Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karena buku ini berkategori umum maka siapa saja dapat membacanya. Namun biasanya buku ini banyak dicari dan dibaca oleh kalangan remaja hingga orang dewasa.Orang Asli Papua (OAP) menurut Undang-Undang Otonomi khusus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari berbagai suku-suku asli di Pulau Papua dan/atau yang diterima serta diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua. Sebutan Orang Asli Papua melekat dengan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menggambarkan jati diri orang asli Papua itu sendiri termasuk dalam kontestasi pengelolaan sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Dalam hal ini, termasuk dua provinsi di Indonesia yakni provinsi Papua dan Papua Barat.SinopsisBuku ini menyajikan data dan informasi tentang kondisi dan perubahan sosial demografi OAP di Provinsi Papua Barat. Sebagai lokasi kajian yang lebih mendalam adalah dua kabupaten, yaitu:(1) di Kabupaten Sorong yang merupakan daerah tujuan migrasi sehingga proporsi OAP kecil,(2) Kabupaten Tambrauw yang penduduknya didominasi oleh OAP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif."

"Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan janji negara yang harus dipenuhi. Setiap anak memiliki haka untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Mendapatkan layanan pendidikan merupakan hak yang paling asasi dan harus dipenuhi oleh negara. Salah satu hal yang menyebabkan tertinggalnya Orang Asli Papua (OAP) di berbagai bidang kehidupan adalah kurang diperhatikannya layanana pendidikan bagi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan mereka semakin termajinalkan di tanahnya sendiri.Buku ini menyajikan dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama, persoalan struktural yang terkait dengan regulasi, tata kelola kelembagaan, anggaran, dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya Orang Asli Papua (OAP). Kedua, tantangan sosial kultural meliputi identitas budaya yang beragam; pemenuhan hak yang terkendala oleh situasi geografis; keterbatasan anak-anak untuk belajar; dan pendidikan bagi OAP yang tidak relevan karena tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal, dan pengembangan diri. Terhadap kondisi tersebut, buku ini merekomendasikan desai pendidikan dan peta jalan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya OAP untuk memperbaiki kualitas pendidikaan di Tanah Papua."

"Keadaan sosial, ekonomi dan demografi merupakan tolak ukur kualitas rumah tangga. Karena keadaan tersebut erat kaitannya dengan ketahanan pangan, keadaan gizi, pendidikan dan kesehatan rumah tangga. Bayi berat lahir rendah (BBLR) merupakan tolak ukur yang sering digunakan dalam berbagai penelitian untuk menemukan hubungannya dengan banyak masalah kesehatan dan gizi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kejadian BBLR, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi faktor biologi dan lingkungan. Faktor tersebut berpengaruh melalui mekanisme yang bersifat langsung dan tidak langsung. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana faktor sosial, ekonomi dan demografi rumah tangga mempengarubi BBLR. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah responden sebanyak 1694. Lokasi penelitian di dua kecamatan (Sliyeg dan Gabus Wetan), Kabupaten Indramayu. Pengolahan data dilakukan dengan sofware SPSS. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial dengan membuat model regresi logistik. Faktor sosial, ekonomi dan demografi rumah tangga dalam penelitian ini adalah variabel pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan barang dan alat transportasi, pekerjaan, umur dan jumlah kehamilan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap bayi berat lahir rendah adalah faktor antara yang terdiri dan variabel pertambahan berat badan saat hamil, pemeriksaan ANC dan keterpaparan asap rokok. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah berat bayi saat lahir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi dan demografi rumah tangga tidak berpengaruh langsung terhadap BBLR. Melalui mekanisme biologis dan perilaku faktor tersebut mempunyai hubungan dengan variabel antara dalam mempengaruhi kejadian BBLR. Mekanisme biologis yang dimaksud adalah kejadian BBLR dipengaruhi oleh faktor pertambahan berat badan ibu saat hamil, sementara variabel tersebut erat kaitannya dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi rumah tangga. Mekanisme hubungan perilaku mempengaruhi terjadinya BBLR melalui keterpaparan ibu terhadap asap rokok. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa sosial, ekonomi dan demografi rumah tangga mempunyai pengaruh terhadap variabel keterpaparan terhadap asap rokok. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menjadi pembuktian atas kejadian BBLR dan sekaligus menjadi alat rekonfirmasi hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang pola hubungan sosial, ekonomi dan demografi rumah tangga melalui variabel antara dalam mempengaruhi BBLR. "

"Perubahan demografi dan cepatnya modernisasi yang mengakibatkan tergusurnya penduduk asli Papua telah memicu antipati serta tuntutan untuk merdeka. Para pendatang dengan pendidikan yang lebih baik mendominasi pasar ekonomi dan dalam prosesnya menyisihkan penduduk lokal dari keuntungan ekonomi dan kesejahteraan. Perpindahan penduduk dalam skala besar yang disebut ?program transmigrasi? ke Papua juga mendorong timbulnya perasaan identitas yang terenggut diantara penduduk asli. Seluruh proses tersebut membangun persepsi bersama bahwa mereka menghadapi pemusnahan ras, atau paling tidak ancaman serius atas kelangsungan demografi dan budaya mereka. Di sisi lain, diprediksikan bahwa kebijakan penurunan tingkat kelahiran akan membawa kesempatanbagi Indonesia mengalami ?bonus demografi? pada tahun 2020-an. Esai ini akan fokus ke Papua karena kompleksitas masalahnya di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan serta kesehatan yang timbul seiring perubahan demografi. Memanfaatkan data sekunder dari Sensus Penduduk terakhir pada tahun 2010 yang diolah dengan program Stata, esai ini menggunakan metode komparasi untuk mengetahui perbandingan komposisi demografi di Papua dan menganalisa secara deskriptif sumber-sumber data terkait. Sebagai simpulan,memang terdapat ketimpangan dalam komposisi demografi masyarakat Papua yang dapat menghambat kesempatan menikmati bonus demografi 2020. Esai ini menyarankan agar pemerintah merevitalisasi program keluarga berencana yang fokus kepada partisipasi perempuan untuk mencapai rasio 2,1 kelahiran per perempuan. Pemerintah juga hendaknya membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat asli Papua ke pelayanan dasar seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan."

"ABSTRAKDisertasi ini merupakan studi tentang peran organisasi Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan salah satu kebijakan afirmasi, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pembahasan terutama difokuskan pada perjuangan Barisan Merah Putih terhadap kuota tambahan satu perempat anggota DPR-Papua bagi orang asli Papua pada pemilu 2009 dan 2014. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: 1 kepentingan Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua; 2 strategi Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua, baik pada pemilu 2009 maupun pemilu 2014; 3 faktor-faktor yang menyebabkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua sulit direalisasikan.Teori utama yang digunakan sebagai kerangka analisis adalah: teori kelompok kepentingan dari Gabriel A. Almond, Janda, Berry dan Golman. Teori negara korporatis dari Malloy dan Anna Batta serta teori negara neopatrimonial dari James C. Scot. Sedangkan teori pendukung adalah: 1 teori hubungan pusat ndash;daerah desentralisasi dari Brian C. Smith; 2 teori etnisitas dari Dwight Vick, Max Weber dan Fredik Barth; 3 teori konflik politik dari Maswadi Rauf.Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam in-depth interview kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen.Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1 peran organisasi BMP, dilatarbelakangi oleh kepentingan: masyarakat adat Papua, kepentingan negara, dan kekuasaan. 2 lobi lobby , menjadi cara utama yang digunakan BMP; 3 hambatan direalisasikan kursi afirmasi ini, disebabkan rendahnya political will dari elit politik serta adanya pro-kontra antara aktor.Temuan studi ini, menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan BMP Papua tidak semata mempengaruhi keputusan politik, tapi juga ingin memperoleh kekuasaan. Di sisi lain, dalam mempengaruhi direalisasinya kursi afirmasi ini, BMP Papua cukup menghindari tindakan mobilisasi massa dan kekerasan.Implikasi dari teori utama, yaitu: teori kelompok kepentingan yang menjelaskan, bahwa kelompok kepentingan, hanya mempengaruhi kebijakan politik tanpa berkehendak memperoleh jabatan politik, perlu dilihat kembali, sebab studi ini menemukan bahwa BMP selaku kelompok kepentingan memiliki tendensi kuat untuk berkuasa. Sedangkan teori negara korporatis dan neopatrimonial, meskipun lebih tepat menjelaskan politik di negara otoriter, namun dalam kasus tertentu, bagi negara demokrasi, teori ini masih relevan digunakan sebagai kerangka analisis.

---

ABSTRACTThis dissertation is a study on the organizational role of Barisan Merah Putih BMP in defending one of the affirmative policies that is mandated in the Special Autonomy Law in Papua. Accentuated in this study is BMP rsquo s fight for theaddition of one fourth of the indigenous Papuans rsquo quota, or number of seats, in the legislative body during the 2009 and 2014 elections. This research discusses three important matters 1 the role of BMP in defending the quota for indigenous Papuans in the legislative body 2 BMP rsquo s strategy in defending the quota during both the 2009 and 2014 elections and 3 the factors that causedthe addition of one fourth of the indigenous Papuans difficult to be realized. The main theories that are used as the analytical framework of this dissertation are the theory of advocacy groups by Gabriel A. Almond, Janda, Berry dan Golman, the theory of corporate state by Malloy and Anna Batta, and the theory of state neopatrimonialism by James C. Scott. In addition, the theory of decentralization by Brian C. Smith, the theory of ethnicity by Dwight Vick, Max Weber, and Fredik Barth, as well as the theory of political conflict by MaswadiRauf are used as the supporting theories. This research uses a qualitative approach and case study. The primary data is collected through in depth interviews with several sources, while the secondary data is attained through various literary sources and documents. The result of this research leads to three conclusions. First, the organizational role of BMP is based on the interest of the indigenous people of Papua, the state, and power. Second, lobbying became BMP rsquo s main strategy. Third, low political will of the political elite and pro contra between the actors results in the obstacle to realize the addition of the indigenous people rsquo s number of seats in the People rsquo s Representative Council. The principal findings of this research show that BMP rsquo s fight for Papua is not only for the purpose of gaining a voice in political decisions, but also for the purpose of gaining power. On the other hand, BMP avoids mass mobilization and conflict in its fight for the addition of the number of seats. The theoretical implication of the main theory, which is the theory of advocacy groups that explains advocacy groups only influence political policies without the desire to gain political standing, while BMP has a tendency to gain authority and power. The theory of corporate state and the theory of state neopatrimonialism as supporting theories, explains the political in authoritarian countries, but in this case, in democratic countries. This theory is still relevant to be used as an analytical framework for this dissertation. "

"Tujuan umum studi ialah mendeskripsikan strategi Muslim Papua pada posisinya yang tersubordinat untuk memperoleh pengakuan akan identitas budayanya pada masa Otsus. Ruang lingkup studi memfokuskan pada arena politik identitas yang mencakup Muslim Papua, Muslim pendatang, dan Kristen Papua. Identitas dalam studi ini dilihat dengan perspektif teoritik Bourdieu bahwa identitas merupakan objektivikasi representasi mental melalui praksis-praksis pelaku sosial dan subjektivikasi penanda-penanda objektif melalui strategi manipulasi simbolik. Konstruksi identitas dilakukan melalui pertarungan kekuasaan dan simbolik antara pelaku-pelaku sosial. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pembentukan Majelis Muslim Papua (MMP) tahun 2007. Kesimpulan studi adalah bahwa strategi Muslim Papua untuk mendapatkan pengakuan akan identitas budayanya dilakukan dengan merumuskan jati dirinya secara fleksibel, yaitu memadukan antara ke-Islam-an dan e-Papua-an, mengkontestasikan identitas budayanya dengan Muslim pendatang dan Kristen Papua dalam arena politik identitas. Studi ini juga penunjukkan bahwa identitas budaya, seperti etnik dan agama, tidak hanya berfungsi sebagai penanda objektif, tetapi juga kekuasaan simbolik. Identitas tersebut dikonstruksi, dikontestasikan, dan digunakan sebagai instrumen politik. Implikasinya, konstruksi identitas diperlukan untuk melegitimasi relasi dominasi dalam ranah kekuasaan objektif. Namun, dalam pengalaman kehidupan sehari-hari orang awam, identitas budaya ini hanya berfungsi sebagai penanda. Pembentukan Majelis Muslim Papua menunjukkan upaya merepresentasikan ke-Islam-an ke dalam ke-Papua-an. Ke-Indonesia-an bagi Muslim Papua, merupakan upaya membangun identitas ke- Papua-an yang sejati sekaligus membangun ke-Islam-an yang moderat, inklusif, dan toleran.

---

This research is addressed to describe the strategy of Moslem Papua within subordinated position, to get recognition for its cultural identity in the period of Special Autonomy. Scope of study focuses on the field of identity politics, involving: Moslem Papua, Moslem migrant, and Christian Papua. The cultural identity is defined according to Bourdieu theoretical framework, i.e. object of mental representations through social practices, of objectified representations, and internalizing of objective identity markers through symbolic manipulation strategy. It is resulted from symbolic and power contestation among agents in a specific field. The study is undertaken by qualitative approach, using case study of establishment of Moslem Papua Assembly in 2007. The conclusion of this study is the strategy of Moslem Papua to get recognition for their cultural identity is undertaken by construction of its identity fluidly, i.e. acculturation between Islam-ness and Papua-ness, contestation with Papua Moslem migrant and Christian Papua in the field of identity politics. The fact of this finding is that cultural identities, such as ethnic and religion, do not only function as sign but symbolic power as well. So, these identities are constructed, contested, and used as political instrument by identity maker. It implicates that identity formation is needed to legitimate a relation of domination in the field of objective power. Nevertheless, in experience of everyday life of the common in Papua, cultural identities function as sign. The establishment of Moslem Papua Assembly constitutes as action to represent Islam-ness into Papua-ness. Meanwhile, Indonesia-ness for Moslem Papua is understood as developing truly Papua-ness together with moderate Islamic principals."