Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak dahulu kala, kandidat dan partai politik sudah “dipasarkan” kepada pemilik suara layaknya sebuah produk. Muncul suatu istilah dari adanya fenomena pemasaran berdasarkan kepribadian dalam konteks politik ini, yaitu “brandidates” yang mana gabungan dari kata “brand” dan kata “candidates” yang secara harfiah adalah merk dan kandidat. Dalam kontestasi pemilihan presiden Indonesia 2024, strategi brandidates ini digunakan dengan “menjual” kepribadian dan citra dari masing-masing pasangan menyesuaikan dengan target pemilihnya. Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara endorsers yang menyebarkan citra diri dan kepribadian dari masing-masing brandidates dengan preferensi pemilih dan brandidates equity secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian causal cross-sectional dengan kriteria merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 dan mengetahui endorsers dan konten kampanye kandidat presiden. Didapatkan 244 sampel untuk pemilih Anies Baswedan, 112 sampel untuk pemilih Prabowo Subianto, dan 145 sampel untuk pemilih Ganjar Pranowo. Data yang didapat diolah menggunakan SmartPLS 4 dengan menggunakan multigroup analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brandidates Endorsers memengaruhi Brandidates Personalities, Brandidates Personalities memengaruhi Brandidates Preference dan Brandidates Equity, serta Brandidates personalities memediasi hubungan antara brandidates endorsers dan brandidates preference, lalu terakhir Brandidates personalities memediasi hubungan antara brandidates endorsers dan brandidates equity. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh marketers/tim kampanye dalam pembentukan strategi pemasaran politik untuk kandidat yang akan mencalonkan diri.

---

Since a long time agol, candidates and political parties have been “marketed” to voters like a product. A term emerged from the phenomenon of personality-based marketing in this political context, namely “brandidates” which is a combination of the word “brand” and the word “candidates” which literally means brand and candidate. In the contestation of the 2024 Indonesian presidential election, this brandidates strategy is used by “selling” the personality and image of each pair according to the target voters. This study discusses the relationship between endorsers who spread the self-image and personality of each brandidates with voter preferences and overall brandidates equity. This study uses a cross- sectional causal research design with the criteria of being a voter in the 2024 Indonesian Presidential General Election and knowing the endorsers and campaign content of the presidential candidates. 244 samples were obtained for Anies Baswedan voters, 112 samples for Prabowo Subianto voters, and 145 samples for Ganjar Pranowo voters. The data obtained is processed using SmartPLS 4 using multigroup analysis. The results showed that Brandidates Endorsers influence Brandidates Personalities, Brandidates Personalities influence Brandidates Preference and Brandidates Equity, and Brandidates personalities mediate the relationship between brandidates endorsers and brandidates preference, then finally Brandidates personalities mediate the relationship between brandidates endorsers and brandidates equity. The results of this study can be used by marketers/campaign teams in the formation of political marketing strategies for candidates who will run for elections."

"Tulisan ini menganalisa bagaimana pemenuhan hak memilih/ right to vote bagi difabel netra dalam akses pemilu di Indonesia. Pokok analisa tertuju pada bagaimana perkembangan konsep dan aturan hak memilih difabel netra serta bagaimana evaluasi dan cetak biru proyeksi hak memilih difabel netra di Indonesia. Tulisan ini dalam menganalisa menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan studi kasus hanya terfokus pada pemilu tahun 2019 dan 2024. Indonesia tengah memasuki babak baru pengakuan hak bagi difabel netra setelah turut serta bergabung menjadi negara pihak yang tunduk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratifikasi dilakukan melalui pengesahan UU 19/2011 yang dilanjutkan dengan UU 8/2016. Penanda baru telah tercipta sejatinya paradigma harus diletakkan atas dasar hak yang mengacu pada esensi dari keberagaman manusia. Martabat menuntut kesetaraan akan peluang partisipasi politik dalam penikmatan yang sama. Difabel netra berhak atas penikmatan hak memilih pada pemilu melalui jaminan kesempatan dan akses yang disesuaikan. Akan tetapi, hambatan masih saja terus berulang, seperti ditolak memilih, sulit mengakses informasi dan pemungutan suara tanpa otonomi serta privasi. Oleh karenanya, pembenahan harus menjadi proyeksi holistik sedari koherensi antar norma pemilu, pendataan yang menyeluruh hingga pengembangan pemungutan suara yang berbasis asistensi, sistem braille bahkan pemanfaatan teknologi baru.

---

This paper analyzes how the visually diffabled are able to access the right to vote in Indonesian elections. The point of the analysis focuses on how the development of the concept and rules of the right to vote for the visually diffabled have evolved, as well as the evaluation and blueprint for the implementation of the right to vote in Indonesia. This paper analyzes using the doctrinal legal research method, with a case study focused solely on the 2019 and 2024 elections. Indonesia has entered a new era of rights recognition for individuals with visual different ability by becoming a state party to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratification was carried out through the Law 19 of 2011, followed by Law 8 of 2016. A new marker has been created to indicate that the paradigm must be based on rights that refer to the essence of human diversity. Dignity necessitates equal rights to political participation and equal enjoyment. Individuals with visual different ability have the right to vote in elections by ensuring personalized opportunities and access. However, impediments persist, such as being refused the right to vote, difficulty getting information, and voting without autonomy and privacy. Thus, improvement must be a holistic projection, ranging from electoral norm coherence to extensive data gathering to the development of assistance-based voting, braille systems, and even the employment of new technology."

"Artikel ini menjelaskan perbandingan kampanye kepresidenan Prabowo Subianto antara Pilpres 2019 dan 2024. Pemilu 2024 merupakan pemilu keempat kalinya bagi Prabowo untuk maju dalam pemilu (BBC News Indonesia, 2019). Selain itu, setengah dari total pemilih adalah anak muda, yaitu Gen Z (Wejak, 2024). Penggunaan media sosial telah mengubah lingkungan kampanye dalam beberapa kampanye terakhir, terutama dalam membangun citra politik bagi para pemimpin. Dengan menggunakan tujuh dimensi framing dari Hallahan (1999) dan mengambil studi kasus dari kampanye Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, penelitian ini menguji dimensi framing dengan membandingkan konten kampanye melalui aplikasi media sosial Instagram dari dua akun: Prabowo-Sandiaga dan Prabowo-Gibran. Penelitian ini berargumen bahwa penggunaan strategi pembingkaian Prabowo di media sosial telah berevolusi dari pemilihan presiden 2019 hingga 2024, dan perubahan dalam citra politik dan teknik komunikasinya berperan penting dalam membentuk wacana politik dan memengaruhi sikap pemilih.

---

This article describes the comparison of Prabowo Subianto presidential campaign between the 2019 and 2024 presidential election. The 2024 elections are the fourth time for Prabowo running in the elections (BBC News Indonesia, 2019). Moreover, more than a half of the total electorate are young voters, which are Gen Z (Wejak, 2024). The use of social media has changed the campaign environment in recent campaigns, especially for building political image for leaders. Using the seven dimension of framing by Hallahan (1999) and taking the case of Prabowo Subianto campaign in 2019 and 2024 election, this study examines the framing dimensions by comparing the campaign contents from social media application Instagram of two accounts: Prabowo-Sandiaga and Prabowo-Gibran. This paper argues that Prabowo's use of framing strategies on social media has evolved from the 2019 to the 2024 presidential election, and these changes in his political image and communication techniques are instrumental in shaping political discourse and influencing voter attitudes."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan konformitas dan pengetahuan politik terhadap dukungan pemilih pada kebijakan populis kandidat dalam pemilu. Sebanyak 133 partisipan dalam penelitian ini membaca skenario tentang Pemilu Presiden dengan dua pasangan calon yang mengusung kebijakan populis vs nonpopulis serta didukung oleh organisasi kelompok agama mayoritas. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur pengetahuan politik yang dirancang sendiri oleh peneliti dan alat ukur the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) yang dikembangkan oleh Feldman (2003). Data dianalisis dengan menggunakan teknik multiple regression dengan mengontrol variabel demografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konformitas dan interaksi antara konformitas dengan pengetahuan politik memprediksi pilihan pada kandidat dengan kebijakan populis. Namun, berlawanan dengan hipotesis, pengetahuan politik justru memprediksi dukungan pada kebijakan populis. Temuan ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa dukungan pada kebijakan populis lebih kuat berhubungan dengan norma berupa pilihan kebanyakan orang.

---

The aim of this study was to examine the influence of conformity and political knowledge on voters’ policy preference. Participants in this research were college students (N=133). Participants in this study read a scenario about an election. One candidate proposed populist policy and supported by majority group in Indonesia. The other candidate proposed non-populist policy. Participants were assessed using political knowledge measurements which made by the researcher of this research and the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) by Feldman. Researcher used multiple regression as the statistical technique in order to test the hypothesis. The result of this study showed both conformity and political knowledge have significant relationship with voters’ policy preference. Contradict to the previous studies, political knowledge predict voters’ support towards populist policy. This finding confirm previous research finding, populist policy get more support due to its’connection to people’s value.

"

"Media massa televisi memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengubah opini publik. Televisi menjadi alat yang efektif dalam melakukan kampanye pemilihan Presiden. Tahun 2014 menjadi tahun yang sangat panas dalam pemilihan Presiden, karena dua media televisi besar yaitu TvOne dan Metro Tv bersaing untuk saling menjatuhkan citra politik lawan kandidat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran public relation dalam information subsidies terhadap pemberitaan yang ditayangkan di Tvone dan MetroTv dengan melihat hubungan kepemilikan media sebagai tim sukses kandidat PILPRE. Hasil penulisan makalah ini menunjukan adanya kemudahan public relations dalam mensubsidi berita kepada medianya masing ? masing karena berita yang disubsidi langsung ditayangkan tanpa kontrol apapun, tidak terkecuali jika isi berita hanya berpihak kepada satu kandidat. Hal ini membuat pemberitaan tidak lagi netral. Kesimpulan yang didapatkan adalah public relations dalam infromations subsidies berhasil mempengaruhi opini publik melalui pemberitaan di televisi dan public relations berhasil membentuk citra positif kandidat yang mereka dukung.

---

Nowadays, television has the power to construct and to change the public opinion. TV becomes an effective tool in terms of Presidential election campaign. 2014 was a competitive year for Presidential election because there were two TV stations, which is TvOne and Metro TV competed to take down the candidate?s political image from each other side.

The purpose of this writing is to identify the role of PR in information subsidies towards the news report from TVOne and Metro TV by seeing the media ownership as a supporting team of the candidates for the Presidential election 2014.

The result of this paper shown there is an ease of PR to subsidize the news to media since the subsidized news directly aired without any others control, even though the content is onesided.

The conclusion is PR in information subsidies had been successfully influence the public opinion through the news in TV and also the PR succeed to build the positive images for both the candidates which the media support."

"Dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia, media online, salah satunya media sosial menjadi pilihan utama untuk pelaku politik menyampaikan pesan dalam berkampanye. Salah satu dari pemanfaatan media sosial sebagai media berpolitik dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah akun Instagram dari komunitas kepemudaan relawan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Ubah Bareng. Media sosial, termasuk Instagram, kini digunakan sebagai salah satu alat kehumasan dalam strategi pemanfaatan internet untuk memengaruhi dukungan publik. Penggunaan konsep dan praktik kehumasan untuk tujuan politik ini dinamakan political public relations. Tulisan ini menganalisis kegiatan dan model political public relations yang diterapkan oleh akun Instagram @ubahbareng dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai penelitian dan studi sebelumnya yang relevan. Temuan pada tulisan ini menunjukkan bahwa akun @ubahbareng telah melakukan kegiatan-kegiatan dan menerapkan salah satu model dari praktik political public relations dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Kegiatan political public relations yang dilakukan ini melibatkan manajemen media, manajemen citra, komunikasi internal, dan manajemen informasi. Ubah Bareng juga telah mengimplementasi salah satu model dalam praktik political public relations, yaitu political relations with public. Akun Instagram @ubahbareng juga membangun dan merawat komunikasi dua arah yang simetris dengan masyarakat sebagai publiknya melalui akses, keterbukaan, positivity, networking, penegasan kekuasaan, dan sharing task.

---

In the contestation of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia, online media, one of which is social media, is the main choice for political actors to convey messages in campaigning. One of the utilization of social media as a political media in the contestation of the 2024 Presidential Election is the Instagram account of the youth community of volunteers for the Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar candidate pair, namely Ubah Bareng. Social media, including Instagram, is now used as one of the public relations tools in the strategy of utilizing the internet to influence public support. The use of public relations concepts and practices for political purposes is called political public relations. This article analyzes the political public relations activities and models applied by the @ubahbareng Instagram account in the context of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia. This article uses a qualitative approach with a literature study method to collect secondary data from various relevant previous research and studies. The findings in this paper show that the @ubahbareng account has carried out activities and implemented one of the models of political public relations practices in the contestation of the 2024 Presidential Election. The political public relations activities carried out involve media management, image management, internal communication, and information management. Ubah Bareng has also implemented one of the models in the practice of political public relations, namely political relations with the public. The Instagram account @ubahbareng also builds and maintains symmetrical two-way communication with the community as its public through access, openness, positivity, networking, assertion of power, and sharing tasks."

"Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

---

The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved."

"Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai proses rekonstruksi citra Donald J. Trump dan empat usulan kebijakannya sebagai calon presiden Amerika Serikat oleh Fox and Friends dalam pemilihan presiden 2016. Sedangkan perspektif teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis mengacu pada framing theory yang digunakan. diprakarsai oleh Robert Entman. Dalam perspektif yang diambil, dapat dibuktikan bahwa proses framing menunjukkan positioning Donald J. Trump pada sebuah wacana politik dalam peliputan kebijakan. Proses tersebut akan menjelaskan struktur pembentukan citra Donald J. Trump selama masa kampanye. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen pada sampel liputan acara. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa peristiwa tersebut telah direkonstruksi dalam menggambarkan citra Donald J. Trump dan kebijakannya.

---

This thesis is intended to answer research questions regarding the process of reconstructing the image of Donald J. Trump and his four policy proposals as a candidate for president of the United States by Fox and Friends in the 2016 presidential election. Meanwhile, the theoretical perspective used as the basis for the analysis refers to the framing theory used. initiated by Robert Entman. In the perspective taken, it can be proven that the framing process shows Donald J. Trump's positioning on a political discourse in policy coverage. This process will explain the structure of the image formation of Donald J. Trump during the campaign period. Furthermore, this study uses a qualitative method with literature studies and document analysis on the sample coverage of the event. Thus, the conclusion that can be drawn from this research is that the event has been reconstructed in describing the image of Donald J. Trump and his policies."

"Penelitian ini menganalisis citra baru Vladimir Vladimirovich Putin yang ditampilkan di media sosial Instagram @russian_kremlin pada masa kampanye pemilu Presiden Federasi Rusia, mulai 17 Februari hingga 14 Maret, dalam upaya memenangkan pemilu Presiden Federasi Rusia 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotik denotasi konotasi Roland Barthes (1972). Argumen penelitian ini mengungkapkan adanya citra baru Vladimir Putin sebagai seorang pemimpin yang modern, gaul, paham teknologi dan mendukung adanya inovasi digitalisasi di Rusia.

---

This research analyzes the new image of Vladimir Vladimirovich Putin displayed on social media Instagram @russian_kremlin during the election campaign for the President of the Russian Federation, from 17 February to 14 March, in an effort to win the 2024 Presidential election of the Russian Federation. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. The theory used in this research is Roland Barthes (1972) semiotic denotation and connotation. The argument of this research reveals a new image of Vladimir Putin as a leader who is modern, social, understands technology and supports digitalization innovation in Russia."