Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Salah satu kegiatan preventif yang dilakukan di Puskesmas yaitu Vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo mengadakan vaksin rutin yang dilakukan sebagaimana bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil analisa situasi program imunisasi rutin menunjukkan masih adanya disparitas cakupan imunisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, dimana jumlah anak-anak yang belum/tidak lengkap status imunisasinya masih banyak. Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi Program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Berrdasarkan data yang paling banyak digunakan dalam periode Januari-Maret 2023 pada Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo yaitu Vaksin IPV. Untuk data yang memenuhi target berdasarkan grafik yaitu Vaksin BCG, IPV, dan TD. Sedangkan data yang belum memenuhi target yaitu DPT, MR, DT, PCV, HB0, dan OPV. Maka dapat disimpulkan bahwa target vaksin rutin belum sepenuhnya terpenuhi.

---

Community Health Center, Puskesmas is a health service facility that organizes public health efforts and first-level individual health efforts, by prioritizing promotive and preventive efforts, to achieve public health status. One of the preventive activities carried out at the Puskesmas is vaccination to increase immunity. Pasar Rebo Sub-district Health Center conducts routine vaccines as part of public health services. This is based on the results of the situation analysis of the routine immunization program which shows that there are still disparities in immunization coverage at the district, sub-district and village levels, where the number of children with incomplete immunization status is still large. Based on the type of implementation, immunization is grouped into Program Immunization and Optional Immunization. Program Immunization is an immunization that is required for someone as part of the community in order to protect the person concerned and the surrounding community from diseases that can be prevented by immunization. Program immunization consists of routine immunization, additional immunization, and special immunization. Based on the data that was most widely used in the January-March 2023 period at the Pasar Rebo District Health Center, namely the IPV Vaccine. For data that meets the target based on the graph, namely BCG, IPV, and TD Vaccines. Meanwhile, data that have not met the target are DPT, MR, DT, PCV, HB0, and OPV. Then it can be concluded that the routine vaccine target has not been fully met."

"Tugas khusus ini membahas tentang kejadian mati listrik yang mengakibatkan rusaknya vaksin di Puskesmas Wilayah Matraman. Pengkajian ini menggunakan fishbone diagram untuk menganalisis permasalahan secara jelas dengan mencatat semua faktor yang mempengaruhi rusaknya vaksin akibat mati listrik di Puskesmas Wilayah Matraman. Prioritas akar permasalahan yang dikaji dari segi petugas puskesmas, yaitu tidak adanya pembagian tugas kepada security dalam penanganan rantai dingin ketika kondisi darurat. Dari segi produk, alur pengelolaan rantai dingin terpusat pada petugas farmasi. Dari segi produk dalam menunjang penanganan vaksin dalam kondisi kedaruratan, SOP yang berlaku tidak efektif diterapkan diluar jam kerja petugas farmasi. Dari lingkungan, fasilitas yang menunjang penyimpanan produk rantai dingin tidak diperiksa secara berkala dan adanya keterbatasan sistem pemantauan suhu dengan sensor untuk mendeteksi adanya penyimpangan suhu. Penyesuaian SOP penanganan rantai dingin diluar jam kerja perlu dilakukan terhadap SOP yang sebelumnya.

---

This work practice report discusses the electricity blackout incident which resulted the destruction of vaccines at Matraman Regional Health Center. This study uses a fishbone diagram to analyze the problem clearly by recording all the factors that influence vaccine damage due to power outages at the Matraman Regional Health Center. The priority root of the problem studied by community health center officers is the lack of division of duties among security in handling the cold chain during emergencies. In terms of products, the flow of cold chain management stops with pharmacy officers. In terms of products to support the handling of vaccines in emergency conditions, the applicable SOPs are not effective when applied outside the working hours of pharmacy staff. From the environment, facilities that support the storage of cold chain products are not checked regularly and there is a limited temperature monitoring system with sensors to detect temperature deviations. Adjustments to the SOP for cold chain handling outside working hours need to be made to the previous SOP."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman suatu produk farmasi diatur dalam CDOB. Sebuah PBF dalam menerapkan CDOB juga harus memiliki sistem manajemen yang baik yang ditunjang dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pendokumentasian yang baik. Data diambil berdasarkan dari SOP, observasi lapangan terkait proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman dan melakukan wawancara pada pihak yanng bertanggung jawab pada area tersebut. Pada pelaksanaan proses pengadaan penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman telah cukup sesuai dengan SOP yang diberlakukan oleh perusahaan, serta hal tersebut sesuai dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Pada proses penanganan produk vaksin, setiap personil telah memahami tanggung jawab dalam penanganannya serta memahami bagaimana cara menjaga mutu dari obat yang didistribusikan, salah satunya yaitu menjaga produk vaksin / CCP untuk disimpan pada suhu 2-8°C dengan disertakan termometer.

