Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan bencana alam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam Pengadaan dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat yang dapat menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan presentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Sampai saat ini standar kontrak biaya plus imbalan belum tersedia, meskipun untuk kontrak kerja konstruksi yang dibiayai dengan keuangan negara harus menggunakan dokumen terstandar. Penelitian ini akan mengembangkan Standar Kontrak Biaya Plus Imbalan Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Diawali dengan identifikasi kondisi eksisting pengadaan pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan keadaan darurat akibat bencana alam melalui survei kuesioner, analisa arsip terhadap standar/model kontrak terkait kontrak biaya plus imbalan yang berlaku di berbagai negara, menentukan klausul-klausul persyaratan kontrak untuk kontrak biaya plus imbalan, selanjutnya disusun menjadi standar kontrak biaya plus imbalan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat setelah melalui validasi dari para pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan kebijakan kontrak konstruksi. Dari 20 responden Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR yang telah dan/atau sedang menangani pekerjaan penanganan keadaan darurat akibat dari bencana alam belum ada yang menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan, sebagian besar menggunakan kontrak harga satuan dan sisanya menggunakan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dengan permasalahan terkait kewajaran harga satuan tersebut. Terdapat beberapa institusi penerbit standar/model kontrak internasional yang menerbitkan standar kontrak terkait biaya plus imbalan yaitu American Institute Architect (AIA), ConsensusDoc Contract Document, Engineers Joint Contract Documents Committee (EJCDC), Canadian Construction Documents Committee (CCDC), New Engineering Contract (NEC), dan Joint Contract Tribunal (JCT). Perbedaan yang mendasar antara isi klausul kontrak biaya plus imbalan dengan jenis kontrak lainnya yaitu istilah-istilah dan definisi, imbalan, kelengkapan dokumen kontrak, tugas pengawas pekerjaan, program kegiatan, harga kontrak, perubahan harga kontrak, biaya aktual, pembukuan dan pencatatan keuangan, dan pembayaran.

---

The handling of natural disasters in Government Procurement is included in Procurement in the Context of Handling Emergencies which can use the type of cost plus contract with the value of the contract being a calculation of actual costs plus a fee based on a fixed percentage of the actual costs or a fee based on a fixed amount. Until now, the standard cost plus fee contract is not yet available, although for construction work contracts financed with state finances must use standardized documents. This research will develop a Standard Cost Plus Fee Contract for Procurement of Government Construction Works in the Context of Handling Emergencies. Starting with the identification of the existing conditions of procurement of construction work in the context of handling emergencies due to natural disasters through questionnaire surveys, literature study of contract standards/models related to cost plus fee contracts that apply in various countries, determining the clauses of contract requirements for cost plus fee contracts, then compiled into a cost plus fee contract standard for the procurement of government construction work in the context of handling emergencies after going through validation from parties who have the authority in regulating construction contract policies. Of the 20 respondents of Commitment-Making Officer (PPK) at the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) who have and/or are handling of emergency conditions due to natural disasters, none have used the type of cost plus fee contract, most of them use unit price contracts and the rest use combination lump sum and unit price contracts, with problems related to the reasonableness of the unit price. There are several institutions that publish international contract standards/models that publish contract standards related to cost plus fee, namely the American Institute Architect (AIA), ConsensusDoc Contract Document, Engineers Joint Contract Documents Committee (EJCDC), Canadian Construction Documents Committee (CCDC), New Engineering Contract (NEC), and Joint Contract Tribunal (JCT). The basic differences between the content of cost plus fees contract clauses and other types of contracts are terms and definitions, fees, completeness of contract documents, duties of work supervisors, activity programs, contract prices, changes in contract prices, actual costs, bookkeeping and financial records, and payment."

"ABSTRAKPada tahun 2007 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang Penanggulangan Bencana Alam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BNPB/BPBD saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk TNI. Dalam penanggulangan bencana banjir Garut, TNI memainkan peran yang cukup signifikan karena BPBD Garut merupakan organisasi bentukan yang termasuk baru, sehingga mempunyai kekurangan kapabilitas dalam penanggulangan bencana . Namun karena aspek legal yang tidak mendeskripsikan peran TNI secara jelas dalam hal pendanaan, durasi waktu penugasan dan model perbantuan hal ini menimbulkan kesulitan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis sinergitas antara TNI dengan instansi terkait dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut, teori yang digunakan terutama adalah teori yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa landasan hukum dalam penanggulangan banjir perlu di adakan perubahan, karena belum menyentuh aspek pendanaan operasional, durasi penugasan dan bentuk perbantuan. Dalam hal sinergitas, masih belum setara/seimbang, karena faktor kultur kerja, pengalaman dan koordinasi.

