Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 153814 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arneta Raisha Nanako
Analisis Perbuatan Doxing kepada Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara Ditinjau dari Prinsip Keterbukaan Informasi Publik dan Pertanggungjawabannya = Analysis of Doxing Actions to Public Officials in Review of the Principles of Public Information Disclosure and Liability
"Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik sebagai Subjek Data Pribadi wajib melaporkan kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Subjek Data Pribadi wajib melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKPN yang dikelola oleh Pemerintah. Permasalahan timbul ketika Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi atas informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan berdasarkan UU KIP. Namun, di sisi lain Pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi wajib untuk melindungi kerahasiaan Data Pribadi yang dikumpulkannya. Pelindungan dan kerahasiaan Data Pribadi subjeknya harus dijaga dengan ketat untuk mencegah penyebaran yang berpotensi membahayakan Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik, jika infromasi pribadi tersebut tidak dijaga kerahasiaannya, maka akan berpotensi terjadinya doxing yang membahayakan Penyelenggara Negara. Doxing adalah kegiatan menyebarkan informasi seseorang secara sengaja dengan niat jahat. Penelitian ini akan menganalisis perbuatan doxing yang ditinjau berdasarkan prinsip keterbukaan informasi berdasarkan norma hukum Indonesia dan bagaimana implementasi hukumnya. Penelitian ini akan mengkaji2 (dua) permasalahan, yaitu tinjauan pelaporan LHKPN tercakup sebagai pengecualian dari kewajiban pemrosesan data pribadi dalam UU PDP serta bentuk pertanggungjawaban pelaku doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal yang berfokus dalam peraturan terutama peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaporan dan pengunggahan informasi pribadi milik Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik melalui  LHKPN tidak dikecualikan dalam UU PDP. Meskipun terdapat pengecualian perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU PDP, doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara tidak termasuk ke dalam pengecualian-pengecualian tersebut. Melalui penelitian dengan metode penelitian doktrinal ini, dapat disimpulkan bahwa, Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara berhak menuntut implementasi hak-hak mereka sesuai dengan UU PDP. Penelitian juga mengungkapkan pertanggungjawaban terhadap doxing terhadap Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik tanpa persetujuan yang diatur dalam UU ITE, UU PDP, dan UU KIP
State Organizers and Public Officials as Personal Data Subjects are required to report their wealth through the State Asset Report (LHKPN). Personal Data Subjects are required to report their wealth through the LHKPN managed by the Government. Problems arise when the Government has an obligation to make public information transparent to realize a transparent government based on the KIP Law. However, on the other hand, the Government as the Controller of Personal Data is obliged to protect the confidentiality of the Personal Data it collects. The protection and confidentiality of the subject's Personal Data must be strictly maintained to prevent dissemination that could potentially endanger State Administrators and Public Officials, if the personal information is not kept confidential, it will potentially cause doxing which endangers State Administrators. Doxing is the act of intentionally spreading someone's information with malicious intent. This research will analyze the act of doxing based on the principle of information disclosure based on Indonesian legal norms and how the legal implementation is. This research will examine 2 (two) issues, namely the review of LHKPN reporting included as an exception to the obligation to process personal data in the PDP Law and the form of liability of doxing perpetrators against Public Officials and State Organizers in Indonesia. The research method used is doctrinal which focuses on regulations, especially regulations related to Personal Data Protection and Public Information Disclosure in Indonesia. The results of the study concluded that the reporting and uploading of personal information belonging to State Organizers and Public Officials through LHKPN is not excluded in the PDP Law. Although there are exceptions to the protection of Personal Data in Article 50 paragraph (1) of the PDP Law, doxing of Public Officials and State Officials is not included in these exceptions. Through this doctrinal research method, it can be concluded that Public Officials and State Administrators are entitled to demand the implementation of their rights in accordance with the PDP Law. The research also reveals the liability for doxing State Officials and Public Officials without consent regulated in the ITE Law, PDP Law, and KIP Law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Fitria Herlina
Analisis Hukum Terhadap Perilaku Doksing yang Dilakukan Oleh Figur Publik di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi = Legal Analysis of Doxing Behavior by Public Figures on Social Media in Light of Personal Data Protection Laws
"Penelitian ini menganalisis perilaku doksing, terutama yang dilakukan oleh figur publik, menggunakan metode yuridis-normatif. Fokusnya adalah penerapan prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam UU PDP terkait doksing, pertanggungjawaban hukum pelaku, dan perlindungan bagi korban menurut UU PDP dan UU ITE. Doksing, pengungkapan Data Pribadi tanpa izin, dapat melanggar prinsip UU PDP seperti terbatas dan spesifik, merugikan hak subjek, dan melanggar transparansi hukum. Meski UU PDP dan UU ITE memberikan dasar hukum, belum ada regulasi eksplisit mengenai doksing, menciptakan ketidakpastian hukum. Dampak doksing, khususnya oleh figur publik, kompleks dan serius, termasuk dampak psikologis, emosional, ekonomis, dan sosial pada korban. UU PDP dan UU ITE bisa memberikan perlindungan, meski tidak eksplisit, dengan sanksi pidana penjara dan denda. Namun, pengaturan eksplisit tentang doksing dibutuhkan untuk kepastian hukum. Pembentukan regulasi tersebut harus mempertimbangkan dampak berkepanjangan pada korban sebagai dorongan untuk menghentikan praktik doksing dan memberikan keadilan.