---

Pharmaceutical Wholesalers (PBF) in carrying out procurement, receipt, storage and delivery of pharmaceutical products are regulated in the CDOB. A PBF in implementing CDOB must also have a good management system which is supported by Standard Operating Procedures (SOP), competent human resources and a good documentation system. Data was taken based on SOPs, field observations related to the procurement, receiving, storage and delivery processes and conducting interviews with parties responsible for the area. The implementation of the procurement process for receiving, storing and shipping is in accordance with the SOPs implemented by the company, and this is in accordance with the guidelines for Good Medicine Distribution Methods (CDOB). In the process of handling vaccine products, each personnel understands the responsibilities in handling them and understands how to maintain the quality of the medicines distributed, one of which is keeping vaccine / CCP products stored at a temperature of 2-8°C with a thermometer included."

"Puskesmas Kecamatan Duren Sawit merupakan salah satu puskesmas di bawah naungan suku dinas kota Jakarta Timur yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.. Poliomyelitis adalah penyakit infeksi menular yang menyebabkan kelumpuhan syaraf disebabkan oleh polio virus, sebagian besar menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Polio hanya dapat dicegah dengan vaksin polio. Vaksin polio diberikan beberapa kali agar dapat melindungi seorang anak seumur hidup. Upaya promotif dan preventif penyakit polio dilakukan melalui media promosi kesehatan leaflet yang merupakan selebaran berisi informasi dan himbauan dengan gambar, warna, dan layout yang menarik. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dan wawancara. untuk mendapatkan data dan informasi dengan kata kunci poliomyelitis, vaksin polio, imunisasi melalui jurnal penelitian, e-book, website WHO, website Kemenkes RI, dan peraturan pemerintah. Wawancara dilakukan secara langsung kepada apoteker penanggung jawab vaksin Puskesmas Kecamatan Duren Sawit. Hasil data yang diperoleh kemudian didesain sedemikian rupa yang menarik hingga menjadi leaflet menggunakan aplikasi desain online Canva. Leaflet tersebut dicantumkan scan QR-code dan dicetak yang kemudian dipasang pada akrilik mudah dijangkau pembaca baik masyarakat maupun tenaga kesehatan lain.

---

Puskesmas Kecamatan Duren Sawit is one of the health centers under the auspices of the East Jakarta city service tribe which is a first-level health service facility organizing health maintenance efforts, health promotion (promotive), disease prevention (preventive), disease healing (curative), and health recovery (rehabilitative), which is carried out in a comprehensive, integrated and sustainable manner. Poliomyelitis is a contagious infectious disease that causes paralysis of the nerves caused by the polio virus, mostly affecting children under 5 years of age. Polio can only be prevented by the polio vaccine. The polio vaccine is given several times to protect a child for life. Promotive and preventive efforts of polio disease are carried out through leaflet health promotion media which is a leaflet containing information and appeals with attractive images, colors, and layouts. The methods used were literature studies and interviews to obtain data and information with the keywords poliomyelitis, polio vaccine, immunization through research journals, e-books, WHO website, Ministry of Health website, and government regulations. Interviews were conducted directly to the pharmacist in charge of the vaccine at the Puskesmas of Duren Sawit District. The results of the data obtained were then designed in an attractive way to become a leaflet using the Canva online design application. The leaflet includes a QR-code scan and is printed which is then mounted on acrylic easily accessible to readers, both the community and other health workers."

"Puskesmas merupakan suatu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Pelayanan kefarmasian di lingkungan Puskesmas mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan bahan media habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik mencakup salah satunya adalah pelayanan informasi obat (PIO). Kegiatan PIO berupa penyediaan dan pemberian informasi obat yang dilakukan oleh Apoteker baik kepada pasien maupun kepada tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional. PIO dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui suatu media yang dibuat untuk memudahkan penyampaian informasi. Pasien dengan penyakit kronis membutuhkan manajemen jangka panjang yang melibatkan kepatuhan pasien sehingga penyampaian informasi obat yang jelas harus diberikan agar pengobatan dapat dilakukan secara optimal dan hasil terapi yang diinginkan dapat tercapai. Salah satu penyakit kronis dengan angka kejadian paling banyak di Puskesmas adalah Diabetes Melitus Tipe2. Pasien dengan DM Tipe 2 membutuhkan kepatuhan minum obat yang baik sehingga penyampaian PIO harus dilakukan baik kepada pasien maupun kepada keluarga pasien untuk mencapai hasil terapi yang diinginkan. Leaflet merupakan salah satu media yang sering digunakan dalam penyampaian informasi. Dalam penyampaian PIO, leaflet baik digunakan karena dapat dibuat dengan tampilan yang menarik namun tetap jelas terbaca sehingga informasi dapat dengan mudah tersampaikan dengan jelas. Tugas khusus ini bertujuan untuk menyusun leaflet informasi mengenai aturan minum obat antidiabetes yang baik. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan observasi yang dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan persyaratan impelentasi. Hasil dari tugas khusus ini merupakan leaflet yang dipajang di depan instalasi farmasi Puskesmas untuk memudahkan pasien, tenaga kesehatan, maupun pengunjung Puskesmas lainnya untuk mendapatkan dan membaca leaflet.

---

The Community Health Center is a health facility that carry out public health efforts and first-level individual health efforts. Pharmaceutical services in the Puskesmas environment include management of pharmaceutical preparations and consumable media materials (BMHP) and clinical pharmacy services. Clinical pharmacy services include drug information services (PIO). PIO activities consist of providing and distributing drug information carried out by pharmacists both to patients and to health workers in the Puskesmas environment with the aim of increasing the rational use of drugs. PIO can be conveyed verbally or in writing through a medium created to facilitate the delivery of information. Patients with chronic diseases require long-term management that involves patient compliance so that clear drug information must be provided so that treatment can be carried out optimally and the desired therapeutic outcome can be achieved. One of the chronic diseases with the highest incidence in Community Health Centers is Type 2 Diabetes Mellitus. Patients with Type 2 DM require good medication adherence, so delivery of PIO must be carried out both to the patient and to the patient's family to achieve the desired therapeutic outcome. Leaflets are one of the media that is often used to convey information. In delivering PIO, leaflets are good to use because they can be made with an attractive appearance but are still clearly read so that information can easily be conveyed clearly. This special assignment aims to arrange information leaflets regarding good rules for taking antidiabetic medication. The method used is literature study and observations carried out to obtain complete information in accordance with implementation requirements. The result of this special task is a leaflet that is displayed in front of the Community Health Center’s pharmacy installation to make it easier for patients, health workers and other Community Health Center visitors to get and read the leaflets."

"Imunisasi merupakan suatu upaya pembentukan imunitas pada masyarakat terhadap suatu penyakit tertentu. Puskemas Kecamatan Duren Sawit memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan program imunisasi, khususnya dalam penyaluran vaksin ke puskesmas-puskemas kelurahan di bawah supervise puskemaskas Kecamatan Duren Sawit. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemakian vaksin selama  periode Januari-Maret 2023 yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah vaksin yang diberikan oleh pemerintah telah tepat sasaran dan juga dapat digunakan untuk menentukan pola perencanaan pengadaan vaksin untuk dua tahun berikutnya. Metode yang digunakan adalah studiliteratur dengan penelusuran data retrospektif. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa vaksin dengan pemakaian paling banyak pada periode Januari-Maret 2023, adalah vaksin HBO, diikuti dengan DPT-HIB, Polio Oral, PCV, BCG, MR, IPV dan TD dengan presentase berturut-turut, yaitu 32%, 20%, 16%, 9%,  8%, 7%, 6%, dan 2%. Sementara selama 3 bulan tidak ada pemakaian vaksin DT, Influenze, HPV dan meningitis.

