung semakin bertambah, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus korupsi yang unik dan cukup jarang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi yang melibatkan tiga Walikota Cimahi (secara berurutan). Pada tahun 2018, KPK menunjuk Kota Cimahi sebagai percontohan dari program Rencana Aksi Penegahan Korupsi Terintegrasi (RAPKT) sebagai upaya dalam menyelamatkan keuangan dan aset daerah. Akan tetapi 1 hingga 2 tahun setelah program berjalan, Walikota Ajay Muhammad Priatna tersandung kasus korupsi suap atas Rumah Sakit Kasih Bunda. Secara umum, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan RAPKT di Kota Cimahi dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan landasan teori yang digunakan, diantaranya: pengukuran target yang tidak pasti, keterkaitan antara target evaluasi dengan target penilaian RAPKT, dan hubungan patronase antara pihak swasta dan Walikota Cimahi. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa RAPKT berjalan secara tidak efektif di Kota Cimahi meskipun pelaksanaan secara teknis dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan riset- riset terdahulu sebagai sumber data primer.

---

The phenomenon of corruption in Indonesia today is not a new thing. The ears of Indonesian people often hear this word through social media, print, and news. Corruption in Indonesia can be traced back to when the colonial government still survived and its legacy seems to have been "cultured" to this day, even reaching the lowest level of government. This "inheritance" continued to be passed down until during the New Order era the term KKN (Corruption, Collusion, Nepotism) was introduced by the elite and the government at that time. Entering the reform era, regulations regarding acts of corruption slowly began to be passed and are still being implemented today. But in fact, corruption does not gradually decrease and even tends to increase, especially at the local government level. In this regard, there is one unique and quite rare corruption case in Indonesia, namely corruption involving three Mayors of Cimahi (sequentially). In 2018, the KPK appointed Cimahi City as a pilot for the Integrated Corruption Prevention Action Plan (RAPKT) program in an effort to save regional finances and assets. However, 1 to 2 years after the program started, Mayor Ajay Muhammad Priatna stumbled on a bribery corruption case at Kasih Bunda Hospital. In general, the results of the study show that several factors influenced the failure of the implementation of the RAPKT in Cimahi City according to the theoretical basis used, including uncertain target measurements, the link between the evaluation target and the RAPKT assessment target, and the patronage relationship between the private sector and the Mayor of Cimahi. Therefore, the authors conclude that the RAPKT is running ineffectively in Cimahi City even though the technical implementation is running well. The method used in this thesis is a qualitative research method using previous research as the primary data source."