---

ABSTRACTIn 2007 The Indonesian Government set a national policy about national disaster management by publishing No. 24 of 2007 On Disaster Management Act, which is then followed up with formation of National Disaster Management Agency BNPB Regional Disaster Management Agency BPBD at the district city level. Natural disaster management is not just Government responsbility but it is the responsbility of all components of the Nation including Indonesian Armed Forces TNI . In overcoming of Garut Flashflood TNI plays a significant role due to BPBD Garut is a new formation so that lack of professionalism and leadership acording to disaster management. But the unclear of TNI job description according to financing, time duration and form assistance it make several problems during the activity. This study used qualitative approach aimed at analyzing the sinergy of TNI with related parties in the emergency response Garut flash flood management. The result revealed that in Garut relief disaster management, the legal basis for the involvement of Indonesian Army in the handling of natural disasters need to be change, and according synergy is not balanced due to of work culture, experience and coordination. "

"Perkerjaan konstruksi merupakan salah satu jenis pekerjaan yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis UI, untuk menunjang sarana dan prasarana pembelajaran dan riset. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pekerjaan konstruksi di UI tidak selalu berhasil sesuai dengan yang direncanakan/diharapkan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan SMM Proses Pengadaan Jasa Konstruksi. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder berupa arsip dan kuesioner. Metode penelitian menggunakan Analisa Risiko Kualitatif untuk menentukan risiko tertinggi, kemudian berdasarkan respon risiko dilakukan Analisis Tindakan Pengembangan SMM. Hasil penelitian didapatkan 6 Proses Bisnis, 36 Kegiatan, dengan 66 Sasaran Mutu Proses Pengadaan Jasa Konstruksi di Universitas Indoesia. Terdapat 11 risiko tertinggi, sehingga dilakukan 23 tindakan pengembangan SMM.

---

Construction work was one of Key Performance Indicators (KPI) that stated in Universitas Indonesia (UI) Strategic Plan, to support learning and research facilities and infrastructure. However, in the practice, the construction work implementation in UI was not always in line with the plan/expectation. This research aims to develop the Quality

Management System (QMS) for the Construction Services Procurement Process to Improve the Quality of Contractor Performance in Universitas Indonesia. The study uses primary and secondary data consisting of archives and questionnaires. The research method uses Qualitative Risk Analysis to determine the highest risk, then based on the risk response the QMS Development Action Analysis is performed. The results of the study were obtained 6 Business Processes, 36 Activities, with 66 Quality Objectives of the Construction Services Procurement Process at the Universitas Indonesia. There are 11 highest risks, so there are 23 SMM development actions taken."

"[ABSTRAKTren global bencana alam mengalami peningkatan, baik yang disebabkan olehperubahan iklim, pemanasan global, gempa bumi maupun oleh perbuatan manusia. Jikadilihat dari statistik peningkatan terjadinya bencana, kejadian bencana alam diseluruh duniamengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan negara maritim yangterletak pada tiga lempeng besar dunia dan jalur ring of fire sehingga berpotensi besarterhadap bencana tsunami [1]. Telekomunikasi memiliki peranan penting sebagai alatkomunikasi pada saat terjadinya bencana.Dalam penelitian ini akan diusulkan dua skenario alternatif metoda pengembanganjaringan PPDR Broadband, yaitu Skenario Alternatif I : Pemerintah membangun danmengoperasikan sendiri dan Skenario Alternatif II : Kerjasama Pemerintah dengan OperatorTelekomunikasi. Analisis dilakukan berdasarkan sudut pandang Pemerintah. Cakupan areapenelitian adalah DKI, Jabar dan Banten. Pada Skenario alternatif I, didapatkan nilai costbenefit analysis sebesar 903 dan untuk skenario alternatif II didapatkan nilai cost benefitanalysis sebesar 1837. Kedua skenario tersebut dapat dikatakan layak secara ekonomi, tapijika pemerintah menggunakan alternatif II dapat menghemat biaya sebesar 1,4 TrilyunRupiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah perihalpemilihan metoda pembangunan infrastruktur komunikasi radio antar instansi pemerintahuntuk PPDR.

---

ABSTRACTGlobal trend of natural disasters has increased, whether caused by climate change,global warming, earthquakes or by human actions. When viewed from the statistical increasein the occurrence of disasters, natural disasters around the world has increased from year toyear. Indonesia is a maritime country that lies in the world's three major plates and lane ringof fire that has great potential for tsunami disaster [1]. Telecommunications has animportant role as a means of communication in the event of a disaster.In this study will be proposed two alternative scenarios development method ofPPDR Network, namely the Alternative Scenario I: build and operate by Government andAlternative Scenario II: Public Private Partnership. The analysis is based on Governmentview. The coverage area of research is Jakarta, West Java and Banten. In the alternativescenario I, we found that value of cost benefit analysis are 908. and In the alternativescenario II, we found that value of cost benefit analysis are 1837. Both of these scenarios canbe said to be economically viable, but if the government uses the second alternative can savecosts by 1.4 trillion rupiah. Results of this study will be proposed to the government indetermining the method of network construction PPDR;Global trend of natural disasters has increased, whether caused by climate change,global warming, earthquakes or by human actions. When viewed from the statistical increasein the occurrence of disasters, natural disasters around the world has increased from year toyear. Indonesia is a maritime country that lies in the world's three major plates and lane ringof fire that has great potential for tsunami disaster [1]. Telecommunications has animportant role as a means of communication in the event of a disaster.In this study will be proposed two alternative scenarios development method ofPPDR Network, namely the Alternative Scenario I: build and operate by Government andAlternative Scenario II: Public Private Partnership. The analysis is based on Governmentview. The coverage area of research is Jakarta, West Java and Banten. In the alternativescenario I, we found that value of cost benefit analysis are 908. and In the alternativescenario II, we found that value of cost benefit analysis are 1837. Both of these scenarios canbe said to be economically viable, but if the government uses the second alternative can savecosts by 1.4 trillion rupiah. Results of this study will be proposed to the government indetermining the method of network construction PPDR, Global trend of natural disasters has increased, whether caused by climate change,global warming, earthquakes or by human actions. When viewed from the statistical increasein the occurrence of disasters, natural disasters around the world has increased from year toyear. Indonesia is a maritime country that lies in the world's three major plates and lane ringof fire that has great potential for tsunami disaster [1]. Telecommunications has animportant role as a means of communication in the event of a disaster.In this study will be proposed two alternative scenarios development method ofPPDR Network, namely the Alternative Scenario I: build and operate by Government andAlternative Scenario II: Public Private Partnership. The analysis is based on Governmentview. The coverage area of research is Jakarta, West Java and Banten. In the alternativescenario I, we found that value of cost benefit analysis are 908. and In the alternativescenario II, we found that value of cost benefit analysis are 1837. Both of these scenarios canbe said to be economically viable, but if the government uses the second alternative can savecosts by 1.4 trillion rupiah. Results of this study will be proposed to the government indetermining the method of network construction PPDR]"

"Faktor bencana alam sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perancangan permukiman mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang berada pada area rawan bencana, dan permukiman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Selama ini faktor bencana alam hanya didudukan pada urutan yang tidak begitu penting dalam perencanaan permukiman baik oleh masyarakat umum ataupun kalangan profesional. Makalah ini mengusulkan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana alam khususnya pada area permukiman melalui kajian analitis dalam proses perancangan permukiman."