---

Immunization is an effort to form immunity in the community against a certain disease. The Duren Sawit Subdistrict Health Center has important roles in realizing the success of the immunization program, especially in distributing vaccines to village health centers under the supervision of the Duren Sawit District Health Center. This report aimed to evaluate vaccine use during the January-March 2023 period which could be used to find out whether the vaccines given by the government had been right on target and could also be used to determine the planning pattern for vaccine procurement for the next two years. The method used was a literature study with a retrospective data search. Based on the results of data analysis, it could be concluded that the vaccine with the most use in the January-March 2023 period was the HBO vaccine, followed by DPT-HIB, Oral Polio, PCV, BCG, MR, IPV and TD with successive percentages, namely 32%, 20%, 16%, 9%, 8%, 7%, 6% and 2%. Meanwhile, for 3 months there was no use of the DT, Influenze, HPV and meningitis vaccines."

"Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif. Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi dua kegiatan, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi salah satunya bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat yang efisien, efektif, dan rasional, terutama pada 40 item obat esensial puskesmas DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan 40 obat esensial di puskesmas wilayah Kecamatan Duren Sawit yang didasarkan pada sasaran strategis Kemenkes RI. Metode penelitian dilakukan dengan menghitung persentase ketersediaan obat esensial di seluruh puskesmas Kecamatan Duren Sawit yang diperoleh dari data LPLPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan obat esensial mencapai 98%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan 40 obat esensial di seluruh puskesmas wilayah Kecamatan Duren Sawit pada periode Januari–April 2023 sudah sesuai dengan sasaran strategis Kemenkes RI untuk meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

---

Community Health Center (Puskesmas) is a basic health service facility that provides maintenance, health promotion (preventive), disease prevention (preventive), disease treatment (curative), and health rehabilitation services. Pharmaceutical services at Puskesmas include two activities, namely pharmaceutical supply management and clinic pharmacy services. Pharmaceutical supply management aims to ensure the availability and affordability of drugs that are efficient, effective, and rational, especially for the 40 essential drug items in Puskesmas DKI Jakarta. This study aims to evaluate the availability of the 40 essential drugs in Puskesmas in the Duren Sawit District based on the strategic targets of the Ministry of Health of Indonesia. The research method was conducted by calculating the percentage of essential drug availability in all Puskesmas in the Duren Sawit District, obtained from LPLPO data. The research findings indicate that the availability of essential drugs reached 98%. Therefore, it can be concluded that the availability of the 40 essential drugs in all Puskesmas in the Duren Sawit District during the period January-April 2023 is in accordance with the strategic targets of the Ministry of Health of Indonesia to improve access, independence, and the quality of pharmaceuticals and medical devices"

"Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi yang dilakukan secara proaktif dan terintegrasi melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan bagi penderita penyakit kronis, sehingga dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan biaya yang efektif dan efisien. Pemantauan Terapi Obat (PTO) bertujuan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional dengan cara mengkaji pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respons terapi, reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD), dan merekomendasikan perubahan atau alternatif terapi. PTO dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara teratur pada periode tertentu agar keberhasilan atau kegagalan terapi dapat diketahui. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, kriteria pasien yang mendapatkan pemantauan terapi obat adalah yang memiliki resep polifarmasi, kompleksitas penyakit, dan penggunaan obat serta respons pasien yang sangat individual yang meningkatkan munculnya masalah terkait obat (Kemenkes, 2016). Penelitian dilakukan di Puskesmas Kecamatan Kalideres pada bulan Maret-April 2023 dengan menggunakan metode studi deskriptif non-analitik. Data penelitian diambil dengan metode purposive sampling dari data rekam medis. Data dianalisis secara univariat dengan menganalisis profil pengobatan pasien sesuai dengan DRPs, kemudian disajikan dalam bentuk persentase yang memuat tabel, angka, dan narasi. Evaluasi dilakukan terhadap penggunaan obat pada pasien Prolanis. Dari hasil analisis pemantauan terapi obat pada pasien A, B, dan C, dapat disimpulkan bahwa terapi pengobatan yang diterima oleh pasien A sudah rasional. Namun, pada pasien B dan C masih terdapat beberapa penggunaan obat yang tidak rasional, khususnya beberapa jenis obat yang kemungkinan besar dapat menimbulkan interaksi satu sama lain apabila digunakan secara bersamaan.

