Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang pembangunan irigasi Widas dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat Kabupaten Nganjuk tahun 1978-2010. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong pembangunan irigasi Widas, proses konstruksi dan pengaruh pembangunan irigasi Widas terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan setempat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah yang dikonsepsikan oleh Kuntowijoyo, dengan tahapan pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sungai Widas memiliki manfaat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat khususnya sektor pertanian, namun keberadaannya sering menghadirkan bencana banjir, yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Nganjuk. Pembangunan irigasi Widas merupakan program yang dirancang untuk memberikan manfaat ganda, yakni pengendalian banjir Sungai Widas dan promosi produksi pertanian di kawasan Nganjuk. Pembangunan irigasi Widas berhasil meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki ekonomi masyarakat dengan terbukanya peluang melakukan perubahan pola tanam dan budi daya ikan air tawar, namun proyek ini belum mampu membebaskan masyarakat Nganjuk dari bencana banjir karena terganggunya tata hidrologis akibat kerusakan hutan di kawasan hulu Sungai Widas."

"Penelitian ini ingin memperoleh gambaran mengenai peman£aatan organisasi tradional dan aturan-aturannya dalam pembangunan kelembagaan irigasi sawah. Studi ini merupakan studi kasus pada kelompok tani sawah di kecamatan Wamena. Dan melihat mengapa jaringan irigasi yang dibangum dengan sangat baik oleh pemerintah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan apakah organisasi lokal dan aturan-aturannya dapat bermanfaat dalam pembangunan irigasi serta apakah dapat terjadi perpaduan antara pranata lama dan pranata baru.Dengan melihat bagaimana petani dapat memanfaatkan organisasi lokal dan aturan-aturan yang ada di dalamnya untuk membentuk suatu kelompok tarsi sawah, dan bagaimana mereka dapat memadukan pranata mereka yang lama dengan pranata yang baru sehingga dapat membentuk kelembagaan irigasi sawah sebagai suatu pranata yang baru. Untuk menganalisa masalah ini penulis menggunakan konsep Institution, yang dikembangkan oleh Ostrom (1992). Dengan konsep ini penulis menganalisa mengapa beberapa institusi atau pranata yang ditentukan untuk penyediaan dan penggunaan air irigasi tidak berjalan sehingga pembangunan proyek irigasi tidak sustainable. Dan melalui konsep ini penulis juga akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pranata "pengelolaan air" komunitas suku Dani. Disini Ostrom mengemukakan bahwa pembangunan irigasi dapat suistainable apabila terjadi crafting institution Melalui crafting institution penulis juga melihat apakah ada perubahan pranata dalam hal ini terjadi rekayasa atau perpaduan antara pranata lokai dan pranata irigasi sawah.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, disini data yang dikumpulkan bersifat umum dan dijadikan dasar serta pendukung bagi wawancara mendalam. wawancara mendalam disini mencakup pengetahuan komunitas lokal mengenai pengelolaan sumberdaya air, lebih difokuskan pada pengelolaan air dalam kebun ubi jalar dan sawah (aturanaturan yang digunakan, organisasi kelompok tani dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan) serta rekayasa (ketrampilan) kelompok tani dalam pengembangan kelompoknya.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa, pembangunan irigasi di lembah Balim belum dapat dimanfnatkan dengan baik oleh komunitas suku Dani karena belum terjadi crafting institution. Dimaksudkan di sini dengan pembangunan irigasi tidak dimanfaatkan dengan baik karena belum terjadi crafting adalah, proses ini dapat terjadi apabila ada keterbukaan diantara kedua belah pihak (masyarakat dan pernerintah) namun yang terjadi pemerintah menyediakan fasilitas irigasi dan memberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan. Masyarakat berusaha sendiri dengan memanfaatkan pranata lokal terutama pranata pengelolaan air dalam kebun ubi jalar yang sangat berbeda dengan pengelolaan air dalam irigasi mengairi sawah. Pemerintah belum menciptakan semacam kondisi yang membuat ada keterpaduan pranata antara aturan aturan lokal yang dimiliki masyarakat dan aturan formal yang ada dan jika hal ini terjadi maka pembangunan irigasi dapat dimanfaatkan dengan baik."

