Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini membahas pandangan dan peran Setiati Surasto terhadap perbaikan nasib buruh perempuan pada tahun 1940an sampai 1960an. Kajian ini bermula dari diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan atau majikan terhadap buruh perempuan karena mereka selalu dianggap sebagai tenaga kerja murah dari masa ke masa. Buruh perempuan dianggap sebagai tenaga kerja yang tidak terampil sehingga dinilai layak untuk dieksploitasi tenaganya. Hal ini mengakibatkan diskriminasi dalam berbagai bentuk mulai dari diskriminasi dalam pemberian upah sampai pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Kajian ini dikerjakan dengan metode penelitian sejarah dengan menggunakan sumber primer berupa surat kabar dan majalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan kondisi yang dihadapi buruh perempuan melahirkan agensi dan aktivisme perempuan. Termasuk diantaranya adalah Setiati Surasto yang menyuarakan pandangannya mengenai kesetaraan dan kesejahteraan bagi buruh perempuan melalui tulisan hingga aksi secara langsung di lapangan. Kajian ini juga mengisi kekosongan dalam historiografi Indonesia, terutama dengan menghadirkan biografi aktivis buruh perempuan pada periode awal kemerdekaan Indonesia.

---

This research discusses the views and roles of Setiati Surasto in improving the fate of women labour between the 1940s and 1960s. This study stems from companies’ or employers’ discrimination that always considers female labour as cheap labour from time to time. Women labour were seen as unskilled workers, feasibly exploited and not appreciated. Consequently, women labour experiences discrimination in various forms, ranging from wages to violations of their rights. This study used historical research methods in which newspapers and magazines were primary sources. The findings indicate that the inequality that they experience generates women’s agency and activism. Setiati Surasto was one of the activists who voiced her views on equality and welfare for women labour through writing and direct action. This research has filled the gaps in Indonesian historiography, especially by presenting the biography of a women’s labour activist during the early period of Indonesian independence."

"Penulisan skripsi bertujuan untuk mendeskripsikan proses terbentuknya National Women's Trade Union League (NWTUL). Juga menjelaskan kiprah NWTUL sebagai organisasi trade union pertama yang secara nasional diperuntukkan bagi pekerja perempuan di Amerika Serikat termasuk tentang kegiatan-kegiatan NWTUL dalam mengorganisir para pekerja perempuan, keikutsertaannya dalam aksi pemogokan, serta peranannya dalam Suffrage Movement (gerakan hak pilih bagi kaum perempuan). Juga tentang hubungannya dengan serikat kerja yang berperan pada saat itu yaitu AFL dan IWW. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat di perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, perpustakaan Program Pasca Sarjana Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, perpustakaan Idayu, serta perpustakaan Center For Strategic and International Studies (CSIS). NWTUL dibentuk tahun 1903 atas prakasa Mary Kenney 0' Sullivan dan William English Walling dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan. NWTUL juga menyediakan bantuan bagi para pekerja yang sedang melakukan aksi mogok. Bantuan itu berupa pendirian pos bantuan, mengumpulan uang untuk biaya makan dan juga bayaran jaminan bagi pemogok yang ditangkap, mengatur pertemuan, mengatur publisitas dan juga ikut melakukan demonstrasi. NWTUL mendapat pengakuan dari AFL ketika terlibat dalam pemogokan Shirtwaist tahun 1909-1910. NWTUL memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat membantu menyadarkan pekerja perempuan tentang hak mereka. Salah satunya adalah dengan tersedianya ruang pertemuan yang merupakan tempat untuk pekerja perempuan dapat berbicara mengenai masalah di tempat kerja. NWTUL sejak tahun 1908 telah mendorong pengajaran bahasa Inggris kepada perempuan imigran. Kemudian NWTUL menerbitkan majalah Life and Labor yang berisikan tentang informasi tentang perempuan dan pekerjaan pada tahun 1911. Selain itu pada tahun 1914, NWTUL telah membuka sekolah yang bertujuan untuk melatih perempuan agar dapat menjadi organisator. Bahkan NWTUL juga berperan dalam gerakan hak pilih perempuan di Amerika Serikat sampai dengan dikeluarkannya amandemen ke-I9 tahun 1920."

