Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengeksplorasi pengalaman tiga transpuan dalam lingkungan Gereja Protestan di tiga gereja berbeda, yaitu Gereja Y, Gereja Z. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana identitas gender para transpuan ini dipersepsikan, diakui, dan dihadapi dalam konteks religius yang seringkali patriarkis dan heteronormatif. Metode yang digunakan adalah Narrative analysis dimana penelitian ini menganalisis secara mendalam terhadap isi dan bentuk kisah yang disampaikan oleh transpuan dan pendeta. Hasil temuan data penelitian ini bahwa pendeta dan gereja X, Y, dan Z memiliki perlakuan berbeda-beda terhadap transpuan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan dukungan dan ruang bagi transpuan dalam gereja, norma-norma heteronormatif dan patriarkal tetap menjadi hambatan utama yang perlu diatasi

---

This study explores the experiences of three transgender women within Protestant Church environments in three different churches, namely Church Y, Church Z. The purpose of this research is to analyze how the gender identities of these transgender women are perceived, recognized, and addressed within a religious context that is often patriarchal and heteronormative. The method used is narrative analysis, where this research deeply examines the content and form of stories conveyed by the transgender women and the pastors. The findings indicate that pastors and churches X, Y, and Z have varying approaches towards transgender women. Overall, the research shows that although there are efforts to provide support and space for transgender women within the church, heteronormative and patriarchal norms remain the main obstacles that need to be overcome."

"Penelitian ini membahas tantangan komunitas transpuan memperoleh pengakuan identitas hukum di Indonesia. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil belum sempurna menangani permasalahan tersebut. Tidak sempurnanya kedua pengaturan hukum tersebut karena pengajuan permohonan pengubahan identitas hukum kepada pengadilan negeri dapat ditolak. Dengan begitu, transpuan di Indonesia tidak mendapatkan salah satu hak dasarnya, yakni identitas hukum. Melalui metode sosio-legal, penelitian ini menganalisis kekurangan kedua pengaturan hukum yang ada dan mewawancarai transpuan di Jakarta Selatan tentang identitas hukum mereka. Hasil ditemukan bahwa para transpuan ini belum melakukan pengubahan identitas hukum karena terintimidasi dengan hukum yang ada. Hal tersebut mengakibatkan keseharian mereka terdapak, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan pribadi. Berdasarkan temuan ini, peneliti memberikan beberapa saran ke depan. Pertama, dicanangkan self-ID law yang memungkinkan transpuan untuk secara langsung mengajukan perubahan identitas tanpa hambatan pengadilan yang berlebihan. Kedua, perlunya kompensasi bagi mereka yang pernah ditolak, serta edukasi intensif bagi petugas pemerintah untuk menghindari diskriminasi. Ketiga, pentingnya dukungan sosial dan hukum yang lebih luas, termasuk layanan kesehatan yang sensitif terhadap transisi gender. Keempat, edukasi masyarakat luas untuk mengurangi stigma terhadap identitas gender yang beragam. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan bahwa transpuan di Indonesia dapat mengakses hak mereka untuk identitas hukum dengan lebih mudah dan adil, menjadikan perubahan identitas sebagai bagian normal dari proses transisi mereka.

---

This study discusses the challenges faced by trans women in obtaining legal recognition of their identity in Indonesia. Article 56 of Law Number 23 of 2006 on Population Administration and Article 58 of Presidential Regulation Number 96 of 2018 on Population Registration Requirements have not adequately addressed these issues. The imperfections in these legal provisions arise from the potential rejection of applications for legal identity change by district courts. Consequently, trans women in Indonesia are denied a fundamental right, namely legal identity. Using socio-legal methods, this research analyzes the shortcomings of existing legal frameworks and interviews trans women in South Jakarta about their legal identities. The findings reveal that these women have refrained from pursuing legal identity changes due to intimidation by existing laws, impacting their daily lives including social, economic, and personal security aspects. Based on these findings, the researcher proposes several recommendations. First, the implementation of a self-ID law that allows trans women to directly request identity changes without excessive judicial barriers. Second, the need for compensation for those previously denied, along with intensive education for government officials to prevent discrimination. Third, the importance of broader social and legal support, including healthcare services sensitive to gender transitions. Fourth, public education to reduce stigma against diverse gender identities. Implementing these recommendations is expected to facilitate easier and fairer access to legal identity rights for trans women in Indonesia, making identity changes a normal part of their transition process."

"Jurnal ini membahas krisis eksistensial yang dialami seorang transpuan dalam film GIRL (2018). Film ini dibuat berdasarkan kisah yang dialami oleh seorang transpuan yang bercita-cita ingin menjadi balerina profesional dan harus berjuang menghadapi permasalahan dalam meraihnya. Konflik yang dihadapi tokoh dimulai dari konflik dalam batinnya yang berkecamuk, hubungannya dengan keluarga, hingga pengakuan dalam kelompok pertemanannya. Konflik yang begitu kompleks ditampilkan dengan memanfaatkan teknik sinematografi yang beragam. Pembahasan krisis eksistensi yang dialami transpuan dalam film ini dijabarkan dengan analisis struktur, fokalisasi, dan sinematografi.

---

This journal discusses the existence crisis experienced by a trans woman in the film GIRL (2018). This film is based on a story experienced by a trans woman who aspires to become a professional ballerina and must struggle to face problems in achieving it. The conflicts that the characters face, start from the inner conflict that rages on, her relationship with her family, the recognition in their group of friends. Such complex conflicts are displayed using various cinematographic techniques. Analysis of the existence crisis experienced by trans women in this film is described by structural analysis, focalization, and cinematography."

"Hukum Kasih dalah ajaran utama Kekristenan. Dengan Hukum Kasih maka umat Kristiani diajar untuk bersikap inklusi dan memperjuangkan hak-hak orang-orang yang tertindas. Sayangnya, ketika Hukum Kasih diperhadapkan pada pemenuhan hak spiritualitas transpuan, maka “hukum” tersebut kehilangan sisi inklusinya. Wacana tentang heteronormatif dalam Kekristenan menjadi kontra narasi atas nilai inklusi Hukum Kasih. Bahkan, dalam konteks ini, Kekristenan justru menjadi hambatan terbesar terhadap penerimaan pada ketubuhan dan seksualitas kelompok transpuan. Namun, benarkah heteronormatif telah final dalam wacana Kristen? Bagaimana para pendeta menjembatani kontradiksi yang ada dalam amanat pelayanan spiritualitas jemaat, termasuk transpuan? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan dan pemahaman 6 (enam) pendeta sekutu Protestan mengenai Hukum Kasih guna membangun landasan pemaknaan atau peta tafsir alternatif yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan spritiualitas kelompok transpuan. Menggunakan pendekatan fenomenologi dengan perspektif feminis yang berpihak kepada kelompok transpuan, penelitian ini mewawancarai 2 (dua) pendeta perempuan cis-gender heteroseksual, 3 (tiga) pendeta laki-laki cis-gender heteroseksual dan seorang pendeta laki-laki non-heteroseksual yang memiliki keberpihakan terhadap kelompok minoritas seksual. Studi ini mengungkap tiga hal, yaitu upaya membangun kesadaran dan keberpihakan terhadap kelompok minoritas seksual, agensi pendeta sekutu dan makna pemberkatan perkawinan transpuan bagi pendeta sekutu. Upaya yang telah dilakukan dari studi ini menunjukkan: Pertama, sekadar pemaknaan akan “kasih” yang inklusi, ternyata tidak cukup dalam membangun kesadaran kritis dan keberpihakan, para pendeta sekutu membangunnya melalui refleksi kesadaran akan privilese, makna panggilan dan pengutusan gerejawi, adanya perjumpaan dengan kelompok minoritas seksual dan menyadari bahwa kelompok minoritas kebutuhan spiritualitas. Kedua, dalam upaya membangun agensi, para pendeta sekutu menggunakan identitas kependetaan mereka (paspor) sebagai strategi untuk membangun tafsir baru, mengubah wacana inklusi menjadi DNA gereja dan melakukan gerakan inklusif SOGIESC. Ketiga, dalam memaknai pemberkatan perkawinan transpuan, para pendeta masih dihadapkan pada ragam tafsir yang menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan spiritualitas kelompok tranpuan. Pada akhirnya, penguatan wacana teologi feminis dan SOGIESC pada para pendeta dan pengambil kebijakan di gereja menjadi suatu yang niscaya untuk pengejawantahan nilai Hukum Kasih yang sebenarnya.

---

The Law of Love is the main teaching of Christianity. With the Law of Love, Christians are taught to be inclusive and fight for the rights of oppressed people. Unfortunately, when the Law of Love is confronted with fulfilling the spiritual rights of transgender women, the "law" loses its inclusion. Discourse about heteronormative in Christianity becomes a counter narrative on the inclusion value of the Law of Love. In fact, in this context, Christianity is actually the biggest obstacle to acceptance of the body and sexuality of transgender groups. However, is it true that heteronormative is final in Christian discourse? How do pastors bridge the contradictions that exist in the mandate of the church's spiritual ministry, including transwomen? This study aims to explore the views and understanding of 6 (six) allied Protestant pastors regarding the Law of Love in order to build a basis for interpretation or an alternative interpretation map that facilitates the fulfillment of the spiritual needs of the transgender group. Using a phenomenological approach with a feminist perspective that favors transgender groups, this study interviewed 2 (two) heterosexual cis-gender female priests, 3 (three) heterosexual cis-gender male priests and one non-heterosexual male priest who has a bias against sexual minorities. This study reveals three things, namely efforts to build awareness and alignment with sexual minority groups, the agency of allied priests and the meaning of the blessing of transgender marriages for allied priests. The efforts that have been made from this study show: First, the mere meaning of "love" which is inclusive, turns out to be insufficient in building critical awareness and partiality, the allied pastors build it through reflection on awareness of privilege, the meaning of ecclesiastical vocation and mission, the existence of encounters with groups sexual minorities and realize that minority groups need spirituality. Second, in an effort to build agency, allied pastors use their clerical identity (passport) as a strategy to build new interpretations, change the discourse of inclusion into the DNA of the church and carry out the SOGIESC inclusive movement. Third, in interpreting the blessing of transgender marriages, priests are still faced with various interpretations which are a challenge in meeting the spiritual needs of transgender groups. In the end, the strengthening of feminist theological discourse and SOGIESC among pastors and policy makers in the church is necessary for the realization of the true value of the Law of Love."

"Meningkatnya jumlah pendeta Protestan yang merambah ke dunia politik merupakan sebab keprihatinan di Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Studi kualitatif ini menggunakan dalam analisis data wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana konflik peran pendeta-politisi terjadi. Dalam kasus di mana seorang individu dikaitkan dengan kedua peran tersebut, konflik peran akan terjadi. Ditemukan juga bahwa terjadinya konflik peran sebenarnya mencerminkan proses role exit dari peran sebagai seorang pendeta. Namun, jika proses peran keluar tidak selesai, dapat menyebabkan kerusakan terhadap aktor yang terkait dengan pendeta, yaitu jemaat gereja dan Sinode.

---

The rising numbers of protestant pastors venturing into politics is a cause of concern in the Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Synod. This qualitative study used in-depth interview data analysis and field observation in order to explain why and how the role conflict of pastor-politicians happened. In the case where an individual is associated with both roles, a role conflict will occur. It was also found that occurrence of role conflict actually reflects the process of role exit from the role as a pastor. However, if the process of role exit is not completed, it might cause harm towards the actors associated with a pastor, which is the congregation and the Synod."

"ABSTRAKPenelitian terhadap perbedaan ciri-ciri bahasa laki-laki dan bahasa perempuan telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun dalam penelitian ini, subjek penelitian yang dipilih adalah seorang model transgender berkebangsaan Belanda yaitu Loiza Lamers dengan melihat keterangan-keterangan foto pada unggahan akun Instagramnya. Tulisan ini akan membahas ciri-ciri penggunaan bahasa yang dituliskan oleh Loiza Lamers dalam keterangan-keterangan fotonya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan pada tiga belas keterangan-keterangan foto pada unggahan Instagram Loiza Lamers berdasarkan ciri-ciri perbedaan bahasa laki-laki dan bahasa perempuan dari Tannen, Lakoff, Jespersen, Verbiest, dan Van Ginneken. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam keterangan-keterangan foto yang ditulis oleh Loiza Lamers, penggunaan bahasa perempuan lebih terlihat dibandingkan bahasa laki-laki"

"Tulisan ini berusaha memahami musik gereja Kristen Protestan dalam sudut pandang pemusik gereja volunteer. Sebagai pendahuluan, saya menekankan aspek keragaman dalam komunitas dan musik Kristen. Hal itu menjadi jalan masuk untuk memahami bahwa musik gereja tidak dilihat sebagai sebuah konsep atau pengetahuan abstrak melainkan tertanam dalam keseharian dan transformasi yang dimaknai di dalam sebuah rangkaian pengalaman. Penelitian ini menggunakan sudut pandang fenomenologi dengan artikulasi antara konsep pengalaman dan teori lifeworld. Penelitian dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam dengan tiga informan yang merupakan pemusik gereja ‘tanpa bayaran’. Berdasarkan hasil penelitian, ada lima aspek yang membentuk hubungan intersubjektivitas antara seorang pemusik dengan lingkungan di mana individu bermain, yaitu (1) proses skill mastering; (2) ambivalensi perasaan; (3) improvisasi; (4) regenerasi pemusik; (5) transformasi makna. Lima aspek ini mempengaruhi pemusik dalam memaknai ekspresi musik dalam konteks bermain maupun mendapat imbalan yang berujung pada nilai pemusik volunteer.

---

This research tries to understand Christian Protestant Music from the perspective of volunteer church musician. As the beginning, i emphasizes aspects of diversity in Christian community and music. This is an entry point to understand that church music is not seen as a concept or abstract knowledge but embedded in everyday life and transformation that interpreted in a series of experiences. This study uses a phenomenological point of view with articulation between the concept of experience and theory of lifeworld. The research was conducted through observations and in-depth interviews with three informants who are church musicians 'without payment'. Based on the result of the study, there are five aspects that form the intersubjectivity relationship between a musician and environment in which individual play, namely (1) the process of mastering skills; (2) ambivalence of feeling; (3) improvisation; (4) musician regeneration; (5) transformation of meaning. These five aspects influence musicians in interpreting musical expressions in context of playing and getting rewards that result in the value of volunteer musicians."

"Identitas Kristen Ortodoks dan Gereja Ortodoks di Rusia telah sangat menyatukan Rusia sebagai satu kesatuan, secara pemerintahan dan secara agama. Vladimir I dianggap telah berhasil memberikan pengaruh Ortodoks di negaranya. Identitas Kristen Ortodoks yang telah lama melekat dengan kuat tetapi dilarang oleh gerakan antiagama pada masa komunisme di Rusia dan sekarang identitas ini memiliki makna persatuan yang berbeda. Gereja Kristen Ortodoks ini menjadi sebuah Heterotopias dalam spasialitas sosial masyarakat, yang mana Gereja ini memiliki fungsi sebagai ruang bagi umat beragama seperti yang dijelaskan dalam teori Michel Foucault mengenai ruang yang lain dalam masyarakat modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefinisikan spasialitas sosial heteropik dalam identitas Kristen Ortodoks Rusia sebagai alat pemersatu bangsa Rusia.

---

The identity of Orthodox Christianity and Orthodox Church in Russia has greatly united Russia in one government and one religion. Vladimir is considered successful in giving Orthodox influence in his country. The identity of Orthodox Chritianity which has long been inherently strong but was banned by the anti-religious movement in the days of communism in Russia and now the identity has a different meaning of unity.The Orthodox Christian Church has become a heterotopic in the social spatiality of society, where the church has a function as a space for religious people as explained in Michel Foucaults theory of other spaces in modern society. The purpose of this research is to define the heterotypic social spatiality of the Russian Orthodox Christian identity as the unifying tool of the Russian nation."

"Meskipun individu transgender telah berjuang agar diterima dalam masyarakat, kini mereka lebih terlihat di dalam budaya populer terutama dalam film. The Danish Girl 2015 dan Dallas Buyers Club 2013 merupakan film-film Hollywood yang menampilkan peran transgender sebagai pemeran utama. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisa peran transgender, Einar Wegener Lili Elbe di film The Danish Girl dan Rayon dalam film Dallas Buyers Club untuk menemukan cara mereka menemukan jati diri mereka sebagai transgender, dan hubungan kekuasaan antara pasangan transgender dan non-transgender. Analisis ini menggunakan perspektif Gregory G. Bolich's pada transgender serta Lynn 2009 mengenai perilaku sexual, dan Joslin-Roher and Wheeler 2009 pada hubungan dengan pasangan. Artikel ini menjelasakan bahwa kedua film ini memperkuat stereotip gender dan relasi kekuasaan yang seimbang dan tidak seimbang memengaruhi Einar Wegener Lili Elbe and Rayon.

---

Although transgender individuals have been struggling to be accepted in a society, they are now more visible in popular culture especially movies. The Danish Girl 2015 and Dallas Buyers Club 2013 are Hollywood movies which have transgender individuals as their main characters. The purpose of this study is to analyze the transgender characters, Einar Wegener Lili Elbe in The Danish Girl and Rayon in Dallas Buyers Club in order to find they way to construct themselves as transgender and the power relation between transgender and their non transgender partner. The analysis operates within Gregory G. Bolich's perspective on transgender as well as Lynn 2009 about sexual behavior, and Joslin Roher and Wheeler 2009 on relation with the partner. This article finds that both movies reinforce gender stereotypes and how a balanced and an unbalanced power relation affects Einar Wegener Lili Elbe and Rayon."