Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ilmiah akhir ini mengupas tuntas dilema etik yang saya rasakan sebagai reporter magang kanal showbiz PT Liputan Enam Dot Com melalui metode autoetnografi. Sebagai mahasiswa antropologi, saya memahami pentingnya kehadiran etik untuk menjaga interaksi antar individu yang ideal, tak terkecuali dalam konteks dunia profesional. Jurnalistik showbiz pun merupakan salah satu bidang pekerjaan yang memiliki serangkaian kode etik yang bersifat wajib untuk dipatuhi oleh tiap jurnalis sebagai bentuk profesionalisme. Akan tetapi dalam praktiknya, saya selaku reporter magang menemukan bahwa terdapat banyak hal dalam industri media kanal showbiz yang tidak sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai yang saya genggam. Saya juga turut diperhadapkan dengan dinamika kekuasaan di lingkungan kerja yang membatasi saya dalam bertindak dan berpendapat, sehingga memicu dilema etik yang signifikan. Situasi ini kian diperumit oleh peran ganda saya sebagai mahasiswa antropologi dan reporter magang kanal showbiz. Antropologi membekali saya kesadaran penuh terhadap etik untuk memahami kompleksitas manusia dalam konteks sosial dan budaya mereka masing-masing. Sebaliknya dalam peran saya sebagai reporter magang kanal showbiz, terdapat orientasi untuk meraih engagement setinggi-tingginya yang seringkali menuntut saya untuk melampaui batas etik para publik figur. Refleksi yang ditulis pun merupakan usaha saya untuk mengungkap dilema etik sebagai sesuatu yang cenderung tidak bisa dihindari dalam dunia profesional. Makalah ilmiah akhir ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi orang-orang yang mengalami problema serupa untuk menegosiasikan dan menghargai dinamika dilema etik sebagai sarana pengembangan diri.

---

This final scientific paper thoroughly explores the ethical dilemma that I felt as a reporter intern for PT Liputan Enam Dot Com's showbiz channel through the autoethnographic method. As an anthropology student, I understand the importance of ethics to maintain ideal interactions between every individual, including in the context of the professional world. Showbiz journalism is one of the fields of work that has a series code of ethics that are mandatory for each journalist to comply with as a form of professionalism. However, in practice, as a reporter intern I found that there are many things in the showbiz media industry that are not in accordance with the code of ethics and values that I hold dearly. I was also confronted with power dynamics in my work environment that restricted my actions and opinions, triggering significant ethical dilemmas. This situation was further complicated by my dual role as an anthropology student and showbiz channel reporter intern. Anthropology equipped me with the ethical awareness to understand the complexity of humans in their respective social and cultural contexts. On the other hand, in my role as reporter intern for the showbiz channel, there is an orientation to achieve the highest engagement that often requires me to go beyond the ethical limits of public figures. The reflections written here are my attempt to uncover ethical dilemmas as something that tends to be inevitable in the professional world. This final scientific paper is expected to provide insights for people who experience similar problems to negotiate and appreciate the dynamics of ethical dilemmas as a process of self-development."

"ABSTRAKProduk jurnalistik sudah seharusnya menaati kaidah dan Kode Etik Jurnalisme yang berlaku. Akan tetapi, pada praktiknya, jurnalisme infotainment seringkali melanggar aturan ini sehingga terjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk kadar jurnalistik pada program televisi jurnalisme infotainment, Insert dan Entertainment News. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis konten pada kedua tayangan dalam jangka waktu satu minggu. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kadar jurnalistik dan kualitas pengerjaan yang berbeda pada kedua program jurnalistik ini.

---

ABSTRACTJournalistic product should follow journalism principal and code of ethics in its works. However, on its practice, infotainment journalism often violates the rules, so that it become a controversial and debatable issue among audience and scholars. The research objective is to determine journalistic value on two infotainment journalism television program such as Insert and Entertainment News. Content analysis method is used to determine journalistic value in those two programs in one week duration. The research finds that there are different set of journalism value and standards among those programs."

