Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peralihan hak atas saham dalam perseroan terbatas melalui jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur peralihan hak atas saham dalam UUPT berpeluang menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya pembayaran atas saham yang tidak terpenuhi. Untuk itu, dalam perumusan akta jual beli saham diperlukan klausul-klausul yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya konflik, seperti pembayaran atas saham yang tidak diperoleh penjual. Penelitian ini membahas mengenai konstruksi hukum yang termuat dalam akta jual beli saham yang dapat melindungi kepentingan penjual dalam hal pembeli tidak melakukan pembayaran dan sejauh mana pertanggungjawaban dari notaris dalam hal pembeli tidak melakukan pembayaran dalam jual beli saham, dengan mengangkat kasus dalam Putusan No. 105/PDT.G/2021/PN JKT.SEL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa konstruksi hukum dalam akta jual beli saham yang dapat melindungi kepentingan penjual dalam hal pembeli tidak melakukan pembayaran adalah dengan merumuskan klausula yang memuat unsur subjek hukum, objek hukum, harga dan cara pembayaran, penyerahan objek jual beli, dan penyelesaian sengketa, dengan merujuk pada Pasal 1457 dan Pasal 1513 KUHPerdata. Notaris dalam membuat akta jual beli saham harus saksama dengan memastikan bahwa jual beli saham telah sesuai dengan ketentuan peralihan saham dalam UUPT, syarat sah perjanjian, dan unsur pokok jual beli dalam KUHPerdata. Dalam hal adanya unsur ketidakcermatan notaris dalam pembuatan akta maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif karena tidak menjalankan jabatannya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, namun mengenai pembayaran yang tidak dipenuhi oleh pembeli bukan menjadi tanggung jawab notaris karena notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terbatas pada kewajiban menjalankan jabatannya sesuai ketentuan UUJN yang tidak terpenuhi dengan baik.

---

Unfulfilled payment of shares are one of the problems that might arise when a limited company’s shares are transferred through a transaction that are not carried according to the shares transfer procedure in UUPT. Due to this, clauses regarding payment of shares should be included in the act of sale of shares to reduce the possibility of conflict and afford legal certainty and protection to both parties in case the payment of shares does not fulfilled. The issues raised in this thesis pertain to the legal construction contained in the act of sale of shares that can protect the seller's interests in the event that the buyer fails to make payment and the notary's liability in the event that the buyer fails to make payment in the sale of shares, through the discussion of the case in Decision Number 105/PDT.G/2021/PN JKT.SEL. This research uses doctrinal research methods with prescriptive types. The results of this research obtained that the legal construction in act of sale of shares that can guarantee the interests of the seller in the event that the buyer defaults, by having clauses that covers the elements of the subject of the sales, the object of the sales, the amount and payment method, the object’s handover, and the dispute resolution by referring to Articles 1457 and 1513 of KUHPerdata. Notary should proceed the shares selling cautiously and ensure that the transaction complies to UUPT’s regulation, agreement’s legal conditions, and the elements of sale of purchase in KUHPerdata. Notary should be responsible in terms of not performing their duties according to Article 16 Paragraph 1 (a) of UUJN, but in terms of the buyer failed to make payment, they shall not be held liable because notary can only be claimed liable in terms of not properly fulfilled their obligations according to UUJN."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana profesi notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum mengikatkan dirinya dalam surat perjanjian kerja berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian doktrinal. Kewenangan notaris telah jelas diuraikan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Namun, terkait dengan kewenangan pembuatan surat perjanjian kerja yang menjadikan seorang notaris sebagai pihak belum ada suatu patokan baku. Hal ini yang menyebabkan seorang notaris dapat dinyatakan wanprestasi atas perjanjian dalam surat perjanjian kerja. Fungsi surat perjanjian kerja pada dasarnya menunjukkan kelemahan karena terdapat komponen yang mengakibatkan salah satu pihak kedudukannya lebih rentan yang tidak berbanding dengan pihak lainnya. Dalam menjalankan jabatannya notaris dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjerumuskannya ke dalam permasalahan hukum. Oleh karena itu, Undang- Undang dan Kode Etik Jabatan hadir untuk menjadi pedoman seorang notaris dalam menjalankan tugasnya.

---

This analysis explores the legal responsibility of notaries in cases where employment agreements lead to breach of contract. The study is based on the case of the Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019. The doctrinal research method is employed in examining the specific legal aspects involved. The authority of notaries is clearly defined in law regarding the Position of Notary, there is lack of standardized guidelines for notaries when notary become parties in the employment agreements. This gap has implications, as notaries may be held accountable for breach of contract in such agreements. The inherent weaknesses in the function of employment agreements become apparent due to components that render one party more vulnerable than the other. Notaries, in the course of their duties, face potential legal challenges, and thus, laws and the Code of Ethics for the profession serve as essential guides to navigate these responsibilities."

"Jual beli saham yang merupakan tindakan pengambilalihan perseroan terbatas harus memperhatikan pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha, masyarakat dan kondisi persaingan usaha. Oleh karena itu, notaris harus cermat dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pembuatan akta jual beli saham tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai (i) kekuatan hukum Akta Jual Beli saham yang pembayarannya dilakukan berdasarkan termin dalam perjanjian pengambilalihan; dan (ii) bentuk kelalaian dan tanggung jawab notaris atas jual beli saham dalam pelaksanaan pengambilalihan PT PJA. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian problem-solution yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (i) ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham yang pembayaran harga pembeliannya belum dilakukan berakibat jual beli saham dapat dibatalkan apabila terjadi wanprestasi ; dan (ii) bentuk kelalaian notaris dalam kasus ini adalah notaris lalai dalam meminta bukti pengumuman dalam surat kabar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena menyerahkan dokumen PT PJA kepada pihak ketiga yang bukan merupakan para pihak. Tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukannya adalah tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi. Notaris diharapkan teliti dalam melihat suatu rangkaian transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh para penghadap yang datang kepadanya khususnya jika mengakibatkan peralihan pengendalian perseroan terbatas.

---

The sale and purchase of shares which is an act of acquisition of a limited liability company must pay attention to minority shareholders, company employees, creditors and other business partners, the community and fair business competition. Therefore, the notary must be careful in applying the applicable legal rules in making the deed of sale and purchase of shares. The problems studied in this research are regarding (i) the legal force of the Share Purchase Deed whose payment is made based on the terms in the acquisition agreement; and (ii) the form of negligence and responsibility of the notary for the sale and purchase of shares in the implementation of the acquisition of PT PJA. This research is a normative juridical type using a problem-solution typology of research conducted by literature study to obtain secondary data. The results of this study are: (i) the signing of the Deed of Sale and Purchase of Shares for which payment of the purchase price has not been made will result in the sale and purchase of shares can be void in the event of default; and (ii) the form of negligence of the Notary in this case are the Notary is negligent in asking for proof of announcement in the newspaper as required by article 127 verse (2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 jo. Law Number 30 of 2004 for submitting PT PJA documents to third parties who are not parties. The Notary's responsibility for his negligence is administrative responsibility and civil liability in the form of compensation. Notaries are expected to be careful in understanding share sale and purchase transactions carried out by the parties who come to him, especially if it results in a transfer of control of a limited liability company."

"Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris sebagai bukti adanya hubungan hukum yang lahir karena kesepakatan. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dapat dituntut di pengadilan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Masalah penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif, sehingga menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Data sekunder ini dianalisis dengan metode kualitatif sehingga bentuk laporan penelitiannya adalah evaluatif-analitis. Hasil penelitian ini adalah hakim mempertimbangan tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum dalam akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama termasuk perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan doctrine, Pasal 1365 KUHPerdata dan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa kewajiban PT. IPC lahir dari perjanjian sehingga tindakan PT. IPC termasuk wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana menurut Putusan HogeRaad tertanggal 26 Maret 1920 dan Yahya Harahap bahwa wanprestasi merupakan bentuk khusus atau lex specialis dari perbuatan melawan hukum sebagai lex generalis. Berikutnya adalah Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT.IPC. Hal ini dikarenakan tanggungjawab Notaris dalam membuat akta yaitu terkait dengan keabsahaan perjanjian dan bukan pada pelaksanaan isi perjanjian.

---

An agreement made before a notary as evidence of a legal relationship born out of an agreement. Parties who do not carry out their legal obligations can be prosecuted in court on the basis of default or unlawful acts. The problem of this research is the judge's consideration regarding the actions of PT. IPC that does not carry out its legal obligations is an act against the law and the Notary's responsibility for the binding deed of sale and purchase of shares and the deed of mutual agreement which are null and void by law. This research method is normative juridical with evaluative research type, so it uses secondary data through document study. This secondary data was analyzed by qualitative method so that the form of the research report is evaluative-analytical. The result of this research is that the judge considers the actions of PT. IPC which does not carry out its legal obligations in the deed of binding sale and purchase of shares and deed of collective agreement, including acts against the law based on the doctrine, Article 1365 of the Civil Code and the Hoge Raad Decision dated January 31, 1919. The judge's consideration shows that the obligations of PT. IPC was born from the agreement so that the actions of PT. IPC is a breach of contract and is not an unlawful act, as according to the HogeRaad Decision dated March 26, 1920 and Yahya Harahap that a default is a special form or lex specialis of an unlawful act as a lex generalis. Next, the Notary cannot be held responsible for the deed of binding sale and purchase of shares and the deed of collective agreement which are null and void as a result of unlawful acts committed by PT. IPC. This is because the responsibility of the Notary in making the deed is related to the validity of the agreement and not to the implementation of the contents of the agreement."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pendirian yayasan sebagai sarana untuk memperoleh danahibah/bantuan yang berujung kepada tindak pidana korupsi. Pembuatan akta pendiriansuatu yayasan haruslah dibuat sesuai dengan waktu pada saat seorang pihak menghadapkepada seorang notaris, dan data-data serta dokumen yang diserahkan harus merupakandata-data dan dokumen yang asli adanya. Permasalahan dalam tesis ini yaitupertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta pendirian yayasan yang dimundurkanwaktu pembuatannya dan akibat hukum dari akta pendirian tersebut. Metode penelitianyang digunakan adalah penilitian yuridis normatif dengan tipe penilitian deskriptifanalitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alatpengumpulan data primer yaitu berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengannotaris, yayasan dan tindak pidana korupsi, serta data sekunder melalui studi dokumendan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu seorang notaris bisabertanggungjawab dari segi administratif apabila sudah ditetapkan oleh MajelisPengawas Notaris dan dapat juga dari segi pidana apabila terbukti bersalah, serta akibathukum dari suatu akta pendirian yayasan yang dimundurkan tanggal pembuatannyamenjadi batal demi hukum karena terdapat cacat formil dan cacat materiil.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the founding of the Foundation as a means of obtaininggrants/assistance funds that lead to corruption crimes.The creation of a foundationdeed must be made in accordance with the time when a party faces a notary, and thedata and documents submitted must be the original data and documents.The problemin this thesis is the accountability of a notary to the deed of incorporation of thefoundation which is the time of creation and the legal consequences of the deed ofestablishment.The research methods used are normative juridical studies withanalytical descriptive research types.The types of data used in this study aresecondary data with primary data collection tools, which are based on laws relatingto notary public, foundations and corruption crimes, and secondary data throughdocument studies and then Through a qualitative approach.The result of this study isthat a notary can be responsible in an administrative terms if it has been establishedby the notary public and can also be in criminal terms when proven guilty, as well asthe legal consequences of a foundation deed The date of manufacture becomes nulland void due to formyl defects and material defects."

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual diluar pengetahuan dari salah satu pihak, dan Akta Kuasa Menjual tersebut juga dibuat oleh Notaris dimana pihak pembeli belum melakukan pelunasan kepada penjual, selain hal tersebut, Notaris dalam membuat aktanya juga melakukan rekayasa tanggal serta mencantumkan keterangan yang tidak benar mengenai tempat penandatanganan akta. Permasalahan yang akan diambil adalah mengenai akibat hukum dari akta yang dibuat secara melawan hukum serta tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap pembatalan akta-akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Putusan PN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin telah sebagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah menyatakan notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang berakibat akta notaris menjadi batal demi hukum, serta pelanggaran atas kebenaran formal akta memiliki akibat hukum akta autentik tersebut kehilangan keautentisitasannya. Dengan adanya pembatalan akta notaris memiliki akibat hukum bahwa kembalinya hubungan hukum serta penguasaan objek perjanjian menjadi seperti tidak pernah terjadi perjanjian.

---

This study discusses the Decision of the Gianyar District Court Number 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, where there is a lawsuit against a Notary who commits an unlawful act in the matter of making a Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement (PPJB) and a Selling Authorization Deed without the knowledge of one of the parties, and the Selling Authorization Deed is also made by a Notary where the buyer has not paid off to the seller, other than this, the Notary in making the deed also includes incorrect date and includes incorrect information about the place of signing of the deed. The problems that will be taken are about the legal consequences of the deeds made in an unlawful manner and the responsibility of the notary and the legal consequences of the cancellation of the deeds he made. This study uses normative juridical research, using descriptive analytical research typology, which uses secondary data and data collection tools used are document studies. The results showed that the PN Decision Number 10/ Pdt.G/2018/PN.Gin had been partially in accordance with statutory provisions and had stated that the notary was proven to have committed an unlawful act, which resulted in the notary deed being null and void, and violation of formal truth the deed has the legal effect that the authentic deed loses its authenticity. With the cancellation of the notary deed, there is a legal consequence that the return of legal relations and the control of the object of the agreement are as if there had never been an agreement."

"ABSTRAKTesis ini meneliti Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN mengenai tanggung jawab Notaris yang turut serta memasukkan keterangan palsu dalam akta jual beli saham sesuai dengan surat keterangan tentang perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. Permasalahan dalam tesis ini meliputi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat adanya pemalsuan akta dan tanggung jawab hukum Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif sehingga hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama perlindungan hukum yang dimiliki oleh setiap pemegang saham perseroan terbatas apabila kepentingannya dirugikan, berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah hak perseorangan, hak penilaian, hak utama, dan hak pemeriksaan, maka dengan dilanggarnya hak-hak tersebut pemegang saham dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri untuk pembatalan akta agar dapat memperoleh hak atas sahamnya kembali, kedua terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab seorang notaris yang turut serta memalsukan akta autentik antara lain tanggung jawab secara pidana dengan sanksi pidana penjara, tanggung jawab secara perdata dengan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga, dan tanggung jawab secara administrasi yang berbentuk pemberhentian dengan tidak hormat karena berdasarkan Pasal 13 UUJN, Notaris yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam kasus notaris diancam pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun maka notaris dapat dikenakan sanksi administrasi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, diharapkan notaris lebih berhati-hati dan menolak pembuatan akta autentik dari klien, apabila notaris telah mengetahui tidak adanya kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat untuk pembuatan akta tersebut untuk menghindari terjeratnya notaris dalam sanksi pidana penjara kemudian hari.

---

ABSTRACTThis thesis examines Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN regarding the responsibilities of a Notary Public regarding the inclusion of false statement in the share purchase agreement in accordance with the statement to change the composition of shareholders and management as stated. Problems in this thesis include legal protection for shareholders due to falsification of the deed and legal responsibilities of the notary who participated in falsifying the deed in Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN. To answer these problems, uses a normative juridical form of research with descriptive research typology, therefore the results of this research is analytical descriptive. The results of the research in this thesis are, first, the legal protection possessed by each shareholder of a limited liability company if its interests are impaired, based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is individual rights, valuation rights, main rights, and examination rights, with the violation of these rights shareholders can file a civil suit to the District Court for cancellation of the deed in order to obtain the right to their shares again, secondly there are 3 (three) forms of responsibility of a notary public who participate in falsifying authentic deeds, including criminal liability with imprisonment, civil liability with reimbursement, compensation, and/or interest, and administrative responsibility in the form of dishonorably dismissal because based on Article 13 of the UUJN, a notary who commits an offense threatened with imprisonment of 5 (five) years or more may be dishonorably dismissed. In case a notary public is liable to a maximum imprisonment of 8 (eight) years, the notary may be subject to the heaviest administrative sanction in the form of dishonorable discharge. Therefore, it is expected that the notary will be more careful and reject the making of an authentic deed from the client, if the notary has known the absence of supporting documents as a condition for making the deed to avoid the notary being ensnared in later criminal sanctions."

"Gadai Saham adalah jaminan yang sering kali dipakai dalam perjanjian kredit. Dalam hukum jaminan, gadai saham adalah perjanjian acessoir dari perjanjian pokoknya yaitu hutang-piutang. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai (1) peran, tugas, (2) tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris dalam Gadai Saham; serta mengenai keabsahan akta gadai saham yang tidak di daftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangundangan, buku dan jurnal. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Direksi Perseroan Terbatas dalam Gadai Saham berperan mewakili Perseroan Terbatas dalam pembuatan Akta Gadai Saham, memiliki tugas untuk mencatatkan Akta Gadai Saham tersebut dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan penuh dalam setiap kerugian yang dialami oleh Perseroan. Peran Notaris dalam Akta Gadai Saham adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Gadai Saham, memberikan nasehat hukum dan memastikan setiap proses Akta Gadai Saham. Keabsahan Akta Gadai Saham yang tidak didaftarkan dalam Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham adalah tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum dan Akta Gadai Saham tersebut menjadi batal demi hukum. Notaris sebaiknya meminta tanda terima sertipikat saham yang telah diserahkan kepada penerima gadai dan meminta kepada Direksi Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang memuat Akta Gadai Saham yang telah dicatatkan.

---

A stock pledge serves as a collateral generally used in credit agreements. In civil law, a stock pledge is an accessory contract to its principal debt contract. This research aims to analyze (1) the role, task, and responsibility of the Board of Directors to a Limited Liability Company and a Public Notary on a stock pledge (2) to analyze the legality of an unregistered stock pledge agreement in the Shareholder Register and Special Register. The method used to analyze this research is legal-normative by studying secondary legal sources, such as laws, books and journals. From this research, it can be concluded that the role of the Board of Directors to a Limited Liability Company is to represent the company in registering the Stock Pledge Agreement in the Shareholder Register and Special Register. The Directors are also responsible for the losses suffered by the company. As for the role of Public Notary in a Stock Pledge Agreement, they are to provide legal counsels and to ensure each process of the agreement has been registered in the Shareholder Register and Special Register. An unregistered Stock Pledge Agreement is considered invalid because it is a tort, making said agreement null and void. Therefore, a Public Notary should request the receipt for the Stock Certificate that has been submitted to the beneficiary and also a registered Stock Pledge Agreement from the Board of Directors."

"Dalam penyelesaian penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur terdapat permasalahan adalah tidak dapat dilakukakannya penyelesaian dibawah nilai saham pada saat konversi karena dapat dianggap telah melakukan haircut hutang pokok dan merugikan keuangan Negara. Permasalahan ini diakibatkan karena piutang Bank BUMN sampai saat ini masih dianggap sebagai piutang Negara. Tidak sinkronnya beberapa Undang-Undang terkait keuangan Negara menyebabkan adanya pengertian yang berbeda mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN, terutama pengertian kekayaan Negara yang dipisahkan menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian yuridis normatif dengan mengidentifikasi penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kesimpulan dari tesis ini adalah status hukum penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah bukan merupakan bagian dari keuangan Negara. Permasalahan adanya anggapan ldquo;merugikan negara rdquo; dalam penyelesaian penyertaan sementara bank bukan merupakan kerugian Negara tapi merupakan resiko/kerugian bisnis. Perlindungan hukum terhadap Direksi/Pejabat Bank BUMN dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur adalah didasarkan pada doktrin Business Judgment Rule dan peranan Notaris dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur adalah memastikan keabsahan dari penyertaan saham bank pada perusahaan debitur, sehingga disarankan agar Bank BUMN hendaknya menambahkan persyaratan-persyaratan khusus dalam Perjanjian Penyertaan Modal Sementara yang dapat melindungi kepentingan Bank apabila terjadi penurunan nilai saham.