"Penelitian ini membandingkan antara praktik pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan model Dharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, dan di Hulu Langat, Malaysia. Oleh karena analisis perbandingan menuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antarobyek, maka ketiga lokasi mencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidak mempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yang seharusnya secara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan dengan Kabupaten/Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia. Pendekatan verstehen menjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Di samping itu, berbagai key informan diperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga praktik bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengarah ke dalam praktik desentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenuhnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengan karakter masing-masing. Praktik desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasi territorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktikkan meskipun wacana akademik dan potensi serta kebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatan mikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi pada umumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpaku pada desentralisasi teritorial semata. Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalam kerangka peningkatan kinerja pertanian dan pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanya regime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar lebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasi fungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda.

---

This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency of Jembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at National and State Level. Although the two countries differed in governmental arrangements, the locus used in this research experienced the same level of governments. Verstehen has been as a general framework of this research approach. Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods and analyzed with multilevel tools. This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia were not established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysia which is fully centralized through deconcentration. Only the teritorial decentralization is the basic of tertiary irrigation management in Indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation management both in Indonesia and Malaysia. Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at the grassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in the irrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept of functional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920."

"A research of river water quality for irrigation purposes was conducted in West Java-Indonesia. Water samples from seven rivers and fourteen locations were taken and analyzed in the field and laboratory."

"Irigasi mempunyai peran vital, karena berfungsi sebagai penyediaan air untuk lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Untuk merancang saluran irigasi, perencanaan yang matang sangat diperlukan supaya tujuan pembuatan saluran tercapai. Namun di lain pihak, pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja. Peraturan dan ketentuan tentang pembiayaan K3 yang ada di Indonesia belum diatur secara jelas dan terukur. Peraturan yang ada mengenai pembiayaan K3 diatur di tiga peraturan yaitu, Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2015, Surat Edaran Menteri PUPR No. 66 Tahun 2015, Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 serta yang terakhir Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019. Menurut Cooper dan Kaplan (1992), perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang berpotensi bahaya pada pekerjaan irigasi, pembuatan safety plan dengan menggunakan standar WBS berbasis risiko, dan hasil dari peneltian ini dapat membuat analisa struktur biaya K3 untuk pekerjaan irigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data Primer diperoleh dengan melakukan survey kepada para pakar dan responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa jatuh dari ketinggian merupakan potensi bahaya dengan nilai risiko tertinggi pada proyek Saluran/Irigasi. Pengendalian yang dilakukan dengan pengendalian administratif, penggunaan APD serta APK dengan Komponen Biaya K3 Umum dan Khusus. Dari hasil perhitungan biaya K3 berbasis WBS pada 2 proyek, diperoleh rata-rata sebesar 0.862% dimana persentase tersebut masih sesuai dengan kebijakan beberapa BUMN Konstruksi.

---

Irrigation have a vital role, because serves the provision of water for agricultural, plantation and fisheries lands. To design irrigation channels, careful planning is needed so that the goal of making the channel is achieved. But on the other hand, the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. Referring to the data from the Social Services Provider Agency (BPJS), nationally the number of work accident accidents in the construction sector was recorded as the national sector with the highest number of occupational accidents. The regulations and provisions regarding HSE financing in Indonesia have not been clearly and measurably regulated. Existing regulations regarding HSE financing are regulated in three regulations, namely, Ministerial Regulation No. 31 of 2015, Circular of the Minister of Public Works and Public Housing No. 66 of 2015, the Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 28 of 2016, and the last in Circular of the Minister of Public Works and Public Housing No. 11 of 2019. According to Cooper and Kaplan (1992), Activity-Based Costing (ABC) has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. This study aims to identify any risks that are potentially hazardous in irrigation work, making a safety plan using risk-based WBS standards, and the results of this research can make Analysis cost of safety for irrigation works. This research uses a qualitative approach and descriptive analysis. Primary data is obtained by conducting surveys of experts and respondents. Based on the results of the study it was found that falling from a height is a potential hazard with the highest risk value in the Irrigation/Channel project. Controlling proceed by administrative controls, the use of PPE as well as GER with General and Special OSH Cost Components. From the results of WBS-based OSH cost calculations on 2 projects, an average of 0.862% was obtained where the percentage is still in accordance with the policies of several Construction SOEs."