"Berita merupakan suatu program televisi yang harus independen dari program lain. Sementara program lain berupaya melaksanakan fungsi entertainment-nya, berita lebih memiliki fungsi yang lain, yaitu fungsi informatif. Ini berarti bahwa berita bukanlah program yang disajikan sesuai dengan keinginan atau minat pemirsanya untuk menarik pemirsa sebanyak mungkin. Sebaliknya, berita harus memberikan informasi dan laporan yang sebaik-baiknya. Kredibilitas berita dapat diperoleh dengan mengacu pada Kode Etik Juralistik sebagai landasan moral. Berita haruslah berada di depan pemirsanya. Karenanya berita haruslah benar, akurat, obyektif, independen dan fair. Dengan banyaknya stasiun televisi yang bermunculan dengan programnya yang beragam, maka menarik untuk diteliti bagaimana program berita televisi kita. Apakah berita televisi kita sudah kredibel dengan mengacu pada Mode Etik Jumalistik. Ini dapat diketahui dengan melihat bagaimana orang-orang yang ada dibelakang berita televisi memahami dan menerapkan Kode Etik Jumalistik dan bagaimana proses produksi berita mempengaruhinya.Kode Etik Juralistik berlaku universal di banyak negara walaupun interpretasi dan penerapannya memiliki keragamaan. Ini tergantung dari budaya dan kepercayaan masyarakat setempat Penelitian ini mengacu pada lima poin kode etik universal yang diambil dari aturan kode etik jumalistik di beberapa negara secara acak. Poin kode etik jumalistik itu adalah akurat, jujur, adil, obyektif dan independen. TPI dipilih dalam penelitan ini dengan perlimbangan kemudahan akses untuk mendapatkan data. Juga bahwa televisi ini adalah salah satu pionir televisi swasta di Indonesia dengan jangkauan pemirsa lebih dari 140 juta pemirsa di seluruh Indonesia. Dengan target audiens kalangan menengah kebawah, yang merupakan sebagian besar dari masyarakat Indonesia. TPI menjadi suatu sumber berita yang sangat penting bagi kalangan masyarakat tersebut juga karena tingkat menonton televisi lebih tinggi daripada tingkat membaca masyarakat tersebut.Pengumpulan. data dilakukan dengan metode interview mendalam terhadap beberapa kru berita Lintas Lima, seperti: reporter, produser dan pemimpin redaksi. dan observasi terhadap kebijakan redaksi dan rapat redaksi. Penelitian dilakukan dengan metode analisa kualitatif. Analisa wacana kritis akan dilakukan terhadap hasil wawancara dan observasi dengan menggunakan acuan lima poin kode etik jurnalistik dengan penjelasannya. Pada tingkatan teks akan dilakukan analisa isi terhadap output berita berupa tayangan berita Lintas Lima itu sendiri. Ini dilakukan baik terhadap isi naskah maupun visualisasi berita Lintas Lima.Penelitian ini menunjukkan suatu hal yang cukup menarik. Menilik dari teori donut Shoemaker dan Reese, ternyata penerapan kode etik jumalistik di TPI masih beragam pada berbagai level. Mulai dari level individual hingga level ideology, penerapan kode etik jurnalistik diterapkan dengan berbagai kendala dan keterbatasannya. Walaupun penelitian ini terbatas pada ruang redaksi atau newsroom, sehingga hanya mencakup level individual, rutinitas media dan level organisasi.Bagi beberapa jurnalis, kode etik jurnalistik adalah sesuatu yang asing. Sementara bagi sebagian lagi ini hanyalah suatu aturan yang justru menghambat pekerjaan mereka. Tapi dalam tataran organisasi, dalam hal ini departemen pemberitaan TPI sedang berusaha membangun imej mereka dengan pemberitaan, khususnya Lintas Lima, usaha untuk tetap mengacu pada kode etik jurnalistik cukup kuat. Ini menjadi tekanan pada beberapa kali rapat redaksi yang sempat penulis hadiri. Tapi dalam prakteknya penerapan ini mengalami banyak hambatan. Kurangnya penyamaan persepsi dan pembelajaran mengenai kode etik jurnalistik adalah salah satunya. Selain itu bagi reporter tenggat waktu juga menjadi hambatan dalam berita yang berimbang, jujur dan akurat Berita yang disajikan menjadi berita yang seadaanya karenanya. Target pemirsa yang menjadi patokan dalam penyajian berita, yaitu kelompok pemirsa menengah kebawah, juga menjadi faktor dalam kualitas berita Lintas Lima. Kesan seadanya dan kurang berkualitas maka tampak jelas dalam laporan-laporan yang ditayangkan di Lintas Lima.Karena kualitas berita juga ditentukan dalam mengacu atau tidaknya berita tersebut kepada kode etik jurnalistik, maka berita sebaiknya tidak diproduksi hanya untuk kalangan tertentu. Semakin baik acuan kode etik jurnalistik, semakin berhatihati dan semakin baiktah kru berita berusaha menyajikan laporannya. Maka ini sebaiknya menjadi perhatian bagi tiap individu yang berada di belakang pemberitaan. Kode etik jurnalistik tidak hanya ada di hati individu tersebut, tetapi juga di pikiran yang mengarahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya."

