Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji tentang analisis network governance pada implementasi kebijakan 3 in 1 dalam mengatasi polusi udara di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan 3 dimensi oleh Mu & de Jong (2016) yang terdiri dari dealing with substantive complexity (Berurusan dengan Kompleksitas Substantif), dealing with strategic uncertainty (Menghadapi ketidakpastian Strategis), dan dealing with institutional deficiency (Mengatasi Kekurangan Kelembagaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan melibatkan 6 informan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, dan berita terkini sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan network governance pada Implementasi Kebijakan 3 In 1 Dalam Mengatasi Polusi Udara Di Kota Depok belum sepenuhnya optimal sesuai kerangka network governace dari Mu & de Jong (2016) karena terdapat empat indikator yang belum terpenuhi. Keempat indikator tersebut adalah Saling Mengakui antar Aktor yang Terlibat, Sadar Persepsi yang Beragam, Kepentingan, dan Tujuan, Mengubah Aturan Kelembagaan, dan Membangun Kepercayaan.

---

This study examines the network governance analysis on the implementation of the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City. This research uses three dimensions of the network governance theory by Mu & de Jong (2016) consisting of dealing with substantive complexity, dealing with strategic uncertainty, and dealing with institutional deficiency. This study adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, including in-depth interviews with 6 informants as primary data sources and literature review from previous research, and current news as secondary data sources. The research results indicate that the implementation of network governance in the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City has not yet fully been optimally executed according to the network governance framework by Mu & de Jong (2016) as four indicators have not been met. These four indicators are mutual recognition among involved actors, awarnaess of diverse perceptions, interest, and goals, institutional rule changes, and trust building."

"Pencemaran udara dapat menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat. Kota Depok yang terpilih sebagai salah satu kota dalam Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas, membahas masalah pencemaran udara sebagai salah satu masalah kota. Skripsi ini merancang model pendeteksi pencemaran udara yang dibuat di kawasan jalan Margonda Raya. Hasil dari perancangan model ini, ada 3 sistem yang dibuat. Pengujian sistem model ini menggunakan simulator Cupcarbon. Hasil yang diperoleh dari pengujian sistem model ini adalah persentase tingkat keberhasilan pemancar dalam pengiriman ke sink, perbandingan keberhasilan pengiriman data ke setiap pemancar, dan perbandingan keberhasilan pengiriman setiap data per hop. Dari percobaan tersebut diketahui bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data dipengaruhi oleh jumlah hop dan kepadatan trafik data pada router yang dilewati. Tingkat keberhasilan transmisi data dari ketiga sistem tersebut mencapai 92-96%.

---

Air pollution can cause health problems in the community. The city of Depok, which was selected as one of the cities in the Movement Towards 100 Smart Cities, discussed the issue of air pollution as one of the city's problems. This thesis designs an air pollution detection model made in the Margonda Raya road area. The results of this model design, there are 3 systems made. Testing this model system using the Cupcarbon simulator. The results obtained from testing this model system are the percentage of the success rate of the transmitter in sending to the sink, the comparison of the success of sending data to each transmitter, and the comparison of the success of sending each data per hop. From these experiments, it is known that the length of time it takes to send data is influenced by the number of hops and the density of data traffic on the router that is passed. The success rate of data transmission from the three systems is 92-96%."

"Salah satu perubahan kebijakan yang muncul dari UU PDRD menjadi UU HKPD, yaitu bergantinya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan meliputi tarif dan proses perizinannya dengan harapan perizinan bangunan gedung dapat mendukung kemudahan berusaha untuk investasi di daerah. Kota Depok di Jawa Barat menjadi kota metropolitan dan penyangga DKI Jakarta yang pesat pertumbuhan bangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi implementasi kebijakan retribusi PBG di Kota Depok. Topik dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle dari content of policy dan context of implementation. Pendekatan post positivist diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan content of policy, kebijakan PBG masih belum secara penuh dilakukan karena banyaknya pihak berkepentingan sehingga harapan yang ingin dicapai belum terlihat seluruhnya meskipun banyak manfaat kebijakan. Para implementor belum diberikan akses fasilitas lebih SIMBG. Dari context of implementation, meskipun masih terdapat keterbatasan akses, kekuasaan implementasi berada di pemerintah daerah dan mendukung kemandirian fiskal. Kepatuhan untuk layanan belum patuh secara penuh sedangkan retribusi sudah patuh terhadap UU HKPD. Terdapat implikasi yang mana bagi pemerintah Kota Depok diantaranya, tata kelola organisasi, pengurangan administrative cost dan penambahan psychological cost, penurunan realisasi penerimaan retribusi, ekstensifikasi-intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta terkait sentralisasi yang mendistorsi tujuan retribusi. Sedangkan, implikasi bagi masyarakat diantaranya pembayaran retribusi dapat sesuai tujuan yakni sesuai dengan standar bangunan gedung, penurunan nilai pembayaran retribusi PBG dibandingkan IMB, tambahan biaya selain retribusi untuk jasa konsultan, potensi berkembangnya jasa konsultan, dan asas kesederhanaan dalam akses SIMBG.

---

One significant policy change from the transition of the PDRD Law to the HKPD Law is replacing the Building Permit (IMB) retribution with the Building Approval (PBG) retribution. This shift involves changes in tariffs and permitting process to support regional investment. Depok City, one of the metropolitan area in West Jawa and a buffer for DKI Jakarta, has a rapid building growth. This research aims to analyze the implementation and implications of the PBG retribution policy in Depok. This research is using Grindle's policy implementation theory from content of policy and context of implementation. A post-positivist approach was employed, collecting data through field studies and literature reviews. Findings based on the content of policy, PBG policy is still not fully implemented due to the large number of interested parties so that the hopes to be achieved are not yet fully visible even though the policy has many benefits. Implementors have limited access to advanced SIMBG facilities. In the context of implementation, despite of the limited access, the local government has the capacity to encourage fiscal autonom. Compliance with service standards is incomplete, while retribution adheres to the HKPD Law. Implications for the Depok government include organizational adjustments, decreased administrative costs, increased psychological costs, decreased retribution revenue, extentification-intensification of regional taxes and levies, and centralization issues that distort retribution objectives. For the community, implications include retribution payments is based on the standard, reduced PBG retribution payments compared to IMB, additional consultant service fees, consultancy services growth, and simplified access to SIMBG."

"Polusi udara dikaitkan dengan jutaan kematian prematur di seluruh dunia dan 20 di antaranya bersifatpernafasan berasal dari polusi udara outdoor dan indoor dalam bentuk partikel serta gas. Pajanan PM2,5 danformaldehid yang berasal dari dalam ruang memiliki efek kesehatan sejak dini pada anak-anak, karenaanak-anak merupakan kelompok rentan dan selama anak dalam proses pengembangan paru-paru dapatmenyebabkan dampak jangka panjang pada fungsi paru. Penelitian ini bertujuan mengindentifikasihubungan pajanan Particulate Matter 2,5 PM2,5 dan formaldehid terhadap gangguan fungsi paru padasiswa Sekolah Menegah Pertama Kota Depok. Penelitian ini menggunakan studi cross-sectional yangdilaksanakan pada Maret-Mei 2018. Jumlah sampel sebanyak 160 siswa dengan metode simpel randomsampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa berumur 13-15 tahun berisiko mengalami gangguanfungsi paru 2,9 kali dengan IMT tidak normal dan mayoritas perokok pasif serta dengan aktifitas fisik yangkurang atau jarang dilakukan siswa. Pajanan PM2,5 >NAB 35 ? g/m3berisiko 7.2 kali mengalami gangguanfungsi paru pada siswa di sekolah yang berada dekat jalan raya dan konsentrasi formaldehid tinggi berisiko1,6 kali mengalami gangguan fungsi paru pada siswa di sekolah dekat jalan raya dengan kondisi ventilasiyang tidak memenuhi syarat, suhu dan kelembaban tidak normal di sekolah. Perlu dilakukan pengendalianrisiko pencemaran udara dilingkungan sekolah dengan menjauhi atau membatasi diri dari sumber polusiudara.Kata kunci: PM2,5, Formaldehid, Gangguan fungsi paru.

---

Air pollution is associated with millions of premature deaths worldwide and 20 of them are respiratoryfrom outdoor and indoor air pollution in the form of particles and gases. Exposure to PM2.5 andformaldehyde derived from space has an early health effect on children, as children are a vulnerable groupand during childhood in the lung development process can cause long term effects on lung function. Thisstudy aims to identify the exposure relationship of Particulate Matter 2.5 PM2,5 and formaldehyde to lungfunction impairment in Depok State Junior High School students. This study uses a cross sectional studyconducted in March May 2018. The number of samples as many as 160 students with a simple randomsampling method. The results showed that students aged 13 15 years are at risk of impaired lung function2.9 times with abnormal BMI and the majority of passive smokers and with less physical activity or rarelydo students. Exposure of PM2.5 NAB 35 g m3 at risk 7.2 times impaired lung function in students atschools located near the highway and high formaldehyde concentrations at risk of 1.6 times impaired lungfunction in students at schools near highway with no ventilation conditions Eligible, temperature andhumidity are not normal at school. It is necessary to control the risks of air pollution within the schoolenvironment by avoiding or restricting themselves from sources of air pollution.Key words Particulate Matter2,5, Formaldehyde, Lung Function."

"Aktivitas pekerja atau penyewa kios pada pusat perbelanjaan Y yang selalu di dalam ruangan dengan beban kerja 8 jam sampai dengan 10 jam. Oleh karena itu, salah satu penentu kesehatan mereka adalah kualitas udara di dalam ruangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pajanan fisik dan konsentrasi kontaminan kimia lantai mezzanine, lantai 1, dan lantai 3 pada pusat perbelanjaan Y kota Depok, Jawa Barat tahun 2014. Terdapat tingkat pajanan parameter fisik yang melewati nilai ambang batas yaitu suhu, dan kelembaban. Terdapat juga beberapa konsentrasi kontaminan kimia yang melewati nilai ambang batas, yaitu CO, SO2, PM2,5, dan PM10.

---

Activity workers or tenants at a Y shopping center are always in the room with the workload of 8 hours up to 10 hours every day. Therefore, one of the determinants of their health is indoor air quality. This study aims to describe the level of exposure to physical and chemical contaminant concentrations mezzanine floor, first floor, and third floor of the Y shopping center at Depok, West Java in 2014. There is a level of exposure to physical parameters that passed throught the threshold limit value is the temperature, and humidity. There are also several concentrations of chemical contaminants that passed throught the threshold limit value, like CO, SO2, PM2,5, and PM10."

"Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals.

The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities."

"Pemulihan kesenjangan gender sejatinya telah diupayakan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Namun, implementasi PUG yang dinilai belum efektif memicu Kementerian PPN/Bappenas untuk menginisiasi percepatan melalui kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Penguatan PPRG dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran yang terjalin antara empat instansi selaku tim penggerak, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, interaksi yang terjadi antara aktor tim penggerak belum efektif. Terlebih, fluktuasi nilai ARG yang signifikan pada rentang tahun 2018-2021 mencerminkan bahwa koordinasi tim penggerak dalam menerapkan kebijakan PPRG perlu diperhatikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi yang terjadi antara aktor di dalam jejaring tim penggerak selama implementasi kebijakan PPRG pada tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan perspektif governance network oleh Klijn & Koppenjan (2016) dengan tiga kriteria pembelajaran jejaring guna menilai keberhasilan atau kegagalan jejaring, yaitu substantif, proses, dan institusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses governance network pada jejaring tim penggerak belum memadai untuk mendorong potensi dan dampak dari kebijakan PPRG dalam mengakselerasi PUG dan mencapai kesetaraan gender.

---

The government has issued Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming (PUG) in National Development as an effort to restore the gender gap. However, the implementation of PUG is considered ineffective, then prompted Kementerian PPN/Bappenas to initiate acceleration through Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) policy. The strengthening of PPRG was then carried out through the issuance of a Joint Circular Letter which was established between the four agencies as the driving team, namely the Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, and Kementerian Dalam Negeri. However, the interactions that occurred between the actors of the driving team had not been effective. Moreover, the significant fluctuations in the ARG value in the range of 2018-2021 reflect the needs to regenerate the coordination of the driving team in implementing the PPRG policy. Thus, this study aims to analyse the interactions that occur between actors in the PPRG policy driving team network during the implementation in 2018-2021. This study uses a governance network perspective by Klijn & Koppenjan (2016) with three criteria for network learning to assess the network, namely substantive, process, and institutional. Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview and library study. The results show that the governance network process in the driving team network is not sufficient to encourage the potential and impact of the PPRG policy in accelerating PUG and achieving gender equality."

"Kondisi tata kelola pemerintahan yang diwarnai praktik spoil system mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan di bidang manajemen aparatur sipil negara melalui agenda reformasi birokrasi. Adapun pendekatan meritokratik diadopsi oleh lembaga sektor publik sebagai sistem yang menekankan prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem merit sebagai strategi pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan sistem merit tidak terlepas dari berbagai permasalahan dikelola oleh empat aktor kelembagaan meliputi Kementerian PANRB, LAN, BKN dan KASN. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses interaksi aktor dalam jaringan pada implementasi kebijakan sistem merit berdasarkan perspektif Governance Network yang dikembangkan oleh Klijn & Koppenjan (2016). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktor dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sistem merit. Namun, intensitas koordinasi dan sinergitas antar aktor perlu dibenahi untuk memaksimalkan kemampuan aktor dalam jaringan. Pembuatan bisnis proses untuk menunjang tugas dan fungsi aktor dalam jaringan menjadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi kewenangan antar lembaga. Hal ini menjadikan strategi penguatan sistem merit dibutuhkan oleh aktor kelembagaan dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit.

---

Governance conditions tinged by spoil system practices encourage the government to accelerate improvement in the field of management of the state civil apparatus through bureaucratic reform agenda. The meritocratic approach was adopted by public sector institutions as a system that emphasizes the principle of equality in the recruitment process of the state civil apparatus. This led the government to issue a merit system policy as the government's strategy to support the management of the state civil apparatus in Indonesia. In its implementation, the implementation of merit system policy is inseparable from various problems in the field managed by four institutional actors including the Ministry of PANRB, LAN, BKN, and KASN. This research aims to analyze the interaction process of actors in the network on the implementation of merit system policies based on the perspective of the governance network developed by Klijn & Koppenjan (2016). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews and literature studies. The research findings show that actors in the merit system policy governance network have adequate institutional ability and capacity to support the implementation of merit system policies. However, the intensity of coordination and synergy between actors needs to be improved to maximize the ability of actors in the network. The business creation process to support the duties and functions of actors in the network becomes very necessary to anticipate the duplication of authority between institutions. This makes the strategy of strengthening the merit system needed by institutional actors in the governance network of merit system policy."

"Implementasi kebijakan tertib memberi meminta sumbangan di Kota Depok menarik untuk dilihat pelaksanaannya karena kebijakan ini mengatur bagaimana menertibkan kebiasaan masyarakat yang masih memberi kepada pengemis dan pengamen Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui langkah langkah apa saja yang digunakan Pemerintah Kota Depok untuk menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dietapkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sekunder Penelitian ini menunjukan langkah langkah nyata yang digunakan implementator untuk mencapai tujuan kebijakan yaitu penjabaran peraturan daerah pengorganisasian pelaksana peraturan daerah penerapan peraturan daerah dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kendala dalam melakukan kebijakan ini adalah komunikasi yang kurang baik antara pelaksana dengan masyarakat kurangnya sumber daya manusia dan peralatan rendahnya kemauan implementator struktur birokrasi yang masih bersifat struktural rendahnya kesadaran masyarakat dan karakteristik mental yang masih rendah Kata Kunci Implementasi Kebijakan Kebijakan Tertib Memberi Meminta Sumbangan Mengemis dan Mengamen di Kota Depok Langkah Langkah yang Digunakan dalam Menjalankan Kebijakan

---

Orderly implementation of policies giving asking for donations in Depok interesting to look at the implementation because this policy governs how disciplined habits of people are still giving to beggars and buskers The aim of this study wanted to know what steps are used Depok City Government to implement policies contained in the Local Regulation in order to achieve the policy objectives is specified This study used a qualitative approach to data collection techniques namely observation in depth interviews and using secondary documents This study shows that tangible measures used implementer to achieve policy objectives namely the translation of local regulations local regulations implementing organization implementation and supervision of the implementation of regional regulations regulatory regions Difficulties in implementing this policy is poor communication between implementers with the community lack of human resources and equipment lack of willingness implementer bureaucratic structures that still are structural lack of public awareness and mental characteristics are still low Keywords Implementation of Policies Policy Rules of Giving Asking Donations Begging and busking in Depok Measures Used in Running Policies"

"Tesis ini membahas mengenai Tata Kelola Kolaboratif Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Anorganik Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam untuk mengetahui ukuran keberhasilan dan faktor-faktor yang menghambat pada Tata Kelola Kolaboratif kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Kolaboratif kurang berhasil dikarenakan pelaksanaannya masih sekadar formalitas dan komitmen yang semakin berkurang dari masing-masing pihak yang berkompeten. Faktorfaktor yang menghambat adalah budaya, institusi dan politik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Tata Kelola Kolaboratif atau kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah Anorganik di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

---

This Thesis is mainly discussed about ?Tata Kelola Kolaboratif? or Collaborative Governance in the Policy Implementation of Anorganic Waste Management at the District of Pancoran Mas Depok. To explain more about it, the research uses qualitative approach with data collection through the literature study and in-depth interviews to know the indication and factors which obstruct the Collaborative Governance during the activities.

The research indicate that Collaborative Governance does not perform effectively because the implementation itself is sometimes too formal and the commitment among stakeholders is reducing gradually. Factors which obstruct the collaboration are internal culture, institution and politics.

This research aims to analyze Collaborative Governance between government and societies in the policy implementation of anorganic waste management at the District of Pancoran Mas Depok."