---

Chronic Disease Management Program (Prolanis) is an integrated healthcare service system proactively involving participants, healthcare facilities, and BPJS to maintain the health of chronic disease patients, thus improving their quality of life cost-effectively and efficiently. Therapeutic Drug Monitoring (TDM) aims to ensure safe, effective, and rational drug therapy by assessing drug selection, dosage, administration method, therapy response, adverse drug reactions (ADRs), and recommending therapy changes or alternatives. According to the Minister of Health Regulation No. 74 of 2016 regarding Pharmaceutical Service Standards at Community Health Centers, patients eligible for medication therapy monitoring are those with polypharmacy, disease complexity, and individual patient responses that increase the occurrence of drug-related problems (Ministry of Health, 2016). The research was conducted at Puskesmas Kecamatan Kalideres in March-April 2023 using a non-analytical descriptive study method. Research data were collected using purposive sampling method from medical record data. The data were analyzed univariately by analyzing the patient's medication profile according to DRPs then presented in the form of percentages containing tables, figures, and narratives. The evaluation was conducted on the use of drugs in Prolanis patients. From the analysis results of medication therapy monitoring in patients A, B, and C, it can be concluded that the treatment received by patient A is rational. However, in patients B and C, there are still some irrational drug uses, especially several types of drugs that are likely to interact with each other if used together."

"Perkembangan ekonomi global sejak awal tidak terlepas dari kemajuan negara, yang ditandai dengan hubungan erat antara pemerintah dan negara lain. Kejahatan ekonomi, yang diakui di Indonesia sejak Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, masuk dalam ranah hukum pidana ekonomi. Kejahatan ini meliputi berbagai jenis seperti penipuan, korupsi, pencucian uang, yang sering dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Pada umumnya, kejahatan ini melibatkan sebuah korporasi atau perusahaan, dimana upaya penegakan hukum yang dilakukan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan individual. Oleh sebab itu, perlu suatu penanganan yang efektif oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, yang terdiri dari beberapa subdirektorat yang menangani berbagai aspek ekonomi. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah penerapan konsep Vicarious Liability dalam rangka menentukan tanggung jawab perusahaan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris-normatif untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum secara holistik. Wawancara difokuskan pada pandangan dan kompetensi penyidik dalam menerapkan Tanggung Jawab Pihak Ketiga sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sumber data meliputi data primer dari wawancara lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama bagi kompetensi penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri dalam menerapkan Konsep Vicarious Liability dalam penyidikan tindak pidana ekonomi terletak pada kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik. Meskipun beberapa penyidik Dittipideksus telah mengikuti pelatihan lanjutan, hanya sedikit yang mendapat fokus pelatihan khusus pada penyidikan terhadap tindak pidana ekonomi. Melalui langkah-langkah konkret seperti program pelatihan khusus, refreshment rutin, forum diskusi, evaluasi mingguan, dan sertifikasi, kompetensi penyidik Dittipideksus dapat ditingkatkan sehingga dapat menerapkan konsep Vicarious Liability dengan lebih efektif. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa dibutuhkan pengimplementasian SOP Penyidikan Tindak Ekonomi yang jelas, sistematis, dan memenuhi kriteria seperti identifikasi yang akurat, informasi spesifik, pelatihan efektif, pemahaman risiko, serta kerangka kerja dokumentasi menjadi krusial bagi Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap tindak pidana ekonomi.

---

Since its inception, global economic development has been inseparable from the progress of the country, which is characterized by close relations between the government and other countries. Economic crimes, which have been recognized in Indonesia since Emergency Law Number 7 of 1955, fall within the realm of economic criminal law. These crimes include various types such as fraud, corruption, money laundering, which are often known as white collar crimes. In general, this crime involves a corporation or company, where law enforcement efforts are more complex than individual crimes. Therefore, effective handling is needed by the Directorate of Special Economic Crimes (Dittipideksus) Bareskrim Polri, which consists of several sub-directorates that handle various economic aspects. One intervention that can be carried out is the application of the Vicarious Liability concept in order to determine the company's responsibility for criminal acts committed by its employees. This research uses a qualitative approach and empirical-normative legal methods to understand and analyze legal phenomena holistically. The interviews focused on the views and competencies of investigators in implementing Third Party Responsibilities in accordance with Law Number 1 of 2023. Data sources include primary data from field interviews and secondary data from legal literature research. The research results show that the main challenge for the competence of Dittipideksus Bareskrim Polri investigators in applying the Vicarious Liability Concept in investigating economic crimes lies in the lack of special training for investigators. Although several Dittipideksus investigators have received advanced training, only a few have received special training focused on investigating economic crimes. Through concrete steps such as special training programs, regular refreshments, discussion forums, weekly evaluations, and certification, the competence of Dittipideksus investigators can be improved so that they can apply the concept of Vicarious Liability more effectively. Furthermore, this research found that it is necessary to implement SOPs for Economic Crime Investigations that are clear, systematic, and meet criteria such as accurate identification, specific information, effective training, understanding risks, and documentation frameworks which are crucial for Dittipideksus Bareskrim Polri investigators to ensure proper law enforcement. fair and effective against economic crimes."

"Tulisan ini menganalisis problematika pertanggungjawaban korporasi yang dilatarbelakangi pada diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP 2023. Dalam melihat korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya diperlukan teori-teori tersendiri sebab korporasi bukan entitas manusia sehingga untuk mencari kesalahan korporasi diperlukan pendekatan yang berbeda dengan kesalahan manusia. Tulisan ini juga akan menganalisis evolusi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang sektoral yang disertai dengan analisis putusannya. Kemudian akan terdapat refleksi apakah KUHP 2023 sudah cukup menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam undang-undang sektoral tersebut. Akan tetapi ternyata KUHP 2023 masih mengalami stagnasi dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi. Hal tersebut tecermin pada pandangan bahwa tindak pidana korporasi yang dianggap hanya bisa dilakukan oleh pengurus korporasi dalam Pasal 46 KUHP 2023. Maknanya KUHP 2023 hanya menggunakan pendekatan derivatif dalam mencari kesalahan korporasi, padahal perkembangan teori sudah melahirkan pemikiran bahwa korporasi dapat dipersalahkan atas tindakannya sendiri. Selain itu, ternyata KUHP 2023 juga belum memperinci mengenai apa yang dimaksut sebagai pengurus yang bertanggung jawab sehingga masih besar kemungkinan adanya penafsiran yang salah dalam menjadikan pengurus sebagai subjek yang bertanggung jawab. Tulisan ini juga akan mengomaparasikan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi yang diatur di Australia dan Belanda yang kini telah mengatur mengenai corporate fault model dan pertanggungjawaban pengurus korporasi secara terpisah.

---

This thesis analyzes the problems of corporate liability. Background of this thesis is  regulation of corporations as subjects of criminal law in the 2023 Indonesia Criminal Code. In viewing corporations as subjects of criminal law, specific theories are necessary because corporations are not human entities, so different approaches are needed to identify corporate fault compared to human fault. This thesis will also analyze the evolution of corporate liability regulations in sectoral laws accompanied by analysis of their rulings. Then there will be reflections on whether the 2023 Indonesia Criminal Code is sufficient as a solution to the problems that arise in those sectoral laws. However, it turns out that the 2023 Indonesia Criminal Code still experiences stagnation in regulating corporate accountability. This is reflected in the view that corporate crimes are considered to be only committed by corporate officers under Article 46 of the 2023 Indonesia Criminal Code. This means that the 2023 Indonesia Criminal Code only uses a derivative approach in seeking corporate fault, whereas the development of theories has already led to the thought that corporations can be blamed for their own actions. Furthermore, the 2023 Indonesia Criminal Code also does not yet specify what is meant by responsible officer, so there is still a high possibility of misinterpretation in making officers the responsible subjects. This thesis will also compare the regulation of corporate liability and corporate officers as regulated in Australia and the Netherlands, which now regulate the corporate fault model and corporate officers liability separately."