"Maraknya pemberitaan di sejumlah stasiun televisi terkait COVID-19 di sepanjang periode 1-18 Maret 2020 di Indonesia berkontribusi kepada kenaikan jumlah penonton dalam program berita. Jumlah penonton televisi terhadap program berita naik signifikan sebesar 25%, terutama pada penonton kelas atas. Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menyatakan televisi menjadi sumber utama dan terpercaya masyarakat Indonesia guna mendapatkan informasi. Data yang sama menunjukkan bahwa TV One adalah stasiun televisi yang banyak disaksikan masyarakat. Bulan Maret menjadi masa-masa kritis media dalam memulai bekerja memberitakan COVID-19. Dalam pelaksanaannya, TV One ditemukan melakukan beberapa pelanggaran kode etik dan prinsip Jurnalistik. Studi ini menyajikan fakta dan analisis bagaimana praktik jurnalistik terkait pemberitaan COVID-19 di Indonesia oleh TV One yang melanggar prinsip dan kode etik jurnalistik.

---

The rise of news on a number of television stations related to COVID-19 throughout the period 1-18 March 2020 in Indonesia contributed to increased viewing in program news. Television viewing of program news increased significantly by 25%, especially among high-class viewers. Based on a survey conducted by the Katadata Insight Center (KIC) and in collaboration with the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), television is the main and trusted source for Indonesians to obtain information. The same data shows that TV One is a television station that is widely watched by the public. March is a critical time for the media to start working on reporting COVID-19. In its implementation, TV One was found to have committed several infractions of journalistic principles and code of ethics. This study presents facts and analysis of how journalistic practices related to reporting on COVID-19 in Indonesia by TV One which violates the journalistic principles and code of ethics."

"Makalah ini mengeksplorasi penerapan konsep antropologis dalam proses produksi berita, dengan fokus pada perspektif emik dan etik. Dalam proses magang sebagai reporter televisi di NET TV, penerapan konsep antropologis seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan penggunaan perspektif narasumber, diadaptasi untuk memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual dalam produksi berita. Dalam hal ini, pendekatan emik dan etik memberikan perspektif yang berimbang, memungkinkan pembuat berita memahami sudut pandang dari dalam suatu konteks budaya (emik) dan menyelaraskan interpretasi mereka dengan interpretasi dari luar (etik). Dalam konteks produksi berita, kombinasi pendekatan emik-etik dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai budaya, norma, dan latar belakang sosial memengaruhi seleksi, penyajian, dan interpretasi kisah narasumber. Metode ini diterapkan terutama pada proses liputan berita tipe magazine news, khususnya dalam segmen Fakta Baik di acara Fakta+62 NET TV Meskipun begitu, penerapan konsep ini tidak selalu ideal; saya sebagai mahasiswa magang dan reporter, sering menghadapi dilema dalam pengolahan data liputan yang harus menyesuaikan idealisme dengan alur kerja media, mempertimbangkan produser, rating, dan minat masyarakat. Media yang mengutamakan akurasi, aktualitas, dan faktualitas menjadi wahana menyelaraskan perspektif emik-etik dengan proses kerja yang gesit. Pengalaman magang ini menunjukkan bahwa perspektif antropologis dalam jurnalistik memperkaya cerita dan membangun jembatan pemahaman antara berbagai budaya dan komunitas.

