Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"HI mempelajari interaksi antar aktor negara maupun non-negara secara lintas negara yang pembahasannya dikaji dalam berbagai ranah studi. Salah ranah satu studi HI tersebut adalah studi keamanan. Studi keamanan hubungan internasional mengalami perkembangan pasca Perang Dingin. Perubahan pendefinisian dan konsep keamanan terjadi yang tadinya memperhatikan keamanan terhadap negara menjadi meluas terhadap masyarakat. Aktor yang merupakan ancamannya pun bertambah, yakni aktor negara dan non-negara. Untuk melindungi negara maupun masyarakatnya dari ancaman, negara melakukan kerja sama intelijen internasional untuk memberikan peringatan dini agar intensi serta pergerakan dapat diprediksi dan menghindari pendadakan strategis. Literatur mengenai kerja sama intelijen internasional ini cukup minim, jarang dibahas menggunakan lensa HI, dan penting untuk dijadikan bahan pembelajaran kasus masa lampau dan membantu menangani isu keamanan yang terus mengalami perkembangan. Untuk membantu hal ini, penulis mengumpulkan dan meninjau 72 literatur akademik dan mengkategorisasi berdasarkan metode tipologi yang mencakup (1) konseptualisasi, (2) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu keamanan tradisional, dan (3) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu non-keamanan tradisional. Tinjauan literatur ini juga memberikan konsensus, perdebatan, dan refleksi mengenai kesenjangan. Refleksi tersebut dibuat berdasarkan konteks historis, sebaran area kajian, persebaran latar belakang, sudut pandang berdasarkan profesi terhadap konsensus dan perdebatan, pemetaan rujukan literatur, persebaran jenis jurnal, persebaran pendekatan literatur, dan sudut pandang penulis.

---

International relations studies interactions between state and non-state actors across borders and discussion is conducted in various domains. One of the domains of IR studies is security studies. International relations security studies experienced development after the Cold War. Changes in the definition and concept of security occurred which previously only concerned with the security of the state and now extended to the security of society. The number of actors that pose security threats also increases, extended to non-state actors. To protect the country and its people from threats, countries conducted intelligence cooperation to provide early warnings so that intentions and movements of the opposition can be predicted and avoid strategic surprise. The literature on intelligence cooperation is quite minimal, rarely discussed using an IR lense, important learning material regarding past cases and help to deal with security issues now and future. In this regard, author collected and reviewed 72 academic literature and categorized them based on tipological methods which include (1) conceptualization, (2) intelligence cooperation in dealing with traditional security issues, and (3) international intelligence cooperation in dealing with non-traditional security. This literature review also provides consensus, debate, and reflection regarding gaps. This reflection is based on historical context, distribution of study areas, distribution of author’s background, professional perspectives to the consensus and debate, mapping of literature citation, distribution of journal types, distribution of literature approaches, and author's point of view."

"Spionase adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan oleh badan intelijen baik dalam kegiatan mauupun operasi rahasia intelijen dengan taktik terbuka ataupun tertutup. Indonesia, tidak dapat, dipungkiri menarik perhatian negara-negara besar, negara-negara yang memiliki sumber yang tidak terbatas, teknologi yang canggih, dan badan intelijen yang mumpuni. Hal tersebut menimbulkan ancaman tersendiri bagi ketahanan nasional Indonesia. Ancaman ini, terlebih ancaman spionase yang dilaksanakan intelijen asing, harus ditanggani secara serius oleh pemerintah Indonesia. Dari berbagai pendadakan strategis yang dialami oleh Indonesia, sebagian besar menunjukkan adanya keterlibatan intelijen asing. Akan tetapi, badan maupun lembaga intelijen di Indonesia, meskipun memiliki kemampuan kontra intelijen, tidak satupun yang melakukan fungsi kontra spionase secara utuh dan profesional, tidak seperti BNPT dengan kontra terorisnya ataupun BSSN dengan kontra sabotasenya. Tesis ini mengevaluasi fungsi kontra intelijen Indonesia dalam menghadapi ancaman spionase. Tesis ini menggunakan metode scenario building untuk melakukan evaluasi fungsi kontra intelijen yang dilakukan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia. Selain itu, Tesis ini juga melakukan analisis ancaman (threat analysis) untuk memperlihatkan tren ancaman spionase terhadap keamanan nasional Indonesia. Data-data primer dari wawancara dan data-data sekunder dari berbagai sumber digunakan untuk menilai urgensi pembentukan badan kontra intelijen Indonesia. Dari data-data yang terkumpul, Tesis ini menemukan bahwa untuk melindungi kekuatan, kemampuan, kerawanan, dan niat (K3N) Indonesia dari spionase musuh, maka Indonesia harus memiliki badan kontra spionase sebagai wadah kontra intelijen dalam melindungi ketahanan nasional dari ancaman spionase intelijen asing. Analisis ancaman menunjukkan bahwa ancaman spionase asing terhadap keamanan nasional Indonesia ada dalam level menengah-tinggi sedangkan analisis dengan scenario building memperlihatkan bahwa fungsi kontra intelijen yang selama ini dilaksanakan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia kurang ideal.