"Migrasi tenaga kerja internasional Indonesia dewasa ini direpresentasikan oleh tiga profil utama. Pertama, perempuan Pekerja Rumah Tangga PRT migran di Timur Tengah, yang jumlahnya berangsur-angsur berkurang. Kedua, pekerja rumah tangga migran di negara-negara maju di Asia seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Ketiga, laki-laki pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia. Tesis ini difokuskan pada kategori kedua dari profil pekerja migran Indonesia, khususnya PRT migran di Hong Kong untuk memperlihatkan bagaimana migrasi tenaga kerja internasional Indonesia adalah migrasi berwajah perempuan akan tetapi akses keadilan perempuan PRT masih terbatas. Untuk melihat bagaimana akses keadilan perempuan PRT migran di Hong Kong, empat aspek dari Akses Keadilan, yaitu permasalahan hukum, literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dieksplor melalui penelitian kualitatif berperspektif feminis, menggunakan sudut pandang perempuan PRT migran yang sementara menghadapi permasalahan dengan agen dan/atau pemberi kerja di Hong Kong. Studi dokumen mengenai permasalahan hukum dilakukan terhadap Undang-Undang No. 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ordininansi Ketenagakerjaan serta Kontrak Kerja Standar Hong Kong, sedangkan studi lapangan mengenai literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lima subyek utama penelitian, FGD dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan perempuan masih terkendala akses keadilan karena instrumen hukum belum memperhitungkan pengalaman perempuan, terbatasnya literasi hukum, ketiadaan akses terhadap dokumen identitas hukum dan layanan bantuan hukum yang terbatas dari negara.

---

International labor migration of Indonesian migrant workers nowadays is represented by three main profiles that is female domestic workers in Middle East itself even though the number is less compare to previous years, migrant domestic worker in developing countries such as Hong Kong, Taiwan and Singapore, which increasing in number and the last category is undocumented male migrant workers in Malaysia who work on plantations. This thesis focuses on the second category, particularly Migrant Domestic Workers MDWs in Hong Kong to show how international labor migration has female face, but access to justice of female MDWs is still constrained. Access to justice here refers to four aspects that are legal problem, legal literacy, legal identity and legal aid. To explore these aspects, a qualitative feminist based research has been conducted using the life story of five Indonesian female MDWs who is now engage in legal proceedings due to disputes caused by both agencies and employers. At the same time, documentary study was also conducted toward the newest Indonesian The Law No.18 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers as well as Hong Kong law that are Employment Ordinance and Standard Working Contract of Foreign Domestic Helper. The research results show that women are restricted to access justice because legal instrument does not include women rsquo s experiences yet, the legal literacy of MDWs is limited, female MDWs do not have proper access to their legal identities as well as limited legal aid provided by the state. "

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang akses dan kontrol perempuan pada pengelolaan danapinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaakses perempuan pada dana pinjaman ditentukan oleh keikutsertaan dengankelompok, informasi yang diperoleh perempuan, kelengkapan administrasi danijin dari suami. Akses perempuan terhadap dana pinjaman mempengaruhi padapengelolaan dana pinjaman SPP dan adanya keterlibatan suami dalam pengelolaandipengaruhi dari sistem kebijakan yang diterapkan sebelum meminjam dana.Sedangkan kontrol perempuan pada dana pinjaman masih relatif rendah,meskipun adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pengeluaran,namun masih sangat terbatas.

---

ABSTRACTThe thesis discussed access and control of women on the management of thefunds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptivequalitative approach. The research result showed that access of women on loanswere influenced by their participation on the group, information they obtained,administrative issues and permit from their husband. Women access on loans wasinfluenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands inthe loans management and the system of policies. While control of women onloans are still relatively low, there is women of participation in the managementand expenditure although very it is limited, The thesis discussed access and control of women on the management of thefunds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptivequalitative approach. The research result showed that access of women on loanswere influenced by their participation on the group, information they obtained,administrative issues and permit from their husband. Women access on loans wasinfluenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands inthe loans management and the system of policies. While control of women onloans are still relatively low, there is women of participation in the managementand expenditure although very it is limited]"

"Membaiknya keadaan perekonomian di Indonesia yang ditunjang oleh berbagai paket kebijaksanaan memberikan dampak timbulnya peluang bagi swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Realisasi dari hal itu adalah dengan timbulnya grup-grup perusahaan baru di Indonesia. Pengertian grup perusahan menurut pandangan ekonomi, anak-anak perusahaan itu adalah kumpulan badan-badan hukum dibawah satu manajemen pusat. Dilain pihak menurut pandangan hukum , anak- anak perusahaan dalam grup perusahaan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian di antara anak perusahaan dapat terjadi perbuatan hukum seperti perjanjian pinjam meminjam. Penelitian tentang hal itu dilakukan di sebuah grup perusahaan swast nasional yang sedang ber kembang yaitu MTZ Grup. Pembahasan dipusatkan p,ada bagaimanakah prosedur pelaksanaan pinjam meminjam uang antar anak perusahaan di MTZ Grup yaitu antara PT. SM dengan PT. SMPI. Kemudian apakah cara-cara yang dipergunakan oleh PT. SM dengan dengan PT. SMPI dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam itu sesuai dengan apa yang diatur dalam KUH. Perdata. Terakhir bagaimana alternatif pemecahan masalah jika timbul masalah khususnya bagi pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan diadakannya per janjian pinjam meminjam uang antar anak perusahaan dalam grup perusahaan MTZ lebih banyak dirasakan oleh pihak penerima pinjaman seperti prosedurnya berlangsung cepat dan tidak birokratis, tidak memerlukan jaminan, tidak menggunakan bunga pinjaman dan tidak disebutkannya batas waktu pengembalian pinj aman. Kesulitan dalam perjanjian pinjam meminjam dalam grup perusahaan MTZ adalah masa l ah p enarikan kembali seluruh uang pinjaman yang disebabkan oleh lunaknya persyaratan pinjam meminjam itu. Kerugian dirasakan oleh pihak pemberi pinjaman khususnya pihak ketiga dari PT. SMPI yaitu pemasok, karyawan dan para pemegang saham minoritas. Alternatif penyelesaian yang diajukan oleh penulis adalah mengembalikan persoalan ini kepada keadaan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai suatu grup. Dalam hal ini, pimpinan grup MTZ harus dapat bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dikeluarkannya. Cara yang dapat ditempuh oleh pimpinan grup MTZ adalah memberikan jaminan yang bentuknya adalah jaminan perorangan atau penanggung bagi PT. SM. Dalam hal ini pimpinan grup demi kepentingansi berpiutang (PT.SMPI) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (PT.SM) karena PT. SM sendiri."

"Tesis ini membahas mengenai keberadaan asosiasi dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dilihat dari bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilakukan dalam dunia persaingan. Perjanjian dan kegiatan yang dilakukan asosiasi dalam dunia usaha dapat memberikan dampak terhadap persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini adalah Penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian akan memaparkan mengenai konsep definisi asosiasi sebagai pelaku usaha serta batasan dan kriteria bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang dilakukan asosiasi ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This Thesis discusses about the existence of the trade association as Business Actor under Competition Law in Indonesia views of the characteristic of the agreements and activities in business competition. Agreements and activities performed by trade association could give impact to business competition in Indonesia. This research is a normative judicial studies with descriptive designs. Research result will be presented the definition concept of trade association as business actor and limitation of the characteristic of agreements and activities which was prohibited perform by trade association."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi program ASCA yang dijalankan oleh masyarakat layanan lembaga WVI di ADP Kebon Pala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif Hasil penelitian menunjukkan adanya rangkaian kegiatan ASCA yang memiliki alur yang teratur dari pengenalan sampai pembagian keuntungan. Layanan keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan finansial keluarga. Implementasi ASCA tidak lepas dari adanya dominasi masyarakat sebagai pengurus dan penerima layanan ASCA yang menggambarkan terwujudnya konsep self-help groups.

---

This study was aimed to describe implementation of program ASCA what was executed by client of organization WVI in ADP Kebon Pala. This study used qualitative method and descriptive approach. Result of this study show that ASCA’s activity has well-regulated process. The financial service could be used for the family financial needs. Implementation of ASCA couldn’t be separated from domination of community as boards and customer of ASCA that describing realization self-help groups’ concept."

"ABSTRAKSebelum konsep cultural distance dikembangkan, konsep distance dalam perdagangan terfokus kepada geographical distance. Perbedaan norms, values, serta beliefs merupakan cultural distance yang berpotensi memunculkan trade cost sehingga menurunkan perdagangan. Variabel dari World Values Survey seperti trust, respect, control, dan obedience digunakan sebagai indikator cultural distance untuk menganalisis hubungan cultural distance dan perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC. Sebanyak 6,728 observasi digunakan dengan periode penelitian tahun 1990-2013, pertama-tama penelitian ini menggunakan metode estimasi pooled-effect OLS.Namun hasil dari pooled-effect OLS berpotensi mengandung endogenitas, sehingga penelitian ini menggunakan 3SLS sebagai strategi empiris dalam mengatasi endogenitas. Hasil estimasi menunjukkan cultural distance tidak berpengaruh terhadap perdagangan di dalam kawasan APEC, tetapi perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC terbukti mampu menurunkan keengganan berdagang yang muncul akibat cultural distance.

---

ABSTRACT

Before the concept of cultural distance has been developed, the concept of distance in the trade has focused on geographical distance. The Differences of norms, values, and beliefs are forms of cultural distance that have potential to generate trade cost, thus lowering trade. Variables from World Values Surveys such as trust, respect, control, and obedience are used as indicators of cultural distance to analyze cultural distance and trade relations within APEC economies. A total of 6,728 observations were used for the period of 1990 2013, first of all this research used the pooled effect OLS estimation method.However, the result of pooled effect OLS potentially contains endogeneity, so this study uses 3SLS as an empirical strategy in overcoming endogenity. The estimation result shows that cultural distance has no impact within the APEC economic region, on the other hand trade within the APEC economic region decreases the reluctance of trading that occurs due to cultural distance."

"Jumlah tenaga kerja informal lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja formal di Indonesia. Cakupan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih sangat rendah sedangkan angka kecelakaan kerja masih cenderung tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja informal di Indonesia. Variabel yang diamati yaitu, wilayah, umur, jenis kelamin, status pernikahan, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, lama bekerja, Kepemilikan JKN, rawat jalan dan pendapatan tenaga kerja informal. Data yang digunakan adalah Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 diolah menggunakan stata dengan uji logit serta dianalisis dengan pendekatan model ekonometri.Hasil penelitian dengan p value <0,05 menunjukkan adanya hubungan antara wilayah, umur, jenis kelamin, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, Kepemilikan JKN, dan pendapatan tenaga kerja informal terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja di Indonesia. Sedangkan variabel umur, status pernikahan, rawat jalan tidak berhubungan secara statistik dengan kepemilikan JKK. Nilai Ods Ratio (OR) tertinggi antara lain variabel pendapatan (OR 6,37), pendidikan tinggi (OR 2,99) dan kepemilikan JKN (OR 2,44) sedangkan yang terendah adalah variabel jenis kelamin (0,71).

---

The number of informal workers is more than the formal workforce in Indonesia. The coverage of employment accident insurance coverage is still very low while the work accident rate still tends to be high. This study aims to determine the faktors associated with the ownership of employment accident insurance in informal workers in Indonesia. The variables observed were, area, age, sex, marital status, health status, education, occupational risk level, length of employment, JKN ownership, outpatient care and informal labor income. The data used is Susenas Data (National Socio-Economic Survey) in 2017 processed using statistic with logit test and analyzed by econometric model approach.The results of the study with p value <0.05 indicate the relationship between region, age, sex, health status, education, level of occupational risk, JKN ownership, and informal labor income towards job security insurance ownership in Indonesia. While the variables of age, marital status, outpatient care were not statistically related to JKK ownership. The highest Ods Ratio (OR) scores included income variables (OR 6.37), higher education (OR 2.99) and JKN ownership (OR 2.44) while the lowest was the sex variable (0.71)."