---

This paper explores the application of anthropological concepts in the news production process, focusing on emic and etic perspectives. During internship as a television reporter at NET TV, the application of anthropological concepts such as in-depth interviews, direct observation, and the use of source perspectives was adapted to provide richer and more contextual insights in news production. In this context, the emic and etic approaches offer balanced perspectives, enabling newsmakers to understand viewpoints from within a cultural context (emic) and align their interpretations with external perspectives (etic). In the context of news production, the combination of emic-etic approaches can provide a deeper understanding of how cultural values, norms, and social backgrounds influence the selection, presentation, and interpretation of news stories. This method is primarily applied in the magazine news coverage process, particularly in the Fakta Baik segment of the Fakta+62 NET program. However, the application of these concepts is not always ideal; as an intern and reporter, I often face dilemmas in processing coverage data that require balancing idealism with media workflow, considering producers' input, ratings, and public interest. Media that prioritize accuracy, timeliness, and factual reporting become a platform to align emic-etic perspectives with a more agile workflow. This study demonstrates that anthropological perspectives in journalism enrich stories and build bridges of understanding between diverse cultures and communities."

"Kajian ini membahas batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Terdapat dua prinsip dasar jurnalistik yang harus diperhatikan, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik dan memberikan publik informasi yang sebenar-benarnya, sehingga wartawan harus diberikan jaminan atas independensinya. Namun, permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan, sehingga berdampak pada wartawan yang sebenarnya. Permasalahan lainnya, kepatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik masih rendah, yang berdampak pada rentannya wartawan untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sistem pers yang dianut oleh Indonesia saat ini; batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik; dan penegakan hukum pidana dalam penyelesaian kasus pers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan mengkaji secara sistematis mengenai aturan hukum, putusan kasus, prinsip, konsep, teori, doktrin, institusi hukum, masalah hukum, dan isu mengenai pers. Hasil kajian menemukan bahwa sistem pers yang berlaku di Indonesia saat ini adalah pers bertanggungjawab bebas yang berarti hanya pers yang bertanggungjawab (dalam hal perizinan) yang dapat diberikan kebebasan. Batasan kriminalisasi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik di Indonesia saat ini, diantaranya apabila terdapat laporan mengenai kegiatan jurnalistik atau produk jurnalistik dari wartawan yang tergabung dalam perusahaan pers berbentuk badan hukum atau terdapat laporan terhadap perusahaan pers berbadan hukum, maka penyelesaiannya menggunakan UU Pers. Laporan yang masuk akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Dewan Pers sesuai Nota Kesepahaman antara Kepolisian dan Dewan Pers; apabila wartawan yang tergabung di perusahaan pers berbentuk badan hukum tanpa sadar lalai dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik kemudian melanggar kepentingan seseorang sehingga menimbulkan kebahayaan, maka diselesaikan dengan UU Pers; semakin suatu produk jurnalistik atau kegiatan jurnalistik mengakibatkan kebahayaan langsung secara fisik dan individual, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi wartawan; semakin jelas niat jahat/buruknya perbuatan wartawan, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi; dan apabila menimbulkan public wrong, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan terjadi disparitas dari keempat putusan tersebut dan perbedaan pandangan mengenai penyelesaian kasus pers antara kepolisian, kejaksaan, dan berbagai instansi yang bersangkutan.

