Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan komponen mesin hidrolik pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro (PLTM/MH), terutama turbin dan generator set sebagian masih berasal dari impor luar negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri adalah fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor mesin dan peralatan pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor mesin pada industri PLTM/MH yang ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas ease of administration. Dari sisi asas certainty, materi subjek dan objek dalam peraturan kebijakan pembebasan PPN telah mencakup kepastian bagi mesin yang diimpor industri PLTM/MH. Dari sisi asas simplicity, tata urutan peraturan semakin sederhana dengan adanya simplifikasi peraturan pada PP No. 40 Tahun 2022. Selain itu, sistem administrasi permohonan SKB PPN telah cukup sederhana sejak diimplementasikannya sistem elektronik melalui portal Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi. Sistem tersebut juga menekan fiscal cost dari sisi Wajib Pajak dan biaya administrasi pelayanan sisi fiskus  Namun, persyaratan administrasi SKB PPN belum cukup sederhana karena menimbulkan beban biaya kepatuhan, tidak hanya secara administrasi namun juga waktu. Selain itu, penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH berdasarkan asas efficiency dari sisi administrative cost, adanya opportunity cost of time yang cukup banyak dikeluarkan fiskus dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu, dari sisi compliance cost, masih adanya kendala yang disebabkan administrasi dalam rangkaian permohonan SKB PPN untuk pengajuan fasilitas pembebasan PPN yang menyebabkan tertundanya waktu penerbitan SKB PPN sehingga mengurangi efisiensi dari segi time cost dan psychological cost. Dalam membenahi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan untuk ditingkatkannya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat, dievaluasinya mekanisme pembebasan PPN secara otomatis tanpa SKB PPN agar lebih memudahkan secara administrasi, serta disusunnya insentif fiskal maupun nonfiskal yang progresif untuk sektor pembangkit listrik EBT seperti PLTM/MH.

---

The use of hydraulic machine components in Mini/Microhydro Power Plants (MHPP), especially turbines and generator sets, are still largely imported from abroad. One of the facilities provided by the government to encourage industrial growth is the Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and factory equipment. This study aims to analyze the VAT exemption policy on machinery imports in the MHPP industry, reviewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is not fully in line with the principle of ease of administration. From the principle of certainty, the subject and object material in the VAT exemption policy regulations have included certainty for machines imported by the MHPP industry. From the principle of simplicity, the sequence of regulations is simpler with the simplification of regulations in Government Regulation No. 40 of 2022. In addition, the VAT Exemption Certificate application administration system has been quite simple since the implementation of the electronic system through the Indonesia National Single Window (SINSW) portal integrated with the Online Single Submission (OSS) system owned by the Ministry of Investment. The system also suppresses the fiscal cost from the taxpayer’s side and the service administration cost on the fiscal side. However, the administrative requirements of the VAT Exemption Certificate are not simple enough because they impose compliance costs, not only administratively but also in terms of time. In addition, the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is based on the principle of efficiency from the administrative cost side, there is a considerable opportunity cost of time spent by the fiscal in supervisory activities. Meanwhile, from the compliance cost side, there are still obstacles caused by administration in the series of VAT Exemption Certificate applications for VAT exemption facility submissions which cause delays in the issuance of VAT Exemption Certificate, thus reducing efficiency in terms of time cost and psychological cost. In addressing these various problems, this study suggests improving socialization and coordination between related agencies, evaluating the mechanism of VAT exemption automatically without VAT SKB to make it easier administratively, and preparing progressive fiscal and non-fiscal incentives for the renewable energy power plant sector such as MHPP."

