Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan belanja wajib bidang kesehatan terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Teori menyatakan bahwa aturan fiskal pada sisi pengeluaran pemerintah dapat mengarahkan prioritas belanja, menghasilkan outcome lebih baik. Dengan menggunakan data belanja daerah bidang kesehatan dan prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota tahun 2016-2022 serta metode sharp regression discontinuity design, studi ini menemukan hasil bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan belanja wajib bidang kesehatan memiliki prevalensi stunting lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

---

This study aims to analyze the impact of mandatory health spending policies on stunting prevalence in Indonesia. Theory suggests that fiscal rules on government spending can guide spending priorities, resulting in better outcomes. Using regional health expenditure data and stunting prevalence at the district/city level from 2016-2022 and the sharp regression discontinuity design method, this study finds that districts/cities meeting the mandatory health spending requirements have lower stunting prevalence compared to those not complying with these requirements."

"The purpose of this research was to analyze fiscal and proverty performance, (1) to analyze fiscal policy impact on poverty performance, and (2) to determine strategic policy on poverty in North Sumatra Province. Model of fiscal policy in North Sumatra Province was built with the dynamic simultaneous equation system and used 2SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. In this study we also used pooled data in 1990-2007 period. The results of this study were (1) factors of fiscal performance in North Sumatra which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, on the other hand general alocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (2) during fiscal policy, poverty performance decreased, which was interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban-poverty condition in urban area which was to decrease found and fluctuate, (3) in simulation section, decreased of illiteracy and health expenditure gave better impact on poverty and also increased local GDP in North Sumatra than other simulation. Finalally it was that Fiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate quality social life in the future."

"Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan tetap terbitnya peraturan lama yaitu angsuran Pajak Pengahsilan Pasal 25, memunculkan kebingungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terutama Pedagang Pengecer, dalam menggunakan peraturan dalam tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang penerbitan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan perbandingan kedua peraturan ditinjau dari prinsip Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian adalah kemudahan adalah kata kunci dari latar belakang dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan prinsip Ease of Administration sebagian besar dipenuhi oleh PER 32/PJ/2010 dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Upaya untuk memenuhi prinsip Ease of Administration, pemerintah membenahi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

---

Issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and the old rules are still the issuance of income tax installment Article 25, led to confusion for the individual taxpayer primarily Merchant Retailers, in using the rules in 2013. This study was conducted to determine the background of the issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and a comparison of the two rules in terms of the principle of Ease of Administration. This study used a qualitative approach with in-depth technical analysis of interviews and literature studies.

The results of the study were convenience are the key words of background issued Government Regulation No. 46 of 2013 and the principle of Ease of Administration largely met by PER 32/PJ/2010 compared to Government Regulation No. 46 of 2013. Efforts to meet the principle of Ease of Administration, the government fix the back of Government Regulation No. 46 of 2013."

"ABSTRAKThis study aimed to find the tendency of the existence of fiscal illusion. Local governments do manipulations for not maximalizing their own revenue (Pendapatan Asli Daerah) and increasing expenditures in order to get central government transfer (Dana Alokasi Umum) in a larger amount. The result of this study shows the existence of fiscal illusion after the implementation of local autonomy. Through income measurement analysis, fiscal illusions exist on incomes such as local taxation and indirect taxation. While through expenditure manipulation analysis, fiscal illusions exist on the ratio of national income which is provided by central government to the local government."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fiskal berupa insentif atau fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan perbaikan perkeretaapian untuk tahun anggaran 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menggambarkan implementasi kebijakan mengalami kegagalan akibat adanya kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan sehingga menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah tidak diserap seluruhnya.

---

This research contains the evaluation of the policy of customs duties borne by the government on import of goods and materials for train manufacture and repair for fiscal year 2011. This descriptive research uses qualitative approach through field and literature study for data collection techniques. The result describes the policy implementation which was failed because of the obstacles were faced by implementor so that the realization of this policy is not entirely absorbed."

"Krisis ekonomi telah membuat Pemerintah Indonesia terbelit utang yang berat. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Kenaikan jumlah utang ini merupakan akibat gabungan kesalahan kebijakan masa lalu dengan krisis ekonomi, bukan karena pengeluaran baru.Kewajiban-kewajiban penutupan utang (bunga dan amortisasi) akan melebihi 40 persen dari penerimaan pemerintah selama beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pembiayaan baru (baik luar maupun dalam negeri) di tahun-tahun mendatang masih tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Hal ini akan sangat membatasi fleksibilitas fiskal pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser permasalahan dari fiscal stimulus menjadi fiscal sustainability.Indikasi awal dalam menilai apakah kebijakan fiskal yang ditempuh sustainable atau unsustainable adalah rasio utang terhadap PDB dan rasio keseimbangan primer (primary balance) terhadap PDB. Jika pertambahan utang diiringi dengan kenaikan PDB yang sama ataupun Iebih besar bukanlah merupakan ancaman bagi sustainabilitas fiskal.Primary Balance juga merupakan indikator utama bagi sustainabilitas fiskal dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa Primary Balance dipengaruhi oleh overall balance. Dengan kata lain, sustainabilitas fiskal dicapai me;alui peningkatan penerimaan dalam negeri dan pengoptimalisasian pengeluaran negara.Indikator lainnya yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga. Dalam model yang dibangun dalam penelitian ini terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besaran PDB, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, investasi, suku bunga, inflasi, PMA, ekspor, impor dan kurs. Sedangkan suku bunga dipengaruhi oleh uang beredar, tingkat pertumbuhan dan lag kurs.Perkembangan fiscal sustainabilitiy dalam rentang waktu penelitian dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah sangat berhati-hati dalam menjaga tingkat sustainabilitas fiskalnya (terlihat dari nilai aktual primary balance yang berada antara 0,82 sampai dengan 3,84). Sedangkan dari hasil simulasi ex-post terlihat bahwa kondisi fiskal yang unsustainable terjadi pada tahun 1998-2003, hal ini lebih disebabkan karena tingginya tingkat suku bunga dari pada tingkat pertumbuhan ekonominya.Sedangkan dari hasil simulasi ex-ante terlihat bahwa instrumen yang paling efektif untuk mencapai keadaan fiskal yang sustainable adalah kebijakan moneter yang ekspansif. ]umlah uang yang beredar secara langsung akan mempengaruhi variabel suku bunga yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga akibat banyaknya uang yang beredar akan merangsang kegiatan investasi sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga akan menurunkan stok utang sehingga tercapai keadaan sustainabilitas fiskal."

"Skripsi ini meneliti secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator outcomes bidang kesehatan. Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah indikator dari segi pengeluaran, yaitu persentase realisasi belanja fungsi kesehatan terhadap total realisasi belanja pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Selain itu penelitian ini juga meneliti faktor-faktor determinan yang juga mempengaruhi Angka Harapan Hidup, yaitu PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf. Penelitian ini menggunakan data panel 31 provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup. Faktor determinan PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup, sedangkan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup.

---

This study examines the impact of fiscal decentralization on life expectancy rate, one of health outcomes indicator. This research uses portion of health expenditure on total expenditure for each provinces as fiscal decentralization indicator. This study also examines the impact of determinant factors on life expectancy rate, those are GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, ratio of medical practitioners per 100.000 population, and illiteracy rate. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia for 2005-2009 with Fixed Effect Model approach.

The results showed that percentage of health expenditure affect life expectancy rate significantly positive. Determinant factors, GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, and illiteracy rate also affect life expectancy rate significantly positive, while ratio of medical practitioners per 100.000 population affect life expectancy rate not significantly."

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade off tujuan. Terutama dalam menghadapi era integrasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabelvariabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Two Stages Least Square (TSLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came from the rest of the world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a normal economic condition and in a crises by using two stages least squares (TSLS) method."