"ABSTRAKDaerah Bekasi pusat pertanian tanaman pangan dan industri di Jawa Barat. Akan tetapi peran pertanian akan terganggu oleh kehadiran industri, yang mengakibatkan keseimbangan air untuk lahan terganggu. Oleh karena itu, faktor dampak industri yang berakibat pada kualitas irigasi akan diteliti, untuk dikelola bagi pertanian.Dalam rangka tersebut, pokok penelitian meliputi a) debit dan kualitas air sebagai variabel kualitas irigasi, kebutuhan air dan air limbah sebagai variabel dampak industri, serta dampak kualitas irigasi pada lahan sawah dan produksi sebagai variabel produktivitas lahan, b) korelasi antara kebutuhan air dan air limbah industri dengan kualitas irigasi, c) korelasi antara kualitas irigasi dengan pemberian air untuk lahan. Sehubungan dengan korelasi antara variabel diatas, dirumuskan dua hipotesis sebagai berikut :1) Penurunan debit air dari sistem irigasi ada korelasinya dengan pemasokan air irigasi untuk industri, jika air limbahnya dibuang ke sistem drainasi.2) Penurunan pemberian air untuk lahan tidak ada korelasinya dengan penurunan debit air irigasi dari sistem irigasi, jika kebutuhan air untuk industri dipenuhi dari air tanah.Dengan menggunakan data perkembangan industri, kualitas irigasi dan produktivitas lahan pada MT Gadu dalam kurun waktu 9 tahun (thn 1983-1991), diduga ada korelasi antara kebutuhanair dan air limbah industri dengan perubahan kualitas irigasi. Indikasinya, intensitas tanam 65,5 persen (38.313 ha), produktivitasnya 6,68 ton/ha, pemberian airnya 12,685 m3/det, lahan kurang air 17,2 persen karena debit air irigasi menurun 0,21 persen dari 44.940 m3/det, akibat air limbah industri 56,8 persen dari pemasokan airnya (0,167 m'}/det) dibuang ke sistem drainasi. Kualitas air irigasi khususnya S Bekasi meningkat sebagai dampak Prokasih. Data diungkapkan secara deskriptif dari hasil registrasi instansi terkait.Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan sampel air 10 titik sampling termasuk 2 titik sampling limbah industri, 25 unit industri untuk pemasokan airnya dan 21 responden untuk produktivitas lahan (metoda cluster). Pengujian hipotesis dengan analisis statistik, menggunakan variabel kebutuhan air dan air limbah industri, debit air irigasi dan pemberian air untuk lahan.Hasil analisis data memperlihatkan, 1) Dampak industri pada kualitas irigasi, adalah sebagai akibat pemasokan air untuk industri tersebut dari sistem irigasi yang lebih besar dari air limbah yang dialirkan ke sistem tersebut, sehingga debit air irigasi menurun (0,21 persen) dan kualitas air S Bekasi menurun (2,6 persen) (non significant); 2) Dampak kualitas irigasi pada produktivitas lahan, sebagai akibat penurunan debit air irigasi (1,51 persen) hingga pemberian air untuk lahan menurun (significant). Akibatnya, lahan kurang air (27,9 persen) dan produktivitas lahan menurun (12,3 persen).Air limbah sebagai faktor dampak industri diharapkan dapat dimanfaatkan lagi dan diprioritaskan untuk dikelola dengan baik agar memenuhi sebagai air irigasi namum pelaksanaannya relatif sulit. Dampak lebih jauh swasembada pangan dan kebutuhan air wilayah Barat akan terganggu, karena peruntukan air untuk industri meningkat menjadi 5,2 m3/det. Diversifikasi tanaman tahunan hemat air berpeluang, untuk mempertahankan kualitas irigasi dan swasembada pangan, tetapi timbal tantangan karena produknya berbeda dengan beras.Kesimpulan yang diberikan, akibat air limbah industri yang cenderung dibuang ke sistem drainase adalah terjadinya penurunan kualitas irigasi (debit dan kualitas airnya). Akibatnya pemberian air untuk lahan menurun, swasembada pangan dan kebutuhan air wilayah Barat terganggu. Diversifikasi tanaman tahunan hemat air berpeluang, untuk mengatasi masalah kualitas irigasi dan swasembada pangan, hanya kualitasproduknya perlu disesuaikan agar setara dengan beras.

---

ABSTRACT

Bekasi region is the center of food crops agriculture and industry in West-Java. The agriculture role will be disturbed with the presence of industry and which is also important for the regional economy, due to the disturbance of the water balance for land plots. Therefore, the factor of the industry impact on the quality of irrigation will be surveyed, in order to be able to be managed for irrigation (agriculture).

In said frame, the priority of research shall cover : a) the discharge and quality of water as a variable of irrigation quality, the requirement of water and waste water as a variable industrial impact and the impact on the irrigation quality on rice fields and production as a variable of the land plot's productivity, b) the correlation between the requirement of water and industrial waste water with the irrigation quality, c) the correlation between the quality of irrigation with the discharge of water for land plots. In relation to the correlation between the variables above, two hypothesis are formulates as follows :

1) The declination of the water discharge of irrigation has its correlation with the supply of the water for the industry of the irrigation system, if its waste water to be disposed to the drainage system,

2) The decrease of the water supply for the land plots has no correlation with the decline of the irrigation water discharge of the irrigation system, if the need of water for the industry is fulfilled from ground water.

By using the industrial development data, the irrigation quality and land productivity at MT Gadu in the duration of 9 (nine) years (year 1983-1991), at is guessed that there is a correlation between the need of water and industrial waste water and the change of the irrigation quality.

Its indication comprises the intensity of planting 65.5 percent (38,313 ha), its productivity : 6.68 ton/ha, the discharge of its water : 12.685 m3/sec, land plots with insufficient water : 17.2 percent as the irrigation water discharge decreases with 0.21 percent of 44.940 m3/sec, consequence of industrial waste water : 56.8 percent of itswater supply (0.167 m3/sec) is disposed to the drainage system. The quality of the irrigation water particularly Bekasi river increases as the impact of Prokasih (Clean River Program). The data are revealed descriptively based on the results of registration of linked government agencies.

The collection of data shall be conducted with the sampling of 10 points of water samplings including the 2 points of industrial waste samplings, 25 industrial units for the supply of its water and 21 respondents for the land productivity (cluster method). The testing of the hypothesis with the statistic analysis, uses variables on the requirement of water and industrial waste water, irrigation water discharge and the discharge of water for the land plots.

The results on analysis of data shows, 1) The industrial impact on the irrigation quality is as the consequence of the water supply for said industry of the irrigation system which is larger than a waste water which is discharged to said system, so that the irrigation water discharge -decreases of (0.21 percent) and the quality of the water of Bekasi River declines (2.6 percent) (non significant) ; 2) The impact of the quality of irrigation on the productivity of land plots, as the consequence of the decrease of the water discharge of irrigation (1.51 percent) so that the discharge of water for land plots declines (significant). The consequence thereof is that the land plots with insufficient water (27.9 percent) and the productivity of land plots decreases (12.3 percent).

Waste water as the factor of industrial impact is expected to be able to be made use of and priority is given to be managed well in order to fulfill the purpose as irrigation water butits implementation is relatively difficult. The further impact of self-supporting food and the need of water for the Western territory will be disturbed, because of the allocation of water for industry increases to 5.2 m3/sec. The diversification of annual plants which do not require much water shall have the opportunity to maintain the irrigation quality and self-supporting on food, but challenge will arise as its production differs from rice.

The conclusion given, that the consequence of industrial waste water which has the tendency to be discharged into the drainage system shall be the decrease of the quality of irrigation (its water discharge and quality). The consequence thereof is that the discharge of water for land plots decreases, the self-supporting of food and the need of water for the Western territory becomes disturbed. The diversification of annual plants which do not need much water shall have the opportunity to overcome the problem of the quality of irrigation and the self-supporting of food, only the quality of its production should be adjusted in order that it is equal to rice."

"The Indonesia national rice production become critical because there have decreased in rice production significantly. The cause of decreasing of rice production, among of them is the decreasing of productivof rice field...."

"The authority of irrigation management in Indonesia has been changed since the launching of the government regulation, No.. 20/2006. Irrigation mamanagement was also challanged by the more complex changes from outside of irrigation systems...."