"Pembahasan mengenai proses evakuasi tidak pernah usai di Indonesia mengingat karakteristik geografis Indonesia mengharuskannya berhadapan dengan risiko yang konstan dari berbagai bencana alam, seperti erupsi vulkanik, gempa bumi, banjir, dan tsunami. Oleh karena itu, memastikan evakuasi yang efisien menjadi hal yang penting untuk meminimalkan jumlah korban luka dan kematian. Namun demikian, situasi saat ini menunjukkan bagaimana Indonesia kurang memperhatikan pengelolaan proses evakuasi selama bencana alam terjadi. Beberapa keterlambatan evakuasi, diklaim oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, mengakibatkan peningkatan yang cukup substansial pada jumlah korban jiwa akibat bencana alam pada tahun 2018. Sehubungan dengan isu tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki efisiensi evakuasi saat ini dengan mencoba untuk mengoptimalkan perencanaan rute evakuasi untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Masalah rute evakuasi pada penelitian ini mencakup bagaimana penugasan kendaraan evakuasi yang optimal untuk mengevakuasi para pengungsi, yang tersebar di sekitar area bencana, menuju tempat posko bencana yang tersedia. Penelitian ini mengambil kasus bencana banjir yang terjadi di Jakarta sebagai studi kasus utama dan sumber himpunan data penelitian. Keluaran dari penelitian ini adalah model optimisasi yang relevan dan dapat diterapkan untuk menghasilkan perencanaan rute evakuasi yang optimal. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam masalah penugasan rute evakuasi. Penelitian ini akan menggunakan algoritma branch-and-bound karena sebagai metode eksak, branch-and-bound lebih mampu menjamin hasil yang optimal daripada metode berbasis aproksimasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa model optimasi dengan algoritma branch-and-bound dapat menghasilkan solusi yang optimal dalam merancang penugasan rute evakuasi untuk korban bencana yang lebih lanjut meningkatkan efisiensi evakuasi.

---

The discussion on evacuation process undoubtly never cease to continue in Indonesia for its geographical properties compel this country to grapple with a constant risk of natural disaster, such as volcanic eruption, earthquake, flood, and tsunami. To that end, ensuring an efficient evacuation becomes one foremost matter in order to minimize the number of injured victims and fatalities. Nevertheless, current situation shows how indonesia has been paying less attention on administering the evacuation process during disaster period. Several tardy evacuations claimed by its national disaster management institution resulted a substantial hike on annual fatalities from natural disaster in 2018. In regard to that issue, this research was conducted to ameliorate current evacuation efficiency by attempting to optimize evacuation route planning for disaster management in Indonesia. The evacuation routing problem covers the idea on how to assign a set of vehicles to transport evacuees, who are spread around disaster area, to available nearest shelter. This research took flood disaster which recently happened in Jakarta as a main study case and data set source. The output of this study is an optimization model that is relevant and applicable to generate optimal evacuation route planning. There are several methods that can be used in this sort of evacuation routing problem. One of the methods and which this study uses is branch-and-bound algorithm since as an exact-type method, branch-and-bound is more capable to generate optimal solution than heuristic approaches. The result of this study indicates that optimization models with branch-and-bound algorithms can produce optimal solutions in designing evacuation route planning for disaster casualties by which further lifts up the evacuation efficiency."

"Indonesia sangat rawan terhadap risiko bencana alam tektonik dan vulkanik gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi , karena: 1 terletak di antara tiga lempeng tektonik: Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik, 2 berada di jalur cincin api 'Asia Pacific Ring of Fire' dengan 127 gunung berapi aktif terbanyak di dunia, dan 3 negara kepulauan terbesar dunia dengan 13.466 pulau. Sudah banyak terjadi bencana alam dari masa lalu hingga sekarang, dan masih akan terjadi lagi di masa depan, hanya waktunya yang tidak pasti. Korban meninggal dunia, cidera dan kerusakan, kehancuran rumah tinggal penduduk sudah jutaan dengan kerugian ekonomi yang sangat besar.Timbul permasalahan dalam aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam untuk rumah tinggal yang telah rusak dan hancur, karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Korban bencana tidak mempunyai uang yang cukup, banyak yang kehilangan sumber penghasilan, sementara anggaran dana pemerintah sangat tidak mencukupi untuk memberikan bantuan dan ganti kerugian, jika terjadi suatu bencana alam katastrofe. Hal itu mengakibatkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tinggal penduduk tidak bisa dilakukan dengan baik dan cepat, sehingga memperpanjang penderitaan korban bencana alam.Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini melakukan studi pada 7 negara paling rawan bencana alam yang telah menerapkan skema asuransi bencana alam untuk mengkaji dan mengganalisis: 1 skema asuransi bencana alam yang tepat diterapkan di Indonesia; 2 peranan reasuransi dan catastrophic bond dalam mendukung skema asuransi bencana alam di Indonesia; dan 3 pembaruan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan skema asuransi bencana alam.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan analisis data secara juridis kualitatif. Penelitian ini menjawab: 1 skema asuransi bencana alam yang dapat dan tepat diterapkan di Indonesia adalah skema asuransi bencana alam yang bersifat wajib tolong-menolong untuk menjamin setiap rumah tinggal terhadap risiko bencana alam, 2 reasuransi dapat memberikan dukungan terhadap skema asuransi bencana alam di Indonesia dengan jaminan reasuransi dari pasar reasuransi tradisional dan catastrophic bond dapat memberikan jaminan reasuransi innovatif yang lebih besar melalui investor korporasi di pasar modal global; 3 diperlukan pembaruan hukum perasuransian dan hukum penanggulangan bencana untuk mewujudkan skema asuransi bencana di Indonesia.Hasil penelitian ini menyarankan Indonesia penting menyelenggarakan skema asuransi bencana alam rumah tinggal yang sifatnya wajib tolong-menolong untuk risiko gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi, sehingga penduduk korban bencana alam akan mendapatkan ganti kerugian yang lebih besar dan lebih cepat untuk dapat membangun kembali rumah tinggal mereka yang rusak dan hancur sesuai princip 'build back better' dari deklarasi dan kerangka kerja Sendai 2015-2030.

---

Indonesia is very prone to tectonic and vulcanic natural disaster earthquakes, tsunami and volcanic eruptions due to 1 it located between three tentonic plates Indo Australia, Eurasia and Pacific, 2 within the Asia Ring of Fire with 127 active volcanoes, the largest number of active volcanoes in the world, and 3 the largest archipelago country in the world with total number of islands 13,466. A large number of natural disasters calamities have occurred in the past and that will occur again in the future with unknown times and places. Those have caused million fatalities deaths, bodily injuries, damage, destruction to residential buildings houses with huge economic losses.

There is always a serious problem in the rehabilitation and reconstruction of damaged residential buildings houses which needs a lot of fund whilst the victims did not have sufficient fund and they were suffering from loosing sources of income caused by the natural disasters.The government rsquo s annual budget for natural disasters rsquo relief and compensation is very limited, not sufficient, when a catastrophic calamity natural disaster occur. That situation caused rehabilitation and reconstruction program for residential buildings houses cannot be performed well, properly and fast, it prolongs the suffering of the victims. Based on the above description, this research did a study in seven countries prone to natural disasters which have natural disaster insurance schemes for houses.

The objective of this study is to answer the research questions 1 what is the type of natural disaster insurance can and most suitably be implemented in Indonesia, 2 how reinsurace and catastrophic bond can support the natural disaster insurance scheme, and 3 is law amendment necessary for the implementation of natural disaster insurance scheme.

This study use legal normative method research with statute, conceptual and comparative approaches. This study answers 1 a mandatory compulsory natural disaster insurance scheme covering residential buildings houses for earthquake, tsunami and volcanic eruption risks is suitably implemented in Indonesia 2 reinsurance can provide reinsurance coverage from the traditional reinsurance market and catastrophic bond can provide larger innovative reinsurance coverage from corporate investors of the global capital market 3 amendment or change to the current insurance law and disaster mitigation law is necessary for the establishment and implementation of natural disaster insurance scheme in Indonesia.

The result of this study suggests it is necessary for Indonesia to establish and implement a natural disaster insurance scheme for residential buildings houses covering earthquake, tsunami and volcanic eruption risks. With that scheme, homeowners will get larger and faster compensation from the insurers for rebuilding their damaged houses with the principle of ldquo build back better rdquo in accordance with Sendai Declaration and Framework 2015 2030."

"Latar Belakang: Kerusakan yang parah pada korban bencana alam kerap ditemukan pada bencana alam yang masif, sehingga mempersulit proses identifikasi. Determinasi jenis kelamin merupakan prioritas utama dalam proses identifikasi karena dapat menunjang estimasi usia dan ras. Salah satu metode determinasi jenis kelamin adalah dengan pengukuran dimensi dan volume sinus frontalis dan sinus maksilaris. Sinus merupakan kavitas udara yang berada di dalam tulang tengkorak. Sinus frontalis berada di dalam tulang frontalis, sedangkan sinus maksilaris berada di dalam tulang maksilaris. Kedua sinus ini bersifat unik antar jenis kelamin, sehingga umum digunakan untuk determinasi jenis kelamin. Tujuan: Mengetahui perbedaan akurasi sinus frontalis dan sinus maksilaris untuk determinasi jenis kelamin. Metode: Pencarian dilakukan melalui electronic database seperti PubMed, EBSCO, Scopus, Science direct, dan ProQuest. Pencarian menggunakan panduan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). Hasil: Pencarian menghasilkan 1318 studi dimana 32 studi memenuhi kriteria untuk diinklusikan. Dari hasil systematic review dan meta-analisis didapatkan sinus maksilaris lebih akurat daripada sinus frontalis untuk menentukan jenis kelamin. Selain itu, ukuran dimensi dan volume pada sinus frontalis maupun sinus maksilaris lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kesimpulan: Sinus frontalis dan sinus maksilaris dapat digunakan untuk determinasi jenis kelamin dengan akurasi yang lebih tinggi pada sinus maksilaris.

---

Background: Severe damage to victims of natural disasters is often found in massive natural disasters, which complicates the aid process. Gender determination is a top priority in the assistance process because it can support age and race determination. One method of determining sex is by measuring the dimensions and volume of the frontal and maxillary sinuses. Sinuses are air cavities within the skull. The frontal sinus is inside the frontal bone while the maxillary sinus is inside the maxillary bone. These two sinuses are unique between gender and are therefore commonly used for sex determination. Objective: To know the differences in the accuracy of the frontal and maxillary sinuses for determining gender. Methods: Searches were conducted through electronic databases such as PubMed, EBSCO, Scopus, Science direct, and ProQuest. The search used the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guide. Results: The search returned 1318 studies of which 32 were eligible to be included in the studies. From the results of a systematic review and meta-analysis, it was found that the maxillary sinus is more accurate to determine sex. Dimensions and volume are found larger in males. Conclusion: The maxillary sinus can determine sex more accurately than the frontal sinus.

"

"Bencana alam, wabah, dan bencana karena ulah manusia menjadi risiko yang dihadapi oleh umat manusia di dunia. Dalam memitigasi bencana, komunikasi adalah anasir penting yang dapat menentukan keberhasilan atau pun kegagalan. Tulisan ini bertujuan menggali komunikasi risiko, krisis, dan darurat yang dilakukan oleh badan tingkat nasional dalam kurun waktu terjadinya Pandemi Covid-19. Tulisan mengambil CERC Model yang disusun oleh USA CDC sebagai kerangka acuan analisis. Data yang akan dianalisis adalah unggahan akun Instagram resmi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 (@lawancovid_id) selaku lembaga yang menangani bencana berupa wabah yang disebabkan oleh tersebarnya Virus SARS-CoV2 di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode analisis isi manual deskriptif pada 121 unggahan. Hasil penelitian kali ini adalah ditemukannya praktik yang memadai dan konsisten dalam komunikasi risiko dan pengurangan ketidakpastian namun minim praktik komunikasi krisis dan peningkatan kemampuan diri publik yang tergambar dari unggahan. 

---

Natural disasters, pandemics, and human-caused catastrophes have become many risks that mankind must face around the world. In disaster mitigation, communication is indispensable that could determine success and failure. This research aims to give a picture of how a national-level body and task force (namely, “Satgas COVID-19”) conduct their risk and crisis communication activities. This writing will take CERC Framework by USA CDC as a framework for data analysis. This study analyzed 121 posts issued in Satgas’ official Instagram account @lawancovid19_id and see their congruency in relation to several concepts stated and explained in the framework. A manual content analysis had found that Satgas COVID-19’ communication materials complied with two major aspects namely risk communication and uncertainty reduction. However, this study found a minuscule amount of practice of crisis communication and promotion of self-efficacy. This research will contribute insight into how authorities manage their public communication in times of crisis."