Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: BPJS sejak berdiri tahun 2014 sampai saat ini berusaha menerapkan pelayanan yang setara. Kesenjangan pelayanan dalam segi fasilitas kesehatan di seluruh Rumah Sakit di Indonesa menjadi permasalahan yang tak kunjung usai sehingga terbitlah peraturan pemerintah No 47 tahun 2021 tentang KRIS-JKN. Hadir dengan 12 kriterianya untuk menjawab tantangan ketidaksetaraan pada fasilitas salah satunya RS Yarsi. Dilakukan uji coba penerapan tahun 2022 oleh DJSN didapati bahwa 79% RS membutuhkan perbaikan infrastruktur dalam skala kecil, 18% RS perlu perbaikan skala besar, dan 3% RS dinyatakan sudah siap. Peraturan Presiden No 59 tahun 2024 mewajibkan seluruh rumah sakit siap menerapkan KRIS-JKN paling lambat 30 Juni 2025.Tujuan penelitian: Mengetahui kesiapan penerapan dan mengusulkan strategi penyiapan KRIS-JKN di RS Yarsi.Metodologi penelitian: Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain action research menggunakan data primer temuan di lapangan dan data sekunder (file-file di rumah sakit) dan hasil wawancara. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Mei 2024.Hasil penelitian: Didapatkan hasil bahwa RS Yarsi sudah 80 % siap untuk menerapkan KRIS-JKN. Beberapa hal yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal setelah melewati diskusi dengan tim CDMG kemudian dimasukan ke  matrix IE, penerapan KRIS-JKN di RS Yarsi berada di posisi sel 1, build and grow. Di matrix TOWS strategi yang diusulkan, yaitu Product Development dan Market Development. Pada tahapan penyusunan strategi pada matrix TOWS didapati prioritas pertama adalah pengembangan sarana dan prasarana, yaitu Pengganggaran revitalisasi sarana dan prasarana, optimalisasi SIMRS, penyesuaian kebutuhan sarana sesuai kriteria KRIS-JKN. Prioritas kedua pengembangan kompetensi SDM, yaitu dengan recruitement SDM yang kompeten dan kepala instalansi rawat inap, melakukan refreshement dan bounding antar pegawai. Prioritas ketiga pengembangan segmen pasar, yaitu melalui promosi layanan unggulan dan penguatan kerjasama lintas sektor, perbaikan manajemen tempat tidur RS, Customer Relationship Management (CRM), dan peningkatan enggangement dengan pelanggan dan mitra.Kesimpulan: RS Yarsi 80 % siap dalam menerapkan KRIS-JKN dengan strategi penyiapan yang diusulkan adalah Product Development dan Market Development dengan prioritas strategi pertama yaiitu pengembangan saran dan prasarana, kedua pengembangan kompetensi SDM, dan ketiga pengembangan segmen pasar.

---

Background:  BPJS since its establishment in 2014 until now has tried to implement equal services. The gap in services in terms of health facilities in all hospitals in Indonesia has become a never-ending problem so that government regulation No. 47 of 2021 concerning KRIS-JKN was issued. It comes with 12 criteria to answer the challenge of inequality in facilities, one of which is Yarsi Hospital. A trial implementation in 2022 by DJSN found that 79% of hospitals needed small-scale infrastructure improvements, 18% of hospitals needed large-scale repairs, and 3% of hospitals were declared ready. Presidential Regulation No. 59 of 2024 requires all hospitals to be ready to implement KRIS-JKN no later than June 30, 2025.

Objective: Knowing the readiness of implementation and proposing a strategy for the preparation of KRIS-JKN at Yarsi Hospital.

Methode: Using a qualitative approach with an action research design using primary data from findings in the field and secondary data (files in hospitals) and interview results. This research was carried out from April to May 2024.

Results: The results were obtained that Yarsi Hospital is 80% ready to implement KRIS-JKN. Several things that became internal factors and external factors after going through discussions with the CDMG team were then included in the IE matrix, the implementation of KRIS-JKN at Yarsi Hospital was in the position of cell 1, build and grow. In the TOWS matrix, the proposed strategies are Product and Market Development. At the stage of strategy preparation in the TOWS matrix, it was found that the first priority was the development of facilities and infrastructure, namely the revitalization of facilities and infrastructure, optimization of SIMRS, adjustment of facility needs according to KRIS-JKN criteria. The second priority is the development of human resource competencies, namely by recruiting competent human resources and heads of inpatient installations, conducting refreshements and bounding between employees. The third priority for market segment development is through the promotion of superior services and strengthening cross-sector cooperation, improving hospital bed management, Customer Relationship Management (CRM), and improving engagement with customers and partners.

Conclusion: RS Yarsi is 80% ready to implement KRIS-JKN with the proposed preparation strategy of Product Development and Market Development with the first strategic priority, namely the development of advice and infrastructure, the second is the development of human resource competencies, and the third is the development of market segments."

"Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan mengimplementasikan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas. Kebijakan implementasi KRIS JKN akan berdampak pada tata kelola rumah sakit dan diperlukan penyesuaian sumber daya dan proses manajemen RS. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro yang cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta yang terbesar dan didominasi pasien JKN dengan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN. Penelitian ini kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi sarana dan prasana, telaah dokumen dan wawancara mendalam sembilan informan. Persentase pencapaian kesiapan sarana dan prasana Gedung Bi’r Ali untuk memenuhi 12 kriteria KRIS JKN sebesar 76% dan 8 kriteria masih perlu penyesuaian kebutuhan; kesiapan pendanaan belum sepenuhnya siap; para informan sudah memiliki pengetahuan terkait rencana implementasi KRIS JKN dan sikap yang mendukung implementasi KRIS JKN; kesiapan metode belum terpenuhi seluruhnya yaitu belum adanya SK Direktur pembentukan tim khusus persiapan KRIS JKN, proses re-akreditasi sedang berjalan dan pencapaian kepatuhan clinical pathway belum memenuhi standar. RS Aisyiyah Bojonegoro harus membentuk tim khusus untuk persiapan KRIS JKN, mematangkan persiapan re-akreditasi dan meningkatkan penerapan clinical pathway dan evaluasi kepatuhan terhadap clinical pathway yang telah ada.

---

The National Social Security Council (DJSN) will gradually implement the JKN KRIS policy starting January 1, 2023. The implementation of KRIS JKN will have an impact on hospital governance, the need to adjust the needs of hospital resources and management. Aisyiyah Bojonegoro Hospital is located in Bojonegoro Regency with 98.76% UHC, is the largest private hospital and dominated by JKN patients with BOR is 67.79%. This study aims to describe the readiness of resources, management processes and follow-up plans for Aisyiyah Bojonegoro Hospital for the KRIS JKN implementation. This study is qualitative with case study design. Collecting data through observation of facilities and infrastructure, review of documents and in-depth interviews. The percentage of readiness of the Bi'r Ali Building facilities and infrastructure for the JKN KRIS is 76% and 8 criteria still need to be adjusted to the needs; the funding readiness is not fully ready; the informants already have knowledge regarding the KRIS JKN implementation plan and attitudes that support the implementation of the JKN KRIS; the preparation of methods for the implementation of KRIS JKN has not been fully fulfilled, namely the absence of a Director's Decree for the formation of a special team for the preparation of KRIS JKN, the accreditation process is ongoing and applying the clinical path does not meet the standards. Aisyiyah Bojonegoro Hospital must form a special team to prepare for the JKN KRIS, finalize re-accreditation preparations and improve the application of clinical pathways and evaluate compliance with existing clinical pathways"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara biaya rawat inap berdasarkan tarif INA-CBGs dengan biaya rawat inap berdasarkan tarif rumah sakit pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diagnosis infeksi HIV di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan perbedaan biaya rawat inap antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit disebabkan oleh adanya perbedaan tarif dan perbedaan metode pembebanan biaya. Akibat perbedaan tersebut, rumah sakit mengalami kerugian. Rumah sakit dapat menekan kerugian dengan meningkatkan cost effectiveness proses bisnis rawat inap, menetapkan harga target, menyusun biaya standar serta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program JKN.

---

This study's objective is to analyze the difference between inpatient cost based on INA-CBGs rates with the one based on hospital rates on JKN patient with HIV infection in Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. This study uses a descriptive-qualitative methods. The study shows for overall the difference casuses loss to the hospital. It because of the rate and the charging method differences between BPJS Kesehatan and the hospital. The hospital reduces the loss by improving the cost effectiveness of business processes, planning and controlling the inpatient cost through target pricing and standard costing as well as monitoring and evaluating the programs."

"Salah satu amanah UU No. 40 Tahun 2004 yaitu masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan jika masyarakat membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di kelas standar. Hal ini dituangkan dalam peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum terwujud. Terbitnya PP 47 tahun 2021 mengatur kelas standar yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2023 dan juga mengatur ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesiapan implementasi KRIS JKN, ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (kuesioner rancangan 12 konsep kriteria KRIS JKN bulan November 2021) dan kualitatif (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan ruangan (luas ruangan per TT, jarak antar TT minimal 1,5m2, jumlah maksimal TT per ruangan); untuk ruang intensif terpenuhi 23% RS; untuk ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS swasta dan 100% di RS pemerintah (secara kuantitas bukan kualitas). Saran penelitian ini: RS melakukan mapping ketersediaan ruang rawat inap saat ini dan penyesuaian dilakukan setelah kriteria KRIS JKN ditetapkan pemerintah; pemerintah segera membuat peraturan pelaksana termasuk ketegasan jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya dengan tepat , melakukan harmonisasi regulasi, memberikan keringanan pajak alat-alat kesehatan, mengalokasikan dana khusus bagi RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga dokter kemudian bekerjasama dengan institusi pendidikan yang memproduksi tenaga dokter spesialistik; RS swasta juga mempersiapkan dana khusus secara mandiri untuk persiapan KRIS JKN; penerapan KRIS JKN, ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan.

---

One of the mandates of Law Number 40 Year 2004 that the community gets the benefits of health care and protection for Basic Health Needs (KDK), and if the community requires hospitalization then it is served according to standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap 2012-2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47 Yearf 2021 regulates standard classes that will be implemented on January 1, 2023 and also regulates intensive rooms, isolation rooms and provisions for full-time human resources. The study aims to analyze the readiness of implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of full-time human resources using a quantitative approach (a questionnaire designed 12 concepts of KRIS JKN criteria in November 2021) and qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the readiness of hospitals at the end of year 2021 to implement KRIS is still less than 60% of hospitals fulfill the criteria for density room (area for bed, minimum distance between beds are 1.5m2, maximum number of bed in KRIS); hospitals fulfilled 23% for intensive care criteria, 36% for isolation room; and 15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN criteria are set by the government; the government immediately make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide tax breaks for medical devices, allocate special funds for government hospitals, massive socialization to hospitals or the wider community, conduct mapping doctors then collaborate with educational institutions that produce specialist doctors; Private hospitals also prepare special funds independently for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2-4 years."

"Pada tahun 2014, Indonesia memulai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menggunakan Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) sebagai sistem pembayaran rumah sakit. Sistem pembayaran ini memberikan insentif kepada rumah sakit untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan kunjungan pasien baru, salah satunya dengan upaya readmisi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi readmisi pada pasien rawat inap kasus Hepatobilier di Rumah Sakit X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Data yang diambil merupakan data sekunder kasus hepatobilier rawat inap sebelum pelaksanaan JKN (tahun 2010- 2013) dan sesudah pelaksanaan JKN (tahun 2014-2017). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan JKN, pasien dengan readmisi ≥ 30 hari mengalami peningkatan median lama rawat inap, sedangkan pasien dengan readmisi < 30 hari mengalami penurunan lama rawat inap. Hasil uji multivariat menunjukkan variabel yang paling dominan berpengaruh dengan jenis readmisi adalah lama rawat inap dengan nilai marginal effect -0.041. Hasil estimasi diperoleh nilai koefisien negatif yang menunjukkan semakin pendek lama rawat inap, peluang readmisi < 30 hari semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan upaya memperpendek lama rawat inap dan upaya readmisi yang sengaja dilakukan oleh rumah sakit setelah pelaksanaan sistem pembayaran INA CBGs. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil analisis bivariat yang menunjukkan proporsi readmisi < 30 hari lebih tinggi pada payer dengan sistem pembayaran INA CBGs dan FFS negosiasi dibandingkan dengan payer dengan sistem pembayaran FFS.

---

In 2014, Indonesia has started a National Health Insurance (JKN) program that used Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) as hospital payment system. This payment system provides an incentive for hospitals to increase revenue by increasing new patient visits, one of which is by readmissions. The purpose of this study is to analyze the factors that affect the readmissions of Hepatobiliary inpatients in Hospital X. This study uses a quantitative research method with a cross sectional research design. The data taken is secondary data on hepatobiliary cases hospitalized before the implementation of JKN (2010-2013) and after the implementation of JKN (2014-2017). The results of the bivariate analysis show that after the implementation of JKN, patients with ≥ 30 days readmission experience an increase in median length of stay, while patients with <30 days readmission experience a decrease in length of stay. The multivariate test results show that the most dominant variable influencing the type of readmissions is the length of stay with a value of marginal effect -0.041. Estimation results obtain negative coefficient values which indicate the shorter the length of stay, the chances of <30 days readmission are higher. This shows that there is a possibility of efforts to shorten the length of stay and efforts to readmissions deliberately carried out by the hospital after the implementation of the INA CBGs payment system. The statement is supported by the results of bivariate analysis which shows the proportion of <30 days readmission higher for payers with INA CBGs and FFS negotiations payment system compared to payer with the FFS payment system."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"Latar belakang: Kementerian Kesehatan memperkenalkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit. Untuk implementasi dan pengelolaan KRIS yang efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif seperti Balanced Scorecard (BSC). BSC menyediakan kerangka kerja holistik untuk mengukur dan mengelola kinerja rumah sakit dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan pendapatan RS dalam penerapan KRIS- JKN di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam.Metodologi penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dengan tujuan memperoleh gambaran tentang strategi peningkatan pendapatan RS Budi Kemuliaan Batam dalam penerapan kebijakan KRIS-JKN dengan Metode Balanced Scorecard. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2024 hingga bulan Juni 2024.Hasil penelitian: Pada perspektif keuangan strategi yang diterapkan adalah  pengelolaan biaya dan optimisasi pendapatan dari layanan JKN. Perspektif pelanggan menekankan pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kunjungan serta memberikan pelatihan komunikasi efektif. Perspektif proses bisnis internal strateginya melakukan diversifikasi pelayanan dari pelayan yang sudah ada salah satunya adalah membuka poli eksekutif dan poli tumbuh kembang anak. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi staf.Kesimpulan: Penerapan Balanced Scorecard di rumah sakit Budi Kemuliaan Batam memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan terukur untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit. Ini melibatkan empat perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Fokus utama adalah pengelolaan biaya dan optimisasi pendapatan, peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien, efisiensi operasional dan peningkatan teknologi informasi, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi staf. Diversifikasi layanan dan peningkatan pelayanan juga merupakan bagian penting dari strategi ini.

---

Background: The Ministry of Health has introduced the Standard Inpatient Class (KRIS) to improve the quality of healthcare services in hospitals. For effective implementation and management of KRIS, a comprehensive approach such as the Balanced Scorecard (BSC) is needed. BSC provides a holistic framework for measuring and managing hospital performance from the perspectives of finance, customer, internal business processes, and learning and growth.

