Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis 22 literatur dari SCOPUS menggunakan metode taksonomi data untuk menangkap studi yang komprehensif terkait perdagangan limbah global and kompleksitasnya. Tulisan ini dibagi menjadi tiga tema utama yakni; 1) perkembangan perdagangan limbah global, 2) jaringan perdagangan limbah global dan 3) pandangan kritis terhadap perdagangan limbah global. Tulisan ini menunjukkan bahwa kajian mengenai perdagangan limbah global masih belum banyak berkembang. Diskursus mengenai perdagangan limbah global itu sendiri juga sebagian besar terfokus pada kajian dinamika negara maju dan berkembang serta perspektif ilmu lingkungan. Selain itu, tulisan ini menunjukkan bahwa afiliasi negara yang terdapat dalam literatur terpilih kebanyakan berasal dari negara-negara maju yang berdampak pada sempitnya cakupan perdagangan limbah global. Oleh karena itu, kajiannya mendapatkan perhatian yang kurang dari akademisi hubungan internasional. Studi ini menyarankan penguatan suara dari negara-negara berkembang mengenai topik ini, analisis menggunakan bidang studi yang bervariatif, dan perhatian terhadap peran aktor non-negara.

---

This study analyses 22 literatures from SCOPUS using the data taxonomy method to capture a comprehensive study on the current discourse of the global waste trade and the complexity of it all. These literatures are divided into three main themes which consists of; 1) the development of the global waste trade, 2) global waste trade networks and 3) critical approaches to the global waste trade. Results of this study showed that the study on the global waste trade has not been advancing. The global waste trade discourse also mainly focused on the study of developed and developing country dynamics as well as environmental studies. Moreover, this study reveals that the literatures’ country affiliations are mostly from developed countries which results in a narrow scope of the global waste trade. Therefore, the study of the global waste trade receives little attention from international relations scholars. This study recommends amplifying developing countries' voices, analysis using other fields of study, and awareness of non-state actors’ role. "

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris atas suatu teori Pollution Haven Hypothesis (PHH) yang membahas dampak perdagangan internasional terhadap kualitas lingkungan. Pada penelitian ini, digunakan variabel ekspor-impor sebagai pendekatan variabel perdagangan internasional serta tingkat emisi CO2 sebagai pendekatan variabel tingkat kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan mengambil sampel negara-negara anggota APEC dengan rentang waktu penelitian pada tahun 1991-2010. Data dianalisis dengan menggunakan metode Fixed Effect, dan menggunakan variabel exspor dan impor dari sektor emisi tinggi sebagai variabel penguji teori PHH. Meskipun berdasarkan hasil regresi, ditemukan bukti yang lemah adanya teori PHH yang berlaku di negara anggota APEC, namun berdasarkan hasil analisa data tidak ditemukan adanya teori PHH, sehingga dapat dikatakan bukti atas teori PHH pada negara-negara anggota APEC masih ambigu. Selain itu, pada penelitian juga dimasukkan faktor sistem politik, tingkat korupsi, dimana berdasarkan hasil regresi, sistem politik dan ketimpangan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat emisi CO2, sedangkan untuk tingkat korupsi tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat emisi CO2 di negara anggota APEC.

---

This study aims to demonstrate empirically on a theory of Pollution Haven Hypothesis (PHH), which discusses the impact of international trade on environmental quality. In this study, the export-import variable is used as a variable approach to international trade and the level of CO2 emissions as the variable approaches the level of environmental damage. This study uses panel data by taking a sample of APEC member countries with the study period in 1991-2010. Data were analyzed by using Fixed Effect, and uses a variable export and import of high-emissions sectors as variable theory PHH testers.

Although based on the regression results, found a weak evidence of the existence of PHH prevailing theory in APEC member countries, but based on the results of the data analysis did not reveal any PHH evidence, so it can be said the existence of PHH theory in APEC member countries are still ambiguous. In addition, the study also included the political system factors, the level of corruption, which is based on the results of the regression, the political system and inequality significantly influence the level of CO2 emissions, while the level of corruption has not been proven to affect the level of CO2 emissions in APEC countries."

"World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang berperan penting dalam memastikan arus perdagangan global dapat berjalan dengan sesedikit mungkin hambatan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal XX (b) GATT, anggota WTO dapat melakukan suatu tindakan perdagangan yang perlu dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Persetujuan Penerapan Tindakan-Tindakan Sanitari dan Fitosanitari (Persetujuan SPS) merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal XX (b) GATT tersebut. Berdasarkan Persetujuan SPS, anggota WTO berhak menerapkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan bukti ilmiah yang cukup, serta tidak menciptakan diskriminasi sewenang-wenang atau pembatasan terselubung bagi perdagangan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan ilmiah dan teknis dalam penerapan Persetujuan SPS, Persetujuan SPS merujuk International Plant Protection Convention (IPPC) sebagai organisasi internasional relevan untuk mendorong harmonisasi tindakan fitosanitari dengan didasarkan pada standar internasional yang diadopsi oleh IPPC. Penelitian ini menganalisa penerapan Persetujuan SPS dan IPPC pada tiga kasus di WTO, yakni Japan - Agricultural Products II (2001), Japan - Apples (2005) dan Australia – Apples (2011).

---

World Trade Organization (WTO) is an international organization who plays an important role in ensuring that the global trade can works with a little barriers. However, pursuant to Article XX (b) GATT, WTO Members can perform an action trade necessary to protect human, animals or plants health or life. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) is derived from the provision of Article XX (b) GATT. Based on the SPS Agreement, WTO Member have a right to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the protection of human, animal, health or plant life or health, which is based on scientific principle and is not maintained without sufficient scientific evidence; and not unjustifiably discriminate or be applied in a manner which would constitute a disguised restriction on international trade. For the fulfilment of scientific and technical need within the application of SPS Agreement, SPS Agreement refers International Plant Protection Convention (IPPC) as an international organization relevant, to encourage harmonisation of phytosanitary measures, based on international standards which adopted by IPPC. This thesis analyzes the application of the SPS Agreement and the IPPC in three cases at WTO: Japan- Agricultural Products II (2001), Japan - Apples (2005) and Australia - Apples (2011)."

"Pasar halal global telah tumbuh menjadi industri yang menjanjikan dalam perdagangan internasional. Pertumbuhan permintaan pada industri ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report, tingkat konsumsi produk halal pada tahun 2017 sebesar $2 triliun dan terus mengalami pertumbuhan yang mencapai $2.30 triliun pada tahun 2020. Tingginya permintaan produk halal menyebabkan munculnya banyak lembaga sertifikasi halal di berbagai negara. Akan tetapi, standar halal internasional yang sudah ada belum diakuinya secara penuh sebagai satu standar halal global oleh seluruh negara anggota OKI. Perbedaan standar halal yang ditetapkan oleh berbagai negara menyebabkan munculnya hambatan pada perdagangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan standardisasi dan harmonisasi standar halal secara global untuk dapat menghilangkan hambatan teknis perdagangan secara tidak langsung. Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) merupakan lembaga yang berafiliasi dengan negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memiliki tujuan utama agar produk halal dapat bergerak secara bebas di berbagai negara secara global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak standardisasi halal yang dilakukan oleh SMIIC terhadap perdagangan pada negara OKI. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method). Metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML). Sedangkan pada metode kualitatif dilakukan dengan cara melakukan wawancara bersama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memvalidasi temuan pada metode kuantitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya standardisasi standar halal global yang dilakukan oleh SMIIC dapat mendorong perdagangan produk halal antar negara OKI.

---

The global halal market has grown into a promising industry in international trade. Demand growth in this industry continues to increase from year to year. Based on The State of the Global Islamic Economy Report, the consumption level of halal products in 2017 was $2 trillion and continues to experience growth reaching $2.30 trillion in 2020. The high demand for halal products has led to many halal certification bodies in various countries. However, the existing international halal standards have not been fully recognized as global halal standards by all OIC member countries. Differences in halal standards set by various countries cause trade barriers. Therefore, it is necessary to harmonize halal standards globally to be able to eliminate technical barriers to trade indirectly. The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) is affiliated with the Organization of Islamic Cooperation (OIC), whose main goal is that halal products can move freely globally. Therefore, this study aims to analyze the impact of the harmonization of halal standards carried out by SMIIC on trade in the OIC countries. The method used in this research is to combine quantitative and qualitative methods (mix method). The quantitative method used in this study is the Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML). Meanwhile, the qualitative method is carried out by conducting in depth interviews with related institutions to validate the findings of the quantitative method. This study found that the standardization and harmonization of global halal standards carried out by SMIIC can encourage the trade of halal products between OIC countries."

"Studi ini mengkaji pengaruh bebas visa terhadap perdagangan internasional, menggunakan data perdagangan Indonesia dengan 169 negara mitra dagang penerima bebas visa Indonesia dan 22 negara non-penerima periode 2015 – 2019. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahap estimasi dasar, bebas visa berpengaruh positif terhadap ekspor dan negatif terhadap impor. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan, dan tidak bersifat “one size fits all”. Pengaruh bebas visa lebih bervariasi ketika dilakukan disagregasi data negara penerima bebas visa berdasarkan kelompok kawasan; tingkat pembangunan; dan tingkat pendapatan. Pengaruh positif signifikan terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang diterima kawasan Amerika, dan pengaruh signifikan negatif terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang kawasan Ocenia. Adapun kawasan Amerika merupakan salah satu prioritas penerima bebas visa Indonesia, kawasan yang paling banyak memberikan bebas visa kepada Indonesia setelah kawasan Asia. Sementara Oceania merupakan kawasan yang paling restricted dalam hal bebas visa baik unilateral maupun resiprokal dengan Indonesia.

---

This study examines the effect of visa exemption on international trade, by using Indonesia's international trading data 2015 – 2019 with 169 countries recipient of Indonesian visa exemption and 22 non-recipient countries year 2015 - 2019. This study finds that on basic estimation visa exemption has positive effect on exports and a negative trend towards imports. However, the effect is not significant, and not “one size fits all”. The effect of visa-exemption is varied when the data is disaggregated into groups of visa recipients based on region; development level; and income level. A significant positive effect on exports is generated by visa exemption for American region, and a significant negative effect on exports is generated by visa exemption for Oceania region. American region is one of the priority recipients of visa exemption to Indonesia, and the second rank region providing visa exemption to Indonesian passport. Meanwhile, Oceania is the most restricted area in terms of visa exemption, both unilaterally and reciprocally with Indonesia."

"Perdagangan internasional adalah salah satu faktor utama yang menentukan daya saing perekonomian suatu negara di tingkat internasional (Routledge et.al., 2012). Salah satu faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah volatilitas nilai tukar (Auboin 2013). Bank Indonesia menerbitkan sebuah instrumen, yaitu Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), yang ditujukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mitra dagang utama Indonesia guna meningkatkan total perdagangan internasional Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak BCSA pada perdagangan internasional Indonesia. Peneliti menggunakan data perdagangan internasional pada level HS-2 terhadap 20 mitra dagang utama Indonesia tahun 2006 – 2020. Dengan menganalisis data menggunakan pendekatan ppml, didapatkan hasil bahwa BCSA secara signifikan berhubungan negatif dengan total ekspor Indonesia dan berhubungan positif dengan total impornya. Akan tetapi, secara keseluruhan, variabel ini berkorelasi positif dengan total perdagangan internasional Indonesia.

---

International trade is one of the main factors that determine a country's economic competitiveness at the international level (Routledge et.al., 2012). One of the factors affecting international trade is exchange rate volatility (Auboin 2013). Bank Indonesia issued an instrument, The Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), which was aimed at maintaining the stability of the rupiah exchange rate against Indonesia's main trading partners to increase Indonesia's total international trade. This study analyzes the impact of BCSA on Indonesia's international trade. The researcher used international trade data at the HS-2 level for 20 of Indonesia's top trading partners in 2006 – 2020. By analyzing the data using the ppml approach, the result was that BCSA had a significantly negative relationship with Indonesia's total exports and a positive relationship with its total imports. However, overall, this variable is positively correlated with Indonesia's total international trade."

"WTO sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan seharusnya menjadi penggerak perdagangan dunia. Dengan ekonomi Tiongkok yang terus bertumbuh terlebih karena menggunakan pendekatan perdagangan internasional seharusnya mendapat keuntungan lebih apabila menjadi anggota WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampaknya keanggotaan WTO Tiongkok terhadap perdagangannya dengan ASEAN+6 yang ditinjau melalui pendekatan model gravitasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan WTO bagi Tiongkok meningkatkan jumlah perdagangan Tiongkok ke ASEAN+6 yang secara signifikan dibandingkan saat Tiongkok masih belum menjadi anggota WTO. Sehngga keanggotaan WTO dapat diasumsikan meningkatkan jumlah perdagangan negara anggotanya.

---

WTO as an international organization which is focused on trade should be the main engine in world trade. With China's economy ever growing especially because it uses a foreign trade approach would suggest that WTO accession would be beneficiary for China. The purpose of this study is to analyze the impact of China's WTO accession towards its trade with ASEAN + 6 by using a gravity model approach. The results of this study has shown that China's WTO accession has indeed increased the volume of trade between China and ASEAN + 6 by a significant margin compared to China prior WTO membership. Thus meaning that WTO membership is likely to increase a nations trade volume."

"Matriks Perdagangan Intemasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antar ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian dan perdagangan dunia, mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut.MIT menghasilkan paling tidak empat besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import requirement, infernal dan external propagation, dan (v) Hasii simulasi Net Foregin Balance.Dengan mempergunakan data 178 negara dengan penekanan pada ASEAN, basil penelitian ini mengkonfirmasi posisi terbesar Singapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lainnya dalam perdagangan internasional. Kedua, basil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang panting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmiati oleh wilayah ASEAN jauh lebih kecil dibandingkan dampak peningkatan pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titika waktu analisisi (MIT 1995 s.d. 1998) menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung kepada pola perdagangan yang ada. Contohnya, dampak yang dirasakan Jepang lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat sebab selain tingkat keterkaitan perdagangan Amerika dengan negara Asia yang lebih kecil, market share Amerika tidak terpusat di wilayah Asia sebagaimana halnya Jepang.Temuan ini memberikan beberapa implikasi kebijakan cukup mendasar, dalam hal pentingnya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenulti permintaan domestik dan luar negeri, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaringan perdagangan global.

---

Matrices of International Trade (MIT) describes global trade linkage. This tools allow us to analyze the interdependecy between economy and to simulate the impact of ecomonic growth. MIT provide four indicator, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, which can be decomposed into direct import requirement, indirect import requirement, internal and external propagation, dan (v) Simulation of Net Foregin Balance.

Using data of 178 countries and focusing on ASEAN the thesis conform biggest role of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in international trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the growth of ASEAN is much larger than what ASEAN receive from the same growth of non-ASEN countries. Fourth, the magnitude of economic crisis impact transmitted, depends on the pattern of global trade network. For instance, Japan suffer more than United States because United States has smaller trade linkage with ASEAN countries and his market share on this region is not as big as Japan.

Our findings give at least five policy implications, first, it is important to consider gain of trade distribution on choosing trading partner, second, it is important to increase the domestic capacity, third, enlarging the market, fourth, reduction on trade barrier and fifth, we need to increase the role as connecting country on global trade network."

"Tesis ini menganalisis mengenai Singapore Convention on Mediation yang merupakan solusi bagi beberapa pihak yang tidak memilih penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui mediasi karena tidak memiliki kekuatan legitimasi internasional. Konvensi ini diterbitkan oleh UNCITRAL pada tanggal 7 Agustus 2019 dan secara resmi diberlakukan terhitung tanggal 12 September 2020. Dalam perkembangannya, konvensi ini semakin diminati dalam upaya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mengingat konvensi ini baru saja disepakati dan belum diterapkan secara efektif oleh negara-negara lain, dan untuk itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertimbangan-pertimbangan Indonesia dalam menentukan sikap keikutsertaan dalam konvensi ini sebagai solusi penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Singapore Convention on Mediation adalah salah satu upaya untuk meningkatkan Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia, namun tetap harus mempertimbangkan apakah proses aksesi dibutuhkan oleh negara Indonesia, atau merupakan kepentingan negara lain untuk memudahkan proses eksekusi dari kesepakatan hasil mediasi yang dilakukan di luar negara Indonesia.

---

This thesis discusses the Singapore Convention on Mediation which is a solution for some parties who do not choose to settle international trade disputes through mediation because they do not have the power of international legitimacy. This convention was published by UNCITRAL on 7 August 2019 and officially entered into force on 12 September 2020. In its development, this convention is increasingly in demand as an alternative to out-of-court dispute resolution which until now has not fully accommodated the need to resolve disputes quickly, simple, and low cost. Considering that this convention has just been agreed upon and has not been effectively implemented by other countries, and for that, this research will discuss Indonesia's considerations in determining its participation in this convention as an effective and efficient dispute resolution solution. The research method used is normative juridical research. The Singapore Convention on Mediation is one of the efforts to increase the Ease of Doing Business (EODB) in Indonesia, but still has to consider whether the accession process is required by the Indonesian state, or is in the interest of other countries to facilitate the execution process of the mediation result agreement conducted outside the Indonesia."