---

This paper discusses the limits of criminalization against journalists in journalistic activities. Two fundamental principles of journalism must be considered, namely, providing information required by the public and providing the public with truthful information, so journalists must be guaranteed their independence. However, the current problem is that many people abuse journalism, which affects the journalists. Another issue is that journalists' compliance with the Journalistic Code of Ethics is still low, which impacts journalists' vulnerability to criminalization. Therefore, this study examines the press system adopted by Indonesia today; the limits of criminalization against journalists in journalistic activities; and criminal law enforcement in resolving press cases. The method used in this research is the doctrinal method, which systematically examines legal rules, case decisions, principles, concepts, theories, doctrines, legal institutions, legal problems, and issues regarding the press. The study found that the current press system in Indonesia is a free, responsible press, which means that only an accountable press (in terms of licensing) can be given freedom. The limitations on the criminalization of journalists in carrying out journalistic activities in Indonesia currently include reports on journalistic activities or journalistic products from journalists who are members of press companies in the form of legal entities or reports on press companies in the form of legal entities; then the resolution uses the Press Law. The incoming report will be communicated and coordinated with the Press Council through the Memorandum of Understanding between the Police and the Press Council; If journalists who are members of a press company in the form of a legal entity are unknowingly negligent in carrying out journalistic activities and then violate someone's interests, causing harm, then it is resolved by the Press Law; the more a journalistic product or journalistic activity causes direct physical and individual harm, the stronger the reason to criminalize journalists; the more precise the evil/bad intent of the journalist's actions, the stronger the reason to criminalize; and if it causes public wrong, the stronger the reason to criminalize. The results also show disparities between the four verdicts and different views on the resolution of press cases between the Police, the prosecutor's office, and various agencies concerned."

"Jurnal ini membahas bagaimana koran kuning menerapkan Etika Jurnalisme dalam pemberitaannya Koran Lampu Hijau dipilih sebagai obyek bahasan karena Lampu Hijau adalah salah satu Koran Kuning Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini Selain itu penulis merasa penulisan berita di Lampu Hijau dapat dikatakan paling sensasional diantara Koran Kuning Indonesia lainnya Dengan membahas Lampu Hijau penulis berharap media di Indonesia dapat selayaknya menjadi jembatan yang kuat yang mampu mengedukasi dan memberikan informasi yang layak bagi masyarakat Indonesia.

---

This article explains how yellow papers apply the ethics of journalism in all of their news Writers choose lsquo Lampu Hijau rsquo as the object of research because thus far it rsquo s still existed as one of Indonesian Yellow Papers Moreover in writer rsquo s opinion how lsquo Lampu Hijau rsquo writes their news is the most sensational between all of Indonesian Yellow Papers By critizing lsquo Lampu Hijau rsquo writer hopes Indonesian Media could become a bridge that would educate and give the right of information for all Indonesian people in particular."

"Selama ini, pemagangan merupakan suatu bentuk pelatihan kerja dengan praktik pada industri secara langsung. Pemagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 hanya memandang pemagang sebagai pencari kerja dan orang yang bekerja dan akan ditingkatkan keterampilannya. Di sisi lain, Program Magang Kampus Merdeka merupakan program pemagangan bagi mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya dalam menghadapi jurang besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan adanya program tersebut, skripsi ini menganalisis permasalahan bagaimana pelindungan mahasiswa yang berada dalam pemagangan terkhususnya dengan hadirnya Program Magang Kampus Merdeka. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktriner yang menganalisis peraturan perundang-undangan dengan juga informasi lapangan sebagai pelengkap. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan Program Magang Merdeka tidak didasari oleh payung pelindungan yang memadai bagi pesertanya. Hal ini terlihat daripada banyaknya hak peserta yang dimaksud tidak sesuai antara praktik dan pedoman yang dirancang. Selain itu, kewajiban mitra perusahaan Magang Merdeka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijalankan karena sejatinya konsep magang antara kedua instansi memiliki perbedaan yang signifikan. Sinergi program antar lembaga dan perumusan istilah magang yang jelas adalah keniscayaan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan pelindungan yang memadai terkhususnya bagi peserta Magang Merdeka.

---

Internships have traditionally been a form of work training that involves direct practice within industries. Internships, according to Law No. 13 of 2003 and the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, regard interns solely as job seekers and workers who are expected to enhance their skills. On the other hand, the Kampus Merdeka Internship Program is an internship program for students initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an effort to bridge the significant gap between education and the professional world. The goal is for students to become work-ready graduates who meet the needs of the industry. Given this program, this thesis analyzes the issue of how student protection in internships, especially within the context of the Kampus Merdeka Internship Program, is ensured. The research method used involves secondary data analysis, including regulations, books, official guidelines, previous research, and actual occurrences in the field regarding the phenomena in question. The conclusion of this issue is that the implementation of the Kampus Merdeka Internship Program lacks adequate protection for its participants. This is evident from the many participant rights that do not align with the designed guidelines and actual practices. Furthermore, the obligations of Kampus Merdeka partner companies to comply with labor regulations cannot be fully realized because the internship concepts between the two institutions differ significantly. Program synergy between institutions and the clear formulation of the term "internship" are essential to create legal certainty and adequate protection, particularly for Kampus Merdeka Internship participants."

"Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat merupakan salah satu program prioritas Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi karena bertujuan untuk memberikan gambaran dunia kerja kepada mahasiswa. MSIB termasuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia mendapatkan Anugerah Pengirim Magang Kampus Merdeka terbanyak pada Tahun 2023 dari Direkrotat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia menggunakan teori implementasi kebijakan “Strategic Action Field Framework for Public Policy” oleh Stephanie Moulton dan Jodie R. Standfort. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif post positivist, Teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia sudah baik karena Universitas Indonesia telah membuat kebijakan turunan berupa Peraturan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana dan Buku Pedoman Pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia. Adapun, terdapat unit yang menjadi koordinator untuk mengelola dan memastikan bahwa seluruh pihak yang ada di Universitas Indonesia berusaha untuk mendukung dan mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat dengan optimal. Meskipun begitu, terdapat beberapa catatan penting seperti proses sistem sks yang belum selaras dari tiap program studi, pola kerja CIL (Center of Independent Learning) yang belum terbentuk, dan program studi yang belum informatif. Peneliti merekomendasikan untuk mengadakan survey kepada mahasiswa agar memberikan penilaian kepada program studi sebagai bahan evaluasi kinerja selama mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia.

---

The Internship Program and Certified Independent Study are among the priority programs of the Directorate of Higher Education, Research, and Technology as they aim to provide students with insights into the working world. MSIB is part of the Independent Campus Freedom to Learn program regulated by the Minister of Education and Culture and Minister of Research and Technology Regulation Number 53 of 2023 on Quality Assurance of Higher Education. In 2023, the Universitas Indonesia received the most Internship Campus Freedom awards from the Directorate of Higher Education, Research, and Technology. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study in Indonesia using the policy implementation theory "Strategic Action Field Framework for Public Policy" by Stephanie Moulton and Jodie R. Standfort. The research method employed is qualitative post positivism, with data collection techniques involving primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies, along with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia is well-executed, given that the university has established derivative policies such as Rector Regulation Number 24 of 2022 on the Implementation of Bachelor's Programs at the University of Indonesia and the Guidelines for Implementing MBKM at the University of Indonesia. There is a coordinating unit responsible for managing and ensuring that all stakeholders at the University of Indonesia strive to support and optimize the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study. However, there are some notable points such as the lack of alignment in the credit system processes across different study programs, the undeveloped CIL (Centre of Independent Learning) work pattern, and the lack of informativeness in some study programs. The researchers recommend conducting a survey among students to gather feedback on study programs as an evaluation tool for performance during the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia."