Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revolusi kemerdekaan di Jambi berbeda dengan semangat revolusi sosial di daerah-daerah lain. Konflik politik lokal di Jambi didasarkan kepada rasa kecewa yang muncul di kalangan elite tradisional Jambi kepada para elite baru Republikan yang berasal dari luar Jambi. Dari hal itu, muncul narasi mengenai pemulihan Kesultanan Jambi yang telah hancur sebelumnya pada rangkaian Perang Jambi 1900-1907. Upaya-upaya politis antara Pemerintah Jambi dengan Pemerintah Republik Indonesia ataupun Belanda dilakukan untuk memecahkan permasalahan politik di Jambi. Dengan menggunakan metode historis yang menekankan pada proses dan waktu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Djambi Sementara adalah sebuah badan yang dibentuk untuk menjadikan Jambi sebagai daerah istimewa dalam sistem federal yang sedang dibentuk oleh Belanda. Tuntutan utama dari Dewan Djambi Sementara adalah menjadikan Jambi sebagai daerah otonom dengan cara memulihkan Kesultanan Jambi dan berpisah dari Provinsi Sumatra Tengah yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, tuntutan Dewan Djambi Sementara tidak tercapai karena terhalang oleh sikap Belanda yang ragu memberi dukungan terhadap pembentukan sebuah daerah dengan sistem feodal dan juga terhalang oleh perkembangan politik antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang dituangkan melalui Perjanjian Roem-Royen. Tuntutan akan pemulihan kesultanan dan pemberian hak otonom itu menguap bersamaan dengan peralihan administrasi antara Belanda ke Republik Indonesia, sebagaimana hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Namun, semangat regionalisme Jambi yang menuntut otonomi daerah itu tetap dilanjutkan pada masa Republik Indonesia melalui organisasi-organisasi pemuda dan kedaerahan hingga akhirnya berhasil mendapatkan status sebagai daerah otonom setingkat provinsi pada 1957."

"Revolusi kemerdekaan di Jambi berbeda dengan semangat revolusi sosial di daerah-daerah lain. Konflik politik lokal di Jambi didasarkan kepada rasa kecewa yang muncul di kalangan elite tradisional Jambi kepada para elite baru Republikan yang berasal dari luar Jambi. Dari hal itu, muncul narasi mengenai pemulihan Kesultanan Jambi yang telah hancur sebelumnya pada rangkaian Perang Jambi 1900-1907. Upaya-upaya politis antara Pemerintah Jambi dengan Pemerintah Republik Indonesia ataupun Belanda dilakukan untuk memecahkan permasalahan politik di Jambi. Dengan menggunakan metode historis yang menekankan pada proses dan waktu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Djambi Sementara adalah sebuah badan yang dibentuk untuk menjadikan Jambi sebagai daerah istimewa dalam sistem federal yang sedang dibentuk oleh Belanda. Tuntutan utama dari Dewan Djambi Sementara adalah menjadikan Jambi sebagai daerah otonom dengan cara memulihkan Kesultanan Jambi dan berpisah dari Provinsi Sumatra Tengah yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, tuntutan Dewan Djambi Sementara tidak tercapai karena terhalang oleh sikap Belanda yang ragu memberi dukungan terhadap pembentukan sebuah daerah dengan sistem feodal dan juga terhalang oleh perkembangan politik antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang dituangkan melalui Perjanjian Roem-Royen. Tuntutan akan pemulihan kesultanan dan pemberian hak otonom itu menguap bersamaan dengan peralihan administrasi antara Belanda ke Republik Indonesia, sebagaimana hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Namun, semangat regionalisme Jambi yang menuntut otonomi daerah itu tetap dilanjutkan pada masa Republik Indonesia melalui organisasi-organisasi pemuda dan kedaerahan hingga akhirnya berhasil mendapatkan status sebagai daerah otonom setingkat provinsi pada 1957."

"ABSTRAKPendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan salah satu modaldalam pembangunan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam eradesentralisasi. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukurkemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahandaerah. Kemandirian keuangan daerah tercermin dalam Derajat DesentralisasiFiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskaladalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah(TPD), sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio PendapatanAsli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) dalam APBD.Tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia selama periode tahun2003-2010, baik dilihat dari nilai Derajat Desentralisasi Fiskal maupun nilai RasioKemandirian Keuangan Daerah, termasuk dalam kategori sedang karena nilainyamasih berada diantara 30 sampai dengan 40 persen.

---

ABSTRACTDevelopment funding through regional transfer is one of the capital provided bythe Central Government for regional development in this decentralization era.Fiscal independence is the key indicator to measure the local government’s abilityto self-finance their activities. The independence of regional finance is reflected inthe Degree of Fiscal Decentralization and the Ratio of Regional FinanceIndependence. Degree of Fiscal Decentralization is the ratio of Regional Revenue(PAD) to Total Regional Revenue (TPD), while the Ratio of Regional FinanceIndependence is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total of RegionalExpenditure (TKD) in Local Budget (APBD). If it is viewed from the Degree ofFiscal Decentralization value and the Regional Finance Independence Ratio value,the level of Regional Finance Independence in Indonesian provinces over theperiod of 2003-2010 is included in medium category for the value remains in therange of 30 up to 40 percent."

"Grabag is onr the district in Magelang.In the independence revolution period 1948 1949, in this religion was become guerilla fighter post, because this place was hilly and there were small forest, so it was very secured...."

"Indonesia mengalami berbagai bentuk penjajahan setidaknya dari zaman Belanda, Jepang dan kemudian Belanda lagi. Namun, bangsa Indonesia dapat menyelesaikan persoalannya itu dengan cara melakukan perlawanan dan berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Salah satu yang melakukan perlawanan itu adalah seluruh komponen bangsa yang ada di Kediri. Mereka bersatu padu melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah. Keberhasilan itu ditandai dengan diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Seluruh komponen bangsa yang ada di Kediri bertekad bulat untuk tetap mempertahankan dan mendukung kemerdekaan yang telah tercapai dan bercita-cita untuk tetap merdeka sebagai suatu bangsa yang sejajar dengan bangsa lain di muka bumj ini. Selain itu, dapatlah dikatakan bahwa adanya rasa persatuan dan kesatuan itu juga merupakan ujud dan cita-cita rakyat Kediri dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang seberapa jauh keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disusun dengan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laksamana Tadashi Maeda terlibat dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan meminjamkan rumahnya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 dan menjamin keamanan anggota rapat yang ada di rumahnya dari patroli Angkatan Darat Jepang. Meskipun demikian, keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda tidak ada hubungannya dengan pemerintah Jepang karena tindakannya tersebut bertolak belakang dengan perintah yang diberikan padanya, yaitu untuk menjaga status quo hingga Belanda kembali ke Indonesia.

---

ABSTRACTThe study focuses on the involvement of Admiral Tadashi Maeda on the proclamation of independence of Indonesian Republic. This study is categorized as qualitative study with historical method. Result of the study reveals that Admiral Tadashi Maeda has involved on the proclamation of independence of Indonesian Republic because he kept a place in his house for the meeting to arrange the proclamation statement of Indonesian Republic and he was guaranteed the member of the meeting in his house from the Japanese army‟s patrol. Nevertheless, the involvement of Admiral Tadashi Maeda hasn‟t related to the Japanese government in Java because his involvement is against his duty to kept the quo status until the Dutch army comes to Indonesia."

"Periode 1945-1949 dalam sejarah Indonesia merupakan periode Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Selama periode ini bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari usaha Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Pada awal-awal perjuangannya, bangsa Indonesia selain berjuang dibidang militer untuk mempertahankan eksistensinya, juga berusaha di bidang Diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya. Perjuangan Indonesia dalam upaya mendapatkan pengakuan internasional tidaklah mudah. Belanda dan sekutu_nya lama sekali tidak bersedia mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. O1eh karena itu per_juangan Indonesia di bidang luar negeri (diplomasi) terutama ditujukan pada usaha memperoleh dukungan dan simpati dari masyarakat internasional. Di saat-saat sulit ini India muncul memberikan dukungan penuh bagi bangsa Indonesia. Baik secara langsung maupun tidak, Dukungan moral dan usaha-usaha India di forum internasional, secara tidak langsung mernberikan pengaruh yang besar bagi perjuangan diplomasi Indonesia di dunia interna_sional, antara lain India berhasil membawa Perserikatan Bangsa Bangsa ikut campur untuk ikut menyelesaikan pertikaian Indonesia -Belanda..Dengan ikut campurnya PBB pada penyeles_aian pertikaian ini secara tidak langsung dunia internasional mulai menaruh perhatian pada apa yang sedang terjadi di Indonesia saat itu. Karena sebelumnya Belanda mengklaim bahwa permasalahannya dengan Indonesia adalah masalah intern Belan_da dengan daerah jajahannya. Selain itu India juga berusaha membentuk opini masayrakat internasional terhadap apa yang terjadi di Indonesia dengan mengadakan konferensi khusus tentang Indonesia pada bulan Januari 1949. Di saat itu India berusaha keras mengangkat masalah Indonesia menjadi masalah internasional dengan menekankan jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut akan dapat membahayakan perdamaian di Asia khususnya dan dunia. Semua usaha-usaha India ini secara tidak langsung ikut mendorong pengakuan masyarakaat internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia."