Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ditujukan untuk menyederhanakan administrasi pajak. Ketentuan mengenai kebijakan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan kebijakan penerapan NIK sebagai NPWP yang akan resmi diimplementasikan per tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan kebijakan NIK sebagai NPWP, sebab pemerintah belum memenuhi seluruh dimensi dari teori readiness to change, yaitu appropriateness (ketepatan untuk melakukan perubahan), management support (dukungan manajemen), change efficacy (kemampuan untuk melakukan perubahan), dan personally beneficial (manfaat bagi individu). Kekurangan dalam persiapan pemerintah terdapat pada dimensi management support dan change efficacy, khususnya dari segi sosialisasi dan pengawasan dalam menghadapi perubahan kebijakan ini.

---

Changes to the National Identity Number (NIN) as a Taxpayer Identification Number (TIN) policy are intended to simplify tax administration. Provisions regarding this policy have been contained in Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations and Regulation of The Minister of Finance Number 112/PMK.03/2022. The research approach used is postpositivist paradigm and uses qualitative data collection and analysis techniques. This research aims to analyze the government's readiness to face changes in the policy of implementing NIN as TIN, which will be officially implemented on January 1, 2024. The results of the research show that the government is not fully ready prepared to face changes in NIN as TIN policy because the government has not fulfilled all the dimensions of the theory of readiness to change, namely appropriateness (accuracy to make changes), management support (management support), change efficacy (ability to make changes), and personally beneficial (benefits for individuals). Weaknesses in government preparation are found in management support and change efficacy, especially regarding socialization and supervision in dealing with this policy change."

"Dalam upaya menghindari sanksi berupa denda yang diterbitkan oleh DJP atas Wajib Pajak yang dianggap belum melaporkan SPT bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam sementara waktu, dapat diajukan permohonan penetapan status sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan NPWP Non Efektif di Indonesia beserta dengan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik, namun perlu meningkatkan dimensi sumber daya manusia dan sarana prasarana serta dimensi struktur birokrasi khusunya komitmen terhadap SOP. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia DJP serta sanksi internal untuk meningkatkan kepatuhan implementor terhadap SOP.

---

An effort to avoid penalties in the form of fines issued by DGT for taxpayers who are deemed not to have reported Tax Receipt for taxpayers who no longer fulfill subjective and objective requirements temporarily, taxpayers are enable to propose the status of Non-Effective Taxpayers. This study aims to analyze the implementation of the Non-Effective Tax Identification Number policy in Indonesia along with the obstacles faced in its implementation. This research method is qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy has been going well, but it is necessary to improve the dimensions of human resources and infrastructure and the dimensions of the bureaucratic structure, especially commitment to the SOP. It is necessary to increase the quantity and quality of DGT human resources and also enforce internal sanctions to improve implementers' compliance to the SOP."

"Dalam rangka menyempurnakan implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi pada 1 Januari 2024, maka Otoritas Pajak dapat memperoleh representasi sudut pandang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan teori persepsi Robbins dan Judge tahun 2017. Selain itu, dalam penelitian ini disajikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung penerapan secara efektif kebijakan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilaksanakan kepada sejumlah masyarakat DKI Jakarta yang memiliki NIK dan berusia minimal 18 tahun. Lalu, wawancara mendalam dilaksanakan kepada beberapa narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi positif pada sampel masyarakat DKI Jakarta dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi meliputi, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data eksternal melalaui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas Pajak.

---

To improve the implementation of the NIK as the NPWP of an individual on January 1, 2024, the Tax Authority can obtain representation from the public's point of view as a policy target. This study aims to analyze the perceptions of the people of DKI Jakarta regarding the application of NIK as NPWP of Individuals in increasing tax compliance using Robbins and Judge's 2017 perception theory. In addition, this research presents recommendations for efforts that can be made by the Tax Authorities in supporting the effective implementation of NIK as an Individual’s NPWP.

The research approach used in this study is aquantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depthinterviews, and literature studies. The survey was conducted on several DKI Jakarta residents who have a NIK and are at least 18 years old. Then, in-depthinterviews were conducted with several key informants.

The results showed that the DKI Jakarta sample had a positive perception of applying the NIK as an individual's NPWP in increasing tax compliance. The positive perception of the DKI Jakarta sample is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the application of a NIK as an individual's NPWP. Then, to support the implementation of the NIK as an individual's NPWP, three efforts are formulated that can be carried out by the Tax Authorities supporting the performance of the NIK as an individual's NPWP, including increasing public understanding of policies through outreach,improving the quality of external data through the consistency of the inclusion of the NIK in all financial transactions that are potentially subject to tax, and consideration of alternative schemes for automatic determination oftaxpayers by the Tax Authorities."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test."

"Belum banyak riset yang menganalisis kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek dari perspektif pengetahuan dan kesadaran pajak dimana sanksi pajak sebagai moderator dengan mix method. Di sisi lain, sektor farmasi masuk sebagai industri strategis nasional dan dalam era pandemi Covid-19 tercatat terdampak positif. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP pelaku usaha tersebut dengan sanksi pajak sebagai moderator dan ini mengacu pada model behavioural economics. Dengan jumlah populasi 5.227 unit pada tahun 2019 (Kemenkes, 2020), sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM sektor apotek di wilayah Jabodetabek, yang dengan rumus Slovin didapat jumlah sampel 98,12 (dibulatkan 100) dengan teknik convenience sampling. Kriteria inklusi dari sampel adalah apotek dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 milyar per tahun serta bentuk usaha perseorangan di wilayah Jabodetabek. Dengan menggunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, moderated regression analysis, uji signifikansi (uji t dan uji F) serta uji koefisien determinasi, hasilnya menunjukkan; (1) Pengetahuan dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak, dengan koefisien determinasi sebesar 62,8%; dan bahwa pengetahuan, kesadaran, sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek di Jabodetabek berada dalam tingkat yang baik; (2) Sanksi pajak mempunyai pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan pengetahuan dan kepatuhan pajak; (3) Demikian juga, sanksi pajak memiliki pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan kesadaran dan kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak terkait model peningkatan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM secara sektoral (apotek) untuk melakukan rethinking atas perilaku perpajakan pelaku UMKM sektoral yang heterogen dan melakukan segmentasi melalui identifikasi dan pemahaman perilaku Wajib Pajak OP UMKM berdasarkan sektor usaha atau tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pajaknya, serta melakukan reorientasi paradigma kepatuhan pajak menjadi lebih deference approach atau non-deterrence kepada kelompok UMKM sektoral dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak yang baik untuk mendukung efektivitas strategi compliance risk management yang dijalankan.

---

There has not been much research that analyzes the compliance of individual taxpayers of MSMEs in the pharmacy sector from the perspective of knowledge and tax awareness where tax sanctions act as a moderator with a mix method. On the other hand, the pharmaceutical sector is included as a national strategic industry and in the era of the Covid-19 pandemic, it was recorded to be positively affected. Therefore, this study aims to analyze the effect of tax knowledge and awareness either partially or jointly on the compliance of individual taxpayers of the pharmacy business owners with tax sanctions as a moderator and this refers to the behavioral economics model. With a population of 5,227 units in 2019 (Ministry of Health, 2020), the sample in this study were MSMEs in the sector of pharmacies in the Jabodetabek area, which with the Slovin formula obtained a sample size of 98.12 (rounded up to 100) using the convenience sampling technique. The inclusion criteria of the sample were pharmacies with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion per year as well as a sole proprietorship within the Jabodetabek area. By using descriptive analysis, multiple linear regression, moderated regression analysis, significance test (t test and F test) and coefficient of determination test, the results show; (1) Knowledge and awareness of tax have a significant effect either partially or jointly on tax compliance, with a coefficient of determination of 62.8%; and that knowledge, awareness, sanctions and tax compliance of individual taxpayers of MSMEs in the sector of the pharmacy in Jabodetabek are at a good level; (2) Tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax knowledge and tax compliance; (3) Likewise, tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax awareness and compliance. This research can be input for tax authorities related to the model for increasing compliance of Individual Taxpayers of MSME by sector (pharmacies) to rethink the taxation behavior of heterogeneous sectoral MSME actors and perform segmentation through identification and understanding of the Taxpayers behavior based on the business sector or level of knowledge, awareness and tax compliance as well as reorienting the tax compliance paradigm into a more deference approach or non-deterrence to sectoral MSME groups with a good level of tax knowledge and awareness to support the effectiveness of the compliance risk management strategy being implemente"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besaran pengaruh sikap, norma subjektif dan kendali perilaku terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Neto. Penelitian dilakukan terhadap 220 responden di wilayah Kota Bekasi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Utara dan Bekasi Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Model dan Teori yang digunakan adalah Theory Of Planned Behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto. Kendali perilaku tidak berpengaruh secara signifikan, karena masih ada kesulitan dalam pelaporan dan memperoleh informasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan neto serta Wajib Pajak masih merasa kurang mampu untuk memberlakukan perilaku tersebut.

