Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan stunting di Kabupaten Magetan saat ini menjadi program prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Magetan. Hal tersebut didasari karena stunting berpengaruh langsung terhadap kondisi daya saing di tingkat lokal, nasional, bahkan dunia. Tingginya prevalensi stunting menempatkan Kabupaten Magetan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Stunting di Indonesia. Ada tiga masalah utama penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Magetan, yaitu pertama, kondisi ekonomi atau tingkat kemiskinan, kedua, pola asuh balita yang tidak tepat dan dibarengi dengan kurangnya kesadaran masyarakat, serta yang ketiga masih terdapat beberapa desa lokus stunting dengan prevalensi tinggi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengatasi masalah stunting. Teori utama dalam penelitian ini adalah teori strategi dan manajemen strategi yang mencakup tipe-tipe strategi serta analisis SWOT. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaksanakan strategi untuk mengatasi masalah stunting, meskipun pada pelaksanaan program di lapangan sempat mengalami beberapa hambatan, salah satunya pandemi Covid-19. Strategi penanganan stunting di Kabupaten Magetan juga telah didasarkan pada empat tipe strategi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Berdasarkan tipe-tipe strategi tersebut, selanjutnya dapat diketahui analisis SWOT yang meliputi aspek kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengatasi stunting.

---

The problem or issue of stunting in Magetan Regency is currently a priority program for the Magetan Regency Government. This is because stunting directly affects competitiveness at local, national, and even global levels. The high prevalence of stunting places Magetan Regency as one of the Priority Regencies/Cities for Stunting Management in Indonesia. There are three main issues causing the high rate of stunting in Magetan Regency: first, economic conditions or poverty levels, second, improper parenting of toddlers coupled with a lack of community awareness, and third, there are still several villages that are stunting loci with high prevalence. This research aims to analyze the Magetan Regency Government's strategy in addressing the stunting problem. The main theory in this research is strategy and strategic management theory, which includes types of strategies and SWOT analysis. This thesis uses a qualitative method with a descriptive research type. Data collection in this research was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that the Magetan Regency Government has implemented strategies to address the stunting issue, although there were some obstacles in the implementation of the program in the field, one of which was the Covid-19 pandemic. The stunting management strategy in Magetan Regency is also based on four types of strategies: organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. Based on these types of strategies, further SWOT analysis can be conducted, including aspects of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the strategies implemented by the Magetan Regency Government in addressing stunting."

"Permasalahan stunting di Kabupaten Kebumen merupakan isu yang saat ini menjadi program prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen menjadikan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dari 100 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Stunting di Indonesia. Terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab tingginya stunting di Kabupaten Kebumen, yaitu: terdapat beberapa desa lokus dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen yang tinggi, cakupan pelayanan air minum layak belum optimal, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kecukupan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menangani masalah stunting tahun 2020. Teori utama yang digunakan adalah teori strategi dan manajemen strategis. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah menerapkan strategi dalam menangani masalah stunting tahun 2020 walaupun dalam pelaksanaan program di lapangan terdapat hambatan yaitu dengan adanya COVID-19. Strategi penanganan stunting di Kabupaten Kebumen didasarkan pada 4 tipe strategi yaitu corporate strategy, program strategy, resource support strategy, dan institutional strategy

---

The problem of stunting in Kebumen Regency is an issue that is currently a priority program for the Kebumen Regency Government. The high prevalence of stunting in Kebumen Regency makes Kebumen Regency one of the 100 Priority Regencies/Cities for Handling Stunting in Indonesia. There are four problems that cause high stunting in Kebumen Regency, namely: there are several loci villages with a fairly high prevalence of stunting, high poverty rates in Kebumen Regency, inadequate drinking water service coverage, and low public awareness of Clean and Healthy Life Behavior (PHBS) and nutritional adequacy. This study aims to analyze the strategy of the Kebumen Regency Government in dealing with the stunting problem in 2020. The main theories used are strategy theory and strategic management. This thesis uses a qualitative method, with the type of descriptive research. Data was collected by means of in-depth interviews and literature study. The results of the study show that the Kebumen Regency Government has implemented a strategy in dealing with the stunting problem in 2020 even though in the implementation of the program in the field there are obstacles, namely the presence of COVID-19. The stunting management strategy in Kebumen Regency is based on 4 types of strategies, namely corporate strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy."

"Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang buruk terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia menjadi salah satu perhatian publik dalam dua tahun ini. Pada Agustus 2020, yaitu sebesar 9,8 juta orang dan Agustus 2021, yaitu sebesar 9,1 juta orang. Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap masalah tingkat pengangguran yang ada saat ini. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan perbaikan terkait masalah pengangguran saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana opini masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Analisis sentimen dilakukan terhadap opini masyarakat dengan menggunakan media sosial Twitter sebagai sumber data. Untuk mengukur kinerja model digunakan tiga algoritma yaitu Naïve Bayes, Decision Tree, dan Random Forest. Hasil pada penelitian ini adalah terdapat label positif yang memiliki 1710 sentimen, dan untuk label negatif yang memiliki 1553 sentimen. Untuk algoritma terbaik yang dihasilkan pada penelitian ini adalah Random Forest, yaitu dengan nilai akurasi sebesar 79%. Penelitian ini juga menghasilkan 15 fitur yang berpengaruh terhadap topik penelitian. Untuk fitur berpengaruh dengan bobot positif tertinggi adalah ‘abai’. Sedangkan untuk fitur berpengaruh dengan bobot negatif tertinggi adalah ‘materai’.

---

The COVID-19 pandemic has had a negative impact on employment in Indonesia. The problem of unemployment in Indonesia has become one of the public's concerns in the past two years. In August 2020, which was 9.8 million people and August 2021, which was 9.1 million people. Given these conditions, the government needs to make improvements to the problem of the current unemployment rate. Seeing these conditions, the government needs to make improvements related to the current unemployment problem. The main purpose of this research is to find out how the public opinion regarding the government's efforts in overcoming the unemployment problem during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Sentiment analysis was carried out on public opinion using Twitter as a data source. To measure the performance of the model, three algorithms are used, namely Nave Bayes, Decision Tree, and Random Forest. The results of this study are positive labels that have 1710 sentiments, and negative labels that have 1553 sentiments. The best algorithm produced in this study is Random Forest, with an accuracy value of 79%. This research also produces 15 features that influence the research topic. For the influential feature with the highest positive weight is 'ignore'. Meanwhile, the influential feature with the highest negative weight is 'stamp'."

"Ketahanan pangan menjadi isu strategis di Kabupaten Sukabumi mengingat kabupaten ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 37 % atau dengan kata lain 1 dari 3 anak di Kabupaten Sukabumi mengalami stunting. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat ketahanan pangan masyarakat dan merumuskan strategi peningkatan ketahanan pangan dalam meminimalisasi kejadian stunting di Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis data EFE (External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor Evaluation) yang dirumuskan dalam satu analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Pendekatan penelitian menggunakan Global Food Security Index dan Food Security and Vulnerability Atlas. Hasilnya ditemukan bahwa ketahanan pangan ditinjau dari dimensi affordability dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dimensi availability jumlah ketersediaan pangan telah memenuhi standar ideal, sementara dimensi quality and safety belum memenuhi standar ideal. Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah desa rawan pangan sebesar 168 desa. Strategi peningkatan ketahanan pangan dalam meminimalisasi stunting yang paling tepat digunakan adalah Strategi Diversifikasi yang dilakukan melalui: (1) diversifikasi pangan; (2) optimalisasi ketersediaan pangan dan ternak; (3) penyediaan lapangan kerja pada industri pertanian; dan (4) membatasi konversi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu melakukan upaya koordinasi yang sinergi dan berkesinambungan antar lembaga dalam meningkatkan ketahanan pangan dan penanganan stunting. Selain itu, program percepatan diversifikasi pangan agar lebih ditingkatkan mengingat pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah dan menangani stunting.

---

Food security has becoming strategic issue in Sukabumi District in view of this district still having stunting prevalence 37%. In other word, one of three children in Sukabumi District having stunting. This research aims to maping the level of society food resilience and to formulating the strategy of increasing food security in minimizing case of stunting in Sukabumi District. The method applied in this reasearch is descriptive qualitative which combined with EFE (External Factor Evaluation) and IFE (Internal Factor Evaluation) analysis in one formula SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Research also used an approach of Global Food Security Index and Food Security and Vulnerability Atlas. The results of this research are considered from affordability dimension, whole society could afford it; availability dimension, amount of food availability has fulfill the ideal standard; while quality and safety dimensions heve not fulfill the ideal standard. Sukabumi District are having 168 villages that food insecurity. The appropriate strategy of increasing food security in minimizing stunting is Diversification Strategy, which implementing through: (1) food diversification; (2) optimilizing food and livestock availability; (3) providing employment in agriculture areas; and (4) restraining the conversion of agricultural land. The government of Sukabumi District need to striving for sinergic and continuous coordination among institutions in increasing food security and handling the prevention of stunting. Furthermore, the acceleration programme of food diversification have to be improved considering the importance of fulfilling nutrition for preventing and treating stunting."

"ABSTRAKStunting merupakan masalah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah dalam penanggulangan masalah stunting telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan menetapkan 100 kabupaten / kota prioritas intervensi stunting di Indonesia. Stunting dapat menjadi ancaman mengingat stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Kabupaten Cilacap masuk dalam 100 lokus kabupaten / kota prioritas intervensi penanganan stunting. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan manajemen stunting di Kabupaten Cilacap tahun 2019 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Implementasi kebijakan yang dibahas menggunakan teori Van Metter dan Van Horn, dan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya digunakan teori Edwards III. Penelitian ini merupakan penelitian pasca positivis, dengan instrumen wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang relatif baru membuat pelaksanaan belum optimal, hal ini disebabkan regulasi di beberapa tingkat pemerintahan, dari atas hingga bawah masih belum jelas, sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan belum memadai serta koordinasi dan komunikasi distribusi yang tidak merata. antara pelaksana dan dengan kelompok sasaran masih belum maksimal, pemahaman dan sikap pelaksana dan kelompok sasaran (masyarakat) terhadap kebijakan mengenai pentingnya pemahaman mereka tentang stunting rendah, serta pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. politik.ABSTRACTStunting is a problem that is currently being fought by the Indonesian people. The government in overcoming the problem of stunting has made various efforts, namely by setting 100 priority districts / cities for stunting intervention in Indonesia. Stunting can be a threat considering that stunting has an impact on the level of intelligence, vulnerability to disease, reduces productivity and will hamper economic growth, as well as increase poverty and inequality. Cilacap Regency is included in the 100 district / city locus priority interventions for handling stunting. This thesis discusses the implementation of stunting management policies in Cilacap Regency in 2019 and the factors that influence it. The implementation of policies discussed uses the theory of Van Metter and Van Horn, and to see the factors that influence it, the theory of Edwards III is used. This research is a post-positivist research, using in-depth interview instruments and literature study. The results of this study indicate that a relatively new policy makes implementation less than optimal, this is due to regulations at several levels of government, from top to bottom are still unclear, resources that support policy implementation are inadequate and coordination and communication are uneven distribution. between the implementers and the target group is still not maximal, the understanding and attitude of the implementers and the target group (community) towards the policy regarding the importance of their understanding of low stunting, as well as the influence of economic, social and environmental conditions. political."

"ABSTRAKPrevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimanasebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018).Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2%pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015-2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkanoleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintahIndonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting.Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stuntingke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salahsatu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, ProvinsiJawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khususdigunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan olehperangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi,pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan danpemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembanganketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkatdesa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yangberpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikanadanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintahdesa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitianini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

---

ABSTRACTThe prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 comparedto around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presentedthat there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013.But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%--the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem,Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in whichexplained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village governmentthrough village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programsof stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year.One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this studyaims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districtsthat located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocatedspecific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs whichmight be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious foodsupply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's foodresilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the villagefunding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition ofstunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue.Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization ofstunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primarycare (Puskesmas). "

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Asia Tenggarasedangkan Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah anak stuntingtertinggi di Indonesia. Stunting merupakan masalah multidimensional yangpenanganannya memerlukan intervensi pada berbagai aspek, sehingga kebijakanpenanganan stunting memerlukan keterlibatan berbagai aktor. Pelaksanaan kebijakanpenanganan stunting di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan kacamata policynetwork. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan penangananstunting menggunakan kacamata policy network. Penelitian ini menggunakan dimensipolicy network berupa actors and their perceptions of problem and solution, actors andtheir preferences, actors and ther tradable resources, actors and their strategies, specificrulesof policy network, dan interactions sebagai kerangka teori. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian Post-Positivist. Hasil penelitian menunjukan bahwaperbedaan persepsi antar aktor tidak menyebabkan terganggunya proses kebijakanmaupun interaksi antar aktor yang terkait. Preferensi Pemerintah Kabupaten Bogor bukandipengaruhi oleh persepsinya melainkan merupakan mandatori dari Pemerintah Pusat.Begitu pula dengan strategi dan turan yang mengatur proses berjalannya networkkebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bogor dikeluarkan oleh Pemerintah Pusatdan sifatnya mandatori bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini belum ada peraturantertulis yang mengatur hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh aktor nonpublik. Terakhir, belum ada network yang menghubungkan seluruh aktor, termasukpemerintah daerah, yang mewadahi interaksi antar aktor, terutama pemerintah daerahdengan aktor non pemerintah

---

Indonesia is the country with the second-highest prevalence of stunted children inSoutheast Asia while Bogor Regency has the highest number of stunted children inIndonesia. Stunting is a multidimensional problem that requires intervention in variousaspects so that the policy of stunting management requires the involvement of variousactors. Implementation of stunting management policy in Indonesia can be seen by usinga policy network framework. This study aims to analyse the implementation of stuntingmanagement policy using policy network framework. This study uses the dimensions ofpolicy network in the form of actors and their perceptions of problem and solution, actorsand their preferences, actors and their tradable resources, actors and their strategies,specific-rules of policy network, and interactions as a theoretical framework. This studyuses Post-Positivist research methods. The results showed that the differences inperceptions among actors do not disrupt policy processes or interactions between actors.The preferences of the Bogor Regency Government are not influenced by their perceptionbut rather are mandatory from the Central Government. So do the strategies and ruleswhich rule the process of running a policy network of stunting management at BogorRegency issued by the Central Government and is mandatory for the Bogor Regency.More, there are no written regulations yet that governing the actions of non-public actors.Lastly, there are no big network connects actors that accommodate interactions betweenactors, especially local governments with non-government actors"

"Pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi stunting mencapai angka 14% pada periode akhir RPJMN di tahun 2024. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Bogor dalam RPJMD 2018-2023 menargetkan pencapaian prevalensi stunting pada tahun 2023 mencapai 19,6%. Pemerintah Kota Bogor dalam RPJMD tahun 2019-2024 menetapkan target prevalensi stunting mencapai 9,9% pada tahun 2024. Dalam rangka pencapaian target penurunan stunting, kebijakan yang disusun perlu didukung dengan analisa data berbasis wilayah dengan metode analisis yang memperhitungkan konteks wilayah atau dikenal dengan analisis spasial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola persebaran stunting pada balita di tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor selama periode 2020-2023, menyusun peta wilayah yang menjadi hotspot prevalensi stunting pada rentang tahun 2020-2023 serta faktor penyebabnya dan mengevaluasi apakah prioritas penanganan stunting di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor sudah sesuai dengan kondisi sebaran stunting. Penelitian ini merupakan studi ekologi dengan unit analisis tingkat kecamatan menggunakan data sekunder profil kesehatan Kabupaten dan Kota Bogor tahun 2020-2023. Uji Indeks Moran’s I digunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi spasial antar wilayah kecamatan. Analisis GTWR dilakukan untuk mengetahui model faktor risiko prevalensi stunting berdasrkan karakteristik wilayah. Pemetaan wilayah berisiko stunting dapat memberikan gambaran tingkat risiko prevalensi stunting dan faktor risikonya pada tingkat kecamatan. Terdapat tren penurunan signifikan dalam prevalensi stunting di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dari tahun 2020 hingga 2023. Terdapat autokorelasi spasial yang signifikan secara global pada tahun 2022 dan 2023 (p-value < 0,05) dengan Kecamatan Dramaga konsisten sebagai hotspot. Model faktor determinan stunting melalui uji GTWR menghasilkan variabel yang berpengaruh adalah diare balita, BBLR, ANC K4, imunisasi lengkap balita, akses air bersih dan ketinggian wilayah dengan nilai AIC sebesar 85,182 dan nilai R 2 sebesar 0,7105. Pemetaan yang dibuat dapat menyajikan gambaran sebaran risiko stunting dikaitkan dengan variabel utama asupan nutrisi, status kesehatan, layanan kesehatan dan lingkungan pemukiman dengan menampilkan tingkatan risiko pada setiap wilayah kecamatan. Data berbasis spasial yang dikemukakan dalam penelitian ini bisa dijadikan dasar pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor untuk mengidentifikasi wilayahwilayah dengan tingkat stunting yang tinggi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran stunting di wilayahnya.

---

The Indonesian government targets stunting prevalence to reach 14% in the final period of the RPJMN in 2024. In line with this, the Bogor Regency Government in the 2018-2023 RPJMD targets achieving stunting prevalence in 2023 to reach 19.6%. The Bogor City Government in the 2019-2024 RPJMD has set a target for stunting prevalence to reach 9.9% by 2024. In order to achieve the stunting reduction target, the policies that have been prepared need to be supported by regional-based data analysis with analytical methods that take into account regional context or known as spatial analysis. . This study aims to analyze the distribution pattern of stunting among children under five at the subdistrict level in Bogor Regency and Bogor City during the 2020-2023 period, compile a map of areas that are hotspots for stunting prevalence in the 2020-2023 period and the factors causing them and evaluate whether the priority for handling stunting in the Regency is Bogor and Bogor City are in accordance with the conditions for the distribution of stunting. This research is an ecological study with a sub-district level analysis unit using secondary data on the health profile of Bogor Regency and City for 2020-2023. The Moran's I Index test is used to identify spatial autocorrelation between sub-district areas. GTWR analysis was carried out to determine the risk factor model for stunting prevalence based on regional characteristics. Mapping areas at risk of stunting can provide an overview of the risk level of stunting prevalence and risk factors at the sub-district level. There is a significant decreasing trend in the prevalence of stunting in Bogor Regency and Bogor City from 2020 to 2023. There is significant spatial autocorrelation globally in 2022 and 2023 (p-value < 0.05) with Dramaga District consistently as a hotspot. The stunting determinant factor model using the GTWR test produces variables that influence toddler diarrhea, LBW, ANC K4, complete immunization for toddlers, access to clean water and regional altitude with an AIC value of 85.182 and an R2 value of 0.7105. The mapping created can provide an overview of the distribution of stunting risk associated with the main variables of nutritional intake, health status, health services and residential environment by displaying the level of risk in each sub-district area. The spatial-based data presented in this research can be used as a basis for the Bogor Regency and Bogor City governments to identify areas with high levels of stunting and identify factors that influence the spread of stunting in their areas."