---

Espionage is an information gathering methode conducted by intelligence services both in intelligence acivities or closed/clandestine operations using open or closed tactics. Indonesia, undeniably attracted the attention of major countries, countrie sthat have unlimited resources, sophisticated technology and capable intelligence services. This posed a threat to Indonesia's national security, especially the espionage threats carried out by foreign intelligence, and this condition must be taken seriously by the Indonesian Government. The various strategic surprises experienced by Indonesia, mostly indicates the foreign intelliegnce activities. However, intelligence agencies and institutions in Indonesia, despite their counterintelligence capabilities, have not carried out a whole and professional counterespionage function, unlike the counter-terrorist of BNPT or the BSSN with its counter-sabotage function. This thesis evaluates Indonesia's counterintelligence function in teh face of espionage threats. Using scenario building method to evaluate the CI function carried out by Indonesian intelligence agencies and institutions, and also conduct threat analysis to show the trend of espionage threat to Indonesia's national security. Primary data from interviews and secondary data from various sources are used to assess the urgency of the establishment of an Indonesian counterintelligence body. From the collected data, this thesis found that in order to protect Indonesia's strenght, ability, vulnerability and intention (K3N) from enemy espionage, Indonesia must have a counter-espionage institution as a counterintelligence services in protecting national security from the threat of foreign intelligence espionage. The threat analysis shows that foreign espionage threats to Indonesias national security are in the middle-high level, while analysis with building scenario shows that the coounterintelligence function carried out by Indonesia's inteliigence services is less ideal."

"Sejak tahun 2009, Indonesia terikat oleh kerjasama open sky ASEAN. Tesis ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Teori yang menggambarkan hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan rezim dalam kerjasama internasional yang seringkali berbenturan digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang terganggu dalam kerjasama open sky ASEAN di satu sisi dan manfaat kerjasama ini di sisi lain. Di satu sisi, Indonesia bersama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN lain memperoleh manfaat dari kerjasama open sky ASEAN melalui proyek Masyarakat ASEAN. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan di wilayah udara dan industri penerbangan nasionalnya terganggu dalam kerjasama ini. Ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai sumber hukum internasional berperan dalam memberikan peluang bagi Indonesia berupa penarikan diri, reservasi maupun amandemen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang terganggu oleh kerjasama ini, namun dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap rezim. Meskipun ketiga peluang ini dimungkinkan menurut hukum internasional, menurut hubungan internasional peluang untuk reservasi dan amandemen merupakan pilihan yang lebih diplomatis. Dengan meneliti posisi keikut-sertaan Indonesia dalam kerjasama open sky ASEAN, tampak bahwa hukum internasional dan hubungan internasional merupakan dua kajian yang saling mendukung. Hukum internasional merupakan kerangka normatif dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan rezim dalam sebuah kerjasama internasional. Meskipun demikian, dalam hubungan sarat konflik antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara, kepentingan negara lebih banyak memengaruhi kepentingan rezim.

---

Since 2009, Indonesia has committed to ASEAN open sky cooperation. This research aims to observe Indonesia's participation within this cooperation through international law and international relations lenses. A theory describing conflict relations between state's and regime's interest within international cooperation is used to explain Indonesia's interest when facing challenges within this cooperation, while showing that there are also benefits from this cooperation. On the one side, Indonesia and the other ten ASEAN members enjoy open sky cooperation trough ASEAN Community project. On the other side, this cooperation has posed some challenge to Indonesia in protecting its air sovereignty and national airlines industry. The Vienna Convention as a source of international law offers some possibilities for Indonesia in the forms of withdrawal, reservation, or amendment in order to protect its national interests which have undergone some challenges while still adhering to its obligation to the regime. Even though the three possibilities are supported by international law, from international relation perspective possibilities to reserve and amend are considered more diplomatic. By observing Indonesia's partnership in ASEAN open sky cooperation, it can be concluded that international law and international relations are two disciplines that are complementing each other. International law is a normative construct in international relations that aims to balance state's and regime's interest. However, within conflict relations between regime's and state's interest, it is suggested that state's interest has more domination over regime's interest."

"Kerjasama intelijen dalam pandangan negara-negara ASEAN merupakan implementasi dari kerjasama bidang pertahanan.dan keamanan. Kerjasama intelijen antar negara-negara ASEAN bagi Indonesia sangat penting mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang besar dan memiliki populasi yang hampir setengah populasi ASEAN. Kerjasama Intelijen dapat berujung pada dua hal yaitu manfaat dan resiko. Untuk itu Indonesia perlu memahami bagaimana mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisasi resiko dari sebuah kerjasama intelijen. Teori yang digunakan dalam menganilisis tesis adalah teori kegagalan intelijen yang diadopsi dari pemahaman Copeland yang kemudian dikombinasikan dengan teori keamanan. Metode yang dipakai adalah penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif (mix methods). Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa nilai indeks faktor kepemimpinan-kebijakan (leadershippolicy) adalah 0,708 dan organisasi-birokrasi 0,875. Hal ini mengindikasikan nilai indeks tersebut memberi manfaat positif bagi Indonesia. Secara kesuluruhan nilai indeks kerjasama Intelijen adalah 0,654166, yang menunjukkan dalam kategori kuning atau berpotensi menuju penguatan kerjasama intelijen, yaitu pada wilayah hijau. Akan tetapi dapat juga menuju ke kategori merah, yaitu rawan/merugikan bagi kepentingan Indonesia, apabila tidak dikelola dengan baik. Sedangkan kerjasama dalam hubungan bilateral lebih menonjol dibanding multilateral dengan nilai indeks 0,775, dan kerjasama bidang formal dan informal berada pada nilai indeks 0,66875. Selanjutnya masa depan kerjasama Intelijen antar negar-negara di kawasan ASEAN akan sangat dipengaruhi oleh, isu-isu baru dan sub indikator baru serta adanya penambahan jumlah kerjasama intelijen bidang lainnya.

---

In the perspective of ASEAN countries, Intelligence cooperation is one of the implementation of the Defense and Security cooperation. For Indonesia, the Intelligence cooperation is most significant due to the facts that Indonesia is the biggest country in the South East Asia and it has almost half the population of the ASEAN conutries. The intelligence cooperation may results benefit or risk. Hence, Indonesia should understand how to take the advantage and minimalize the risk of the intelligence cooperation. This tesis is analysed by several theories mostly the theory of intelligence failures of Copeland and theory of security. The tesis used a mix methods researches to discuss the substance. The analyses of the intelligence cooperation obtained the index point of 0.708 of the leadership-policy factors and 0.875 of the bureaucratic-organizations factors. This score provides a potential benefits of intelligence cooperation for Indonesia. Furthermore, the total index point of the Intelligence cooperation is 0.654166, or the intelligence cooperation is in the yellow category. It means the intelligence cooperation potentially benefits to Indonesia on the aspects of Leadership-policy and Organisation-Birocrates, and it could be risked if it is not managed perfectly. Meanwhile, the sector of bilateral cooperation with the index point of 0,775, is showing more effective than multilateral sector. It is followed by the fact that the informal cooperation with the index point of 0.66875, is more implemented than formal intelligence cooperation. Finally, the future of the ASEAN Intelligence cooperation depends on new issues, new sub-indicators and the sort of intelligence cooperation arised."

"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.

---

This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada analisis perencanaan Kerja Sama Direktorat Kerja Sama dan pengembangan tahun 2007 dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dalam memenuhi segala kewajiban Indonesia dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.Penelitian menggunakan analisis perencanaan menurut stoner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang responden dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan 50 orang lain dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Konsultan dan Sentra HKI Universitas Indonesia.Dari analisis terhadap basil kuesioner, disimpulkan bahwa : 1) Masih banyak pegawai di Direktorat Jenderal HKI yang belum mengetahui proses perencanaan di Direktorat Jenderal MI; 2) Begitu pula dengan responden dari pihak eksternal yang rata-rata belum mengetahui kegiatan di Direktorat Kerja sama dan Pengembangan;.. 3) Kegiatan Kerja Sama Intemasional dilaksanakan untuk memenuhi kewiban Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO; 4) Dengan Analisis SWOT maka Ditjen HKI dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada organisasinya; 4) Proses Perencanaan hares dilakukan oleh Ditjen HKI, berdasarkan hasil analisa data didapat perbedaan antara pihak internal dan eksternal mengenai kegiatan di Direktorat Jenderal HKI.

---

ABSTRACT

The Focus of this study is about international cooperation planning analisis at Directorate Cooperation and Development in the year of 2007 in case doing the cooperation in a Indonesia respect to the WIPO and WTO as a member. This is a Kuantitatif Research.

This Research is using planning analisis by Stoner. 100 Responden in this research which 50 responden from Directorate General Intellectual Property Rights and 50 responden are from Trade Department, Foreign Department, Intellectual Property Consultant and Intellectual Property Clinic from University of Indonesia.

From the quesioner, The following are the research results: 1) Employee in Directorate General Intellectual Property Rights does not knowing about the planning in their office; 2) From the Employee of Ekstemai they do not knowing about the system in Directorate General of Intellectual Property Rights; 3) The International Cooperation was built because Indonesia as a member of WIPO and WTO and must respect to the WTO and WIPO agreement; 4) By the SWOT analisis data Directorate General of intellectual Property Rights must do the planning program because from planning analisis we know the strongess and the weakness of our organization."