Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil yang berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dan dampak lingkungan yang serius. Meskipun pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2060, namun pendanaan untuk mendukung transisi energi tetap menjadi tantangan besar. Sektor swasta, terutama lembaga keuangan, memainkan peran penting dalam mendukung proyek-proyek transisi energi melalui mekanisme inovatif seperti. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penggunaan green bonds, dalam mendanai proyek pembangunan PLT EBT. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya transisi energi, emisi CO2 dalam sektor pembangkit listrik akan terus meningkat hingga tahun 2060 dengan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Biaya sosial dari emisi karbon (SCC) pada tahun 2060 mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan analisis kelayakan investasi, pendanaan proyek energi terbarukan melalui green bonds memiliki tingkat pengembalian Ekonomi (EIRR) lebih tinggi dari biaya modal untuk jenis pembangkit PLTA dan PLTM. Sedangkan PLTS dan PLTB masih kurang layak karena faktor kurang optimal nya jenis pembangkit tersebut dalam menhasilkan laba pasca pembangunan. Selama fase konstruksi proyek energi terbarukan, peningkatan produksi berkontribusi pada pertumbuhan sektor produksi, peningkatan nilai tambah bruto (NTB), dan pendapatan masyarakat. Selama fase operasional dan komersial, penjualan listrik dan peningkatan permintaan berkontribusi secara signifikan pada NTB dan pendapatan rumah tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya green bonds dalam mendukung pemerintah dalam mencapai target Nol Emisi tahun 2060 di Indonesia.

---

Indonesia still relies heavily on fossil energy which contributes to increased carbon emissions and serious environmental impacts. Although the government has committed to achieving a zero emissions target by 2060, funding to support the energy transition remains a major challenge. The private sector, especially financial institutions, plays an important role in supporting energy transition projects through innovative mechanisms such as green bonds. This research aims to evaluate the impact of using green bonds in funding environmentally friendly power source development projects. This research methodology is descriptive quantitative using secondary data from various sources. The research results show that without an energy transition, CO2 emissions in the power generation sector will continue to increase until 2060 with negative impacts on the environment and health. The social costs of carbon emissions (SCC) in 2060 will reach trillions of rupiah. Based on the investment feasibility analysis, renewable energy project funding through green bonds has a higher economic rate of return (EIRR) than the capital costs for hydroelectric and micro-hydroelectric power plants. Meanwhile, solar and wind powered are still not feasible due to the fact that these types of generators are less than optimal in generating post-development profits. During the construction phase of renewable energy projects, increased production contributes to the growth of the production sector, increased gross value added (NTB), and community income. During the operational and commercial phases, electricity sales and increased demand contribute significantly to NTB and household income. This research emphasizes the importance of green bonds in supporting the government in achieving the Zero Emissions target by 2060 in Indonesia."

"Indonesia merupakan negara urutan ke-6 di dunia yang menyumbang emisi CO2 terbanyak dari sektor energi pada tahun 2022. Hal ini didukung dengan 62% sumber energi listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar batu bara. Namun, upaya Indonesia untuk dekarbonisasi dengan menaikkan target pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) berjalan cukup lambat. Hingga tahun 2023, tercatat bahwa realisasi investasi sektor EBT di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam praktik pendanaan hijau khusus untuk pembangkit listrik EBT di Indonesia berdasarkan lima dimensi. Untuk menunjang hasil analisis, dilakukan uji validitas dengan Content Validity Index dan Modified Kappa untuk mengetahui relevansi faktor-faktor yang akan diteliti. Pada faktor yang terbukti valid, dilakukan perhitungan dengan metode DEMATEL berbasis ANP (DANP). Hasil penelitian mencakup pengelompokkan faktor dan dimensi berdasarkan nilai pengaruh, visualisasi hubungan antar faktor dalam setiap dimensi, dan analisis bobot prioritas kepentingan dari setiap faktor.

---

Indonesia is the 6th country in the world that contributes the most CO2 emissions from the energy sector in 2022. This is supported by the fact that coal still accounts for 62% of Indonesia's electrical generation. However, Indonesia's efforts to decarbonize by increasing the number of renewable energy-based power plants have been slowly implemented. Until 2023, investment in the renewable energy sector in Indonesia shows a decline. This study will analyze the drivers and barriers of green finance for renewable energy power plants in Indonesia based on five categories. To support the analysis' findings, a validity test is performed using the Content Validity Index and Modified Kappa to determine the relevance of the factors. Calculations on valid factors are carried out using the DEMATEL-based ANP method (DANP). The study's findings include grouping of factors and categories based on the values of influence, visualizing the relationship between factors in each category, and analyzing the priority weight of each factor's importance."

"Tesis ini membahas dampak ekonomi Pembangunan PLT EBT di seluruh Indonesia terhadap ekonomi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif menggunakan Data Tabel Input-Output Indonesia tahun 2010 untuk menghitung dampak ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLT EBT ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, karena mampu menciptakan peningkatan output, nilai tambah bruto, dan pendapatan masyarakat.

Dampak ekonomi terhadap penciptaan output selama masa konstruksi kurun waktu 2014-2025 sebesar Rp. 152.028,12 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp. 10.423,41 miliar, dan penciptaan nilai tambah bruto sebesar Rp. 59.374,34 miliar.Sedangkan dampak ekonomi terhadap penciptaan output selama masa operasi kurun waktu 2016-2055 sebesar Rp. 1488.120,84 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp.47.052,87 miliar, dan penciptaan nilai tambah bruto sebesar Rp. 10.423,41 miliar.

---

i>This thesis discusses the impact of Renewable Energy Power Plant Development in Indonesia on Economy at Indonesia. This research is quantitative descriptive design using Data Input-Output Indonesia 2010 to measuring economic impact.

The results showed that the development of Renewable Energy Power Plant Development in Indonesia have a positive impact on the Indonesia economy, because it can create an increase in output, gross value added, and public revenue.

The economic impact of the creation of the output in construction phase amounting to Rp. 152.028,12 billion, increased public revenue amounting to Rp. Rp. 19.486,20 billion, and the creation of gross value added amounted to Rp. 59.374,34 billion. The economic impact of the creation of the output in operation phase amounting to Rp. 148.120,84 billion, increased public revenue amounting to Rp.10.423,41 billion, and the creation of gross value added amounted to Rp.47.052,87 billion."

"Investasi di bidang ketenagalistrikan adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup yang dapat memenuhi permintaan pasokan. Dengan Kebijakan pemerintah dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang tidak hanya bertujuan untuk mengatasi krisis listrik tetapi juga untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Sumber daya primer yang melimpah di Indonesia khususnya batubara mencapai sebesar 104.9 milyar ton menjadi sumber energi utama penggerak pembangkit listrik 10.000 MW (PLTU) sehingga dapat menghasilkan energi yang dapat dijual sesuai dengan kapasitas masing-masing pembangkit.Dengan menggunakan analisa model Inter Regional Input Output (IRIO) dapat diketahui hubungan antar sektor dan antar wilayah akibat adanya permintaan akhir sektor tertentu pada suatu wilayah sehingga dapat meningkatkan output dan pendapatan masyarakat. Dampak akibat pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW terhadap perekonomian Indonesia dari kurun waktu 2011 sampai tahun 2014 dilihat dari peningkatan output berturut-turut sebesar 0,51%, 1,31%, 1,97% dan 2,34% dari output awal sebesar Rp. 5.081,29 triliun, sedangkan peningkatan pendapatan berturut-turut sebesar 0.42%, 0,99%, 1,45% dan 1,72% dari pendapatan awal sebesar Rp. 825,92 triliun. Sekaligus memiliki disparitas yang cenderung mengecil pada tahun 2014.

---

Investment in the electricity sector is on every important factor to ensure the availability of electricity in sufficient quantities to meet rising demand. With Government policy in the acceleration of 10,000 MW power project, which not only aims to overcome the power crisis but also to stimulate the economy in Indonesia. Primary resources are abundant in Indonesia, especially for coal reached 104.9 billion tons to the main energy source driving the 10,000 MW power plant (power plant) so as to generate energy that can be sold in accordance with the capacity of each plant.

By using the analysis model of the Inter Regional Input Output (IRIO) can be determined the relationship between sectors and between regions due to there cent demand for a particular sector in a region so as to increase output and incomes. Impacts due to construction of 10,000 MW power plant on the economy of Indonesia from the period 2011 to 2014, seen from the increased output respectively by 0.51%, 1.31%, 1.97% and 2.34% of initial output of Rp. 5081.29 billion, while revenue increased respectively by 0:42%, 0.99%, 1.45% and 1.72% of the initial income of Rp. 825.92 trillion. Well have a disparity that tends to shrink in 2014."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pemberian insentif green bond terhadap penerbitan green bond di Indonesia. Selain itu, guna melihat apakah pengaturan green bond di Indonesia sudah dapat membantu meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan di Indonesia, dilakukanlah perbandingan hukum terkait pengaturan pemberian insentif green bond di Indonesia dengan Singapura dan Jepang. Dalam penelitian ini terdapat pokok permasalahan yang dirumuskan, yaitu bagaimanakah pengaturan pemberian insentif green bond terhadap penerbitan green bond di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian insentif green bond di Indonesia dibandingkan dengan di Singapura dan Jepang. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemberian insentif green bond di Indonesia belumlah dapat meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan, sedangkan peraturan pemberian insentif green bond yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura dan Jepang telah berhasil meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan di negaranya masing-masing. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah dapat memberikan insentif dari segi moneter atau fiskal dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah dapat memberikan pemberian insentif green bond dalam skema subsidi atau pengurangan biaya-biaya wajib untuk mendapatkan label “green” sebagaimana yang telah dijalankan oleh Singapura dan Jepang.

---

This research is made to show about the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Indonesian’s Capital Market. Moreover, to find out whether green bond regulations in Indonesia have been able to significantly increase the development of green bonds in Indonesia, a law comparison is done in this research regarding the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Singapore’s and Japan’s Capital Market. In this research, there are two research questions, consisting of how is the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Indonesian’s Capital Market and how is the comparison regarding Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers between in Indonesia’s Capital Market and Singapore’s and Japan’s Capital Market. The entire process of research is conducted through a qualitative normative juridical method. This study shows that the regulation regarding green bond incentives in Indonesia has not been able to significantly increase the development of green bonds. Meanwhile, the regulation regarding granting green bond incentives issued by the governments of Singapore and Japan have succeeded in significantly increasing the development of green bonds in their countries. Recommendations from this research are the government can grant incentives from a monetary or fiscal perspective by coordinating with relevant ministries/agencies and the government can grant green bond incentives in a subsidy scheme or reduce mandatory costs to get a "green" label as has been implemented by Singapore and Japan."

"Penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang terus meningkat dewasa ini didominasi oleh 5 faktor utama, yakni: teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai pengurangan kemiskinan, proses pembangunan ekonomi tradisional tetapi berdampak buruk pada lingkungan, sehingga merusak alam untuk pengembangan di masa yang akan datang. Untuk mengatasi hal ini, negara memerlukan strategi pembangunan berkelanjutan yang baru, dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan melestarikan lingkungan dan menanggapi masalah perubahan iklim. Pembiayaan berbasis lingkungan (Green Finance) adalah pendukung yang menggabungkan uang dan bisnis dengan perilaku ramah lingkungan. Salah satu bentuk Green Finance adalah dalam bentuk efek bersifat utang berwawasan lingkungan (Green Bond). Green Bond adalah kategori efek yang berkembang yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, dan bank institusional untuk meningkatkan modal dalam mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi adaptasi perubahan iklim dan inisiatif lingkungan. Penelitian ini melihat dari permasalahan yang akan timbul apabila penerbitan Green Bond tidak diatur oleh pemerintah dan tidak ada standar menegenai penerbitan Green Bond. Selanjutnya, dalam penelitian ini menganalisis mengenai implementasi penerbitan Green Bond di Indonesia. Terakhir, penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan implementasi penerbitan Green Bond di Indonesia dengan Amerika Serikat. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah: Pertama, apabila Green Bond tidak diawasi dan tidak ada transparansi maka ketika terdapat informasi yang tidak seimbang (information asymmetry) dapat menyebabkan adanya satu pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain, yang kemudian dapat menghambat pertukaran barang atau kegiatan pasar. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) Nomor 60/pojk.04/2017 tentang Green Bond. Kedua, Pada awal 2016 PT SMI membentuk divisi pembiayaan berkelanjutan, dan saat ini sedang mengembangkan laporan keberlanjutan dan membangun akuntansi kapasitas gas rumah kaca (GRK). PT SMI telah mengkonfirmasi bahwa serratus persen dari hasil Green Bond akan digunakan untuk membiayai proyek hijau yang memenuhi syarat. Penerbitan Green Bond oleh PT SMI merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) Nomor 60/pojk.04/2017 tentang Green Bond. Ketiga, dibandingkan dengan Amerika Serikat, tidak memiliki peraturan yang spesifik mengenai Green Bond. Amerika Serikat memakai Green Bond Principle sebagai pedoman mereka untuk mengatur penerbitan Green Bond.

---

The causes of environmental problems that continue to increase today are dominated by 5 main factors, namely: technology, population growth, economy, politics and values. Economic growth is considered a poverty reduction, a traditional economic development process but it has a negative impact on the environment, thus damaging nature for future development. To overcome this, the country needs a new sustainable development strategy, by striving for economic growth that is in line with preserving the environment and responding to the problem of climate change. Green Finance is a proponent that combines money and business with environmental concerns. One form of Green Finance is in the form of Green Bond. Green Bond is a growing category of bond issued by companies, governments and institutional banks to raise capital to support projects that benefit climate change adaptation and environmental initiatives. This research observes at the problems that will arise if the issuance of Green Bond is not regulated by the government and there are no standards regarding the issuance of Green Bond. Furthermore, this research analyzes the implementation of Green Bond issuance in Indonesia. Finally, this study analyzes the comparison of the implementation of Green Bond issuance in Indonesia with the United States. The conclusions that can be obtained from this research are: First, if Green Bond is not monitored and transparency is not present then there will be information asymmetry lead to the existence of one party that benefits by exploiting the nescience of the other party, which can then impeding the exchange of goods or market activities. So the government issued Indonesian Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 60/pojk.04/2017 concerning Green Bond. Secondly, in early 2016 PT SMI formed a sustainable financing division, and is currently developing a sustainability report and building an accounting for greenhouse gas (GHG) capacity and issued Green Bond. PT SMI has confirmed that one hundred percent of Green Bond proceeds will be used to finance eligible green projects. Issuance of Green Bond by PT SMI refers to the Indonesian Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 60/pojk.04/2017 concerning Green Bond. Third, compared to the United States, it does not have specific regulations regarding Green Bond. The United States uses the Green Bond Principle as their guideline to regulate the issuance of Green Bonds."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dalam meningkatkan PDB dan output, dan dalmam memperbaiki distribusi pendapatan. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan pengganda SNSE, pengganda dekomposisi, Analisis Jalur Struktural, dan koefisien Gini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sektor pertanian tanaman pangan memiliki kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah dan peningkatan pendapatan rumah tangga paling tinggi dibandingkan dennen sektor lainnya. Kemudian, peranan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tanaman pangan terlihat mampu meningkatkan PDB dan output bruto seria dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Secara umum kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan merupakan kebijakan yang mampu meningkatkan PDB dan pendapatan sektor pertanian tanaman pangan paling baik dibanding kebijakan lainnya

---

The objective of the research is to analyze the impact of food crops sector development toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. The Analysis uses Social Accounting Matrix (SAM) model. In order to accomplish the objective of this research, four tools are

used i.e.: accounting multiplier, decomposition multiplier, structural path analysis (SPA), and gini coefficient. The result shows that food crops sector has contributed toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. Moreover, government expenditure in food

crops sector is able to improve National GDP and Output, and to improve income distribution. Generally, increasing production in food crops is the most effective policy to improve National GDP and to improve output in food crops sector."

"Penelitian ini menjelaskan problematika stabilitas relasi korporasi dalam menggunakan kemasan ramah lingkungan berkaitan dengan prinsip ekonomi sirkular. Prinsip tersebut memaksimalkan potensi material selama mungkin pada perputaran aktivitas ekonomi. Studistudi terdahulu tentang problematika korporasi pada penggunaan kemasan ramah lingkungan terbagi menjadi dua pandangan, yaitu problematika operasional dan regulasi & institusi. Studi tentang problematika operasional membahas sensitivitas harga dan preferensi konsumen terhadap kemasan ramah lingkungan. Studi tentang problematika regulasi dan institusi membahas minimnya dukungan pemerintah dan dominasi sistem ekonomi linier yang mengolah material dalam alur ambil-pakai-buang. Penulis mengakui bahwa dua pandangan tersebut dialami oleh korporasi. Namun, penulis berargumen bahwa problematika utama terletak pada membangun dan menjaga relasi stabil dengan kelompok lain. Relasi tidak stabil pada kemasan ramah lingkungan mampu melemahkan ekonomi sirkular. Sebaliknya, ekonomi sirkular merupakan landasan prinsip korporasi yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan data digital dan wawancara yang diolah melalui NVivo. Hasil penelitian ini menunjukkan problematika stabilitas relasi terjadi pada arena kemasan ramah lingkungan. Keterkaitan antara kemasan ramah lingkungan dan ekonomi sirkular (the broader field environment) bersifat proximate, vertikal, dan state. Lalu, social skill korporasi terlihat melalui strategi menghadapi problematika stabilitas relasi dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada kelompok lain yang dihadapi.

---

This study describes problematization of corporate relation stability in using environmentally friendly packaging related to circular economy principles, maximizes material potential in the economic activity. Previous studies on corporate problems in using environmentally friendly packaging were divided into two views. Operational problems discuss price sensitivity and consumer preferences for environmentally friendly packaging. Regulatory and institutional problems discuss the lack of government support and the domination of a linear economic system that processes materials in take-use-dispose. The author acknowledges that these two views are experienced by corporations. However, the author argues, the main problem lies in building and maintaining stable relations with other groups. Unstable relation in environmentally friendly packaging able to weaken circular economy. On the other hand, circular economy is basic principle for corporate in using environmentally friendly packaging. This study uses a mixed approach with digital data and interviews processed through NVivo. This study shows the problems in stability relation does happen in environmentally friendly packaging arena. The relationship characteristic between that arena and circular economy (the broader field environment) is proximate, vertical, and state. Corporate social skills are also seen through strategies in dealing the problems of relationship stability in different ways, depending on other groups faced."

"Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, tujuan dari kebijakan ini belum pernah dilakukan evaluasi mengenai bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan PLTS Komunal terhadap kondisi sosial ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan PLTS Komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix methods). Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik survei (skala likert dan pertanyaan terbuka) dan wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder diambil dari studi dokumentasi dan literature review. Penelitian dilakukan dari 31 Januari 2023 hingga 19 September 2023 dan telah menghasilkan 2 (dua) temuan. Pertama, kebijakan pengelolaan PLTS Komunal berkelanjutan telah berdampak terhadap keterampilan teknis dan manajerial masyarakat, berkembangnya aktivitas social, terciptanya usaha-usaha baru, terbukanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan efisiensi rumah tangga. Kedua, faktor yang mempengaruhi pengelolaan PLTS Komunal berkelanjutan adalah faktor ekonomi (listrik murah, usaha berbasis listrik, iuran masyarakat), faktor finansial (komitmen pemerintah, adanya pembiayaan), faktor politik (Kerjasama multipihak, dukungan kepala daerah lokal), faktor regulasi (peraturan, pelatihan dan pendampingan, pengawasan dan pengendalian), dan faktor sosiokultural (sikap gotong-royong, sense of ownership, integritas pengelola PLTS, dan tingkat pengetahuan). Rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain: Mendorong PLTS Komunal di Desa Labuangkallo agar dikelola oleh BUMDes dan mengeluarkan regulasi pemanfaatan PLTS; Mengintegrasikan BUMDes pengelola PLTS Komunal dengan unit-unit usaha berbasis listrik; dan Mendorong kolaborasi dinas terkait dalam mengoptimalkan potensi unggulan desa dikembangkan melalui pelatihan dan pendampingan usaha berbasis listrik.

---

Communal Solar Power Plants (PLTS) are one of the government's policy instruments in improving the welfare of rural communities and creating new jobs. However, the aim of this policy has never been to evaluate its impact on the socio-economic conditions of underdeveloped rural communities. This research aims to analyze the impact of Communal PLTS management on socio-economic conditions and the factors that influence the management of Communal PLTS. This research uses a qualitative and quantitative approach (mix methods). Primary data collection was carried out using survey techniques (Likert scale and open questions) and in-depth interviews. Secondary data collection was taken from documentation studies and literature reviews. The research was conducted from 31 January 2023 to 19 September 2023 and has produced 2 (two) findings. First, the policy of sustainable Communal PLTS management has had an impact on the technical and managerial skills of the community, the development of social activities, the creation of new businesses, the creation of employment opportunities, increased income, and household efficiency. Second, the factors that influence the sustainable management of Communal PLTS are economic factors (cheap electricity, electricity-based businesses, community contributions), financial factors (government commitment, availability of financing), political factors (multi-party cooperation, support from local regional heads), regulatory factors (regulations), training and mentoring, supervision and control), and sociocultural factors (mutual cooperation attitude, sense of ownership, integrity of PLTS managers, and level of knowledge). Recommendations from the results of this research are: Encouraging Communal PLTS in Labuangkallo Village to be managed by BUMDes and issuing regulations for the use of PLTS; Integrating BUMDes managing Communal PLTS with electricity-based business units; and Encouraging collaboration with related agencies in optimizing the superior potential of villages developed through training and assistance for electricity-based businesses."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana elemen pemasaran hijau mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Untuk mendukung penelitian ini, akan digunakan metode penelitian survei untuk mengumpulkan data pada kuesioner yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Kuesioner disebarkan secara online melalui berbagai platform sosial seperti grup WhatsApp dan Instagram. Sebanyak 195 responden yang telah terpapar unsur green marketing dan merupakan pembeli produk ramah lingkungan dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan telah dianalisis dengan SmartPLS untuk menilai model pengukuran untuk reliabilitas dan validitas dan model struktural untuk pengujian hipotesis dan konfirmasi. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara pemasaran hijau, dan perilaku pembelian pelanggan. Mengingat bahwa, perilaku pembelian pelanggan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan lingkungan & konsumsi hijau dan pemasaran hijau perusahaan.

---

The purpose of this study is to provide a clear understanding of how green marketing elements influence customers’ buying behavior. To support this study, a survey research method will be utilized to collect data on a questionnaire adapted from previous research. The questionnaire is distributed online through various social platforms such as WhatsApp groups and Instagram. A total of 195 respondents that have been exposed to green marketing elements and are green products buyer were collected using purposive sampling method. The data collected have been analyzed with SmartPLS to assess the measurement model for reliability and validity and structural model for hypothesis testing and confirmation. The results may show that there is a positive and significant relation between green marketing, and customer buying behavior. Given that, the customer buying behavior is highly influenced by the environmental knowledge & green consumption, and the company's green marketing."