Objective:. This study aims to identify strategies to increase hospital revenue in the implementation of KRIS-JKN at Budi Kemuliaan Hospital Batam.

Methode: This research uses a qualitative approach with a case study design to obtain an overview of the revenue enhancement strategies at Budi Kemuliaan Hospital Batam in the implementation of the KRIS-JKN policy using the Balanced Scorecard Method. The study was conducted from April 2024 to June 2024.

Results: In the financial perspective, the strategies implemented are cost management and revenue optimization from JKN services. The customer perspective emphasizes improving service quality and patient satisfaction, which directly impacts increased visits and includes providing effective communication training. The internal business processes perspective involves diversifying services from existing ones, such as opening an executive clinic and a child development clinic. The learning and growth perspective focuses on training and developing staff competencies.

Conclusion: The implementation of the Balanced Scorecard at Budi Kemuliaan Hospital Batam provides a comprehensive and measurable framework to increase hospital revenue. It involves four main perspectives: financial, customer, internal business processes, and learning and growth. The primary focus is on cost management and revenue optimization, improving service quality and patient satisfaction, operational efficiency and information technology enhancement, as well as staff training and competency development. Service diversification and enhancement are also crucial parts of this strategy."

"Tesis ini membahas kelayakan dan kesiapan Rumah Sakit RS Awal Bros Panamdi Pekanbaru menjadi RS Kelas B di era Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Standar pelayanan, SDM, peralatan dan sarana prasarana yang dimiliki RS saat initelah melebihi standar RS kelas C. Perubahan sistem pembayaran fasilitaskesehatan menjadi prospective payment dengan Indonesian Case based group INACBG, menetapkan tarif INACBG RS kelas B lebih tinggi daripada RS kelasC.Desain penelitian adalah operasional operational research denganmengumpulkan data primer dan sekunder dari RS Awal Bros Panam, RS Awal Bros Pekanbaru dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Cabang Pekanbaru. Tahap pertama penelitian adalah penilaian kelayakan perubahan kelas RS dengan menggunakan standar Permenkes no 56 tahun 2014. Kemudian tahap kedua menilai kesiapan rumah sakit melalui analisis situasi era JKN dengan membandingkan jumlah kasus dan klaim INACBG antara RS Kelas C dan Kelas B.Hasil penelitian menunjukkan RS Awal Bros Panam telah layak dan siap untuk berubah menjadi RS kelas B berdasarkan standar pelayanan, SDM, peralatan danbangunan serta sarana prasarana. Namun masih tetap harus melengkapi beberapakekurangan pada standar-standar tersebut. Ruang lingkup analisis situasi masih berfokus pada aspek internal sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut analisis kondisi eksternal RS seperti kebijakan Pemerintah dan Kebijakan BPJS Cabang Pekanbaru untuk benar-benar memastikan kelayakan dan kesiapan RS."

"ABSTRAKNama : Juanna SoehardyProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis : Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014-2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu : Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu : kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA-CBG rsquo;s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter-dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci :Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway.

---

ABSTRAKNama Juanna SoehardyProgram Studi Kajian Administrasi Rumah SakitJudul Tesis Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahansebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan KesehatanNasional.Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagaiFasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut FKTL Jaminan Kesehatan Nasional JKN ,maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 2014 2016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu Pemilik RumahSakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, KetuaTim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumenyang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi,kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian inimenemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan,yaitu kesiapan organisasi Keputusan Direksi, terbentuk Tim PengendaliJaminan Kesehatan Nasional , kesiapan administrasi Persyaratan menjadi FKTLdari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , kesiapan manajemen keuangan Sistem Tarif INA CBG rsquo s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi,Pembayaran Jasa Medis Dokter , kesiapan manajemen medis Penyusunanclinical pathway , dan yang masih perlu dilakukan yaitu pengurusan akreditasibaru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu,menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf MedikFungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf.Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter dokterharus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat,menyusun clinical pathway, adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakityang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012.Kata kunci Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway."