Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepercayaan publik merupakan salah satu modal bagi pemerintah dalam membentuk kepatuhan serta dukungan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan lingkungan. Salah satu kebijakan lingkungan dari Pemprov DKI Jakarta adalah pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020. Dalam pelaksanaan uji emisi di Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengukur tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor menggunakan teori public trust dari Grimmelikhuijsen & Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode campuran. Peneliti akan menganalisis hasil dari penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang telah melaksanakan uji emisi dengan data yang diperoleh peneliti dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik dari masyarakat tinggi terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepercayaan publik tidak terlepas dari bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan imbauan atau teguran kepada masyarakat untuk melakukan uji emisi. Namun, terdapat beberapa catatan penting dari peneliti seperti minimmya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga terdapat beberapa program pendukung yang belum berjalan optimal dalam pemberlakuan uji emisi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan sosialiasi yang masif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjakankan program tilang uji emisi dan disinsentif parkir kepada masyarakat yang belum melaksanakan uji emisi

---

Public trust is an essential asset for the government in fostering compliance and support from the society for an environmental policy. One of the environmental policies from the Provincial Government of DKI Jakarta is the implementation of vehicle emission testing, which is regulated in Governor Regulation Number 66 of 2020. In the implementation of emission testing in Jakarta, there are several issues that arise, which can affect the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government as the policy executor. Therefore, this study aims to measure the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing using the public trust theory by Grimmelikhuijsen & Knies. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods for data collection. The researcher will analyze the results of the questionnaire distributed to 100 respondents who have conducted emission testing, with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing is high. The high level of public trust is due in part to how the DKI Jakarta Provincial Government provides warnings or reminders to the society to conduct emission testing. However, there are some important notes from the researcher, such as the minimal socialization conducted by the DKI Jakarta Provincial Government and some supporting programs that have not been optimally implemented in the application of emission testing. Therefore, the researcher recommends that the DKI Jakarta Provincial Government conduct massive and widespread socialization to all levels of society and enforce emission test fines and parking disincentives for those who have not conducted emission testing."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Penelitian yang masuk ke dalam kategori penelitian univariat ini menggunakan teori utama public trust dengan pengukuran dimensi yang dimilikinya yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mixed method. Perolehan data kuantitatif dan kualitatif ditetapkan melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan platform Google Forms yang menghasilkan 243 responden sesuai dengan persyaratan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 77,8% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Pada penelitian ini masih ditemukan beberapa kendala yang dirasakan masyarakat dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka dari itu diharapkan dapat menjadi referensi oleh pemerintah untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan publik dalam aplikasi PeduliLindungi agar semakin baik ke depannya.

---

This study examines the level of trust the people of DKI Jakarta have towards the government in using the PeduliLindungi application. This research, which is included in the univariate research category, uses the main theory of public trust by measuring its dimensions, namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. This study implements the quantitative approach by collecting data using the mixed method. Both Quantitative and qualitative data are obtained through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted online using the Google Forms platform which resulted in 243 respondents, which has fulfilled the research requirements. From this study, the results showed that the level of trust the people of DKI Jakarta towards the government have in the use of the PeduliLindungi application is included in the high category with a percentage of 77,8% obtained from three-dimensional computing. However, there are still some obstacles from the community om how they feel in using the PeduliLindungi application. Therefore, this research is expected to be a reference for the government to improve the provision of public needs in the PeduliLindungi application so that it will improve in the future."

"Penelitian ini berdasarkan factual problem bahwa Super apps JAKI belum mencapai tingkat maksimal dalam aspek kepercayaan publik. Ketidakseimbangan pengunduh dan pengguna aktif Super apps JAKI menjadi problematika yang ditemukan yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Selain itu, tantangan dan hambatan dalam mendapatkan kepercayaan publik terhadap e-Government sangat kompleks, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial, pendidikan, suku, dan agama. Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI dan faktor faktor apa yang mempengaruhinya melalui opini publik dengan melakukan survei. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan positivist. Analisis eksplanatif digunakan untuk mengukur dan memberikan gambaran tingkat kepercayaan publik dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan metode OECD. Penelitian ini juga menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk membangun hubungan model kepercayaan publik. Hasil histogram penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI berada pada posisi menengah ke tinggi dengan skor OECD, yaitu sebesar 7.4 dari skala 10, yang menandakan tingkat kepercayaan publik pada level menengah. Tingkat kepercayaan tersebut berdasarkan persepsi publik atas kemampuan, integritas dan kebaikan Super apps JAKI dalam memberikan layanan kepada publik. Faktor demografi responden pengguna seperti pekerjaan dan jenis kelamin juga memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik. Keputusan publik untuk menggunakan dan mempercayai Super apps JAKI membutuhkan tahapan yang melibatkan berbagai faktor. Pengujian model kepercayaan publik dengan SEM menghasilkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik yaitu media sosial, pengaruh sosial, lembaga pemerintah, kebijakan dan teknologi. Dari kelima faktor tersebut, faktor media sosial memiliki pengaruh paling signifikan sebagai media fenomena baru dalam sosialisasi, promosi dan diseminasi kepada publik yang cenderung mencari informasi dengan cepat dan mudah tanpa peduli terhadap risiko, politik dan budaya. Pemerintah perlu memperhatikan faktor lain untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna Super apps JAKI sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penerimaan risiko data dan informasi pribadi. Penelitian ini menjadi starting point untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan model yang lebih spesifik untuk kota-kota yang berbasis pedesaan pada negara berkembang

---

This research is based on the factual problem that JAKI Super apps have not reached the maximum level in the aspect of public trust. The imbalance of downloaders and active users of JAKI Super apps is a problem found that can affect trust. In addition, the challenges and obstacles in gaining public trust in e Government are very complex, especially in developing countries such as Indonesia which has cultural, social, educational, ethnic and religious diversity. This research analyzes the level of public trust in JAKI Super apps and what factors influence it through public opinion by conducting a survey. The research method used in this research is quantitative with a positivist approach. Explanation analysis is used to measure and provide an overview of the level of public trust with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the OECD method. This research also uses a Structural Equation Model (SEM) to build a public trust model relationship. The results of the research histogram show that the level of public trust in JAKI Super apps is in a medium to high position with an OECD score of 7.4 on a scale of 10, which indicates a medium to high fully trusting level of public trust. The level of trust is based on the public's perception of ability as the highest dimension, integrity and benevolence of Super apps JAKI in providing services to the public. The demographics of users such as occupation and gender also have a direct impact on public trust. The public's decision to use and trust JAKI Super apps requires stages involving various factors. The SEM analysis of the public trust model results in significant factors that have a direct effect on public trust, namely social media, social influence, government, policies and technology. These five factors are very important to be involved and contribute to realizing a good governance system in DKI Jakarta with public trust. The social media factor has the most significant influence as a new media phenomenon in socialisation, promotion and dissemination to the public who tend to seek information quickly and easily without caring about risks, politics and culture. The government needs to pay attention to other factors to increase the sense of security and comfort of JAKI Super apps users as a form of awareness of the risk acceptance of personal data and information. This research is a starting point for further research in developing models that are more specific to rural-based cities in developing country"

"Tax amnesty adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PKB dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih sustainable. Tetapi, amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif fiskal di tiap tahun dikhawatirkan malah akan membuat efek negatif dalam jangka panjang yaitu menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan amnesti pajak dalam hal pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan teori evaluasi Dunn (2003) dengan 6 (enam) kriteria yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan Program. Penelitian menggunakan triangulasi melalui analisis dokumen Bapenda di tahun 2017-2021 dan akan divalidasi dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian terkait evaluasi pemberian insentif PKB dengan menggunakan kriteria efektivitas menunjukkan bahwa pemberian insentif cukup efektif. Hasil evaluasi dengan menggunakan kriteria efisiensi menunjukkan bahwa pemberian insentif sangat efisien. Evaluasi menggunakan kriteria kecukupan terhadap kebutuhan menunjukkan bahwa pemberian insentif sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan. Evaluasi menggunakan kriteria perataan menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif sudah rata diberikan kepada Wajib Pajak. Evaluasi menggunakan kriteria responsivitas menunjukkan hasil bahwa respons Wajib Pajak sudah cukup baik dalam mendukung kebijakan. Evaluasi menggunakan kriteria ketepatan program menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif yang diberikan oleh Bapenda di tiap tahun tidak tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif PKB di tiap tahun 2017-2021 oleh Pemerintah DKI Jakarta secara rata-rata sudah cukup baik karena pada akhirnya dapat mendukung tercapainya penerimaan PKB dari yang sudah ditargetkan di awal periode. Namun memang masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki khusunya dalam hal pemungutan PKB, penerapan konsep earmarking yang belum di sosialisasikan, tidak adanya dasar aturan, pola insentif yang sama dan tidak adanya satuan kerja yang terpisah. Untuk dapat memperbaiki program insentif PKB, Bapenda dapat melakukan beberapa upaya seperti melakukan optimalisasi konsep earmarking, memberikan kepastian aturan, merubah pola insentif, membuat fungsi satuan kerja untuk pemantauan yang lebih dapat dipercaya dan juga membuat sistem database yang riil dan akurat.

---

Tax amnesty is a policy provided by the government to encourage Taxpayer compliance in making tax obligations with the aim of increasing regional income, particularly from the Motor Vehicle Task (PKB) sector and creating the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) more sustainable. However, the amnesty provided by the Regional Government in the form of fiscal incentives every year would have a negative effect in the long run, such as decreasing taxpayer compliance. The purpose of this research is to evaluate the tax amnesty policy in terms of the exemption of Motor Vehicle Tax at the level of DKI Jakarta Provincial Government based on Dunn's (2003) evaluation theory with 6 (six) criteria namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Program Accuracy. The research used a triangulation method, that is a Bapenda document analysis for relevant documents period of 2017-2021, and interview. The results of research related to the evaluation of PKB incentives provision by using the effectiveness criteria showed that the provision of incentives is quite effective. The results of the evaluation by using the efficiency criteria showed that the provision of incentives is very efficient. Evaluation using the adequacy criteria for the needs showed that the provision of incentives is sufficient in fulfilling the needs. Evaluation using the alignment criteria showed that the provision of incentives has been evenly distributed to Taxpayers. Evaluation using the responsiveness criteria showed the result that the Taxpayer's response is satisfactory in supporting the policy. Evaluation using the program accuracy criteria showed that the provision of incentives by Bapenda is not appropriate in every year. Therefore, it can be concluded that the provision of PKB incentives in every year of 2017-2021 by the DKI Jakarta Government on average is quite good because, in the end, it can support the achievement of PKB revenue from what has been targeted at the beginning of the period. However, there are still obstacles that need to be improved, particularly in terms of the PKB collection, the application of the earmarking concept that has not been socialized, the absence of basic rules, the same pattern of incentives, and the absence of separative work units. To be able to improve the PKB incentives program, Bapenda can make several efforts such as optimizing the earmarking concept, providing regulatory certainty, changing incentive patterns, making work unit function for more reliable monitoring, and also creating a real and accurate database system."

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadinya pungli dalam kegiatan penindakan pelanggar lalu lintas di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan upaya digitalisasi dari proses tilang dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi yang diharapkan menjadi inovasi dalam manajemen penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai bagaimana berjalannya sistem ETLE ini oleh Polda Metro Jaya sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 424 responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 55,40% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Polda Metro Jaya dalam melakukan perbaikan kinerja dan sistem dalam pemberlakuan ETLE di DKI Jakarta agar tentunya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi.

---

One of the efforts that can be made to overcome the problem of extortion in traffic violations in Indonesia is to implement an electronic ticket system. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is an effort to digitize the ticket process by utilizing an information technology that is expected to be an innovation in the management of traffic violations. However, in practice there are still many complaints from the public/citizens about how the ETLE system is running by Polda Metro Jaya, causing public distrust. Related to this, the purpose of conducting this research is to analyze the level of trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta. The data collection technique in this study, namely the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted both online and offline using the Google Forms platform which resulted in 424 research respondents. The results showed that the level of public trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta was in the medium category with a percentage of 55.40% which was obtained from three-dimensional computing in the study. It is hoped that this research can become a reference for Polda Metro Jaya in improving performance and systems in implementing ETLE in DKI Jakarta so that of course it can increase the level of public trust."

"Di Indonesia diperkirakan 70%. pencemaran udara bersumber pada emisikendaraan bermotor. Dampak terbesar dari pencemaran udara adalah gangguanpernapasan. Sebagai upaya pengendalian emisi kendaraan dilakukan uji emisikendaraan yang sejak 2005. Pada penelitian ini akan dilakukan korelasi hasilemisi kendaraan, kualitas udara dan faktor meteorologis terhadap kejadian ISPA,sepanjang 2010. Selain itu dilakukan pula survei pengetahuan, sikap dan perilaku(PSP) terhadap 311 pemilik kendaraan mengenai kegiatan uji emisi kendaraan.Setelah dilakukan analisis diketahui angka kejadian ISPA di Jakarta sebesar 93kasus/1000 penduduk, dengan kejadian terbesar di wilayah Jakarta Pusat, yaitu215 kasus/1000 penduduk. Sedangkan analisis emisi kendaraan bermotordidapatkan presentase kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan 2007 ke atas,yang tidak lulus uji emisi, paling besar adalah 23,6 % di wilayah Jakarta Selatan.Sedangkan, kualitas udara di wilayah Jakarta Pusat memiliki tingkat kosentrasiCO, SO2, O3 dan NO2yang tinggi dibandingkan wilayah lain. Pada gambaranperiode bulanan didapatkan angka kejadian ISPA tertinggi pada bulan Agustus2010, sebesar 96,9 kasus/1000 penduduk. Begitu pula dengan presentasekendaraan bermotor dengan tahun pembuatan lebih dari 2007 yang tidak lulus ujiemisi pada Agustus 2010 mencapai titik tertinggi sebesar 50%. Korelasi ini secarastatistic dinyatakan signifikan dengan nilai p 0,0005. Kepada seluruh pemilikkendaraan bermotor diharapkan rutin melakukan perawatan kendaraan/uji emisiguna mengurangi polutan emisi kendaraan di DKI Jakarta.

---

Estimated air pollution originates from motor vehicle emissions, In Indonesia is

70%.. Meanwhile, the greatest impact of the air is pencemaraan respiratory

distress. This research will be conducted on the correlation results of vehicle

emissions, air quality and meteorological factors on the incidence of respiratory

infections, during 2010. In addition it also conducted a survey of knowledge,

attitudes and behavior (KAB) against 311 vehicle owners regarding vehicle

emissions testing activities. After analyzing known incidence of ARI in Jakarta is

93 cases/1000 population, with the largest events in the area of Central Jakarta

(215 cases/1000 population). While the analysis found in South Jakarta, 23.6% of

motor vehicle with year of manufacture 2007 and up, did not pass the emissions

test. Meanwhile, the air quality in Central Jakarta has a level of concentration of

CO, SO2, O3 and NO2

Keywords:

are higher than in other regions. The highest incidence rate

of ARI in August 2010 (96.9 cases/1000 population). Similarly, the percentage of

vehicles with year of manufacture 2007 and up, which did not pass the emissions

test in August 2010 reached its highest point at 50%. This correlation is

statistically significant (P=0,0005). It is suggest for vehicles owner to check their

vechicle routinely/ doing emissions test, so that its can reduce pollution in Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses pelayanan e-Samsat bagi Wajib pajak dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kendaraan bermotor tahunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun keberadaan inovasi e-Samsat ini nampaknya tidak menciptakan dampak yang signifikan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan riset terkait dengan akses pelayanan e-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed-method, yaitu metode kuantitatif dengan survei dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 145 responden yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian dengan kecenderungan pada kategori baik sebesar 86,9% menunjukkan kontradiksi dengan realita implementasi di lapangan dan pernyataan Wajib Pajak yang tersebar di berbagai ulasan sosial media. Hal tersebut didukung dari penilaian dimensi yang tercakup ke dalam kategori baik, yaitu dimensi approachability, availability and accommodation, affordability, dan appropriateness. Sedangkan satu dimensi masuk ke dalam kategori cukup, yaitu dimensi acceptability. Hasil yang cenderung baik ini tidak sepenuhnya sempurna, masih terdapat berbagai catatan untuk penyempurnaan inovasi.

---

This study aims to analyze access to e-Samsat services for taxpayers in annual motor vehicle liability activities in DKI Jakarta Province. However, the existence of this e- Samsat innovation has no significant impact. Therefore, the authors are interested in researching access to e-Samsat services. This study uses a quantitative approach with data collection techniques through mixed methods, namely quantitative methods with surveys and qualitative methods with in-depth interviews and literature studies. Respondents in this study found 145 respondents from DKI Jakarta Province. The study results with a tendency in the good category of 86.9% show a contradiction with the reality on the ground and the statements of taxpayers scattered in various media reviews. This is supported by assessing the dimensions included in the excellent category, namely the dimensions of approachability, availability and accommodation, affordability, and suitability. In contrast, one dimension is included in the good category, namely the acceptability dimension. The results that tend to be good are not entirely perfect, and there are still various notes for improving innovation."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

---

This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure."

"Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan earmarking taxatas beberapa pajak daerah. Kebijakan earmarking tax merupakan pengalokasian khusus dari penerimaan pajak tertentu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Penerapan Konsep earmarking tax di Indonesia dapat diterapkan pada penggunaan pererimaan negara dari sektor pajak. Penerapan Kebijakan earmarking tax di provinsi DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta bentuk penerapannya. Berdasarkan Pasal 11 Perda PKB dijelaskan bahwa hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kebijakan earmarking tax telah secara efektif dikelola oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta yang mana dalam hal ini pemerintah daerah telah memenuhi standar minimum pengalokasian sebesar 20%.

---

One of the policies contemplated in the Law No. 28 of 2009 on the Local Taxes and Charges is the earmarking tax policy on some regional taxes. The earmarking tax policy is a special allocation of particular tax revenues that are used for certain purposes. The earmarking tax concept in Indonesia can be applied on the use of the state revenues from the tax sector. The application of the earmarking tax policy in DKI Jakarta regarding the Vehicle Tax is set out in the Regional Regulation No. 8 of 2010 as amended by the Regional Regulation No. 2 of 2015 on Vehicle Tax. The research method that will be used in this research is juridical-normative or with a qualitative approach by emphasizing the use of legal norms in the legislation and the form of its application. Based on Article 11 of the Vehicle Tax Regulation, it is mentioned that total amount generated from the receipt of Vehicle Tax at least 20% (twenty percent) are allocated for the construction and/or maintenance of roads and the improvement of modes and facilities of public transportation. The earmarking tax policy has been effectively managed by the Government of DKI Jakarta, where in this case the Government has complied the minimum allocation standard of 20%.

"

"ABSTRAKPajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Tesis iniakan membahas tentang efektivitas penerapan kebijakan tarif progresif Pajak KendaraanBermotor di DKI Jakarta mengatasi kemacetan dan upaya Pemda DKI dalam hal optimalisasipenerimaan PKB untuk mendukung earmarking sebesar 20%. Metode yang digunakan dalampenelitiaan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulandata dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Perda No. 2tahun 2015 tentang tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dinilai sudahefektif untuk meningkatkan pendapatan sedangkan belum efektif dalam mengurangikemacetan di DKI Jakarta.

---

ABSTRACTMotor vehicle tax is one of a source of regional revenue.This thesis discusses effectiveness ofthe progressive rates policy on motor vehicle tax in Jakarta special upon congestion and thelocal government revenue optimization to support earmarking of about 20 %.Methods used inthis research is qualitative descriptive with data collection techniques by study literature andfield.The result from this research are that the progressive rate policy on motor vehicle tax injakarta considered to have already effective to increase their regional revenue, but it is noteffectivly to reduce the traffic congestion."