Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah memiliki empat dimensi fungsi yaitu tanah sebagai materi fisik lapisan bumi yang menunjang semua unsur kehidupan, tanah secara hukum disebut juga sebagai properti nyata atau real estate untuk tujuan dimiliki dan digunakan, tanah sebagai objek modal yang dapat dimiliki dan digunakan oleh pemilik untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara maksimal, dan tanah juga memiliki nilai non ekonomi yang berkaitan dengan nilai budaya. Kebutuhan tanah untuk berbagai kepentingan terus meningkat. Kebutuhan tersebut diantaranya untuk pembangunan infrastruktur dan lahan pertanian. Disisi lain lahan pertanian terus menyusut karena alih fungsi lahan yang sulit dibendung diantaranya untuk kebutuhan industry dan permukiman. Akibatnya konflik penggunaan dan pemanfaatan tanah semakin tinggi, yang selanjutnya mengakibatkan timbulnya permasalahan pertanahan. Untuk mendeteksi potensi dan mitigasi permasalahan pertanahan dilokasi perencanaan food estate Kalimantan Tengah maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan survey Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) untuk menghasilkan peta penguasaaan tanah dan penggunaan tanah. Selanjutnya dilakukan overlay peta dengan RTRW, Kawasan hutan dan Peta HGU untuk melihat potensi permasalahan pertanahan. Hasil dari tahapan tersebut dianalisa dengan hasil sintesis beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pertanahan. Kesimpulan penelitian ini menghasilkan tipologi permasalahan pertanahan yang terdiri dari: permasalahan pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah, dan permasalahan pertanahan antara masyarakat dengan badan hukum. Distribusi spasial permasalahan pertanahan terjadi secara acak. Model penyelesaian permasalahan pertanahan terdiri dari: model penyelesaian diwilayah kawasan hutan karena keterlanjuran dan pelanggaran, model penyelesaian diluar kawasan hutan dengan pendekatan penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan, serta model penyelesaian permasalahan pertanahan dengan penetapan sebagai tanah terlantar.

---

Land has four functional dimensions, i.e., land as physical material of the earth that support every aspect of life, as legal property to be possessed and used, as capital object that can be possessed and used by its owner to obtain maximum economic gain, and as an object with cultural values. Demand for land is continually increasing. Among of the many uses are for infrastructures and agriculture. On the other hand, agricultural lands are shrinking, converted into industrial area and human settlements. This has caused higher level of tenurial conflict. In order to detect and mitigate tenurial issues in the planned area of food estate project, a land thematic and spatial mapping survey was conducted to produce maps of land occupation and land use. The maps were then overlaid to the spatial planning map, map of forest area and map of cultivation rights on land, which would show intersectional areas that potentially problematic. The problems were identified through synthesizing substance from land-related articles in three regulations. There are three types of land tenurial issues, i.e., dispute between a community with government, and between a community with a private entity. The spatial distribution of land problems is randomly distributed. We formulate three models of resolution in this regard, i.e., resolution within forest area for post-infringement and violation cases, resolution outside forest area through resolution approach for land conflicts, disputes and cases, resolution through the order of abandoned land."

"ABSTRAKMaraknya pembangunan perumahan (real-estate) di DKI sejak awal tahun 1980-an yang dilakukan oleh kalangan pengusaha swasta, menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Nomor : Da. 11/23149/1972 sangat menarik perhatian. Terutama ketika media massa ramai mempublikasikan adanya tunggakan para developer perumahan dalam jumlah yang cukup banyak terhadap kewajiban penyediaan fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) di kawasan perumahan yang mereka bangun. Persoalan tersebut menjadi menarik, karena jika ternyata tunggakan para developer itu disebabkan oleh persoalan intern dari organisasi publik, seperti ketidakjelasan aturan, institusional, mekanisme kerja, kelemahan sumber daya manusia dan sebagainya, maka hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah (Daerah maupun Pusat), sebelum melakukan privativasi - (penyerahan tugas-tugas publik kepada swasta) - dalam hal ini penyediaan rumah untuk rakyat dan pembangunan prasarana kota.Penelitian ini di lakukan dengan menganalisis Keputusan Gubernur nomor: Da.11/23149/1972 dilihat dari tiga proses penetapannya; formulasi, implementasi dan evaluasi, dengan mengambil sampel kasus pembangunan perumahan di dua kawasan ; Kelapa Gading dan Citra Garden 1 dan 2. Hasil penelitian ternyata membenarkan perkiraan tersebut di atas. Bahwa benar Keputusan Gubernur tersebut mengalami hambatan terutama dalam proses implementasinya, yang mengkibatkan adanya tunggakkan dari para developer untuk membangun fasum-fasos. Untuk itu pula diberikan beberapa catatan di bagian akhir tulisan ini sebagai saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Daerah DKJ Jakarta.Teori yang digunakan untuk mendekati masalah tersebut ialah teori-teori umum kebijakan publik ( Theory of Public Policy ). Sedangkan metodologi yang digunakan antara lain analisis data sekunder, penyebaran kuesioner (angket), wawancara dan observasi yang semuanya kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan dilengkapi teknik frekwensi secara kuantitatif."

"The first nearly complete land use/land cover map of the island of Sulawesi was prepared using the 1972 Landsat imagery. Seventeen Landsat frames were used in a multistage approach to compile what is believed to be the first map of its kind covering the two hundreds and two thousand sq.km. on the island. This paper reports the methods of visual analysis, data compilation and transfer, and ground truth sampling which were adopted for the mapping. Discrepancies between the Landsat images and the existing topographic maps are described. "

"Tanah sebagai "mode of production", menempatkan tanah sebagai suatu sumberdaya yang amat penting. Tanah tidak hanya berfungsi ekonomis saja, akan tetapi juga berfungsi sosial, sebagai alas hidup manusia, tanah dengan sendirinya menempatkan posisi yang vital, atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tak dapat dipindahkan, dan tak dapat diproduksi kembali. Begitu penting dan mendasarnya fungsi dan nilai tanah, membuat konflik-konflik pertanahan yang muncul, pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia, karena menyangkut keberlangsungan proses-proses reproduksi, produksi dan konsumsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Fokus penelitian tesis ini adalah ingin menggambarkan dampak sosial negatif apa saja yang terjadi akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pada kasus Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2009, dan bagaimana relasi yang terjadi diantara aktor-aktor yang mewakili Negara, Masyarakat, dan Pasar. Dapat disimpulkan, meskipun memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat dan sebagian wilayah Kota Jakarta, akan tetapi pembangunan BKT tidak begitu saja meniadakan dampak sosial negatif terhadap warga masyarakat yang terkena dampak. Dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Bambu pada tahun 2010 terdiri atas dampak-dampak sebagai berikut: Dampak Dalam Konteks Kepastian Hukum dan Keadilan, yaitu (1) Ketidakteraturan Birokrasi Dalam Kepemilikan Tanah, dan (2) Dominasi Kepemilikan Tanah Oleh Segelintir Orang; Dampak Sosial Pembebasan Tanah, yaitu (1) Konflik Horizontal Antar OTD, (2) Konflik Antara OTD Dengan Aparat Negara, (3) Putusnya Kekerabatan dan Tali Silaturahmi; Dampak Ekonomi Pembebasan Tanah, yaitu (1) Nilai Uang Ganti Rugi Yang Tidak Adil, (2) Penurunan Nilai Uang Ganti Rugi Tanah, (3) Kesulitan Adaptasi Usaha Di Tempat Yang Baru, (4) Butuh Waktu Untuk Memulihkan Usaha/Pendapatan, (5) Kesulitan Investasi Atau Resiko Usaha Yang Baru, (6) Biaya Trasportasi Yang Lebih Besar, Menjadi Tunawisma, (7) Kehidupan Yang Semakin Sulit; dan Dampak Psikologis Pembebasan Tanah (Stres/Kesedihan Mendalam).

---

Land as "mode of production", placed land as a very important resources. Land has not only as economic function, but also has a social function, as a based or foundatiom of human life, automatically placed land in a vital position, with considering its unique character as an un-replacement ?things?, un-removeable, and un-reproduceable. With its basic and important of land function and its value, so that make the land conlficts where manifest, basically is a struggle to keep and maintain the human life exsistence, due to related to the continuity of reproduction, production, and consumption processes, to keep the continuity of human life.

The focus of this research is to describe the negative social impacts that happened by land acquisition activity of the infrastructure development project for public interest, case study in East Flood Canal or Banjir Kanal Timur (BKT) project, in Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, which were undertaken up to the end of year 2009, and to describe relation between the actors that representative of State, Society, and Market.

Can be concluded, eventhough the BKT project have many positive impacts to the community and part of Jakarta City region, but its development can not avoided the negative social impacts to the project?s affected people (or OTD). The negative social impacts that already happened by land acquisition activity for the development of BKT project in Pondok Bambu at year of 2010, are consisting of:

Impact in context of Legal and Justice certainty, i.e. (1) Disorder of Bureaucracy in Land Ownership, and (2) Domination of Land Ownership by Several Peoples;

Social Impacts of Land Acquisition, i.e. (1) Horizontal Conflict Among OTD, (2) Conflict Between OTD and State Aparatus, (3) Broken of Family Ties;

Economy Impact of Land Acquisition, i.e. (1) Un-fairness of Compensation Value, (2) Decrease on Land Compensation Value, (3) Hardship on Bussines Adaptation/ Income, (4) Time Needed to Business Recovery, (5) Hardship on Investment or New Business Risk, (6) Need more Transportation Cost, (7) Landless and Homeless, and (7) Life More Difficult; and Phsychologycal Impact of Land Acquisition (Stress/Deeply Sad)."

"Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dalam Pasal 7 ayat (1) UUPR disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam hal ini, sempadan sungai termasuk dalam kawasan lindung. Namun dengan banyaknya permukiman disepanjang tepi sungai kota Jakarta, akibat yang ditimbulkan menurunnya kualitas lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai serta tepi sungai. Penulisan ini membahas tentang hukum perencanaan tata kota yang berkaitan dengan penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, antara lain apakah terdapat harmonisasi dan sinkronisasi hukum dari berbagai regulasi yang berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali kemudian masalahmasalah apa sajakah mengenai hukum dan non hukum yang timbul dalam penataan permukiman di wilayah bantaran kali Jakarta Utara dan bagaimana upaya menyelesaikannya. Berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta utara belum dapat dikatakan terdapat keharmonisan dan sinkronisasi hukum. Dalam pelaksanaan penataan ruang berkaitan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara mengalami masalah yang cukup pelik karena begitu banyak faktor-faktor yang saling berkaitan tumpang tindih didalamnya. Masalah hukum dan non hukum, mengenai masalah hukum berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Kemudian mengenai masalah non hukum berkaitan dengan masalah kependudukan, permukiman kumuh, pencemaran sungai, banjir. Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek-aspek sosial, hukum, ekonormi dan budaya. Upaya yang dilakukan dalam menangani masalah dalam penataan ruang berkatan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, tidaklah mudah sebab antara masalah yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Di butuhkan peran serta yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat dan pihak swasta untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

---

According to the law of 24 the year 1992 about space ordering (Penataan Ruang/ UUPR) in paragraph 7 article (1) UUPR, it is mentioned that the main function of space ordering covering patronage region and cultivation. However, because o lot of residences along river side of Jakarta, the environment quality of that region is descending. This paper is about the planning law of city order that related to residences order at flood plain of river in port Jakarta, i.e. is there an harmonizing and synchronizing of law from any regulation that related to the planning law of city order in program of residence order at flood plain of river and then what kind of matters of law and non law that appear in ordering residences at flood plain of river in north Jakarta and what are the solutions. In the case of residence order at flood plain of river in north Jakarta, there is no a harmonized and synchronized of law. There are too many complex factors in giving implementation of residence order at flood plain of river in north Jakarta. In matter of law, less professionalism of the apparatus of law, and less consciousness and culture of law of citizen, become a reason of those factors. In the matter of non law it related to demography, vile residences, soiled river and flood. Residences as place of human living is not just about physically and technically aspect but also is about the aspect of social, law, economy and culture. It is not easy to take in hand the matter of space order that in line with residence at flood plain of river in north Jakarta one problem and another is link to each other. It needs contribution not only from the government but also from community it self and private to give solutions towards those kinds of problems."

"Spatial Balance Model of Critical Land Alteration Due to Population Pressure Influence in the Years 1983 and 1993 (Case Study in the Regency of Kuningan, Province of West Java)Main life sector in rural area is agriculture. Land is the main natural resource or main production factor for agriculture. The activity of agriculture sector is the activity which consumes wide area or "Space Consumptive" area, although the production of the agriculture is relatively small.The increasing of population growth is followed by the increasing of population needs whether it is quantitative or qualitative. The increasing of population need also push the increasing need of the land.Physical characters and wide of area is relatively static, while the population needs to the extending of agriculture area is relatively high. People are forced to use the uncultivated land including to cultivate the sloping land or clear away the forest whether for a season cultivation or to chop down woods for means of livelihood, firewood and daily consumption. The consequences of these activities create the physical damage of the land including erosion, landslide, damaged forest, vegetation, and the damage of water structure. The erosion will cause the negative effect to original, and to the river water or damp in a mound of mud.To measure the population pressure and the land needs which caused the environmental damage, Otto Soemarwoto (1984:86) creates a formulation of "Population Pressure" with basic calculation is the width of minimal land which support a reasonably comfortable life ( a ) multiplied the number of small farmers and their land width under the minimal land width to support a reasonably comfortable (x ), then divided with the total width of small farmer's land.The objective of this research is to know the application theory of population pressure and analyze the model of the space balance changes in critical land, the context of actual study to the regional fact to environmental study. This research analyzes, particularly, (1) Correlation between population pressure by using space balance change of critical land for two periods in 1983 and 1993 ; (2) The correlation between the condition of space critical land in 1983 and the space condition of Regional Cultivated Land (WTU) ; (3) The correlation between space condition of critical land in 1983 and space condition of critical land in 1993 with sloping area condition.The hypothesis of this research is that there is effect to the arouse of critical land where the spreading of the critical land reached the elevated place (upper end) and sloping land. The operational language as follows : (I) 'The high and the low of critical land is related to the rapidly and slowly population pressure ; (2) It is assumed that the location of critical land widely moved to the upper place of Regional Cultivated Land (WTU) or Regional Cultivated Land for II limited level ; (3) It is assumed that the location of critical land widely move to the sloping land ; (4) It is assumed that the cause of critical land included into Classification A. Based on the evaluation classification , it is included into Scheme I.This research analyzes the regional facts by using space analysis. Research literatures gained from Agriculture Census Year 1983 and 1993 ; Citra Landsat in 1983 and 1993, scale 1 : 250,000 ; Map of Main Regional Cultivated Land, scale 1 : 250,000 and Map of Main Sloping Classification, scale 1 : 250,000.List of Reference : 30 (1951 - 1996)."

"ABSTRAKSejalan dengan perkembangan jaman, pembangunan selalu mengarah padaperubahan pola tata guna lahan, seperti yang terjadi di DKI Jakarta dimanapengembangan kotanya bergerak ke arah utara dengan cara melakukan reklamasi,yang diharapkan akan mampu mengatasi kecenderungan perkembangan kota yangselama ini bergerak ke arah selatan.Salah satu masalah yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut adalahmasalah sedimentasi yang penanganannya cenderung memerlukan curahan tenagadan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu alatbantu yang mudah, dan cepat. Pengembangkan model USLE yang dikalibrasiterhadap model Schaifemak yang dapat diandalkan untuk memecahkan masalah ini.Model yang dibuat dalam bentuk program komputer dan khusus untukmemperkirakan laju sedimen tersuspensi ini dapat mensimulasikan pola laju Sedimentersuspensi yang terjadi pada suatu DAS yang diamati. Melalui model ini jugadiharapkan dapat mempersingkat waktu dalam pemprosesan data, sehingga diperolehsuatu gambaran mengenai pola sedimen tersuspensi pada DAS yang amati. Selain itu,parameter kalibrasi yang diperoleh dapat digunakau untuk memperkirakan lajusedimentasi untuk waktu seterusnya selama karakteristik DAS (topografi dansuuktur tanah) tidak mengalami perubahan besar, yaitu dengan mengalikanparameter kalibrasi tersebut dengan hasil perhitungan USLE yang datanya lebihmudah diperoleh."

"Perubahan penggunaan tanah khususnya tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bekasi dari tahun 2003-2011 telah mencapai 7.575 Ha. Selain berada dalam pemanfaatan ruang pertanian, penggunaan tanah pertanian juga berada pada pemanfaatan ruang industri, pariwisata, permukiman dan kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas tanah pertanian yang berada di luar pemanfaatan ruang pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penilaian efektivitas tanah pertanian dilakukan dengan metode pengkelasan dan skoring. Variabel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian ini meliputi kesesuaian tanah pertanian, parameter fisik, biologis, sosial kependudukan dan alokasi pemanfaatan ruang pertanian dalam RTRW.Hasil penilaian efektivitas tanah pertanian yang dipertahankan adalah seluas 19.311 Ha yang terbagi dalam tiga kelas yaitu (1) efektivitas tinggi (S1) dengan luas sebesar 65% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan terluas adalah Babelan, (2) efektivitas sedang (S2) dengan luas sebesar 20% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan terluas adalah Cikarang Timur dan (3) efektivitas rendah (S3) dengan luas sebesar 15% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan yang terluas adalah Tambun Utara. Dalam keterkaitannya dengan penyusunan tata ruang daerah Kabupaten Bekasi maka efektivitas tinggi tanah pertanian untuk dipertahankan (S1) pada pemanfaatan ruang industri berada di Kecamatan Tarumajaya, sedang pada pemanfaatan ruang pariwisata adalah Kecamatan Muaragembong, pada pemanfaatan ruang permukiman juga berada di Kecamatan Muaragembong dan pada pemanfaatan ruang kawasan lindung adalah di Kecamatan Cikarang Pusat.

---

The transition in land use, especially the transition from agricultural to nonagricultural land in Bekasi Regency from 2003 to 2011 had reached 7,575 hectares. Agricultural land use exists not only in agricultural area utilization, but also in the utilization of industrial, tourism, residential and protected areas. This research aims to assess the effectiveness of agricultural lands located outside the agricultural area utilization in the Regional Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah-RTRW). The assessment of the effectiveness of agricultural lands is carried out by classification and scoring methods. Variables selected according to the purpose of this study include the suitability of agricultural land, physical, biological, social, demographic parameters and the allocation of agricultural area utilization in the Regional Spatial Plan.

The assessment results of the effectiveness of agricultural lands maintained is an area of 19,311 hectares which is divided into three classes: (1) high effectiveness (S1) which is 65% of the total area of effective agricultural lands with Babelan as the largest district; (2) medium effectiveness (S2), 20% of the total area of effective agricultural lands with Cikarang Timur as the largest district; and (3) low effectiveness (S3), 15% of total area of effective agricultural lands with Tambun Utara as the largest district. In association with Bekasi Regency`s spatial planning, the high effectiveness of agricultural land maintained (S1) in industrial area utilization is located in Tarumajaya District; in tourism area utilization it is located in Muaragembong District; in residential area utilization it is also located in Muaragembong District; and in protected area utilization it is located in Cikarang Pusat District."