---

In the completion of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, the problem is that there is no settlement under the value of the shares at the time of conversion as it may be deemed to have carried out the principal debt haircut and harmed the State 39 s finances. This problem is caused by the receivable of Bank of State Owned Enterprise until now still considered as State receivable. The lack of synchronization of several laws relating to State finances causes a different understanding of the State 39 s wealth that is separated on state owned enterprises, particularly the definition of State property separated by Law no. 19 of 2003 on State Owned Enterprises and Law No.17 Year 2003 on State Finance.

Research Methods in writing this thesis is a normative juridical research by identifying Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap as state assets separated under Law No.19 of 2003 on State Owned Enterprises and Law No.17 of 2003 on State Finance.

The conclusion of this thesis is the legal status of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap based on Law No. 19 Year 2003 concerning BUMN is not a part of State finance. The problem of the assumption of harm the state finance in the settlement of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is not a loss of the State but is a risk loss of business. Legal protection of Directors Officials of State Owned Banks in the implementation of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is based on the Business Judgment Rule doctrine and the role of Notary in the implementation of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is to ensure the validity of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, The BUMN Bank should add the special conditions in the Debt To Equty Swap Agreement which may protect the interests of the Bank in the event of a decline in the value of the shares."

"Konsep nominee berasal dari Pranata Hukum Trust yang berasal dari Tradisi Hukum Common Law. Dapat masuk konsep nominee-nya di Indonesia yang menggunakan Tradisi Hukum Civil Law, dilatarbelakangi oleh adanya proses perdagangan lintas negara dan proses globalisasi. Dalam praktiknya, konsep nominee dapat digunakan karena adanya sistem hukum terbuka dan asas kebebasan berkontrak pada hukum perjanjian di Indonesia. Namun perlu diingat agar suatu perjanjian sah dan memiliki kekuatan hukum maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian, salah satunya ‘sebab yang halal’.Di Indonesia, terdapat peraturan yang melarang praktik nominee atas saham, yaitu pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang Undang Penanaman Modal. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perjanjian yang terdapat ketentuan nominee atas saham adalah perjanjian yang batal demi hukum. Kemudian, sesuai dengan ketentuan pasal 584 KUHPer, Indonesia menerapkan sistem penyerahan kausal dimana sah atau tidaknya perjanjian obligator juga akan mempengaruhi sah atau tidaknya proses penyerahan hak milik. Dengan demikian, penyerahan hak milik atas saham PT KISB yang didasari oleh perjanjian jual beli saham yang terdapat ketentuan nominee saham tidaklah sah.

---

Nominee concept come from Legal Institution Trust which is come from Common Law Legal Tradition. The Inclusion of nominee concept in Indonesia, who use Civil Law Legal Tradition, is caused by the international trading and globalization. In practice, nominee concept can be used because of open system and principle of freedom of contract in Law Agreement in Indonesia. But it must be remembered, that agreement should follows the requisite legal agreement, which one of them is ‘legal cause’.

In Indonesia, there is a regulation that prohibit the practice of nominee share, and that regulation is article 33 paragraph (1) and (2) of Investment Law. So, with that regulation, any agreement contained the nominee share clause will be null and void. Then refer to the article 584 of The Books of Civil Law, Indonesia use the causal system, where in this system the validity of the obligator agreement will be influence the validity of the transfer ownership process. Thus, the transfer ownership of PT KIBS shares, which are based on share purchase agreement that contained nominee share clause, is invalid."