"Transisi menuju energi baru terbarukan menjadi agenda strategis nasional, salah satunya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk mendorong hal tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin dan/atau peralatan pada industri PLTS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021. Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha masih menghadapi kendala administratif dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan pembebasan PPN berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kepastian belum terpenuhi karena terdapat ketidakpastian hukum akibat belum adanya legal standing khusus untuk fasilitas pembebasan PPN pada industri PLTS. Asas efisiensi, sistem digital telah menekan biaya administrasi dan kepatuhan, tetapi time cost dan psychological cost masih menjadi beban karena ketidaksesuaian praktik dan permintaan dokumen tambahan. Asas kenyamanan mulai terpenuhi melalui pengajuan daring melalui portal Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), tetapi gangguan teknis masih terjadi yang memaksa Wajib Pajak mengurus secara manual. Berdasarkan asas kesederhanaan, struktur regulasi sudah ringkas, tetapi proses dan persyaratan dokumen masih dianggap kompleks oleh pelaku usaha sehingga perlu diterapkan pembebasan PPN secara terintegrasi menggunakan dokumen masterlist. Penerapan digitalisasi melalui SINSW menjadi faktor pendukung dalam penerapan kebijakan. Sementara itu, pengenaan PPN atas impor bahan baku, membuat harga produk lokal kurang bersaing dengan produk impor dan juga adanya praktik monopoli energi listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi faktor penghambat. 

---

The transition to renewable energy has become a national strategic agenda, one of which is through the development of Solar Power Plant. To support this effort, the government provides a Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and/or equipment in the Solar Power Plant industry, as regulated in Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 and Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021. However, in practice, businesses still face administrative challenges in utilizing this facility. This study aims to analyze the implementation of the VAT exemption policy based on the principle of ease of administration. The research adopts a post-positivist approach with a descriptive research type. Data were collected through literature review and indepth interviews with various relevant stakeholders. The findings show that the principle of certainty has not been fulfilled due to legal uncertainty stemming from the absence of a specific legal basis for VAT exemption in the Solar Power Plant industry. In terms of efficiency, the digital system has reduced administrative and compliance costs, but time costs and psychological burdens remain due to inconsistencies in implementation and additional document requests. The convenience principle has been partially met through online submissions via the Indonesia National Single Window (SINSW) portal, although technical issues persist, forcing taxpayers to revert to manual processes. Regarding simplicity, the regulatory framework is relatively concise, but the procedural and documentary requirements are still considered complex by businesses, indicating a need for a more integrated VAT exemption process using the existing masterlist document. Digitalization through SINSW serves as a supporting factor in policy implementation. Meanwhile, the imposition of VAT on imported raw materials weakens the competitiveness of domestic products compared to imported goods. Additionally, the monopolistic structure of the electricity sector dominated by Perusahaan Listrik Negara (PLN) also acts as a barrier to broader Solar Power Plant development."

"Dalam regulasi perpajakan listrik dikategorikan sebagai barang bersifat strategis sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali untuk rumah tangga dengan daya listrik di atas 6.600 Voltase Ampere (VA). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari asas certainty, kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga telah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, sistem pemungutan, dan terminologi/definisi yang terkandung dalam kebijakan. Adapun pertimbangan pemerintah dalam menetapkan threshold batas daya listrik rumah tangga yang terakomodir dalam ketentuan pembebasan PPN adalah karena listrik merupakan barang strategis dengan tingkat multiplier effect tertinggi, banyaknya keberadaan UMKM berbasis household industry, serta adanya potensi dampak negatif apabila threshold tersebut diturunkan. Kemudian, dampak regresivitas dalam sistem pemungutan PPN atas listrik rumah tangga ditekan dengan adanya penetapan tarif listrik progresif dalam peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, kapitalisasi pajak masukan oleh perusahaan listrik negara (PLN) tidak akan memberikan dampak signifikan pada penetapan harga listrik, karena PLN dapat menjadikan pajak masukan tersebut sebagai tax relief untuk mengurangi beban pajak penghasilannya. Terakhir, penggunaan PLTS Atap oleh pelanggan listrik rumah tangga tidak akan mendistraksi penerimaan PPN secara signifikan karena pemerintah tetap dapat mengoptimalkan penerimaannya melalui penyerahan barang/jasa sehubungan dengan penggunaan PLTS Atap. Dari asas simplicity, kebijakan ini dianggap telah memenuhi asas kesederhanaan, baik dari susunan kebijakan dan sistem administrasi, dengan catatan perlu adanya peninjauan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang telah terlanjur dipungut/dibayarkan. Dari asas efficiency, implementasi kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga pada dasarnya tidak menimbulkan biaya signifikan, baik bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada pemerintah untuk mensosialisasikan keberadaan tagihan listrik dengan format yang lebih lengkap kepada masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum pelanggan listrik yang melakukan praktik ilegal dalam konsumsi listrik, dan mempertegas mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPN atas konsumsi listrik kepada masyarakat.

---

Electricity is categorized as a strategic good so that the transaction is exempted from the imposition of value added tax (VAT), except for households with electricity power above 6,600 Voltages Ampere (VA). This study aims to evaluate the VAT exemption policy on household electricity from the perspective of the ease of administration principle. This research is conducted using a post-positivist approach with in-depth interview and literature studies as data collection techniques. From the certainty principle, the VAT exemption policy on household electricity has provided a clear legal certainty regarding the subject, object, tax base, tax rate, collecting system, and terminology/definition contained in the policy. The government's consideration in setting the threshold for household electricity that is accommodated in the VAT exemption provision is because electricity is a strategic good with the highest level of multiplier effect, the existence of MSMEs based on household industry, and the potential negative impact if the threshold is lowered. Then, the impact of regressivity in the VAT collection system on household electricity is reduced by the establishment of progressive electricity tariffs in the regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources. In addition, the capitalization of input tax by the state electricity company (PLN) will not have a significant impact on electricity pricing, because PLN can use the input tax as tax relief to reduce its income tax burden. Lastly, the use of rooftop solar panels by household electricity customers will not significantly disrupt VAT revenues because the government can still optimize its revenue through the delivery of goods/services in connection with the use of rooftop solar panels. From the simplicity principle, this policy is considered to fulfill the principle of simplicity, both from the policy structure and administrative system, with a note that there is a need to review the mechanism for returning VAT overpayments that have already been collected/paid. From the efficiency principle, the implementation of the VAT exemption policy on household electricity basically does not cause significant costs, both for tax authorities and for taxpayers. According to the findings and results of the study, researchers provide recommendations to the government to socialize the existence of electricity bills with a more complete format to the public, enforce the law and impose sanctions on electricity customers who carry out illegal practices in electricity consumption, and reinforce the mechanism for returning VAT overpayments on electricity consumption to the public. "

"Dalam rangka efisiensi dan peningkatan penerimaan negara, pemerintah melakukan refklasifikasi batubara menjadi Barang Kena Pajak. Reklasifikasi dilakukan melalui UU PPN Konsolidasi setelah UU Cipta Kerja diterbitkan. Perubahan regulasi tersebut berdampak terhadap kewajiban PPN baik dari sisi pemungutan, pembayaran, pelaporan, hingga terhadap kesempatan dalam mengajukan pengkreditan ataupun restitusi PPN atas Pajak Masukan yang telah dibayarkan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut kebijakan dengan asas ease of administration. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan post-positivist dan termasuk jenis penelitian deskriptif yang memperoleh data analisis melalui wawancara mendalam dan literatur. Hasil penelitian diuraikan dalam 4 dimensi. Pada dimensi certainty, kepastian terhadap klasifikasi batubara sebagai objek PPN telah dipertegas dalam UU PPN Konsolidasi UU HPP dan PP 15/2022, tetapi masih menimbulkan ambiguitas dalam pengkreditan/restitusi pada biaya 3M. Pada dimensi simplicity, kebijakan PPN atas batubara telah disederhanakan melalui reklasifikasi objek PPN dan sistem elektronik yang memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada dimensi efficiency, biaya yang dikeluarkan fiskus tidak berpengaruh signifikan sejak batubara menjadi objek pajak. Namun, penerimaan negara berdampak signifikan diakibatkan adanya peningkatan restitusi PPN di tahun 2024. Terakhir, yaitu dimensi convenience. Pada kebijakan PPN atas batubara, Wajib Pajak telah merasakan dampak positif melalui sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam proses melaksanakan kewajiban perpajakannya.

---

In the context of efficiency and increasing state revenue, the government reclassified coal into Taxable Goods. The reclassification is carried out through the Consolidated VAT Law after the Job Creation Law is issued. These regulatory changes have an impact on VAT obligations both in terms of collection, payment, reporting, and the opportunity to apply for VAT crediting or restitution of Input Tax that has been paid. Therefore, this research aims to further analyze the policy with the principle of ease of administration. The research was conducted using a post-positivist approach and included a descriptive type of research that obtained data analysis through in-depth interviews and literature. The research results are described in 4 dimensions. In the certainty dimension, the certainty of coal classification as a VAT object has been emphasized in the Consolidated VAT Law and PP 15/2022, but it still creates ambiguity in crediting/restitution on 3M costs. In the simplicity dimension, the VAT policy on coal has been simplified through the reclassification of VAT objects and an electronic system that makes it easier for taxpayers to carry out their tax obligations. In the efficiency dimension, the costs incurred by the tax authorities have not had a significant effect since coal became a tax object. However, state revenue has a significant impact due to an increase in VAT refunds in 2024. And the last one is the convenience dimension. In the VAT policy on coal, taxpayers have felt a positive impact through socialization and services provided by the tax authorities in the process of carrying out their tax obligations."

"ABSTRACTPenelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya sebagai bentuk dorongan dari pemerintah demi perkembangan industri energi surya. Evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan metode dan pendekatan kualitatif dengan dimensi waktu cross sectional. Manfaat penelitian ini adalah penelitian murni dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya tidak menunjukkan efektivitas, responsivitas dan ketepatan yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya penelitian secara khusus dan mendalam pada sektor industri energi surya agar dapat memberikan kebijakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.

---

ABSTRACTThis study is an evaluation of the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery as a form of support from the government for the development of the solar energy industry. This policy evaluation is done by qualitative method and qualitative approach with cross sectional time dimension. The benefits of this research are pure research with qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery does not show effectiveness, responsiveness and accuracy in accordance with the policy 39 s initial objectives. Researcher suggest the need for special and in depth research on the solar energy industry sector in order to provide facility policies that suit the needs of the sector. "

"Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat di Indonesia tentunya dapat menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan tersebut sejatinya belum banyak memihak kepada masyarakat. Dikenakannya PPN atas penyerahan obat akan menambah beban biaya hidup dari masyarakat karena PPN menjadi salah satu faktor terbesar dalam menentukan harga obat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan menganalisis kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat ditinjau dari asas ease of administration dan menentukan alternatif kebijakan atas kebijakan ini. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa indikator di dalamnya, seperti indikator efficiency, convenience, dan simplicity belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration Kemudian, alternatif yang dihasilkan dari penelitian ini adalah obat dikategorikan sebagai barang esensial yang tidak dikenakan PPN dan diterapkannya skema multi tarif PPN di Indonesia. Peneliti mendorong pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme pelaksaan kewajiban perpajakan serta pemerintah harus memfokuskan kenyamanan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pengenaan PPN atas penyerahan obat ini. Tak hanya itu, kedua alternatif kebijakan tersebut juga dapat terlaksana di Indonesia dengan catatan bahwa pemerintah melakukan limitasi terhadap obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak terkait dalam hal penurunan tarif PPN atas penyerahan obat di Indonesia. Lalu, untuk obat-obatan yang digunakan untuk perawatan tubuh dan kecantikan sebaiknya tetap menjadi penyerahan yang dikenakan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara.

---

The policy of imposing VAT on drug delivery in Indonesia can certainly increase state revenue. However, the policy has not actually favored the community. The imposition of VAT on drug delivery will increase the burden of living costs from the community because VAT is one of the biggest factors in determining drug prices. The purpose of this study is to determine analyze the policy of imposing VAT on drug delivery in terms of the principle of ease of administration and determine policy alternatives to this policy. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that this policy has not fully met the principle of ease of administration in its implementation. This is because some of the indicators in it, such as efficiency, convenience, and simplicity indicators have not fully met the principle of ease of administration. Then, the alternatives resulting from this research are drugs categorized as essential goods that are not subject to VAT and the implementation of a multi-tariff VAT scheme in Indonesia. Researchers encourage the government to simplify the mechanism for implementing tax obligations and the government must focus on the convenience of taxpayers in carrying out the obligation to impose VAT on the delivery of this medicine. Not only that, the two alternative policies can also be implemented in Indonesia with a note that the government limits the drugs that are urgently needed by the community and conducts socialization to related taxpayers in terms of reducing VAT rates on drug delivery in Indonesia. Then, for drugs used for body care and beauty, it should remain as a delivery subject to VAT to increase state revenue."

"Kini masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian produk yang dijual secara langsung oleh pelaku usaha luar negeri melalui platform e-commerce. Melalui fenomena tersebut, adanya keterlibatan pelaku usaha luar negeri yang bukan merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) mengakibatkan prosedur pemungutan pajak yang dirancang harus mengedepankan kemudahan administrasi agar tidak berpotensi terjadinya tax loss. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia serta menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN dari sisi kemudahan administrasi (ease of administration). Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia adalah adanya opsi skema delivery duty paid (DDP) sebagai bentuk kerja sama pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan pihak penyedia platform e-commerce dalam proses customs clearance sehingga menjadi lebih singkat. Namun, yang masih menjadi penghambat adalah skema DDP ini masih bersifat opsional sehingga belum seluruh perusahaan penyedia platform e-commerce terintegrasi dengan pihak DJBC melalui skema DDP. Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia platform e-commerce yang belum menggunakan skema DDP, pihak DJBC masih mengandalkan alat pemindai (x-ray) dan risk engine. Selain itu, secara efisiensi dan kesederhanaan masih terdapat prosedur administrasi yang dilakukan secara manual karena penerapan skema DDP belum dapat secara luas digunakan oleh seluruh penyedia platform e-commerce. Oleh karena itu, pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia jika ditinjau dari asas ease of administration masih belum terpenuhi.

---

Nowadays, Indonesian society can directly do a transaction with foreign businesses through e-commerce platforms. Due to this phenomenon, the involvement of foreign businesses that are Non-Resident Taxpayer results in tax collection procedures that need to prioritize administrative ease to avoid potential tax losses. This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors of VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia, as well as to examine the VAT collection from the ease of administration principle. The study adopts a post-positivist paradigm with data collection techniques including literature review and in-depth interviews. The results indicate that one of the supporting factors for VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia is the availability of the Delivery Duty Paid (DDP) scheme as a collaboration between the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and e-commerce platform providers in the customs clearance process, making it more efficient. However, the optional nature of the DDP scheme still poses a hindrance, as not all e-commerce platform providers have integrated with the DGCE through the DDP scheme. In monitoring e-commerce platform providers that have not adopted the DDP scheme, the DGCE still relies on scanning devices (x-ray) and risk engines. Furthermore, in terms of efficiency and simplicity, there are still manual administrative procedures due to the limited implementation of the DDP scheme by all e-commerce platform providers. Therefore, the VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia based on the ease of administration principle has not been achieved."

"Diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan perubahan pada salah satu kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait dengan Jasa Kena Pajak Tertentu. Adapun jasa pengiriman paket merupakan salah satu jasa yang termasuk dalam Jasa Kena Pajak Tertentu. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa pengiriman paket dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dengan studi literatur dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas jasa pengiriman paket didasarkan untuk mengakomodasi kemudahan dengan mengaplikasikan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberi kemudahan administrasi. Setelah dilakukan penelitian mendalam, ditemukan bahwa di antara keempat aspek yang menyusun asas kemudahan administrasi, aspek kemudahan merupakan aspek yang paling menonjol dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun kemudahan tersebut berkaitan dengan mekanisme pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa pengiriman paket. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah untuk pemerintah senantiasa melakukan fungsi pengawasan untuk memantau pelaksanaan kebijakan tersebut, serta melakukan evaluasi berkala agar dapat menjaga tujuan utama dari diundangkannya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

---

The enactment of the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law) provides changes to one of the Value Added Tax (VAT) policies related to certain taxable services. The package delivery service is one of the services included in Certain Taxable Services. This thesis research aims to analyze the VAT collection policy on the delivery of package delivery services and see the policy from the perspective of administrative convenience. In analyzing this research, it uses a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results show that the VAT collection policy on package delivery services is based on accommodating convenience by applying the VAT collection method without input tax credit and using an effective rate to provide administrative convenience. After conducting in-depth research, it was found that among the four aspects that make up the principle of administrative convenience, the convenience aspect is the most prominent aspect with the convenience provided by the government in accordance with what is stated in the Taxation Regulations Harmonization Act. The convenience is related to the mechanism for collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and tax reporting for package delivery services. Suggestions that can be given by researchers are for the government to always carry out supervisory functions to monitor the implementation of these policies, as well as conduct periodic evaluations in order to maintain the main objectives of the enactment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Harmonization of Tax Regulations Law. "

"Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) membutuhkan penanaman modal investasi yang besar. Kebijakan fasilitas pajak seperti tax allowance dihadirkan sebagai distorsi untuk mendorong pengembangan investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tax allowance pada industri PLTSa yang ditinjau dari asas ease of administration dan memberikan upaya-upaya dalam mengoptimalkan kebijakan terkait permasalahan yang ditemukan pada kebijakan tax allowance. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post positivism. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan berdasarkan permasalahan yang diangkat dan diperlengkap dengan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kebijakan tax allowance ini belum dapat memenuhi indikator-indikator terkait kemudahan administrasi yang tertera pada asas certainty, administrative cost, dan simplicity. Sementara itu, pada indikator-indikator yang tertera pada asas compliance cost dan convenience sudah menunjukkan kemudahan administrasi dalam perpajakan. Selanjutnya, dalam membenahi beberapa permasalahan yang ditemukan pada proses implementasi kebijakan tax allowance, terdapat usulan berupa upaya-upaya yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan tax allowance, yaitu dilakukannya evaluasi kembali terhadap Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019, diperbaruinya Peraturan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2015 terkait peraturan turunan dari tax allowance, dan perlunya penguatan sosialisasi kepada wajib pajak serta sosialisasi pada tingkat top policies antar para penanggung jawab kebijakan tax allowance.

---

The development of a Waste to Energy (WtE) Power Plant requires a large investment capital. Tax facility policies such as tax allowances are presented as distortions to encourage investment development in Indonesia. This study aims to analyze the tax allowance policy in the WtE industry in terms of the ease administration principle and provide policy optimization efforts related to the problems found in the tax allowance policy. The research paradigm used is post positivism. The data used was obtained by conducting in-depth interviews with relevant sources based on the issues raised and complemented by literature studies. Based on the results of the research, it shows that this tax allowance policy has not been able to fulfill the indicators listed on the principle of certainty, administrative costs, and simplicity. Meanwhile, the indicators listed on the compliance cost and convenience principles have shown ease of administration in taxation. Furthermore, in fixing some of the problems found in the process of implementing the tax allowance policy, there are efforts that can be implemented in optimizing the implementation of the tax allowance policy, such as re-evaluating of Government Regulation No. 78 of 2019, renewal of the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2015 regarding derivative regulations from tax allowances, and the need to strengthen socialization to taxpayers and socialization at the level of policy makers."

"Potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari bidang jual beli mobil bekas yang berkembang pesat membuat kebutuhan akan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan mudah menjadi penting untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor bekas berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan menganalisis kendala serta hambatan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Dalam praktiknya jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi, perubahan kebijakan yang berlaku saat ini yaitu PMK 65/2022 membawa dampak signifikan terhadap kemudahan administrasi perpajakan antara lain melalui penyederhanaan tarif, mekanisme penghitungan kredit pajak masukan. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas, terutama dari aspek kepastian hukum terkait tarif yang mengakibatkan terjadinya perubahan mendadak oleh pemerintah karena intervensi politik. Selain itu kendala juga terdapat pada serta aspek kesederhanaan dalam konteks sistem administrasi yang digunakan yaitu, Coretax Administration yang mengharuskan Pengusaha Kena Pajak melakukan transisi penyesuain sistem mengikuti ketentuan baru, dan masih seringnya dijumpai kendala teknis dalam penggunaan Coretax Administration.

---

The growing potential of VAT revenue from the used car trading sector highlights the urgent need for an effective and user-friendly tax administration system to support the optimization of state revenue. This paper aims to evaluate the Value Added Tax (VAT) policy on the delivery of used motor vehicles based on the principle of ease of administration, as well as to analyze the obstacles and challenges encountered in practice. The research uses a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews and literature studies. In practice, when viewed through the lens of ease of administration, the current policy PMK 65/2022 has brought significant impact, particularly through the simplification of tax rates and input tax credit calculation mechanisms. However, there are still notable challenges faced by taxable entrepreneurs in the used car trading sector, especially regarding legal certainty. Sudden changes in regulations due to political intervention have created instability in tax rate application. In addition, simplicity remains an issue in the administrative system itself, as the transition to the Coretax Administration system has required adjustments to new provisions and continues to face frequent technical difficulties."