---

The Objective of this research is to determine the influence and how large the influence of attitudes, subjective norms and behavioral control on the intention of individual moslem taxpayer to use zakah as net income deduction. This research has 220 respondents (purposive sampling) in the city of Bekasi. The Respondents are taxpayer in Small Tax Office (STO) North Bekasi and South Bekasi. Data analysis was performed by Structural Equation Modeling base on Theory of Planned Behavior. The results of the research shows that there is a positive and significant influences of attitude toward of behavior and Subjective norm towards Moslem individual taxpayer intention to use zakah as a net income deduction. Perceived Behavioral Control does not have influencesignificantly,because there are still difficulties in reporting and obtaining information about the zakah as a net income deduction and the Taxpayers still feel less able to enforce this behavior."

"Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2005 meluncurkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dan real time berbasiskan Internet yang disebut e-filing. Dalam perjalanannya hingga saat ini e-filing kurang populer dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang menggunakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah sistem e-fiing dapat diterima oleh Wajib Pajak dan bagaimana perilaku penerimaannya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan analisis jalur Structural Equation Modelling berbasis Variance (Partial Least Square) dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS versi 2.0.Hasil pengujian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filing adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahaan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Faktor-faktor lain seperti persepsi kemampuan mengontrol, persepsi resiko, pengalaman menggunakan dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap niat perilaku untuk menggunakan e-filing. Mayoritas responden menyatakan bahwa e-filing dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan real time.

---

Online and real time internet base tax returns, it is called e-filing, have been launched since 2005 by Indonesia Directorate General of Taxes in order to improve quality of services to taxpayers. On it`s journey until present, e-filing is unpopular seen from the amount of it`s users. This research has main aims that are to analyze whether e-filing can be accepted by Indonesian taxpayers and to know how behavior Intentions to use e-filing and what factors can influence its. Structural Equation Modelling variance base (partial least square) with SmartPLS software version 2.0 has been used in this research.

The result shows that perceived usefulness, perceived easy of use, attitude toward using, voluntariness of using and subjective norm are factors can influence taxpayers behavior intentions in using e-filing. Other factors such as perceived behavioral control, perceived risk, experience of using e-filing and gender do not influence to behavioral intentions in using e-filing. Most of respondents are able to use and easily accept e-filing as online and real time system of tax return."

"Selama satu dekade terakhir, seperti kebanyakan negara di dunia, Pemerintah Indonesia telah menempatkan Sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini terlihat pada peran penerimaan pajak dalam menunjang pembiayaan APBN yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun penerimaan pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun rasio pajak secara umum masih rendah, pemerintah merekomendasikan untuk mengadakan program Amnesti Pajak yang peraturannya telah diatur oleh konstitusi sendiri. Ketentuan perpajakan yang digunakan dalam analisis adalah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak tahun 1984, RUU Pengampunan Pajak tahun 2001 dan RUU Pengampunan Pajak tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitik, dimana teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ini terlihat jelas bahwa RUU Pengampunan Pajak masih belum memenuhi prinsip-prinsip penting dalam pemungutan pajak, khususnya kesetaraan, kepastian, dan produktivitas pendapatan. Dalam jangka panjang. Tax Amnesty yang terus menerus dilakukan mempunyai pengaruh negatif terhadap perolehan pajak. Ketika Tax Amnesty sering diterapkan, maka faktor utama perolehan yang menurun adalah penurunan terhadap Penerimaan Pajak. Dalam pandangan perpajakan di atas seharusnya pemerintah menunda pelaksanaan Tax Amnesty lebih awal. Padahal mereka harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Amnesty secara akurat, matang, dan menyeluruh, baik regulasi maupun teknis pelaksanaannya, dengan memperhatikan Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak.

---

For the last decade, how as most countries in this world, Indonesia's Government has already placed tax Sector as a main source of state's revenue. It can be seen in tax revenue role in supporting APBN financing that always increase from year to year. Despite of tax revenue tend to increase by the year, even tax ratio still have low rate generally, the government recommended to hold a Tax Amnesty program wherein the regulation have provised by constitution itself. Tax provision applied in the analysis is a presidential decree number 26 year of 1984, execution regulation which had been based on execution of Tax Amnesty policy year of 1984, RUU Draft of Tax Amnesty 2001 and RUU Draft of Tax Amnesty 2005. The research method applied in this paper is decriptive analytic, wherein technique data collecting is by study bibliography and study field. Based on this research, it is clearly shown that RUU Draft of Tax Amnesty yet still have no comply the important principles in tax collecting, particularly equality bases, certainty, and productivity revenue. In the long run. Tax Amnesty that constantly incurred has a negative influence against tax acquirement. When Tax Amnesty applied often, the principle factor of acquirement that decrease is the downward against Tax Revenue. In the view of tax above the government is suppose to postpone Tax Amnesty execution earlier. While they should totally make a review of the Amnesty accurately, maturely, and all over, either of regulation and technical executional, by taking notice of Tax Collection Principles."