This research analyzes doxing behavior, especially by public figures, using a juridical-normative method. The focus is on the application of principles of Personal Data processing in the Personal Data Protection Law (UU PDP) related to doxing, legal accountability of perpetrators, and legal protection for victims according to UU PDP and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Doxing, the unauthorized disclosure of Personal Data, may violate UU PDP principles such as limitations, subject's rights, and legal transparency. Although UU PDP and UU ITE provide a legal basis, there is no explicit regulation on doxing, creating legal uncertainty. The impact of doxing, especially by public figures, is complex and serious, including psychological, emotional, economic, and social effects on victims. UU PDP and UU ITE can offer protection, although not explicitly, with criminal sanctions such as imprisonment and fines. However, explicit regulation on doxing is needed for legal certainty. The formulation of such regulation should consider the prolonged impact on victims as an incentive to stop doxxing practices and provide justice."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Taufik Riyadi
Peninjauan ulang kewenangan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik = Review on house of representative's DPR authority in the selection of public officials
"[ABSTRAK
Kekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kuat
akibat perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam desain skema keterlibatan DPR pada
pengisian sejumlah jabatan publik yang terbilang strategis. Dalam perubahan UUD
1945 dikenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan DPR,
yakni melalui pertimbangan, persetujuan dan pemilihan. Pada awalnya urgensi suatu
pengangkatan pejabat publik memerlukan campur tangan DPR karena merupakan
bagian dari varian fungsi pengawasan DPR di samping tentunya bagian dari fungsi
checks and balances atas kewenangan presiden. Hal yang menjadi perdebatan adalah
ketika kewenangan dan kekuasaan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik
terjadi penyimpangan akibat tidak transparan dan kredibel dalam melakukan proses
pengisian seleksi pejabat publik.
Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis terhadap kewenangan DPR
dalam seleksi pengisian pejabat publik yang diberikan oleh UUD 1945. Di samping
itu juga menganalisa tentang putusan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUXII/
2013 tentang pengujian terhadap pemilihan Hakim Agung MA (Mahkamah
Agung) dan putusan nomor 16/PUU-XII/2014 tentang pengujian terhadap pemilihan
anggota Komisi Yudisial (KY) dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dimana dalam putusan pemilihan Hakim Agung MA dan anggota KY itu
mengembalikan kewenangan DPR sebatas hanya menyetujui atau tidak menyetujui
para calon Hakim Agung MA dan anggota KY. Penelitian ini juga melakukan
perbandingan pengisian pejabat publik dengan Negara Amerika Serikat, Korea
Selatan dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,
dengan analisis data deskriptif kualitatif dan komparatif.
ABSTRACT
The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis., The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative’s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis.]"
2015
T43058
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aqiilah Zalfa Uula
Analisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Perilaku Doxing sebagai Reaksi Sosial Non Formal dalam Kasus MD = Twitter User Sentiment Analysis of Doxing Behavior as a Non-Formal Social Reaction in the Case of MD
"Lambatnya proses hukum dan ketidaksesuaian sanksi mengakibatkan masyarakat di dunia siber berupaya untuk mencapai keadilan melalui vigilantisme digital, khususnya doxing yang menargetkan pelaku kejahatan. Tulisan ini melakukan analisis sentimen reaksi atas serangan doxing terhadap pelaku dalam kasus MD. Kasus yang dipilih dalam tulisan ini adalah penganiayaan oleh tiga pelaku yaitu MD, AG, dan SL terhadap DO. Data dikumpulkan sejak 20 Februari 2023 hingga 20 Maret 2023 dari Twitter dan dianalisis sentimennya dengan algoritma Naive Bayes. Hasilnya, 57,4% warganet mendukung doxing dan 42,% sisanya menolak doxing. Terdapat dua pembahasan utama dalam sentimen positif yaitu pendalihan dalam dukungan terhadap perilaku doxing dan doxing sebagai bentuk keadilan informal. Di sisi lain, pembahasan dalam sentimen negatif berkisar pada dampak doxing bagi pelaku kejahatan serta penolakan terhadap doxing sebagai upaya melindungi anak.
The slow pace of the legal process and the inappropriateness of sanctions have resulted in cyber communities seeking to achieve justice through digital vigilantism, particularly doxing that targets perpetrators. This paper analyzes the sentiment of reactions to doxing attacks against perpetrators in the MD case. The case chosen in this paper is the mistreatment of DO by three perpetrators, MD, AG, and SL. Data was collected from February 20, 2023 to March 20, 2023 from Twitter and analyzed for sentiment with the Naive Bayes algorithm. As a result, 57.4% of netizens supported doxing and the remaining 42.% rejected doxing. There are two main discussions in the positive sentiment, namely the diversion in support of doxing behavior and doxing as a form of informal justice. On the other hand, the discussion in the negative sentiment revolves around the impact of doxing for criminals and the rejection of doxing as an effort to protect children."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Scholastica Gerintya Saraswati
Kritik sosial terhadap pejabat publik: studi semiotika pada meme = Social critics on public officials: semiotic studies on meme
"ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kritik sosial terhadap
pejabat publik direpresentasikan dalam meme. Analisis teks menggunakan semiotika
Roland Barthes. Meme yang diteliti adalah meme yang membahas tentang pejabat publik,
mengandung kritik, dan populer pada kurun waktu tertentu. Analisis pembahasan
diperkuat dengan menggunakan konsep meme dan mitos dalam Barthes. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa media massa dianggap tidak lagi mampu menyuarakan kritik sosial,
sehingga masyarakat memanfaatkan meme sebagai media alternatif penyampaian kritik.
Temuan lainnya adalah bahwa mitos di dalam meme memperkuat gambaran pejabat di
benak masyarakat. Pemilihan dan penempatan teks di dalam meme adalah hasil dari
framing yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam upayanya untuk menyampaikan
kritik. Tanpa mitos, fungsi meme sebagai media penyampaian pesan tidak akan kuat.
ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how social critics on public officials is
represented through a meme. Text analysis is done using Ronald Barthes' semiotics. The
memes being researched are the ones mentioning public officials, which contains critics,
and also popular within a certain period of time. The analysis discussion is then
strengthened by Barthes' concepts of meme and myth. The findings shows that mass
media is no longer considered capable of expressing social criticism, therefore the society
then uses memes as an alternative media to express their critics. Other findings suggest
that myths within memes strengthens the image of public officials in the minds of society.
The text selection and placement inside memes are a result of framings that are done by
certain parties in their effort to express critics."
2016
S65225
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alya Naziihah
Analisis implementasi keterbukaan informasi publik pada website Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya = Analysis of public information disclosure implementation on government agency in State Treasury Service Office (KPPN) of Tasikmalaya's website
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Instansi Pemerintah pada website Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tasikmalaya. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya melakukan keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah yang sekarang ini sudah didukung dengan adanya perkembangan teknologi, lebih khususnya website. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian keterbukaan informasi puublik oleh KPPN Tasikmalaya melalui website.
Penelitian ini menjelaskan bagaimana beberapa pasal pada UU No. 14 Tahun 2008 atau Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan oleh KPPN Tasikmalaya, yaitu aturan mengenai informasi yang wajib disampaikan oleh Badan Publik dan informasi yang disediakan secara berkala.
This research aims to acknowledge the Implementation of Public Information Disclosure on Government Agencies in State Treasury Service Office KPPN of Tasikmalaya rsquo s Website. There is also a background to this research is the importance of doing public information disclosure by government agencies which now is supported with the existence of technological development, more spesific in website. The question in this research is how to implement the disclosure of public information by KPPN Tasikmalaya through website.
This research explains how some articles in Act number 14 year 2008 or Act of Public Information Disclosure UU KIP about the disclosure of public information which implemented by KPPN Tasikmalaya, which is the rule regarding information that shall be informed by Public Agency and information which is provided on a regular basis."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Novita
Tata pemerintahan kota yang baik studi kasus mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di Kota Bekasi
"Berangkat dari pengalaman pada masa Orde Baru dimana pihak Eksekutif Iebih dominan dari pihak Legislatif sehingga mekanisme kontrol tidak berperan dengan baik, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah agar DPRD/Legislatif setempat sebagai perwakilan dari rakyat dapat mengawasi langsung serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara langsung dan sebaik-baiknya sehingga proses otonomi daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mulai Januari 2001 beserta aturan pelaksanaannya, maka pada satu sisi menumbuhkan harapan terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Namun pada sisi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata muncul berbagai sikap dan perilaku politik berupa kebijakan, aturan main, permainan politik dan tindakan lainnya yang justru menghambat pencapaian kehendak undang-undang tersebut.
"Good Urban Governance" atau Tata Pemerintahan Kota Yang Baik telah menjadi tema pembangunan di kota-kota seluruh dunia Good Urban Governance meliputi sinergi dari tiga pihak yaitu: state (negara/pemerintah), civil society (masyarakat madani) dan private sector (swasta). Good governance harus berlandaskan partisipasi, transparansi dan akuntable baik secara politis, ekonomi dan sosial dan mengakomodir kepentingan semua pihak. Secara garis besar Good Urban Governance sangat tergantung kepada politik lokal yaitu sistem politik demokratis yang bekerja di tingkat daerah. Ada 5 institusi politik lokal tersebut yaitu; pada lingkungan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD; pada lingkungan kemasyarakatan adalah partai politik dan LSM; serta media massa yang memainkan peran sebagai komunikator untuk kedua tataran institusi politik tersebut sekaligus sebagai alat kontrol atas mereka. Pengorganisasian keberadaan institusi-institusi politik tersebut yang bekerjasama diantara mereka maka kemampuan politik lokal dapat dimengerti sebagai kesanggupan institusi politik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan melakukan langkah-langkah efektif yang kontinyu demi tercapainya tujuan bersama mereka. Dalam kaitannya dengan hal itu, institusi politik lokal harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat kelembagaan agar dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik lokal.
Berdasarkan versi UNDP maka ciri-ciri Good Urban Governance adalah; adanya unsur partisipasi adanya unsur supremasi hukum ' transparansi,Cepat tanggap/reaktif. Membangun konsensus, Kesetaraan , Efektif dan efesien dan memiliki visi strategis serta memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Dengan mekanisme "Good Urban Governance" diharapkan seluruh stake-holder pembangunan dapat terlibat dari awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan sebagai deskriftif analitis. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2001 sampai dengan Januari 2002.
Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran penelitian, maka diketahui bahwa sebenarnya penerapan Good Governance di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, sehingga tidak tercipta mekanisme yang sinergis serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut disebabkan: Tidak adanya sosialisasi, Banyaknya tuntutan dari konstituen, Masih adanya fraksi, Tidak adanya idiologi partai yang jelas, serta Be/um tegaknya the rule of law di Kota Bekasi. Dengan demikian maka banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di lain pihak eksekutif yang sudah tergolong mapan dalam menjalankan pemerintahan dianggap masih mempertahankan status quonya oleh pihak legislatif. Kalaupun terjadi mekanisme hubungan antara legislatif dan eksekutif, maka mekanisme tersebut hanya sekedar menerapkan mekanisme persaudaraan atau kolusi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berlandaskan pada aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11440
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Oktoria
Pelaksanaan tindakan administrasi oleh pejabat pemerintahan yang berakibat pada hukum lainnya = The implementation of administrative actions by government officials that impact other laws
"ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.
ABSTRACT
This thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iqbal Mustika Jaya
Analisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian = Analysis of the policy implementation of public information disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs
"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan data kualitatif.
Kesimpulan penelitian yaitu implementasi kebijakan KIP berjalan kurang baik pada tahap operasional, dimana kebijakan tidak dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada prosedur operational standar pelayanan informasi publik; serta faktor penghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang kurang efektif antarpihak yang terlibat, disposisi yang kurang, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil.
Tindakan yang disarankan adalah penetapan prosedur operasional standar, pelaksanaan uji konsekuensi atas penetapan jenis informasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terampil, serta perubahan struktur organisasi.
This thesis focus on the implementation of the policy of public disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs. Using the theory proposed by Edward III, this thesis analyzed the implementation of public disclosure policy compared to how should the policy implemented, then identify its constraint. It uses post-positivism approach supported by qualitative data.
The research concludes that: implementation of public disclosure policy did not run well at the operational level, where the policy did not executed based on the regulation, and there is no standard operating procedures, and also there are several factors that hinder the successful implementation: lack of effective communication, disposition, and skilled human resources.
Based on this conclusion, it was suggested to establish the standard operating procedures, test of consequence for classified information, improving capacity for skilled human resources, as well as changing the organizational structure of the Ministry."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41830
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harriswara Akeda
Implementasi undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan = Implementation of law no 14 year 2008 regarding public information disclosure at the centre for information and public relations of the ministry of education and culture
"Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pemerintah. maka dari itu Disusunlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis Implementasi kebijakan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui Observasi dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, yaitu mekanisme pelayanan informasi publik yang belum maksimal, serta sumber daya yang belum memadai.
Information has become a basic necessity for the community and the government. therefore drafted Law on Public Information Disclousure. The law requires all government agencies to provide public information services. This study analyzes the implementation of policies regarding the Law on Public Information of the Ministry of Education and Culture using a qualitative approach and data collection through observation and interview.
The results showed that the Ministry of Education and Culture has implemented a Law on Public Information Disclousure in accordance with applicable implementing regulations. However, in practice there are still shortcomings, namely a public information service mechanism that is not maximized, and inadequate resources."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>