Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan komponen mesin hidrolik pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro (PLTM/MH), terutama turbin dan generator set sebagian masih berasal dari impor luar negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri adalah fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor mesin dan peralatan pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor mesin pada industri PLTM/MH yang ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas ease of administration. Dari sisi asas certainty, materi subjek dan objek dalam peraturan kebijakan pembebasan PPN telah mencakup kepastian bagi mesin yang diimpor industri PLTM/MH. Dari sisi asas simplicity, tata urutan peraturan semakin sederhana dengan adanya simplifikasi peraturan pada PP No. 40 Tahun 2022. Selain itu, sistem administrasi permohonan SKB PPN telah cukup sederhana sejak diimplementasikannya sistem elektronik melalui portal Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi. Sistem tersebut juga menekan fiscal cost dari sisi Wajib Pajak dan biaya administrasi pelayanan sisi fiskus  Namun, persyaratan administrasi SKB PPN belum cukup sederhana karena menimbulkan beban biaya kepatuhan, tidak hanya secara administrasi namun juga waktu. Selain itu, penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH berdasarkan asas efficiency dari sisi administrative cost, adanya opportunity cost of time yang cukup banyak dikeluarkan fiskus dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu, dari sisi compliance cost, masih adanya kendala yang disebabkan administrasi dalam rangkaian permohonan SKB PPN untuk pengajuan fasilitas pembebasan PPN yang menyebabkan tertundanya waktu penerbitan SKB PPN sehingga mengurangi efisiensi dari segi time cost dan psychological cost. Dalam membenahi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan untuk ditingkatkannya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat, dievaluasinya mekanisme pembebasan PPN secara otomatis tanpa SKB PPN agar lebih memudahkan secara administrasi, serta disusunnya insentif fiskal maupun nonfiskal yang progresif untuk sektor pembangkit listrik EBT seperti PLTM/MH.

---

The use of hydraulic machine components in Mini/Microhydro Power Plants (MHPP), especially turbines and generator sets, are still largely imported from abroad. One of the facilities provided by the government to encourage industrial growth is the Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and factory equipment. This study aims to analyze the VAT exemption policy on machinery imports in the MHPP industry, reviewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is not fully in line with the principle of ease of administration. From the principle of certainty, the subject and object material in the VAT exemption policy regulations have included certainty for machines imported by the MHPP industry. From the principle of simplicity, the sequence of regulations is simpler with the simplification of regulations in Government Regulation No. 40 of 2022. In addition, the VAT Exemption Certificate application administration system has been quite simple since the implementation of the electronic system through the Indonesia National Single Window (SINSW) portal integrated with the Online Single Submission (OSS) system owned by the Ministry of Investment. The system also suppresses the fiscal cost from the taxpayer’s side and the service administration cost on the fiscal side. However, the administrative requirements of the VAT Exemption Certificate are not simple enough because they impose compliance costs, not only administratively but also in terms of time. In addition, the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is based on the principle of efficiency from the administrative cost side, there is a considerable opportunity cost of time spent by the fiscal in supervisory activities. Meanwhile, from the compliance cost side, there are still obstacles caused by administration in the series of VAT Exemption Certificate applications for VAT exemption facility submissions which cause delays in the issuance of VAT Exemption Certificate, thus reducing efficiency in terms of time cost and psychological cost. In addressing these various problems, this study suggests improving socialization and coordination between related agencies, evaluating the mechanism of VAT exemption automatically without VAT SKB to make it easier administratively, and preparing progressive fiscal and non-fiscal incentives for the renewable energy power plant sector such as MHPP."

"ABSTRACTPenelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya sebagai bentuk dorongan dari pemerintah demi perkembangan industri energi surya. Evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan metode dan pendekatan kualitatif dengan dimensi waktu cross sectional. Manfaat penelitian ini adalah penelitian murni dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya tidak menunjukkan efektivitas, responsivitas dan ketepatan yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya penelitian secara khusus dan mendalam pada sektor industri energi surya agar dapat memberikan kebijakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.

---

ABSTRACTThis study is an evaluation of the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery as a form of support from the government for the development of the solar energy industry. This policy evaluation is done by qualitative method and qualitative approach with cross sectional time dimension. The benefits of this research are pure research with qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery does not show effectiveness, responsiveness and accuracy in accordance with the policy 39 s initial objectives. Researcher suggest the need for special and in depth research on the solar energy industry sector in order to provide facility policies that suit the needs of the sector. "

"Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat di Indonesia tentunya dapat menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan tersebut sejatinya belum banyak memihak kepada masyarakat. Dikenakannya PPN atas penyerahan obat akan menambah beban biaya hidup dari masyarakat karena PPN menjadi salah satu faktor terbesar dalam menentukan harga obat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan menganalisis kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat ditinjau dari asas ease of administration dan menentukan alternatif kebijakan atas kebijakan ini. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa indikator di dalamnya, seperti indikator efficiency, convenience, dan simplicity belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration Kemudian, alternatif yang dihasilkan dari penelitian ini adalah obat dikategorikan sebagai barang esensial yang tidak dikenakan PPN dan diterapkannya skema multi tarif PPN di Indonesia. Peneliti mendorong pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme pelaksaan kewajiban perpajakan serta pemerintah harus memfokuskan kenyamanan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pengenaan PPN atas penyerahan obat ini. Tak hanya itu, kedua alternatif kebijakan tersebut juga dapat terlaksana di Indonesia dengan catatan bahwa pemerintah melakukan limitasi terhadap obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak terkait dalam hal penurunan tarif PPN atas penyerahan obat di Indonesia. Lalu, untuk obat-obatan yang digunakan untuk perawatan tubuh dan kecantikan sebaiknya tetap menjadi penyerahan yang dikenakan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara.

---

The policy of imposing VAT on drug delivery in Indonesia can certainly increase state revenue. However, the policy has not actually favored the community. The imposition of VAT on drug delivery will increase the burden of living costs from the community because VAT is one of the biggest factors in determining drug prices. The purpose of this study is to determine analyze the policy of imposing VAT on drug delivery in terms of the principle of ease of administration and determine policy alternatives to this policy. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that this policy has not fully met the principle of ease of administration in its implementation. This is because some of the indicators in it, such as efficiency, convenience, and simplicity indicators have not fully met the principle of ease of administration. Then, the alternatives resulting from this research are drugs categorized as essential goods that are not subject to VAT and the implementation of a multi-tariff VAT scheme in Indonesia. Researchers encourage the government to simplify the mechanism for implementing tax obligations and the government must focus on the convenience of taxpayers in carrying out the obligation to impose VAT on the delivery of this medicine. Not only that, the two alternative policies can also be implemented in Indonesia with a note that the government limits the drugs that are urgently needed by the community and conducts socialization to related taxpayers in terms of reducing VAT rates on drug delivery in Indonesia. Then, for drugs used for body care and beauty, it should remain as a delivery subject to VAT to increase state revenue."

"Kini masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian produk yang dijual secara langsung oleh pelaku usaha luar negeri melalui platform e-commerce. Melalui fenomena tersebut, adanya keterlibatan pelaku usaha luar negeri yang bukan merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) mengakibatkan prosedur pemungutan pajak yang dirancang harus mengedepankan kemudahan administrasi agar tidak berpotensi terjadinya tax loss. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia serta menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN dari sisi kemudahan administrasi (ease of administration). Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia adalah adanya opsi skema delivery duty paid (DDP) sebagai bentuk kerja sama pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan pihak penyedia platform e-commerce dalam proses customs clearance sehingga menjadi lebih singkat. Namun, yang masih menjadi penghambat adalah skema DDP ini masih bersifat opsional sehingga belum seluruh perusahaan penyedia platform e-commerce terintegrasi dengan pihak DJBC melalui skema DDP. Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia platform e-commerce yang belum menggunakan skema DDP, pihak DJBC masih mengandalkan alat pemindai (x-ray) dan risk engine. Selain itu, secara efisiensi dan kesederhanaan masih terdapat prosedur administrasi yang dilakukan secara manual karena penerapan skema DDP belum dapat secara luas digunakan oleh seluruh penyedia platform e-commerce. Oleh karena itu, pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia jika ditinjau dari asas ease of administration masih belum terpenuhi.

---

Nowadays, Indonesian society can directly do a transaction with foreign businesses through e-commerce platforms. Due to this phenomenon, the involvement of foreign businesses that are Non-Resident Taxpayer results in tax collection procedures that need to prioritize administrative ease to avoid potential tax losses. This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors of VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia, as well as to examine the VAT collection from the ease of administration principle. The study adopts a post-positivist paradigm with data collection techniques including literature review and in-depth interviews. The results indicate that one of the supporting factors for VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia is the availability of the Delivery Duty Paid (DDP) scheme as a collaboration between the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and e-commerce platform providers in the customs clearance process, making it more efficient. However, the optional nature of the DDP scheme still poses a hindrance, as not all e-commerce platform providers have integrated with the DGCE through the DDP scheme. In monitoring e-commerce platform providers that have not adopted the DDP scheme, the DGCE still relies on scanning devices (x-ray) and risk engines. Furthermore, in terms of efficiency and simplicity, there are still manual administrative procedures due to the limited implementation of the DDP scheme by all e-commerce platform providers. Therefore, the VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia based on the ease of administration principle has not been achieved."

"Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) membutuhkan penanaman modal investasi yang besar. Kebijakan fasilitas pajak seperti tax allowance dihadirkan sebagai distorsi untuk mendorong pengembangan investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tax allowance pada industri PLTSa yang ditinjau dari asas ease of administration dan memberikan upaya-upaya dalam mengoptimalkan kebijakan terkait permasalahan yang ditemukan pada kebijakan tax allowance. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post positivism. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan berdasarkan permasalahan yang diangkat dan diperlengkap dengan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kebijakan tax allowance ini belum dapat memenuhi indikator-indikator terkait kemudahan administrasi yang tertera pada asas certainty, administrative cost, dan simplicity. Sementara itu, pada indikator-indikator yang tertera pada asas compliance cost dan convenience sudah menunjukkan kemudahan administrasi dalam perpajakan. Selanjutnya, dalam membenahi beberapa permasalahan yang ditemukan pada proses implementasi kebijakan tax allowance, terdapat usulan berupa upaya-upaya yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan tax allowance, yaitu dilakukannya evaluasi kembali terhadap Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019, diperbaruinya Peraturan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2015 terkait peraturan turunan dari tax allowance, dan perlunya penguatan sosialisasi kepada wajib pajak serta sosialisasi pada tingkat top policies antar para penanggung jawab kebijakan tax allowance.

---

The development of a Waste to Energy (WtE) Power Plant requires a large investment capital. Tax facility policies such as tax allowances are presented as distortions to encourage investment development in Indonesia. This study aims to analyze the tax allowance policy in the WtE industry in terms of the ease administration principle and provide policy optimization efforts related to the problems found in the tax allowance policy. The research paradigm used is post positivism. The data used was obtained by conducting in-depth interviews with relevant sources based on the issues raised and complemented by literature studies. Based on the results of the research, it shows that this tax allowance policy has not been able to fulfill the indicators listed on the principle of certainty, administrative costs, and simplicity. Meanwhile, the indicators listed on the compliance cost and convenience principles have shown ease of administration in taxation. Furthermore, in fixing some of the problems found in the process of implementing the tax allowance policy, there are efforts that can be implemented in optimizing the implementation of the tax allowance policy, such as re-evaluating of Government Regulation No. 78 of 2019, renewal of the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2015 regarding derivative regulations from tax allowances, and the need to strengthen socialization to taxpayers and socialization at the level of policy makers."

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."

"Penelitian ini membahas perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi sesuai asas ease of administration. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan retensi sebagai objek PPN sesuai dengan konsep PPN dan menjelaskan perlakuan PPN atas retensi sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yaitu bahwa berdasarkan konsep PPN retensi dikenakan PPN karena merupakan bagian dari penyerahan jasa konstruksi yang merupakan objek PPN. Kemudian berdasarkan asas ease of administration, perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi sudah cukup jelas tetapi tetap membutuhkan penegasan atas perlakuannya yang berbeda-beda untuk memberikan kepastian lebih bagi kontraktor dan pemilik proyek. Lalu, accrual basis yang dianut PPN memberikan konsekuensi berbeda bagi Fiskus dan Wajib Pajak jika dipandang sesuai asas efficiency. Selain itu, perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi juga telah memenuhi asas convenience dan asas simplicity.

---

This study discusses treatment of VAT on retention in construction services accordance principle of ease of administration. The purpose of this study is to describe retention as object of VAT accordance with the concept of VAT and explains the treatment of VAT in retention accordance with the principles of ease of administration. This study used a qualitative approach with descriptive research.

The result is that it is based on the concept of VAT, retention levied VAT because retention is part of the submission of construction services which is the object of VAT. Then based on the principle of ease of administration, the treatment of VAT on retention in construction services is quite clear but still requires affirmation of varying treatment to provide more certainty for contractors and project owners. Then, accrual basis that VAT adopted give different consequences for the taxpayer and the tax authorities accordance principles of efficiency. In addition, treatment of VAT on retention in construction services has been meeting principle of convenience and principles of simplicity."

"Terdapat pembaharuan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Jasa Kena Pajak Tertentu. Salah satu Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa Biro Perjalanan Wisata. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata menggunakan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberikan kemudahan administrasi. Selain itu, ditemukan bahwa pada saat peninjauan kebijakan menggunakan asas kemudahan administrasi, hasil yang paling terlihat ada di dimensi kemudahan dimana pemerintah memberikan beberapa kemudahan yang diundangkan dalam Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan terkait dengan pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa biro perjalanan wisata. Peneliti menyarankan sebaiknya pihak pemerintah tetap melakukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat terus menjaga tujuan utama dari dibentuknya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

---

There is an update to the Value Added Tax (VAT) policy in the Law on the Harmonization of Tax Regulations related to Certain Taxable Services. One of the Services included in Certain Taxable Services is Tour and Travel Bureau Services. This thesis research has the aim of analyzing the VAT collection policy on the delivery of travel agency services and looking at the policy from the perspective of administrative ease. In the analysis of this study using a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results of this study indicate that the VAT collection policy for the delivery of travel agency services uses the VAT collection method without input tax credits and uses effective rates to provide administrative convenience. In addition, it was found that when reviewing policies using the ease of administrative principle, the most visible results were in the dimension of convenience where the government provided several facilities promulgated in the Tax Harmonization Law related to collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and reporting tax for travel agency services. The researcher suggests that the government should continue to supervise and evaluate the implementation of this policy so that it can continue to maintain the main objective of the establishment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Law on Harmonization of Tax Regulations."

"Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal, khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak.

---

In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption. Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However, there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally, based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes."

"Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle."